Seraya orasi dan menyampaikan tuntutannya, beberapa perwakilan warga kemudian dipersilahkan masuk ke ruang paripurna untuk beraudensi dengan DPRD dan pihak perkebunan. Audiensi itu, dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, Hj Oktaviani, didampingi Wakil Ketua, H Sudi, bersama Komisi C. Termasuk, Direktur Utama PT Kalijeruk Baru, Mayo Walla, terpantau hadir.

Dalam audiensi yang berlangsung alot itu, pimpinan sempat menanyakan beberapa poin penting kepada pihak perusahaan. Hanya saja, dewan menilai respon yang diberikan kurang kooperatif.

“Saya meminta rekomendasi dari pihak terkait, atas peralihan dari tanaman kayu keras ke tanaman tebu. Namun hal ini tidak diberikan dan kami harus menunggu sampai perpanjangan rapat namun tetap,” kata Ketua DPRD, Senin (02/06/2025) tadi.

Oktaviani menegaskan, dirinya meminta hal itu kepada Mayo Walla, selaku pejabat Direktur Utama di PT Kalijeruk Baru, yang menurutnya memiliki hak penuh di administratif dan menyajikan data. Namun, apa yang diharapkan tidak ada dan justru hanya memperoleh akta dari BPN. Sementara, rekomendasi sejatinya dari perkebunan terkait dengan peruntukan atau tanaman.

Baca juga :

Mengenai kondisi itu, Okta-sapaan Ketua DPRD, pun juga harus menuruti permintaan waktu dari pihak perkebunan, sampai rentang waktu dua pekan ke depan. Akan tetapi, dirinya mengingatkan agar dipercepat, mengingat situasi di bawah sudah tak lagi kondusif.

Sementara itu, Direktur Utama Perkebunan PT Kalijeruk Baru, Mayo Walla, mengatakan bahwa peralihan tanaman perkebunan dari tanaman kayu keras ke tanaman tebu, merupakan fase atau tahapan peremajaan. Tahapan itu, sudah tak ada masalah jika hal itu dilakukan.

Tentang izin terdata di OSS yang dianggap tidak sebanding dengan luasan garapan perkebunan, Mayo mengaku, ada kemungkinan itu data baru. “Itu mungkin data yang baru saya masukan awal di tebu dahulu dan belum terupdate,” kata Mayo.

Ditambahkannya, tahapan update izin itu masih dalam proses. Kendati, kegiatan sudah berlangsung terlebih dahulu. Berkenaan dengan izin HGU, dirinya juga menjelaskan bahwa izinnya 25 Tahun.

“Dari luasan lahan, saat ini yang beralih ke tanaman tebu sudah mencapai luasan 400 hektare,” ujarnya. (adi/sit)

Dalam sambutan tertulis Kepala Basarnas, Marsdya TNI Mohammad Syafii, yang dibacakan Kepala Kantor SAR Kelas A Surabaya, mengatakan bahwa Siaga SAR Khusus ini bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan, bencana dan kondisi darurat pada masa angkutan Lebaran. Siaga SAR khusus Lebaran ini, dilaksanakan selama 22 hari, mulai tanggal 21 Maret hingga 11 April 2025.

Siaga ini, tambahnya, dilaksanakan di lokasi-lokasi strategis. Seperti, di Bandara Udara, Pelabuhan, ruas jalan tol dan tempat-tempat wisata.

Baca juga :

Puncak arus mudik diprediksi terjadi pada H-3 Lebaran atau pada Jumat (28/03/2025) mendatang. Sedangkan puncak arus balik, diprediksi akan terjadi pada H+5 Lebaran atau Minggu (06/04/2025).

Untuk memantau wilayah perairan laut Jawa Timur, Kantor SAR Kelas A Surabaya menyiagakan 3 unit Kapal Negara (KN) SAR, 3 unit RIB / kapal cepat, 1 unit RBB, 1 unit jetski, 2 set perahu jukung dan sejumlah set perahu karet. Selain Alut SAR air, juga disiagakan Alut SAR Darat, diantaranya rescue truck, rescue car, truk angkut personel, ATV Beach Patrol, 2 unit spider excavator, dan beberapa unit motor trail. Basarnas juga menyiagakan Alut Udara, yaitu 1 unit helikopter SAR jenis Dauphin di Skuadron 400 Wing Udara II Juanda, serta 2 unit drone thermal guna melakukan pemantauan udara.

Selain melaksanakan siaga di Kantor SAR dan Posko Mandiri, Tim Siaga Kantor SAR Surabaya juga akan bergabung dengan tim siaga dari instansi lain di posko-posko terpadu yang ada. Seperti di Gapura Surya Nusantara Tanjung Perak dan Bandara Internasional Juanda.

Selama melaksanakan siaga SAR khusus, Tim Kantor SAR Kelas A Surabaya selalu berkoordinasi dengan pihak terkait lain. Diantaranya, dengan unsur TNI-Polri, Dishub, ASDP, Pihak Pengelola Jalan Tol, Rumah Sakit Rujukan dan sejumlah organisasi relawan. (hms/gie)

Kepada memontum.com, seorang warga Lilis, menyampaikan bahwa pihaknya telah mencari kemana-mana untuk bisa membeli LPG 3 Kg. Bahkan, selama empat hingga lima hari belakangan ini, pihaknya terus mencari karena memang beberapa tempat sedang kosong.

“Ini sudah empat atau lima hari mencari kemana-mana. Tetapi, memang sedang tidak ada. Jadinya, sekarang sulit untuk bisa memasak. Jika biasanya bisa membeli di sekitar sini, maka sekarang sudah tidak ada,” ujarnya, Selasa (25/07/2023) tadi

Hal yang sama, juga dirasakan oleh pemilik warung di Kelurahan Arjosari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Zuriyah. Dirinya menyampaikan, bahwa sudah seharian penuh mencoba mencari LPG 3 Kg. Namun, tidak kunjung mendapatkan LPG melon itu.

Baca juga :

“Susah sekali cari LPG 3 Kg. Bahkan, saya sampai keliling mencari juga belum menemukan. Sampai-sampai, anak saya mencari hinggake Wagir (kabupaten), tapi belum ketemu juga,” keluhnya.

Akibat tidak adanya LPG 3 Kg, dirinya pun harus berhenti sementara untuk berjualan. Karena, semua makanan yang dijualkan perlu dimasak dan dihangatkan terlebih dahulu.

“Sekarang tidak ada gas. Jadi, sementara tidak bisa melakukan apa pun,” lanjutnya.

Tidak hanya itu, seorang warga Karangploso, Kabupaten Malang, Endah Yuniarti, pun juga mengalami hal yang serupa. Selama tiga hari belakangan ini, susah mencari tabung gas LPG 3 Kg tersebut. Akibatnya, dirinya tidak bisa melakukan aktivitas memasak. Bahkan, sudah berkeliling dimana-mana juga tidak dapat mendapatkan.

“Sudah keliling cari kemana-mana itu tidak ada. Biasanya beli di pengecer depan rumah, tapi sekarang susah. Mau cari di pangkalan resmi, juga bingung di mana aja tempatnya. Sehingga, menghambat kalau mau masak,” imbuhnya. (rsy/sit)