Penyesuaian jam kerja tersebut, mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang menetapkan total jam kerja selama Ramadan sebanyak 32 jam 30 menit per minggu, tidak termasuk waktu istirahat. Dengan berpedoman pada regulasi nasional, Pemkab Lumajang memastikan kebijakan ini memiliki dasar hukum yang jelas dan terukur.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lumajang, Agus Triyono, menegaskan bahwa penyesuaian jam kerja dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara kelancaran ibadah puasa dan keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat. “Penetapan jam kerja selama Ramadan ini bertujuan agar ASN tetap dapat menjalankan ibadah dengan khusyuk, namun pada saat yang sama tetap menjaga profesionalisme dan kualitas pelayanan publik,” kata Sekda Agus Triyono, Rabu (11/02/2026) tadi.

Sekda Agus menjelaskan, bahwa pengaturan jam kerja disesuaikan dengan sistem kerja masing-masing perangkat daerah, baik yang menerapkan lima hari maupun enam hari kerja.

Penyesuaian ini, dirancang agar ritme kerja ASN tetap efektif dan tidak mengganggu tugas-tugas pelayanan. Bagi perangkat daerah dengan lima hari kerja, jam kerja ditetapkan pada Senin hingga Kamis pukul 08.00–15.00 dan Jumat pukul 07.00–11.00. Sementara itu, perangkat daerah dengan enam hari kerja menjalankan jam kerja hingga hari Sabtu, dengan durasi yang telah disesuaikan.

Baca juga :

Pengaturan khusus juga diterapkan bagi Koordinator Wilayah Pendidikan dan Kebudayaan serta lembaga pendidikan. Penyesuaian jam kerja di sektor ini, mempertimbangkan kebutuhan proses pembelajaran sekaligus menjaga efektivitas kerja tenaga pendidik dan kependidikan.

Presensi kehadiran ASN, tetap dilaksanakan secara daring melalui Aplikasi SiPERLU. Sekda Agus menegaskan, bahwa sistem presensi digital tersebut menjadi instrumen penting dalam menjaga disiplin dan akuntabilitas kinerja ASN selama Ramadan.

“Meskipun ada penyesuaian jam kerja, disiplin tetap menjadi perhatian utama. Presensi melalui Aplikasi SiPERLU tetap diberlakukan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan,” tegasnya.

Dalam surat edaran tersebut juga ditegaskan bahwa kegiatan Senam Kesegaran Jasmani (SKJ) merupakan bagian dari jam kerja. Namun, pelaksanaannya dilakukan secara mandiri di masing-masing perangkat daerah sebagai bentuk penyesuaian pola aktivitas kerja.

“Pelaksanaan SKJ tetap menjadi bagian dari upaya menjaga kebugaran ASN, hanya saja pelaksanaannya disesuaikan agar lebih fleksibel dan efisien,” tambah Sekda Agus.

Kebijakan penyesuaian jam kerja ini, berlaku selama Bulan Ramadan 1447 Hijriah. Pemerintah Kabupaten Lumajang menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak dimaksudkan untuk mengurangi intensitas pelayanan publik, melainkan sebagai strategi pengaturan waktu kerja yang lebih seimbang dan berorientasi pada kualitas layanan.

Melalui kebijakan ini, Pemkab Lumajang berharap seluruh ASN tetap menjaga etos kerja, tanggung jawab dan responsivitas. Sehingga, pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal di tengah suasana Ramadan yang sarat nilai ibadah dan kebersamaan. (kom/adi/gie)

Pria nomor satu di lingkungan Pemkot Malang, itu menyampaikan bahwa kegiatan parenting menjadi sarana penting untuk menyinergikan peran guru dan orang tua dalam membentuk karakter anak. “Parenting akbar ini baik, supaya ada keseimbangan antara pelajaran yang diberikan di sekolah dengan di keluarga. Pendidikan akan berhasil bila keduanya berjalan seimbang. Sebaik apa pun pendidikan di sekolah, kalau tidak diimbangi dengan pendidikan di keluarga, anak-anak tidak akan tumbuh menjadi pribadi yang berkualitas,” jelas Wali Kota Wahyu.

Menurutnya, kegiatan parenting berfungsi sebagai jembatan antara pendidikan formal di sekolah dengan pendidikan karakter di rumah. Meskipun waktu anak bersama keluarga relatif singkat, pengaruh keluarga sangat besar terhadap pembentukan perilaku dan kepribadian anak.

Baca juga :

“Keluarga memang hanya memiliki waktu beberapa jam, tapi pengaruhnya sangat besar dalam membentuk karakter anak. Apalagi saat liburan, peran keluarga menjadi dominan. Karena itu, parenting ini penting untuk menyeimbangkan apa yang sudah dilakukan di sekolah,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota Wahyu juga mengapresiasi kehadiran narasumber yang memberikan panduan kepada orang tua tentang pola asuh anak di luar lingkungan sekolah. Lebih lanjut, dirinya juga menyinggung pentingnya menyiapkan generasi berkualitas untuk menyambut Indonesia Emas 2045. Pihaknya menekankan bahwa pendidikan harus diiringi dengan pemenuhan gizi yang baik bagi anak-anak.

“Selain pendidikan, Presiden juga menyampaikan pentingnya kecukupan gizi untuk memperkuat motorik dan memori anak. Hal ini tidak hanya berdampak pada pencegahan stunting, tapi juga pada tumbuh kembang fisiknya,” katanya.

Kemudian, dikatakan bahwa program nasional percepatan penurunan stunting kini sudah mengarah pada peningkatan gizi anak, yang juga didukung oleh Pemkot Malang melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG). “Selain peningkatan sarana prasarana dan SDM, kecukupan gizi anak juga menjadi perhatian. Melalui program MBG, kita berupaya agar anak-anak tumbuh sehat, cerdas dan siap menyongsong Indonesia Emas,” imbuh Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

Pria yang kerap disapa Wahyu, menyampaikan jika dalam menghadapi tahun politik tersebut anggaran nantinya akan lebih banyak dialokasikan pada Komisi Pemiluhan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). “Untuk tahun anggaran 2024, ini adalah tahun keramat. Karena banyak hal yang harus kita prioritaskan, kita alokasikan, dan tentu juga karena tahun itu adalah tahun politik jadi ada anggaran yang kita alokasikan di situ melalui KPU atau Bawaslu,” jelas Wahyu saat memberikan sambutan dalam kegiatan pendampingan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Rabu (25/10/2023) tadi.

Ditambahkannya, jika di tahun 2024 mendatang, juga sudah mulai dilakukan implementasi dari Undang-Undang dengan Pemerintah Pusat dan Daerah. Sehingga, beberapa hal yang menjadi amanat dari UU tersebut, akan dilaksanakan.

“Untuk itulah mengapa, di tahun 2024 ini menjadi suatu kondisi yang mana PAD kita ditarget Rp 1 triliun koma sekian. Kemudian juga banyak kegiatan di Kota Malang yang harus kita prioritaskan di 2024, contohnya yakni sebagai Tuan Rumah Porprov 2025,” tambahnya.

Baca Juga :

Sehingga, dalam hal ini menurutnya perlu adanya keseimbangan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, juga dibutuhkan evaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan menggunakan siklus pendek.

“Pendapatan ini menjadi PR kita bersama. Apalagi, melihat posisi PAD kita sekarang sampai dengan Oktober, berada di 58 persen dari proyeksi target PAD. Padahal sekarang sudah di akhir Oktober, kita hanya ada kesempatan di November dan satu minggu pertama di Desember. Makanya nanti saya akan menghitung evaluasi kinerja OPD dengan menggunakan siklus pendek, dari evaluasi itu saya akan bisa menilai sejauh mana kinerja Kepala-kepala OPD Kota Malang,” jelasnya.

Selain itu, pihaknya juga menekankan pentingnya kerjasama bersama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Camat, dan Lurah untuk mempercepat integrasi data dan sistem guna optimalisasi PAD 2023. (rsy/sit)

Anggota Komisi V DPR-RI, Sudjadi, mengatakan bahwa konsep yang dipakai bukan konsep pasar sebenarnya. Karena, Kota Batu dengan jumlah penduduk kurang dari 500 ribu jiwa dan kota dengan jumlah penduduk tersebut klasifikasi bukan kota besar atau menengah. Bisa dikatakan, adalah kota kecil.

Dan, tambahnya, adanya Pasar Induk Among Tani tersebut dinilai skalanya terlalu besar yang tidak sesuai dengan jumlah penduduknya. “Pasar ini skalanya terlalu besar. Tentunya, biaya operasionalnya juga sangat besar. Sehingga, bagaimana ini nanti dalam mengoperasikannya,” terangnya, saat di Lantai Dasar Pasar Induk Among Tani, Kota Batu.

Baca juga :

Melihat konsep bangunan, paparnya, belum saatnya disamakan dengan mall. Karena, suasana Kota Batu itu bukan kota yang sebenarnya atau masih mendekati pedesaan. “Saya lihat di Lantai III Pasar Induk Among Tani, itu ada foodcourt. Apakah anak muda banyak yang berminat. Karena sekarang anak muda cenderung di kafe. Sekali lagi, ini biayanya operasional besar dan apakah pendapatan retribusi bisa mengimbangi,” tuturnya.

Untuk itu, tegas Sudjadi, konsep Pasar Induk Among Tani, sebaiknya kembali ke konsep pasar yang sebenarnya atau tidak seperti konsep mall. Dalam arti, membuat konsep disesuaikan dengan yang dijual oleh pedagang.

“Saya tetap berharap, ke depan pasar ini bisa ramai. Tetapi, Pemkot Batu harus serius dan menciptakan destinasi agar menjadi jujugan para pengunjung. Dan, supaya menjadi daya tarik pengunjung,” paparnya.

Sekedar diketahui, pembangunan Pasar Induk Among Tani Kota Batu dibangun Februari 2022 dan rampung Mei 2023, dengan menelan anggaran Rp 166 miliar. Pasar ini, akan menampung total 3.306 pedagang, di mana sebanyak 2.209 pedagang mengantongi SK atau Surat Izin Hak Pakai (SIHP) dan 1.097 pedagang PKL Pagi. (put/sit)