Diikuti dari berbagai unsur TNI, Polri, Pemerintah Kota Malang, serta berbagai mitra Kamtibmas, diantaranya relawan, Pramuka, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga organisasi komunikasi masyarakat di lingkup wiayah terkecil.

Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Putu Kholis Aryana, dalam amanahnya mengatakan Operasi Ketupat tahun ini mengusung tema Mudik Aman, Keluarga Bahagia, menekankan kesiapsiagaan aparat memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

“Intinya, Operasi Ketupat Semeru ini bukan hanya soal lalu lintas, tetapi tentang pelayanan publik, keamanan, serta memastikan masyarakat dapat menjalankan ibadah dan aktivitas liburannya dengan aman dan nyaman,” ujar Kombes Pol Putu Kholis.

Kombes Pol Putu Kholis menjelaskan bahwa berdasarkan hasil koordinasi bersama saat Rakor lintas sektor, ada 5 potensi tantangan utama yang perlu diantisipasi selama masa libur panjang di Kota Malang.

Pertama adalah potensi kepadatan lalu lintas, mengingat Kota Malang menjadi jalur strategis menuju kawasan wisata Malang Raya. Kedua, kepadatan di fasilitas publik seperti pusat perbelanjaan, tempat wisata, pusat kuliner, serta destinasi oleh-oleh yang biasanya meningkat signifikan selama libur Lebaran.

Baca juga :

Ketiga adalah masalah parkir yang kerap muncul akibat meningkatnya mobilitas masyarakat di pusat keramaian. Kondisi tersebut berpotensi dimanfaatkan pihak tertentu untuk mengambil keuntungan di luar ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

“Semakin tinggi mobilitas masyarakat, maka semakin tinggi pula konsumsi dan aktivitas ekonomi. Dampaknya adalah munculnya tantangan lain seperti pengelolaan parkir, pengelolaan sampah, hingga inflasi musiman yang perlu kita kendalikan bersama,” jelas Kombes Pol Putu Kholis.

Tantangan kelima adalah inflasi temporer atau inflasi musiman, yang biasanya muncul akibat meningkatnya permintaan barang dan jasa menjelang hari raya. “Jika kita mampu bersinergi dan mengelola situasi dengan baik, maka momentum libur panjang ini juga dapat menjadi peluang pertumbuhan ekonomi serta menunjukkan bahwa Malang adalah kota yang aman, ramah bagi wisatawan dan nyaman bagi warganya,” urainya.

Sementara itu, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, yang menegaskan bahwa Pemerintah Kota Malang bersama TNI-Polri telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi guna memastikan masyarakat dapat merayakan Lebaran dengan aman dan nyaman. Pihaknya juga menyiapkan tim pengurai kemacetan yang akan bergerak secara mobile untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas, terutama di pusat keramaian dan kawasan kuliner

“Kota Malang sebagai kota transit menuju destinasi wisata seperti Kota Batu dan Kabupaten Malang, titik kepadatan diperkirakan terjadi di beberapa ruas jalan utama, kawasan pusat perbelanjaan, destinasi wisata, serta kawasan kuliner populer seperti kawasan Heritage Kayutangan,” jelasnya.

Operasi Ketupat Semeru tahun ini, pengamanan di Kota Malang melibatkan ribuan personel gabungan dari berbagai instansi, mulai Polri, TNI, pemerintah daerah, relawan hingga supeltas, termasuk warga yang aktif di Siskamling.

Patroli bersama Bhabinkamtibmas, Babinsa, hingga unsur kelurahan dan RT/RW untuk mengamankan rumah kosong dan lingkungan permukiman juga semakin ditingkatkan. Diharapkan dengan pengamanan maksimal, Kota Malang akan selalu aman dan kondusif. (gie)

Pria yang akrab disapa Prayitno, itu mengatakan bahwa untuk penetapan status tersebut dibutuhkan Surat Keputusan (SK) Wali Kota. Untuk saat ini, draft SK itu telah disusun dan kini dalam proses finalisasi di Bagian Hukum Pemkot Malang.

“Kami sudah membuat SK status penetapan bencana. Saat ini, ada beberapa koreksi naskah dan nomenklatur hukum yang sedang disempurnakan,” ujar Prayitno, Senin (08/12/2025) tadi.

Meski SK belum resmi terbit, koordinasi lintas wilayah sudah berjalan. BPBD telah menginstruksikan camat dan lurah untuk mendirikan pos lapangan, sebagai upaya mempercepat respons ketika kejadian bencana terjadi di wilayah masing-masing. Sementara pos komando utama, tetap berada di Kantor BPBD Kota Malang.

“Namun, kami juga tetap memberikan imbauan kewaspadaan sejak awal musim hujan, penting memantau prakiraan cuaca BMKG Juanda. Jika kondisi langit mulai gelap atau potensi hujan deras tinggi, sebaiknya warga menghindari aktivitas luar ruangan. Amankan properti pribadi seperti motor, surat berharga, hingga perangkat elektronik,” jelasnya.

Baca juga :

Di wilayah rawan banjir maupun longsor, Prayitno menegaskan perlunya mitigasi struktural, khususnya fungsi drainase. Banyaknya bangunan yang berada di atas saluran air, serta menyempitnya saluran yang seharusnya tiga meter menjadi hanya sekitar 1,7 meter, membuat aliran air terhambat.

“Air itu mencari jalannya sendiri. Ketika jalur yang seharusnya tersumbat atau menyempit, maka banjir tidak dapat dihindari,” tambahnya.

Menurutnya, saat ini intensitas hujan di Kota Malang meningkat hingga 40 persen dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kondisi itu tentu menyebabkan genangan yang tadinya setinggi mata kaki kini bisa mencapai lutut hingga pinggang orang dewasa.

“Perubahan cuaca tidak hanya berdampak di Kota Malang. Hampir seluruh wilayah Jawa Timur melaporkan banjir,” ucapnya.

Sebagai bentuk kesiapsiagaan jangka panjang, BPBD juga tengah menyusun peta kebencanaan terbaru. Dalam peta tersebut, warga yang tinggal di kawasan rawan akan dicatat namanya lengkap dengan alamat. Dokumen tersebut menjadi pedoman mitigasi bagi RT, RW, lurah dan camat.

“Nanti pejabat kewilayahan sudah punya peta rawan bencana untuk merancang alur evakuasi, titik kumpul, mitigasi sosial dan mitigasi struktural,” imbuh Prayitno. (rsy/sit)

Ketua KPU Kota Malang, Muhammad Toyyib, menyampaikan bahwa kerawanan dalam Pilkada harus dipahami dari berbagai sisi. Sehingga penanganannya dapat dilakukan secara menyeluruh.

“Berbagai kerawanan itu menjadi masukan bagi kami, terutama dari Bawaslu, Bakesbangpol dan Polresta Malang Kota. Sehingga koordinasi ini penting untuk dilakukan guna memastikan Pilkada Kota Malang dapat berjalan dengan lancar dan aman,” kata Toyyib, Rabu (04/09/2024) tadi.

Salah satu potensi kerawanan yang menjadi perhatian pada masa kampanye, ujarnya, seperti terjadi pengumpulan massa pendukung. Dalam hal ini, KPU berkoordinasi dengan Polresta Malang untuk mengatur jadwal, tempat dan jumlah massa yang ideal agar tidak terjadi gangguan ketertiban.

Baca juga :

“Pembatasan massa dan penjadwalan kampanye perlu diatur dengan baik untuk menghindari konflik,” ungkapnya.

Selain itu, masa penetapan keputusan calon Wali Kota yang memenuhi persyaratan, juga dianggap sebagai titik rawan yang dapat memicu ketegangan di masyarakat. Karena itu, Toyyib menegaskan bahwa KPU Kota Malang akan mendasarkan setiap keputusannya pada regulasi yang kuat.

“Selain itu juga melakukan komunikasi serta sosialisasi kepada pihak-pihak terkait untuk mengurangi potensi konflik yang terjadi itu,” tambahnya.

Ditegaskannya, bahwa KPU Kota Malang tidak akan mengambil keputusan berdasarkan pemahaman internal saja. Melainkan, akan berkonsultasi dengan KPU Jawa Timur dan KPU RI sebagai pembuat regulasi.

“Meski begitu, aspek sosial dan respons masyarakat juga tetap menjadi perhatian utama dalam menjaga kondusivitas selama pemilu,” imbuh Toyyib. (rsy/sit)

Untuk memetakan segala tingkat potensi kerawanan, KPU Kota Malang menggelar Rakor Mitigasi Kerawanan Pilkada Serentak 2024 di Kota Malang, Jumat (23/08/2024) tadi. Diantaranya, dengan menghadirkan pembicara dari Polresta Malang Kota, Kodim 0833,  Bakesbangpol Kota Malang dan Bawaslu. Sebagai peserta, dihadirkan Panita Pemilihan Kecamatan (PPK) hingga perwakilan partai politik.

baca juga :

Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kota Malang, Ali Akbar, menyampaikan bahwa Rakor ini untuk mitigasi kerawanan yang bisa saja terjadi saat Pilkada 2024. “Kami melibatkan banyak pihak untuk memberikan masukan dan sinkronisasi dan pengelolaan bersama potensi kerawanan yang mungkin terjadi. Tentunya ini untuk pencegahan dan antisipasi agar kerawana tidak sampai terjadi di Kota Malang,” katanya.

Ali Akbar memberikan contoh, beberapa kerawanan yang bisa saja terjadi saat pelaksanaan Pilkada 2024. “Diantaranya seperti money politik, netralitas ASN dan beberapa lainnya. Seperti wilayah rawan, kita perlu masukan dari berbagai pihak. Diharapkan mitigasi ini dapat efektif dalam mengatasi kerawanan yang terjadi di Pilkada 2024,” urainya. (gie)

Dikatakannya, bahwa para ASN diharapkan tetap netral dalam Pilkada mendatang. Termasuk nantinya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) akan melakukan sosialisasi netralitas ASN.

“Nanti pada tanggal 26 Agustus ini, BKPSDM Kota Malang akan mulai melakukan sosialisasi berkaitan dengan netralitas ASN di Kota Malang. Karena kerawanan itu, harus diperhatikan dengan melakukan mitigasi,” kata Alie, Rabu (21/08/2024) tadi.

Tidak hanya itu, Alie juga mengindentifikasi empat potensi kerawanan yang perlu diantisipasi. Yakni, mencakup aspek tahapan Pemilu, kemudian kegiatan Bakal Pasangan Calon (Bapaslon), Sarana dan Prasarana (Sarpras) serta netralitas dari pihak penyelenggara Pemilu.

Baca juga :

“Penyelenggara Pemilu seperti Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), ini harus netral. Jadi, sama seperti ASN tadi. Untuk Sarpras ini juga seperti ancaman kerusakan surat suara karena terkena air atau banjir, terutama di saat musim hujan,” ujarnya.

Senada dengan itu, Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, juga menyampaikan bahwa pihaknya harus menjaga kondusifitas terhadap pelaksanaan Pilkada di Kota Malang. Termasuk netralitas ASN.

“Netralitas ASN menjadi target atau arahan dari bapak Mendagri kepada saya ketika dilantik menjadi Pj Wali Kota Malang. Sehingga itu menjadi prioritas bagi kami di pemerintah Kota Malang,” kata Pj Wali Kota Iwan.

Dalam hal ini, pihaknya juga akan terus berkoordinasi dengan jajaran KPU, Bawaslu hingga Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Malang. Sehingga, diharapkan Pilkada Serentak 2024 mendatang dapat berlangsung dengan aman, jujur dan adil.

“Menjaga kondusifitas dalam pelaksanaan Pilkada menjadi target prioritas. Kami juga terus berkoordinasi dengan KPU, Bawaslu dan Forkopimda. Untuk tahapan Pilkada ini juga sudah berjalan,” imbuh Iwan. (rsy/sit)

Dalam proses ini, Bawaslu melakukan upaya pencegahan dengan mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan pada Pemilu 2024 sebelumnya. Hal ini dilakukan, melalui pengumpulan data awal yang diperoleh dari Panwaslu Kecamatan di wilayah Kabupaten Malang.

“Data yang dikumpulkan mencakup berbagai kejadian sejak tahap Pendaftaran Peserta Pemilu hingga Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan. Data ini sangat penting, sebagai bahan evaluasi dan analisis yang kemudian disusun menjadi Laporan Indeks Kerawanan untuk Pemilihan Serentak 2024,” kata Kordiv Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kabupaten Malang, Muhammad Hazairin.

Adapun hasil dari analisis Bawaslu Kabupaten Malang yang didasarkan pada data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Tahun 2024, yang dirilis oleh Bawaslu Republik IndonesiaTahun 2022, yaitu dari 61 indikator yang dikeluarkan, Kabupaten Malang memetakan sebanyak 20 indikator kerawanan yang masuk dalam Pemilu 2024. Diantaranya, seperti ‘Adanya Bencana Non Alam (Pandemi Covid-19) Keamanan Semua Tahapan’, ‘Adanya Rekomendasi Bawaslu terkait ketidaknetralitasan

ASN/TNI/POLRI atau Netralitas ASN Kampanye’, ‘Adanya Laporan tentang Politik Uang yang dilakukan oleh Peserta/Tim Sukses/Tim Kampanye Pemilu atau Politik Uang Kampanye’ dan ‘Adanya materi kampanye Hoax di sosial media (Grup WA/Facebook) atau Kampanye Tidak sesuai ketentuan Kampanye’.

Kemudian, ada pula yaitu ‘Adanya penghitungan suara ulang di Pemilu/Pilkada dalam Proses Pemungutan Suara’, ‘Dan Adanya gugatan atas hasil Pemilu/Pilkada atau Keberatan Calon’, ‘Adanya keberatan dan atau sengketa proses Pemilu atau Pilkada Keberatan Calon dalam Pencalonan’ hingga ‘Adanya himbauan dan/atau tindakan untuk memilih calon tertentu dari pemerintah lokal Intimidasi Kampanye’, serta ‘Adanya Pemungutan suara susulan di Pemilu/Pilkada Proses Pemungutan Suara Pemungutan Suara’.

Baca juga :

Setelah melalui proses identifikasi berdasarkan hasil pengawasan dan mempertimbangkan indikator, maka berdasarkan fakta pengawasan dalam tahapan Pemilu tahun 2024, maka yang terjadi di Kabupaten Malang meliputi adanya bencana alam yang mengganggu tahapan. Kemudian, keamanan dalam semua tahapan. Lalu intimidasi terhadap penyelenggara Pemilu, serta rekomendasi Bawaslu terkait perubahan suara pada proses rekapitulasi. Otoritas Penyelenggara Pemilu Pemungutan dan Penghitungan Suara, juga Rekomendasi Bawaslu terkait ketidaknetralan ASN/TNI/POLRI.

Sementara delapan indikator dalam pemetaan kerawanan Pemilihan Serentak 2024, diantaranya ‘Adanya surat suara yang kurang pada Pemilu/Pilkada’, ‘Adanya perusakan Alat Peraga Kampanye’, ‘Adanya Logistik selain surat suara yang kurang pada

Pemilu/Pilkada’, ‘Adanya Pemilih yang terdapat pada DP4 tapi bukan penduduk setempat’. Kemudian, juga ‘Adanya Pemilih Disabilitas yang tidak tercatat/tidak ingin dicatat sebagai disabilitas’, ‘Adanya penggunaan fasilitas negara dalam kampanye calon tertentu’, ‘Adanya Pemilih yang tidak ingin terdaftar sebagai Pemilih’ dan ‘Adanya intimidasi terhadap pelapor pelanggaran pemilu atau pemilihan’.

“Langkah antisipasi (Mitigasi dan Pencegahan), salah satu tujuan dilakukannya pemetaan kerawanan Pemilihan Serentak Tahun 2024 adalah untuk melakukan mitigasi potensi kerawanan Pemilihan 2024 dengan mengidentifikasi isu dan tahapan yang paling rawan berbasis pada data IKP 2024. Sehingga menjadikan hasil pemetaan kerawanan Pemilihan 2024 sebagai basis strategi pencegahan,” terang Hazairin.

Dirinya juga menambahkan, Bawaslu Kabupaten Malang juga telah mengklasifikasikan 10 isu yang dianggap rawan dalam Pemilihan Serentak 2024. Untuk menghadapi potensi kerawanan tersebut, Bawaslu Kabupaten Malang bersama stakeholder mengambil langkah-langkah mitigasi dan pencegahan melalui berbagai metode.

“Beberapa metode yang kita lakukan seperti melakukan himbauan kepada peserta pemilihan dan melakukan sosialisasi secara massif kepada Masyarakat. Melakukan pengawasan melekat pada saat pelaksanaan Kampanye. Memberikan saran perbaikan secara tertulis apabila terdapat dugaan pelanggaran,” terangnya. (sit)

Kapolres Trenggalek, AKBP Indra Ranu Dikarta, mengatakan bahwa simulasi Sispamkota ini merupakan bentuk kesiapan jajaran Polres Trenggalek bersama TNI dan stakeholder terkait dalam rangka pengamanan Pilkada 2024 serentak. “Kita persiapkan semuanya dengan matang. Mulai dari situasi yang aman dan damai hingga kontijensi. Sehingga, semua benar-benar dalam kondisi siap, baik personelnya, metode maupun kelengkapan sarana prasarana dan kerjasama dengan instansi terkait yang membackup pihak kepolisian dalam rangka pilkada lancar dan terkendali,” katanya, Kamis (15/08/2024) tadi.

AKBP Indra menjelaskan bahwa rangkaian adegan latihan Sispamkota didahului dari masa pendaftaran pasangan calon, masa kampanye, masa tenang, pemungutan suara (TPS), penghitungan suara, rekapitulasi hasil pemungutan suara. “Dalam simulasi tadi dijelaskan secara detail bagaimana peran kepolisian di setiap tahapan, pencegahan dan penanganan setiap kerawanan yang timbul, langkah apa yang harus dilakukan serta siapa yang bertanggung jawab,” kata Kapolres Trenggalek.

Seperti yang disimulasikan hari ini, nampak ratusan massa yang tidak puas dengan proses Pilkada 2024 dan menggeruduk kantor penyelenggara Pemilu di Kabupaten Trenggalek. Massa yang mulai anarkis ini, melakukan aksinya dengan membakar ban dan merusak kantor dan berbagai fasilitas umum.

Baca juga :

Menghadapi situasi itu, jajaran Polres Trenggalek bergerak cepat melakukan langkah kepolisian dan penegakan hukum dengan menerjunkan Kompi Dalmas lengkap dengan tim negosiator. Kondisi yang semakin tidak terkendali ini memaksa kepolisian mengambil langkah tegas dengan membubarkan massa menggunakan kendaraan water canon Brimob, mengamankan sejumlah orang yang terindikasi sebagai provokator dan tindakan tegas terukur terhadap orang-orang yang melakukan tindak pidana membahayakan diri sendiri maupun orang lain.

“Kami juga akan menyiapkan personil di tempat-tempat yang diprediksi terjadinya konflik atau gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dari hasil pemetaan, untuk wilayah Kabupaten Trenggalek, tidak ditemukan daerah yang rawan terjadinya konflik,” imbuhnya.

Kapolres Trenggalek juga mengimbau, agar masyarakat bersama-sama menjaga kondusifitas, di wilayah Kabupaten Trenggalek dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Tidak hanya itu, pihaknya juga berpesan agar apa yang telah ditampilkan hari ini dipedomani dan dilaksanakan dengan baik, tidak under estimate dan senantiasa meng-update perkembangan yang dinamis serta menjaga netralitas. “Siapapun yang akan mengganggu jalannya Pilkada 2024 akan berhadapan dengan kita semua. Kita sudah sepakat untuk menjaga Trenggalek Aman,” papar Kapolres Trenggalek.

Perlu diketahui, Operasi Mantap Praja Semeru 2024 digelar mulai tanggal 19 Agustus 2024 hingga tahapan Pilkada selesai. Operasi ini melibatkan sedikitnya 558 personel Polri dibantu sedikitnya 110 personel gabungan TNI dan stakeholder lainnya. Keseluruhan personel tersebut terbagi dalam enam Satuan Tugas Satgas) yakni, Satgas Preventif, preventif, Kamseltibcar lantas, Gakkum, Humas dan Banops. (mil/sit)

Pelaksanaan Rakor Tiga Pilar itu, dihadiri ratusan unsur yang berasal dari kepala desa atau lurah, Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Turut hadir pula, Kepala Pengadilan Negeri, Gede Yuliartha, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Banyuwangi, Kombes Pol Faisol Wahyudi, perwakilan Forpimda dari Polresta Banyuwangi, Kodim 0825 Banyuwangi dan Kejaksaan Negeri Banyuwangi.

“Mengawali pertemuan ini, saya ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak, khususnya kepala desa, Babinsa dan Bahabinkamtibmas yang gotong royong menjaga dan membangun Banyuwangi,” kata Bupati Ipuk.

Di kesempatan itu, Bupati Ipuk menyampaikan fenomena kerawanan sosial yang menjadi permasalahan secara nasional. Diantaranya, tentang Pinjol dan Judol.

Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), nilai Pinjol di Indonesia mencapai Rp 22,76 triliun per Maret 2024, meroket sekitar 15,35 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya.

Baca juga :

Sementara dari laporan Menkopolhukam, ada sekitar 4 juta orang yang terdeteksi melakukan judi online di Indonesia. Mulai dari anak-anak sampai orang tua. “Ini harus menjadi perhatian kita semua. Jangan sampai orang-orang terdekat yang ada di lingkungan kita terjerat permasalahan ini. Butuh kepedulian dan kesungguhan kita untuk mencegahnya dengan mengedukasi warga agar terhindar dari Pinjol dan Judol,” kata Bupati Ipuk.

Dirinya mengaku, juga telah bekerja sama dengan OJK dan perbankan untuk memberikan literasi keuangan kepada warga. “Termasuk juga ke ASN, kami libatkan OJK secara rutin untuk memberikan materi bahaya Pinjol dan Judol,” tambah Bupati Ipuk. 

Dirinya juga mengingatkan kembali, terkait tujuh permasalahan yang harus selesai di tingkat desa. Diantaranya, tidak ada anak miskin yang tidak sekolah, tidak ada Bumil, bayi dan Balita miskin yang kurang gizi, tidak ada orang miskin yang tidak bisa berobat, tidak ada Lansia miskin sebatang kara yang tidak bisa makan, tidak ada orang miskin yang rumahnya tidak layak huni, permasalahan sampah, serta persoalan dan pengendalian tata ruang.

Bupati Ipuk juga menyampaikan progress pembangunan daerah. Diantaranya, angka kemiskinan yang turun signifikan. “Angka kemiskinan terus turun dalam 4 tahun terakhir. Dari 7,34 persen di tahun 2023, kini 6,54 persen tahun 2024. Alhamdulillah, semua gotong royong menunjukkan kinerja positif, Banyuwangi berhasil menurunkan kemiskinan sebesar 0,8 persen,” paparnya.

Ditambahkannya, bahwa Banyuwangi juga terus menggenjot pembangunan infrastruktur. Pada tahun 2024, telah dialokasikan anggaran sebesar lebih dari Rp 277 miliar untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di 1.626 titik. Juga anggaran sebesar lebih dari Rp 86 miliar untuk pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi pada 492 titik. (kom/gie)