Pernyataan tersebut, ditekankan Bupati Fawait seusai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Jumat (29/05/2026) tadi. Sektor penggunaan anggaran, kini menjadi fokus evaluasi utama agar setiap pos pembiayaan daerah memberikan stimulus ekonomi yang optimal bagi warga Tapal Kuda.

Gus Fawait-sapaan Bupati Jember menggarisbawahi, bahwa keterbukaan dalam proses audit BPK merupakan modal penting untuk memperbaiki kualitas belanja daerah (spending quality). Masukan dari tim auditor, membantu Pemkab Jember dalam memetakan efisiensi anggaran di setiap lini dinas.

“Kami sangat mengapresiasi koreksi, masukan, serta rekomendasi konstruktif yang diberikan oleh Tim BPK selama proses pemeriksaan. Kerja keras ini menuntut profesionalisme dan ketelitian yang luar biasa,” ujar Gus Fawait.

Baca juga :

Sistem penatausahaan keuangan daerah yang tertib, lanjutnya, diharapkan mampu mencegah terjadinya kebocoran anggaran. Sehingga, stimulus modal pembangunan dapat terserap secara maksimal di sektor-sektor produktif seperti pertanian, infrastruktur dan pendidikan.

Bupati Fawait menegaskan, bahwa esensi dari pertanggungjawaban keuangan daerah adalah dampak riil yang dirasakan oleh masyarakat, bukan sekadar pengakuan administratif semata. “Ini buah dari kerja keras, kecerdasan dan keikhlasan seluruh elemen penatausahaan keuangan daerah. Capaian ini juga menunjukkan bahwa komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas di Jember telah membumi, bukan lagi sekadar jargon politik,” katanya.

Pemerintah daerah berkomitmen, untuk segera merampungkan rekomendasi administratif yang ada dalam LHP BPK, agar jalannya roda perekonomian daerah tidak terhambat oleh kendala regulasi. Efisiensi penggunaan APBD, akan terus ditingkatkan demi kemakmuran bersama.

“Tujuan akhir kita yang paling hakiki adalah memastikan setiap rupiah dalam APBD Jember benar-benar mengalir dan memberikan dampak konkret bagi pembangunan, kemakmuran, serta kesejahteraan seluruh masyarakat Jember,” tambahnya. (rio/gie/adv)

Skema yang disiapkan tersebut, disampaikannya saat bertemu sekitar 120 nelayan di Kampung Nelayan Merah Putih, Kelurahan Lateng, Kabupaten Banyuwangi, Kamis (14/05/2026) tadi. Turut hadir dalam pelaksanaan itu, Wakil Bupati Banyuwangi, Mujiono, yang mendampingi kunjungan Menko Zulhas-sapaan Zulkifli Hasan.

“Jadi, nelayan nanti punya kepastian keuntungan. Jangan sampai capek-capek melaut, setelah sampai di darat harganya nggak jelas berapa ikan itu dibeli,” kata Menko Zulhas.

Dirinya juga mengatakan, bahwa pemerintah telah menyiapkan ekosistem pendukung bagi nelayan. Mulai dari cold storage, pabrik es, hingga koperasi yang ada di Kampung Nelayan Merah Putih.

Sejumlah fasilitas tersebut, disiapkan agar nelayan tidak lagi terpaksa menjual ikan dengan harga rendah saat hasil tangkapan melimpah. “Tujuannya, itu agar nelayan punya daya tawar yang tinggi. Selama ini, usai melaut itu ikannya begitu sampai di darat, ditawar berapa dan kalau nggak dijual, kan bisa busuk,” tambah Zulhas.

Ditambahkannya, keberadaan cold storage dan koperasi akan membantu nelayan menyimpan hasil tangkapan, ketika harga pasar sedang turun. Jika belum terserap pasar, ikan nantinya dapat dibeli oleh SPPG untuk kebutuhan Program MBG.

Baca juga :

“Nanti kalau semua sudah jadi, kalau ikan nelayan dapat banyak dan harganya turun bisa disimpan dulu. Kalau masih nggak dibeli juga, nanti SPPG yang beli ikannya. Sudah kita atur begitu sehingga nelayan punya kepastian harga,” ujarnya.

Menko Zulhas juga mencontohkan, pola serupa yang telah diterapkan pemerintah pada komoditas gabah. Dimana, harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani sebesar Rp 6.500 per kilogram. Kebijakan ini, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

“Gabah kita jamin Rp 6.500. Kalau gak harga segitu, gabah bisa dibeli Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih (Kopdes),” terangnya.

Ketua KUB Nelayan Sumber Laut Lateng menyambut positif rencana itu. Terlebih, selama ini harga ikan sering jatuh saat musim tangkapan melimpah, karena posisi tawar nelayan lemah di hadapan pengepul.

“Menteri menyampaikan, bahwa nelayan itu akan dibikinkan standar harga. Kemudian, ikan-ikannya bisa diserap di SPPG. Kalau bagi nelayan, pasti kami senang kalau memang ada seperti itu. Sehingga, ekonomi nelayan meningkat,” ujarnya.

Selain berharap adanya kepastian harga, para nelayan juga meminta dukungan fasilitas penunjang lain seperti SPBU khusus nelayan untuk membantu operasional selama melaut. (kom/bwi/gie)

Secara formal, kegiatan ini bukan sekadar seremoni keagamaan di Bulan Ramadan. Melainkan, manifestasi dari Public-Private Partnership (PPP) yang bertujuan untuk menyentuh lapisan masyarakat paling bawah, termasuk komunitas ojek online, pedagang kaki lima dan petugas kebersihan.

Dalam sambutannya, Bupati Fawait memberikan apresiasi tinggi terhadap peran REI sebagai mitra strategis pemerintah. Dirinya menekankan, bahwa sektor properti memiliki multiplier effect yang besar terhadap ekonomi daerah. Namun, di balik dukungan tersebut, Bupati Fawait memberikan garis bawah yang tegas mengenai kepatuhan regulasi.

“Pemerintah Kabupaten Jember sedang berada dalam tahap finalisasi Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Kami menginstruksikan kepada seluruh pengembang yang tergabung dalam REI untuk menjadikan dokumen ini sebagai panglima dalam setiap proyek pembangunan,” jelas Gus Fawait-sapaan Bupati Jember.

Baca juga :

Salah satu poin krusial yang ditekankan, adalah mitigasi bencana melalui tata ruang. Di sini, Bupati Fawait memperingatkan dengan tegas agar tidak ada lagi izin pembangunan hunian di area resapan air atau bantaran sungai. Hal ini, merupakan langkah preventif pemerintah untuk memutus rantai bencana banjir tahunan yang kerap menghantui wilayah pemukiman padat penduduk.

Selain aspek lokal, pertemuan ini juga membahas sinkronisasi program daerah dengan kebijakan nasional. Gus Fawait menyatakan kesiapan penuh Kabupaten Jember, dalam mengawal program strategis Presiden RI terkait penyediaan 3 juta rumah bagi rakyat. Sinergi antara Pemkab Jember, REI dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dianggap sebagai kunci utama dalam penyediaan lahan yang legal dan layak huni.

Ketua REI Jember, Cak Salam, dalam momen ini menyambut baik arahan tersebut. Dirinya menegaskan komitmen organisasi untuk bertransformasi menjadi pengembang yang lebih patuh aturan dan mengedepankan aspek kemanusiaan.

“Kami sepakat bahwa hunian bukan sekadar komoditas bisnis, melainkan hak dasar warga yang harus dijamin keamanan lingkungannya,” kata Cak Salam.

Pelaksanaan acara sendiri, ditutup dengan pembagian paket Sembako secara simbolis dan diskusi teknis mengenai percepatan perizinan yang transparan di lingkungan Pemkab Jember. (rio/gie/adv)

Dalam sambutannya, bupati mengucapkan selamat sekaligus berharap agar amanah dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan publik mengutamakan kepentingan masyarakat, umum dan organisasi daripada kepentingan pribadi. “Selamat untuk jabatan yang baru. Semoga amanah dan dapat memberikan energi baru dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selalu utamakan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi,” katanya.

Perihal strukturisasi OPD, Bupati Rusdi menegaskan bahwa hal tersebut sebagai bagian dari cara pemerintah Kabupaten Pasuruan, dalam melaksanakan apa yang sudah menjadi ketetapan perubahan Perda SOTK yang baru bersama DPRD Kabupaten Pasuruan. “Kita laksanakan perubahan nomenklatur organisasi baru, penggabungan dan lain sebagainya untuk efektifitas responsibilitas OPD di Lingkungan Pemkab Pasuruan,” tegasnya.

Tidak lupa, orang nomor satu di pemerintahan Kabupaten Pasuruan ini juga berharap agar seluruh pejabat yang dilantik dalam memberikan respon yang cepat dalam menerima aduan masyarakat. “Kami berharap bisa melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan, kemudian responsif cepat untuk dalam menerima aduan dari masyarakat,” imbaunya.

Baca juga :

Adapun beberapa nama yang dilantik atau mutasi di Eselon II, seperti Rakhmat Syarifudin yang sebelumnya menjabat Inspektur atau Kepala Inspektorat, kini sebagai Kepala Dinas Ketenagakerjaan. Heru Ferlianto yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Ketenagakerjaan, dilantik sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Taufiqul Ghoni mendapat kepercayaan sebagai Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

Eka Wara Brehaspati yang sebelumnya menjabat Asisten Administrasi Umum, sekarang sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), menggantikan Agus Mashadi yang menjabat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora). Sedangkan pejabat sebelumnya, Mujiono kini menjabat Staf Ahli bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, menggantikan Diana Lukita Rahayu yang diberi amanah baru sebagai Asisten Administrasi Umum.

Kemudian, tiga dinas yang digabung menjadi satu, yakni Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perikanan serta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, sekarang berubah menjadi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan. Jabatan tersebut diberikan kepada drh Ainur Alfiah. Selanjutnya adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan yang sebelumnya diemban dr Ani Latifah, kini diamanahkan kepada dr Arma Roosalina. Sedangkan dr Ani sendiri dilantik sebagai Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dua nama lainnya, yakni Tri Agus Budiharto yang mendapat kepercayaan sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Pasuruan, menggantikan Eddy Supriyanto yang telah memasuki masa purna tugas. Terakhir, Lilik Widji Asri dilantik sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah.

Sementara itu, untuk nama-nama baru yang menjabat sebagai camat, diantaranya Eddy Santoso sebagai Camat Bangil, dr Ugik setyo Darmoko sebagai Camat Kraton dan Joko Purnomo sebagai Camat Pasrepan. Kemudian, Saiful Anwar Rohman sebagai Camat Puspo, Yudianto sebagai Camat Rembang serta Zaki Yamani sebagai Camat Sukorejo. (kom/pas/gie)

Wabup Lumajang yang akrab disapa Mas Yudha, ini menekankan bahwa Lumajang memiliki potensi alam yang luar biasa, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, hingga pariwisata yang terus berkembang. Namun, dirinya menyoroti bahwa potensi tersebut tidak boleh berhenti hanya sebagai fakta atau informasi tentang kekayaan daerah.

Menurutnya, tantangan nyata adalah bagaimana desa mampu mengolahnya menjadi nilai ekonomi yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. “Desa harus menjadi pusat inovasi dalam memanfaatkan kekayaan sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Pertanian yang produktif, komoditas perkebunan bernilai tinggi, serta destinasi wisata desa yang terus bermunculan harus dikelola dengan pendekatan kreatif dan berkelanjutan agar menghasilkan dampak ekonomi yang merata,” ujarnya.

Baca juga :

Mas Yudha juga mengingatkan, agar setiap proses pengembangan potensi daerah benar-benar melibatkan masyarakat desa sebagai pelaku utama. “Dengan demikian, nilai tambah ekonomi tidak hanya dirasakan oleh segelintir pihak, tetapi menyebar hingga ke lapisan masyarakat paling bawah. Bahwa pendekatan pembangunan seperti ini akan membangun desa yang kuat, mandiri dan mampu bersaing,” urainya.

Dalam sosialisasi itu, Mas Yudha juga mendorong pemerintah desa untuk memperkuat perencanaan pembangunan berbasis potensi lokal. “Desa perlu menghadirkan program yang menggerakkan ekonomi masyarakat, mendorong tumbuhnya usaha kecil, serta menciptakan ekosistem yang mendukung investasi lokal. Selain itu, digitalisasi juga menjadi unsur penting dalam membuka akses pasar yang lebih luas,” imbuhnya.

Mas Yudha menambahkan, bahwa optimalisasi potensi Lumajang harus berjalan seiring dengan penguatan tata kelola dan kualitas SDM di tingkat desa. Menurutnya, transformasi desa tidak hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga pemberdayaan masyarakat agar mampu mengelola peluang ekonomi secara mandiri dan berkelanjutan.

“Saya berharap kegiatan sosialisasi ini menjadi titik awal percepatan pembangunan desa di Lumajang. Dengan desa sebagai ruang utama penggerak pembangunan daerah, saya yakin kesejahteraan masyarakat dapat tumbuh lebih merata, lebih cepat dan lebih berkelanjutan,” tambahnya. (kom/adi/gie)

Dalam Kunker itu, berbagai hal yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra), dilakukan pembahasan. Mulai dari peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengelolaan zakat hingga hibah.

“Hari ini kunjungan dari Mas Wakil Wali Kota Serang dan menjadi ajang saling belajar, saling mengisi bagaimana sistem di masing-masing pemerintahan Kota Malang dan Serang. Ini juga bagian dari silaturahmi mempererat hubungan antar daerah yang penting untuk terus dijaga,” ujar Wawali Kota Ali.

Baca juga :

Sementara itu, Kepala Bagian Kesra Setda Kota Malang, Achmad Sholeh, menjelaskan bahwa Pemkot Serang ingin belajar terkait tata kelola hibah, legalitas wakaf di seluruh rumah ibadah dan lembaga pendidikan keagamaan. Kemudian, upaya Pemkot Malang dalam memfasilitasi jamaah haji setiap tahun.

“Alhamdulillah, beberapa tahun terakhir pengelolaan hibah di Kota Malang tidak pernah bermasalah. Kami jelaskan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan semuanya kami dampingi agar tidak terjadi kesalahan administratif. Selain itu, setiap kegiatan harus benar-benar terwujud sesuai pengajuan,” jelas Sholeh.

Lebih lanjut Wakil Wali Kota Serang, Nur Agis Aulia, mengatakan bahwa Kunker di Kota Malang ini yang kedua kalinya dilakukan. Setelah sebelumnya fokus mempelajari pengelolaan BUMD, kali ini pihaknya menitikberatkan pada tata kelola zakat, wakaf dan hibah.

“Kota Malang ini menjadi role model bagi kami, khususnya dalam hal pengelolaan zakat dan hibah. Kami daerah yang masih berkembang dan ingin memaksimalkan potensi yang ada. Banyak pelajaran yang bisa kami ambil dari Kota Malang,” imbuh Agis. (rsy/sit)

‎Kepala Disperindag Kabupaten Malang, Fuad Fauzi, mengatakan bahwa pelatihan giling rokok yang dilakukan adalah merupakan kegiatan lanjutan atau tahap yang ke tujuh. Yang mana untuk pelaksanaan, diikuti sekitar 50 peserta.

‎”Hingga hari ini atau pelatihan yang ke tujuh ini, sudah ada sekitar 350 peserta yang kita latih untuk pelatihan gilingan sigaret kretek,” kata Fuad.

Baca juga :

Ditambahkannya, bahwa pertumbuhan industri hasil tembakau (IHT) di Kabupaten Malang, terus berkembang. Karenanya, ini akan terus menyerap banyak tenaga kerja, terutama pegawai di produksi giling rokok.

Karenanya, lanjut Fuad, melalui pelatihan yang dilakukan, diharapkan mampu memberikan peningkatan keterampilan produksi dari sumber daya manusia IHT di Kabupaten Malang. “Jadi pelatihan ini untuk meningkatkan kapasitas dari pekerja, yang saat ini menjadi tenaga magang di beberapa perusahaan rokok. Mengingat, di lapangan sekarang banyak kekurangan tenaga linting,” ujarnya.

‎Sesuai data dari Kantor Bea Cukai, ungkap Fuad, kebutuhan tenaga linting ada sekitar 7000 orang, untuk di Kabupaten Malang. Namun saat ini, pihaknya baru bisa melatih sekitar 500 orang. Sedangkan, Disperindag sendiri memiliki kewenangan untuk membina industri-industri tembakau.

“Kita telah melakukan pelatihan hingga peningkatan kapasitas. Mudah-mudahan ke depan, itu bisa kita tingkatkan lagi. Sementara untuk kegiatan ini, itu akan dilakukan selama lima hari dan setiap hari akan kita lakukan evaluasi. Adapun targetnya, yaitu peserta akan mampu melinting hingga seribu rokok,” ungkapnya. (sit/adv)

Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Malang, Yudhi Hindharto, menjelaskan bahwa pelaksanaan pelatihan yang dilakukan memanfaatkan alokasi dana bagi hasil cukai dan hasil tembakau (DBHCHT) tahun 2025. Adapun sasaran peruntukan, sesuai pemanfaatan yaitu untuk bidang kesejahteraan masyarakat. Karenanya, menggelar pelatihan dengan sasaran peserta dari warga Kabupaten Malang.

“Pelatihan yang disiapkan Disnaker dalam memanfaatkan DBHCHT, ini beragam jenisnya. Salah satunya, adalah digital marketing seperti yang dilakukan hari ini,” kata Plt Kadisnaker Kabupaten Malang.

Sekretaris Disnaker Kabupaten Malang, Mochamad Yekti Pracoyo, menambahkan bahwa program ini dipilih karena relevansinya dengan tuntutan zaman. “Sekarang sudah era digitalisasi. Sehingga, generasi muda harus siap menghadapi tantangan tersebut. Banyak perusahaan menyampaikan kebutuhan akan pekerja muda yang memahami digital marketing,” katanya.

Ditambahkan Yekti, bahwa kegiatan ini bisa dilaksanakan, karena bersumber dari DBHCHT Tahun 2025. “Dari DBHCHT ini, kami manfaatkan untuk membekali warga kabupaten (Malang, red) agar bisa bersaing di dunia kerja atau memulai usaha sendiri,” tambahnya.

Baca juga :

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Pelatihan dan Produktivitas Disnaker Kabupaten Malang, Sri Mahanani, menambahkan bahwa peserta pelatihan terdiri dari pencari kerja, lulusan sekolah maupun perguruan tinggi serta pelaku UMKM. “Yang lulus pelatihan ini akan mendapatkan sertifikat kompetensi. Dengan bekal ini, mereka diharapkan siap masuk ke dunia kerja atau mengembangkan usaha yang sudah ada,” jelasnya.

Sepanjang tahun 2025, tambahnya, Disnaker Kabupaten Malang merencanakan 42 kegiatan pelatihan kerja dengan total peserta hampir 1.921 orang dan anggaran sekitar Rp 10,433 miliar. Program yang digelar, mencakup berbagai bidang seperti menjahit, Babershop, menjahit, tata rias, hingga pelatihan berbasis digital.

“Untuk anggaran, secara keseluruhan jauh lebih besar di tahun ini. Karenanya, kita mengoptimalkan untuk meningkatkan kompetensi adik-adik kita, ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, Muslimin, menyampaikan apresiasinya terhadap program ini. Dirinya berharap, dari pemanfaatan DBHCHT yang dimaksimalkan untuk pelatihan, akan menambah skil dan kemampuan masyarakat di Kabupaten Malang.

“Kami berharap, peserta tidak hanya siap kerja, tetapi juga bisa membuka usaha dari rumah. Bahkan, jika dana dari pusat tidak tersedia, APBD akan kami maksimalkan untuk kegiatan seperti ini,” paparnya. (sit/adv)

Pria nomor satu di lingkungan Pemkot Malang, itu menyampaikan bahwa pengukuhan tersebut merupakan bentuk apresiasi terhadap peran penting para guru di Kota Malang. Dengan adanya kepengurusan baru itu, diharapkan dapat memperkuat peran PGRI dalam meningkatkan kesejahteraan guru sekaligus kualitas pendidikan.

“Guru ini kan sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, jadi kita harus memberikan penghargaan untuk guru. Saya harap nanti bisa lebih baik lagi mengenai kesejahteraan para guru dan berharap bisa meningkat. Tetapi nanti kan itu tetap ketentuannya dari pusat,” kata Wali Kota Wahyu.

Dirinya juga menyoroti, mengenai masih banyaknya guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sementara kontribusi para guru dinilai sangat besar dalam pembangunan pendidikan. Karena itu, menurutnya penting untuk memberikan dorongan terhadap peningkatan kesejahteraan dan kapasitas guru.

“Permasalahan guru itu salah satunya adalah soal kesejahteraan. Tapi juga soal kualitas, yang tidak bisa hanya berhenti pada ilmu yang ada saat ini. Harus terus berkembang, termasuk mengikuti perkembangan teknologi,” lanjutnya.

Baca juga :

Wali Kota Wahyu juga mengapresiasi, langkah awal pengurus baru PGRI yang telah menggelar pelatihan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) bagi para guru. “Itu penting agar kualitas guru terus berkembang dan tidak tertinggal zaman,” ucapnya.

Wali Kota Wahyu juga berpesan kepada ketua terpilih, agar melanjutkan program-program sebelumnya yang telah berjalan baik. Selain itu, juga meningkatkan capaian hasil evaluasinya. “PGRI harus menjadi media yang kuat untuk peningkatan kesejahteraan dan kualitas guru di Kota Malang,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua PGRI Kota Malang terpilih, Agus Wahyudi, menyampaikan bahwa pihaknya akan segera menyusun jajaran lengkap kepengurusan dan merancang program kerja berdasarkan amanat konferensi. Salah satu agenda prioritas adalah penguatan pembelajaran berbasis teknologi, sesuai arahan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

“Kami sudah mengadakan sosialisasi tentang pembelajaran mendalam, koding dan AI. Diikuti oleh guru SD dan SMP di Kota Malang. Meski kapasitas hanya 100 peserta, yang mendaftar mencapai 127 orang,” kata Agus yang juga menjabat Kepala SMPN 5 Malang.

Kegiatan tersebut menurutnya disambut antusias oleh para peserta. Bahkan, para guru meminta adanya sesi lanjutan untuk implementasi pembelajaran berbasis koding dan AI di kelas. “Tantangan kita saat ini adalah kecerdasan digital. Banyak anak-anak yang belum bijak dalam berliterasi digital. Maka kami ingin melakukan intervensi melalui penguatan pembelajaran yang berbasis teknologi,” imbuh Agus. (rsy/sit)