Forum komunikasi ini, diselenggarakan sebagai upaya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, serta para pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Termasuk, untuk memastikan keberlanjutan status kepesertaan masyarakat guna mendukung terwujudnya UHC yang berkualitas di Kabupaten Malang.

Disampaikan Sekda Budiar, Program JKN memiliki peran strategis dalam mewujudkan perlindungan kesehatan yang adil, merata dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. “Pemerintah Kabupaten Malang berkomitmen penuh untuk mendukung pencapaian dan keberlanjutan UHC yang berkualitas. UHC bukan sekadar tingginya angka kepesertaan, tetapi juga memastikan setiap peserta tetap aktif, terlindungi dan dapat mengakses layanan kesehatan secara optimal ketika dibutuhkan,” katanya.

Lebih lanjut Sekda Budiar menjelaskan, bahwa forum komunikasi ini menjadi sarana penting untuk memperkuat koordinasi, evaluasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam menyusun langkah-langkah konkret guna meningkatkan kepesertaan aktif serta melakukan reaktivasi peserta yang status kepesertaannya tidak aktif. Sementara, tantangan yang dihadapi saat ini tidak hanya berkaitan dengan menjangkau masyarakat yang belum terdaftar dalam Program JKN, tetapi juga memastikan keberlanjutan kepesertaan bagi masyarakat yang telah menjadi peserta.

Baca juga :

Diungkapkan, bahwa dinamika sosial ekonomi, perubahan data kependudukan, perpindahan status pekerjaan, hingga berbagai kendala administrasi sering kali menjadi faktor yang menyebabkan kepesertaan menjadi tidak aktif. Oleh karena itu, Sekda Budiar mengajak seluruh perangkat daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, fasilitas kesehatan, serta BPJS Kesehatan untuk terus memperkuat kolaborasi sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Sekda Budiar juga menekankan, akan pentingnya validasi dan pemutakhiran data kepesertaan secara berkala, optimalisasi peran pemerintah desa dan kecamatan dalam mengidentifikasi masyarakat yang belum terlindungi maupun peserta yang perlu direaktivasi. Selanjutnya, peningkatan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga status kepesertaan tetap aktif, penguatan koordinasi lintas sektor, serta peningkatan kualitas layanan kesehatan.

“Keberhasilan mewujudkan UHC yang berkualitas merupakan tanggung jawab bersama. Sinergi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci untuk memastikan tidak ada warga Kabupaten Malang yang tertinggal dalam memperoleh perlindungan kesehatan. Saya berharap forum ini dapat menghasilkan rekomendasi dan langkah tindak lanjut yang konkret, terukur dan implementatif sehingga target kepesertaan aktif dapat terus dipertahankan bahkan ditingkatkan,” tegasnya.

Sekda Budiar menambahkan, dengan terjaganya cakupan kepesertaan aktif dan meningkatnya kualitas layanan kesehatan, masyarakat Kabupaten Malang diharapkan semakin sehat, produktif dan sejahtera. Dirinya pun mengapresiasi seluruh pihak, yang selama ini telah berkontribusi dalam mendukung keberhasilan Program JKN dan pencapaian UHC di Kabupaten Malang. (pro/gie)

Bupati Lumajang, Indah Amperawati, menyampaikan bahwa pengelolaan anggaran daerah perlu dilaksanakan secara tertib, transparan dan akuntabel, agar seluruh program pembangunan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. “Seluruh penggunaan anggaran harus berjalan sesuai aturan, agar pemerintahan tetap transparan, akuntabel dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” katanya.

Menurutnya, tata kelola keuangan yang baik, menjadi bagian penting dalam mendukung kualitas pelayanan publik dan keberlanjutan pembangunan daerah. Karena itu, koordinasi dan sinergi antar lembaga perlu terus diperkuat agar pelaksanaan program berjalan sesuai perencanaan.

Baca juga :

Sementara itu, Wakil Bupati (Wabup) Lumajang, Yudha Adji Kusuma, menambahkan bahwa prinsip kehati-hatian dalam penggunaan anggaran perlu terus dijaga agar setiap kebijakan dan program pembangunan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. “Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan mendukung berbagai sektor pembangunan, mulai dari infrastruktur, pelayanan publik, hingga program pemberdayaan masyarakat,” imbuh Wabup Yudha.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, Oktafiyani, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang profesional dan sesuai regulasi. “Koordinasi yang baik menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan berjalan optimal,” urainya.

Melalui penguatan koordinasi tersebut, Pemkab Lumajang bersama DPRD berharap pengelolaan keuangan daerah dapat terus ditingkatkan secara profesional. Sehingga, mampu mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat. (kom/lmj/gie)

Pria yang akrab disapa Dito, itu menyampaikan bahwa proyek tersebut penting untuk mendukung kelancaran akses wilayah dan meningkatkan pelayanan bagi masyarakat. “Pembangunan ini penting dilakukan demi kepentingan masyarakat luas. Berdasarkan hasil koordinasi dengan DPUPRPKP, Disnaker PMPTSP dan Satpol PP, status jalan tersebut sudah tercantum dalam Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK),” ujar Dito.

Kemudian, dikatakannya bahwa jalan tersebut juga telah diserahkan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Malang sebagai Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) melalui berita acara resmi. “Artinya, secara de jure dan de facto, jalan itu sudah menjadi kewenangan Pemerintah Kota Malang,” tambahnya.

Dengan kondisi tersebut, DPRD menilai intervensi pemerintah untuk membangun Fasilitas Umum (Fasum) di kawasan tersebut sudah sesuai aturan. Terlebih, jika dilakukan demi kepentingan publik.

“Status jalan di Perumahan Griya Shanta juga sudah berstatus jalan umum. Jadi, kepentingan masyarakat tentu menjadi prioritas bagi pemerintah maupun DPRD Kota Malang,” lanjutnya.

Baca juga :

Meski begitu, Dito tetap menekankan pentingnya menjaga komunikasi yang baik dengan warga sekitar. Dirinya mengakui, sebelumnya memang ada sejumlah warga yang belum sepakat dengan rencana pembangunan.

“Sudah ada progres yang positif. Beberapa warga yang awalnya menolak, sekarang mulai bisa menerima. Tinggal bagaimana komunikasi ini terus dijaga dan diperkuat,” ucapnya.

Lebih lanjut Dito juga mengatakan, bahwa pihaknya telah menerima audiensi dari warga RW 12 Griya Shanta pada Juni 2025 lalu. Dalam pertemuan itu, warga menyampaikan penolakan karena merasa belum ada komunikasi dari pihak Pemkot maupun pengembang yang ditugaskan untuk berkoordinasi.

“Waktu itu warga menolak karena belum ada komunikasi dan status jalan belum terkonfirmasi sebagai PSU,” tuturnya.

Namun setelah dilakukan kajian dan penelusuran lebih lanjut, Komisi C mendapati adanya perkembangan positif. Pihak pengembang disebut sudah mulai melakukan dialog dengan warga dan tokoh masyarakat setempat.

“Sekarang komunikasi mulai terbangun, bahkan hasil pertemuannya juga sudah terdokumentasi. Meskipun memang masih ada satu-dua RT yang belum sepenuhnya setuju,” imbuh Dito. (rsy/sit)

Disampaikan Ketua DPRD, bahwa evaluasi ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD. Yang mana, bertujuan untuk memastikan bahwa APBD digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.

Baca juga :

Ditambahkannya, ada tiga aspek yang menjadi sorotan. Pertama, perlunya time schedule yang terukur dan realistis untuk setiap program dan kegiatan. Kedua, peningkatan koordinasi antar OPD agar tidak terjadi tumpang tindih atau keterlambatan pelaksanaan. Tiga, penegasan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai panduan dalam setiap tahapan pelaksanaan program.

“Kami ingin memastikan, bahwa setiap program pembangunan berjalan tepat waktu dan memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lumajang,” kata Ketua DPRD Lumajang.

DPRD dan jajaran OPD Kabupaten Lumajang, tambahnya, bersepakat untuk mempercepat pelaksanaan program-program pembangunan yang telah direncanakan. “Semua pihak berkomitmen untuk bekerja lebih keras dan lebih cerdas demi mewujudkan Lumajang yang lebih baik,” paparnya. (adi/sit)

Forum lokakarya ini, dipimpin langsung Wakil Bupati Jember, Muhammad Balya Firjaun Barlaman, yang diselenggarakan di dua titik. Yakni, di Aula Kantor Desa Karangsemanding dan di Aula Kantor Kecamatan Puger, Senin (19/08/2024) tadi.

Diuraikan Wabup Jember, Gus Firjaun, bahwa semangat untuk menurunkan stunting terlihat dari para Tim Pendamping Keluarga (TPK) juga dari masyarakat umum. Hal ini penting, ketika semangat itu terus menyala, maka mewujudkan nol stunting bisa lebih maksimal lagi.

Baca juga :

“Mari kita bergandengan tangan, untuk mengkuatkan tekad guna mewujudkan nol stunting di Kabupaten Jember,” kata Wabup Gus Firjaun.

Sementara itu untuk pemenuhan gizi, Wabup Gus Firjaun sangat optimis mengingat wilayah Kecamatan Puger merupakan ladangnya ikan. Kemudian selanjutnya, digerakkan gemar makan ikan setiap hari.

“Tinggal bagaimana cara mengubah pola hidup di masyarakat, itu agar setidaknya sekali dalam sehari bisa mengkonsumsi ikan segar. Sehingga ini bisa sangat membantu,” tambah Wabup Gus Firjaun.

Dirinya juga menyebut, bahwa TPK telah bekerja dengan maksimal, yang mana satu petugas TPK mampu mengoptimalkan dengan mengkoordinir 10 keluarga dalam pencegahan stunting. “TPK sudah luar biasa,” tambahnya. (kom/rio/gie)