Pada hari kerja, retribusi parkir yang disetor mencapai sekitar Rp 1,5 juta perhari. Sementara saat akhir pekan, nilainya meningkat hingga dua kali lipat atau mencapai Rp 3 juta perhari.

“Berdasarkan data Dishub, di hari biasa jumlah kendaraan yang parkir berkisar antara 750 hingga 1.000 kendaraan. Sementara saat akhir pekan, melonjak dengan total kendaraan yang keluar-masuk mencapai 1.500 hingga 2.000 unit secara bergantian,” ujar Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang, Rahmat Hidayat, Sabtu (24/01/2026) tadi.

Dikatakannya, tingginya setoran tersebut sejalan dengan tingkat keterisian gedung parkir yang semakin stabil. Kesadaran masyarakat yang memanfaatkan gedung parkir tersebut juga terus meningkat.

“Kalau dibandingkan pekan awal, sekarang kesadaran masyarakat sudah jauh lebih baik. Pelanggaran parkir yang sebelumnya bisa belasan sampai puluhan per hari, kini tinggal hitungan jari,” tambahnya.

Baca juga :

Gedung Parkir Kayutangan sendiri mulai beroperasi sejak 7 Januari 2026. Pada sepekan pertama, Pemkot Malang menggratiskan tarif parkir sebagai masa sosialisasi. Tarif resmi baru diberlakukan mulai 14 Januari 2026.

“Peningkatan keterisian gedung parkir berdampak langsung terhadap optimalisasi pendapatan retribusi daerah, tapi tujuan kami bukan hanya itu saja. Namun, juga menciptakan ketertiban dan kenyamanan kawasan heritage. Retribusi itu menjadi dampak positif dari tertibnya parkir,” jelasnya.

Untuk menjaga tren positif tersebut, Dishub Kota Malang terus melakukan evaluasi lapangan. Salah satunya dengan patroli rutin untuk mencegah pelanggaran parkir, terutama kendaraan roda dua yang masih mencoba parkir di bahu jalan.

Selain itu, evaluasi juga dilakukan terkait kenyamanan pengguna gedung parkir, khususnya roda dua. Pada hari biasa, kendaraan roda dua kini diarahkan parkir di area basement untuk menghindari panas dan hujan. Sementara pada akhir pekan, penataan kembali disesuaikan dengan tingkat kepadatan kendaraan.

“Penyesuaian ini kami lakukan agar kapasitas tetap optimal dan pengguna tetap nyaman,” imbuhnya. (rsy/sit)

Melalui berbagai lini produk, mulai dari busana pria, busana wanita, hingga jeans, EMBA Group tidak hanya berfokus pada gaya, tetapi juga pada kualitas serta relevansi lintas generasi. EMBA Official membawa nilai sejarah, konsistensi dan komitmen terhadap kota tempat brand ini dilahirkan, sembari terus berinovasi untuk menemani gaya hidup masyarakat Indonesia dari waktu ke waktu.

Sebagai brand yang telah bergerak di industri fashion selama lebih dari 50 tahun, EMBA Group menilai bahwa keberlanjutan sebuah brand tidak hanya diukur dari pencapaian bisnis, tetapi juga dari kontribusi nyata kepada masyarakat.

Presiden Direktur EMBA Group, Randy Kartika Yudha, menegaskan bahwa EMBA memiliki tanggung jawab moral untuk terus hadir di tengah masyarakat Kota Malang. “Bagi kami, EMBA bukan hanya tentang produk fashion, tetapi juga tentang bagaimana kami tumbuh dan memberi manfaat bagi lingkungan sosial di sekitar kami,” katanya, Jumat (16/01/2025) tadi.

Atas dasar semangat tersebut, EMBA Group menyelenggarakan EMBA Run 2026 sebagai bentuk kepedulian dan keterlibatan aktif dalam mendorong aktivitas positif di Kota Malang, khususnya dalam mengampanyekan gaya hidup sehat. Menurut Randy, olah raga lari dipilih karena sifatnya yang inklusif.

“Lari adalah aktivitas yang sederhana, mudah diakses dan bisa dilakukan oleh siapa saja, tanpa batasan usia maupun latar belakang,” ujarnya.

Baca juga :

EMBA Run 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 18 Januari 2026 dengan mengambil lokasi strategis di pusat Kota Malang. Event ini, akan diikuti pelari dari Malang maupun berbagai daerah lain di Indonesia, sekaligus diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi lokal.

“Kami berharap kehadiran event ini bisa menggerakkan berbagai sektor, mulai dari UMKM, kuliner, hingga industri kreatif di Kota Malang,” ungkap Randy.

Lebih dari sekadar ajang olah raga, EMBA Run 2026 juga dirancang sebagai ruang interaksi sosial yang mempertemukan brand, komunitas dan pemerintah daerah. Randy menilai, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar sebuah event memiliki dampak berkelanjutan.

“Kami ingin EMBA Run menjadi ruang kebersamaan, tempat komunitas olahraga, pelaku usaha lokal, dan masyarakat bisa saling terhubung dalam satu momentum positif,” jelasnya.

Dengan semangat tersebut, EMBA Official berharap EMBA Run 2026 dapat berkembang menjadi agenda tahunan yang dinantikan masyarakat Kota Malang. “Harapan kami, EMBA Run tidak berhenti sebagai event sesaat, tetapi bisa tumbuh dan menjadi bagian dari kalender kegiatan Kota Malang ke depan,” kata Randy.

Dengan pengalaman lebih dari 50 tahun di industri fashion, EMBA Group terus beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai dasarnya. Melalui EMBA Run 2026, EMBA Official ingin menegaskan bahwa brand lokal tidak hanya berfokus pada produk, tetapi juga berperan aktif dalam membangun kesadaran hidup sehat, menggerakkan ekonomi lokal, serta memperkuat identitas Kota Malang.

“Inilah cara kami terus tumbuh bersama masyarakat dan menjaga hubungan emosional dengan kota kelahiran EMBA,” papar Randy. (yog/sit)

Wali Kota Wahyu menyampaikan, bahwa pemberian penghargaan tersebut diharapkan menjadi pemantik semangat bagi masyarakat untuk terus berperan aktif menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan di wilayah masing-masing. “Ini untuk memberikan semangat kepada mereka yang sudah berjuang dengan kesadaran tinggi melakukan hal-hal terbaik dalam penyelamatan lingkungan. Kesadaran lingkungan ini sangat penting karena akan membuat wilayah menjadi lebih nyaman untuk ditinggali,” kata Wali Kota Wahyu.

Menurutnya, upaya pelestarian lingkungan sejalan dengan visi dan program prioritas Pemerintah Kota Malang, yakni Ngalam Seger dan Ngalam Rijik. Program tersebut, menekankan pentingnya kebersihan, ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), serta pengelolaan sampah yang baik sebagai upaya menciptakan kota yang sehat dan nyaman.

“Kami tidak muluk-muluk. Target kami sederhana, bagaimana RTH tersedia dengan baik, lingkungan bersih dan masyarakat sadar akan kewajibannya agar tidak terjadi banjir. Karena masih kita temui sampah dibuang tidak pada tempatnya,” tambahnya.

Baca juga :

Sementara itu, Plh Kepala DLH Kota Malang, Gamaliel Raymond Hatigoran Matondang, mengatakan bahwa penghargaan lingkungan hidup tahun ini diberikan kepada sekitar 50 peserta dari berbagai kategori. Penghargaan tersebut berasal dari berbagai tingkatan, mulai dari Pemerintah Kota Malang, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, hingga Kementerian Lingkungan Hidup.

“Untuk tingkat nasional ada enam penerima, tingkat provinsi tiga dan sisanya tingkat kota. Besaran penghargaan bervariasi, mulai dari Rp 500 ribu hingga Rp 15 juta,” ungkap Raymond.

Kemudian, ditambahkannya bahwa penilaian dilakukan secara komprehensif, meliputi kebersihan lingkungan, pengelolaan sampah, serta upaya penghijauan seperti penanaman tanaman buah dan tanaman pelindung. Proses penilaian melibatkan tim independen yang terdiri dari akademisi ITN dan UB, pemerhati lingkungan, kader lingkungan, serta OPD terkait.

“Harapannya dengan diberikan penghargaan ini dapat menjadi motivasi berkelanjutan bagi masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup secara kolektif,” imbuh Raymond. (rsy/sit)

Pelaksanaan kerja bakti ini, merupakan bagian dari Gerakan Angkat Sampah dan Sedimen (GASS), yang melibatkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), perangkat wilayah serta warga masyarakat. Melalui gerakan ini, warga bersama-sama membersihkan sedimen, sampah dan berbagai material yang menghambat aliran air di drainase maupun sungai.

Melalui gerakan ini pula, diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran warga untuk lebih peduli lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan, apalagi ke saluran air.

Wali Kota Wahyu menjelaskan, bahwa kerja bakti massal ini digelar sebagai respons atas potensi tingginya curah hujan dalam beberapa waktu ke depan. “Hari ini saya menginstruksikan lurah, camat, hingga RT/RW untuk melaksanakan kerja bakti massal, karena prediksi hujan tinggi masih akan terjadi di Kota Malang. Harapan saya, melalui kerja bakti ini bisa mengurangi potensi banjir,” terang Wali Kota Wahyu.

Dirinya juga menyoroti, mengenai masih kurangnya kesadaran dan kepedulian warga untuk menjaga kebersihan lingkungan, terutama saluran air. Dari hasil inspeksi di sejumlah titik, ditemukan tumpukan sampah rumah tangga hingga barang besar seperti kasur yang dibuang ke saluran air.

Baca juga :

Wali Kota Wahyu menyebut, di Merjosari saja terkumpul sekitar empat truk sampah, sementara di kawasan Dieng mencapai sekitar satu setengah truk. “Drainase sudah dibuat dan saluran sudah diperbaiki, tapi tumpukan sampah masih banyak. Ini yang menghambat aliran,” terangnya.

Terkait penanganan banjir di kawasan sempadan sungai, salah satunya Sungai Amprong yang kerap meluap, Wali Kota Wahyu menjelaskan pihaknya telah menjalin kerja sama dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) untuk dapat ikut menangani titik-titik yang membutuhkan intervensi. “Alhamdulillah sudah ada kerja sama. Nanti kita akan buat MoU (Memorandum of Understanding) untuk bisa menangani hal tersebut. Insyaallah bertahap akan kita selesaikan,” katanya.

Di samping itu, Pemkot Malang juga menindaklanjuti persoalan bangunan liar yang berdiri di atas saluran air maupun di lahan dengan status tidak jelas. Pihaknya telah memerintahkan perangkat daerah terkait, yakni Satpol PP, Disnaker-PMPTSP dan DPUPRPKP, untuk melakukan pendataan menyeluruh.

“Kita akan inventarisir status tanah, perizinannya, lalu kita ingatkan. Karena kalau berada di saluran, yang kena dampaknya mereka sendiri,” ujarnya.

Wali Kota Wahyu menambahkan, koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan terus dilakukan, terutama terkait kewenangan izin bangunan dan pengelolaan saluran air. “Kita beri masukan soal dampaknya. Kalau sudah ada bukti, biasanya mereka akan evaluasi,” jelasnya.

Dirinya juga menegaskan, bahwa normalisasi dan kerja bakti rutin di berbagai titik akan terus dilanjutkan. Selain itu, saluran baru pada kawasan yang membutuhkan juga akan dibangun. Hanya saja, infrastruktur yang telah dibangun tidak akan efektif, bila tidak dibarengi perilaku masyarakat untuk menjaga kebersihan serta peduli terhadap lingkungan. (kom/mlg/sit)

Forum yang dilakoni, adalah rangkaian kegiatan Bupati Ngantor di Desa dan Kelurahan (Bunga Desaku), di hari pertama di Kecamatan Kencong. Kegiatan yang selalu ada disetiap program Bunga Desaku tersebut, digelar di Aula Dira Kencong.

Gus Fawait-sapaan Bupati Jember, dalam momen itu juga berjumpa dengan BPD kepala desa dan para perangkat desa. Saat ditanya terkait dengan keluhan di wilayah, tidak sedikit yang mulai menyuarakan aspirasinya.

Seperti yang disampaikan Suradi Hasan, Ketua RW 009, Dusun Krajan II, Kencong. Dirinya mengungkapkan, bahwa selama ini banyak warga setempat yang bermukim di bantaran.

“Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Mudah-mudahan nanti juga cepat penanganannya. Terus terang saja, bahwa mayoritas warga Kencong hidup di bantaran sungai,” ungkapnya.

Sayangnya, ujarnya, warga kemudian justru menjadi pembuat polusi sampah. Warga dengan gampangnya, membuang sampahnya di sungai.

“Yang terjadi Gus, sungai justru dibuat sasaran untuk membuang sampah sembarangan. Ini yang menyakitkan, sehingga kalau ini tidak ada upaya untuk mencegah, saya yakin laut kita ini akan menjadi gudang sampah. Mohon ini darurat Gus,” tegasnya.

Baca juga :

Tidak hanya persoalan sampah, bupati juga menerima permintaan Ketua RT 004 Dusun Krajan, Kencong. Pria yang berprofesi sebagai pedagang bunga itu, menyampaikan keluhan terkait dengan kurangnya serum anti bisa ular di Puskesmas.

“Seperti temen saya (dipatok ular berbisa), saat dibawa ke rumah sakit atau Puskesmas, tidak ada obatnya. Untuk itu saya mohon agar disediakan obat anti bisanya di rumah sakit atau Puskesmas,” ujarnya.

Menanggapi curhatan tersebut, Gus Fawait langsung merespons. Mantan anggota DPRD Jawa Timur selama tiga periode, itu mengatakan saat ini masih banyak warga yang belum sadar dampak membuang sampah di sungai. “Memang masih banyak yang berpikir, bahwa sungai itu tempat pembuangan sampah. Oleh karena itu, perlu kita atasi bersama,” urainya.

Bupati berharap, ada upaya dari jajaran pemerintahan desa dan kecamatan setempat. “Saya tunggu justru kepala desa nanti punya program itu. Nanti OPD kami siap untuk bersinergi. Karena kalau cuman kabupaten, bisa kewalahan,” ucapnya.

Lebih dari itu, Gus Fawait berharap, mudah-mudahan Kencong termasuk dalam program Gus Darling tahun ini. Apa itu? Yakni, gerakan untuk Semua Sadar Lingkungan. “Kami ingin seperti zaman dulu. Zaman dulu itu, warga itu tanam pohon mangga, pohon buah di setiap depan rumahnya atau belakang rumahnya. Nah, ini ingin saya kembalikan lagi. Untuk apa? Supaya hijau, oksigen kita lebih bagus dan anak-anak kita tidak kekurangan buah,” ucapnya.

Sedangkan terkait serum bisa ular, Gus Fawait akan memerintahkan Dinas Kesehatan setempat agar menyediakan serum anti bisa ular. “Dalam satu bulan, melalui Dinas Kesehatan, kami akan mengupayakan itu. Jika dalam satu bulan masih belum ada, saya mengimbau agar warga segera melapor ke Wadul Gus’e. Ingatkan saya melalui saluran Wadul Gus’e ya,” tambahnya. (kom/rio/gie)

Kegiatan yang diinisiasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang, itu diikuti 160 kepala desa dan lurah dari seluruh wilayah Kabupaten Lumajang. Adapun tujuannya, yaitu membangun sistem layanan hukum yang menjangkau masyarakat paling bawah secara adil, mudah dan manusiawi.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang, Paiman, menegaskan bahwa Posbakum merupakan instrumen penting bagi pemerintah dalam memastikan prinsip negara hadir di setiap lapisan masyarakat. “Pos Bantuan Hukum akan menjadi pusat informasi, konsultasi dan pendampingan hukum yang bisa diakses masyarakat tanpa biaya. Di sinilah nilai keadilan sosial itu bekerja, bahwa setiap warga, tanpa memandang status ekonomi, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum,” tegasnya.

Lebih dari sekadar pos pelayanan, Paiman menekankan bahwa Posbakum harus berfungsi sebagai balai mediasi desa atau kelurahan, dimana kepala desa dan lurah menjadi fasilitator penyelesaian sengketa secara damai sebelum masuk ke jalur pengadilan. Model ini, dianggap lebih efektif, efisien dan sejalan dengan nilai kearifan lokal Lumajang yang menjunjung tinggi musyawarah mufakat.

“Kami tidak ingin hukum hadir hanya dalam bentuk pasal-pasal. Kami ingin hukum hidup di tengah masyarakat menyembuhkan, bukan menakut-nakuti. Itulah ruh pembentukan Posbakum,” imbuhnya.

Baca juga :

Kegiatan penyuluhan ini, juga menghadirkan nara sumber dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, dengan materi mendalam mengenai tata cara pembentukan Posbakum, peran strategis perangkat desa dalam layanan hukum, serta sistem pelaporan kegiatan bantuan hukum masyarakat yang akuntabel. Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga bantuan hukum dan masyarakat sipil, Pemkab Lumajang berupaya mewujudkan ekosistem hukum yang inklusif dan berkelanjutan.

Setiap Posbakum sendiri, nantinya tidak hanya menyelesaikan sengketa hukum, tetapi juga berperan menanamkan nilai-nilai kesadaran hukum sejak dini. Langkah ini, sejalan dengan arah pembangunan Lumajang yang menempatkan keadilan sosial dan pemberdayaan masyarakat sebagai fondasi pembangunan daerah.

Pembentukan Posbakum sendiri, juga menjadi bagian integral dari upaya mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat di bidang hukum. “Kami berharap Posbakum ini tidak berhenti di seremoni. Namun harus hidup, dijaga dan dimanfaatkan bersama. Karena di sanalah wajah sejati pemerintahan hadir memberi rasa aman, memberi kepastian dan menegakkan keadilan bagi semua,” imbuh Paiman.

Dengan terbentuknya Posbakum di seluruh desa dan kelurahan, Lumajang meneguhkan diri sebagai kabupaten yang tidak sekadar membangun fisik, tetapi juga menata keadilan sosial dari akar rumput. Di tengah arus globalisasi dan dinamika sosial yang kian kompleks, langkah ini menjadi bukti bahwa hukum bisa menjadi jembatan perubahan, bukan sekadar tembok pembatas. (kom/adi/gie)

Meski ancaman begitu besar, kesadaran masyarakat untuk memiliki asuransi properti masih sangat rendah. Bahkan berdasarkan data Maskapai Asuransi Indonesia dan Perusahaan Asuransi Risiko Khusus (MAIPARK) 2023, mencatat dari total 64 juta rumah tinggal, hanya 0,1 persen atau sekitar 36 ribu unit yang sudah terlindungi asuransi.

Direktur & Chief Technical Officer Allianz Utama Indonesia, Ignatius Hendrawan, menyampaikan bahwa masih banyak masyarakat dan pelaku usaha yang memahami pentingnya pengelolaan keuangan. Namun, belum menjadikan asuransi sebagai bagian dari strategi perlindungan aset.

“Tanpa proteksi, kerugian akibat bencana bisa berlipat ganda dan menghentikan aktivitas usaha secara tiba-tiba. Dampaknya bukan hanya bagi masyarakat, tetapi juga kesinambungan ekonomi,” ujar Ignatius, dalam zoom meeting.

Baca juga :

Sehingga, dalam upaya mendorong kesadaran tersebut, Allianz Utama, menawarkan solusi Property All Risk dengan perlindungan luas. Dengan mencakup aset bisnis seperti kantor, pabrik, gudang, hingga risiko banjir, gempa, pencurian, dan kehilangan pendapatan pasca bencana. Dalam proses klaim, menurutnya didukung transparansi dan jalur khusus untuk bencana besar.

“Allianz percaya proteksi asuransi bukan hanya menjaga aset fisik, tetapi juga kesinambungan bisnis dan stabilitas ekonomi. Kami berkomitmen meningkatkan literasi agar pelaku usaha makin sadar pentingnya perlindungan ini,” tambahnya.

Sementara itu, Strategic Planning & Risk Management Group Head MAIPARK Indonesia, Ruben Damanik, menambahkan bahwa risiko bencana di Indonesia bukan lagi potensi. Namun, itu merupakan ancaman nyata yang terus berulang.

“Kerentanan Indonesia terhadap bencana sudah terbukti. Tanpa langkah mitigasi yang kuat, termasuk perlindungan finansial melalui asuransi, kerugian yang ditimbulkan bisa sangat luas,” tegasnya.

Berdasarkan analisis Badan Pusat Statistik (BPS), sepanjang tahun 2024 tercatat lebih dari 1.400 kejadian banjir di Indonesia, dengan potensi kerugian ekonomi mencapai Rp 500 triliun. Angka tersebut belum termasuk risiko cuaca ekstrem, kebakaran hutan, hingga gempa bumi yang bisa memicu kerugian lebih besar. (rsy/sit)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa antusiasme masyarakat untuk mengikuti pelatihan tersebut patut diapresiasi. Menurutnya, pengelolaan sampah tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, melainkan harus menjadi tanggung jawab bersama.

“Pesertanya ini berasal dari usulan Musrenbang, karena mereka ingin belajar pengelolaan sampah. Saya apresiasi, karena ini kesadaran masyarakat. Dengan pelatihan ini, mereka akan tahu apa yang harus dilakukan untuk mengelola sampah dengan baik. Jadi, pemerintah dan masyarakat bisa bersama-sama mengurangi persoalan sampah,” kata Wali Kota Wahyu.

Dikatakannya, bahwa pengolahan sampah berbasis pemilahan organik dan anorganik serta penerapan konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle) menjadi kunci penting. Sehingga, diharapkan dapat mengurangi timbunan sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

“Sampah ini apabila kita kelola dengan baik, nantinya kesehatan kami akan terjaga dan jika dikelola dengan baik sampah menjadi berkah,” tambahnya.

Baca juga :

Sementara itu, Plh Kepala DLH Kota Malang, Gamaliel Raymond Hatigoran Matondang, menyampaikan bahwa volume sampah di Kota Malang rata-rata mencapai 730 ton per hari. Dari jumlah itu, sekitar 514-530 ton masuk ke TPA Supit Urang, sementara 200 ton sisanya dikelola di TPS3R, TPST, maupun TKD.

“Kegiatan ini lahir dari usulan masyarakat yang ingin mendapat pembinaan. Harapannya, sampah mulai diolah dari rumah tangga. Sampah organik bisa dimanfaatkan untuk kompos, sementara sampah anorganik bisa masuk ke bank sampah. Dengan begitu, tidak semua harus berakhir di TPS,” ujar Raymond.

Dirinya juga menyampaikan, bahwa saat ini Kota Malang memiliki sekitar 300 unit bank sampah yang masih aktif. Selain membantu mengurangi timbunan sampah, keberadaan bank sampah juga bisa memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat.

“Contohnya sampah plastik, kalau dikumpulkan di bank sampah bisa menghasilkan pendapatan. Kami juga ingin menghidupkan kembali komposting. Dengan begitu, sampah tidak sekadar dibuang, tapi bisa bermanfaat,” lanjutnya.

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan kesadaran masyarakat terus meningkat. Terlebih, Kota Malang pernah menjadi daerah percontohan pengelolaan sampah. “Kita juga libatkan yang senior sebagai narasumber, supaya pengalaman mereka bisa ditularkan. Targetnya, sampah yang masuk ke TPA Supit Urang bisa berkurang,” imbuhnya. (rsy/sit)

Perempuan yang kerap disapa Mia, itu menyampaikan bahwa potensi bencana di Kota Malang masih didominasi banjir, longsor di bantaran sungai, serta pohon tumbang akibat cuaca ekstrem. “Saya berharap kerawanan itu bisa dimitigasi melalui hal-hal kecil yang justru bermakna. Misalnya, rutin membersihkan talang dan saluran air di rumah. Karena kita masih menghadapi kemarau basah hingga Oktober sesuai prediksi BMKG,” ujar Mia.

Baca juga :

Mia juga menyoroti peristiwa longsor akibat timbunan sampah yang sempat terjadi beberapa waktu lalu. “Ini harus menjadi perhatian. Kalau longsor tanah kita sudah paham risikonya, tetapi longsor sampah justru karena ulah manusia. Untungnya mengarah ke jalan, kalau ke rumah warga tentu membahayakan,” jelasnya.

Terkait anggaran, Mia mengakui bahwa Sarana dan Prasarana (Sarpras) di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) masih terbatas. Meski demikian, dukungan logistik dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Pusat dinilai cukup membantu.

“Kalau soal logistik, banyak disokong dari provinsi dan pusat. Tapi penguatan kesadaran di masyarakat yang harus lebih ditingkatkan. Karena bagaimana pun yang kita selamatkan adalah masyarakat,” imbuh Mia. (rsy/sit)