Kedua titik ini, dikenal sebagai simpul krusial pergerakan kendaraan, dengan potensi kerawanan kecelakaan yang meningkat signifikan saat puncak arus mudik, terutama pada malam takbiran. Penempatan pos ini, bukan sekadar respons rutin tahunan, melainkan bagian dari strategi mitigasi risiko yang dirancang secara terukur dan berbasis kebutuhan lapangan. PMI berupaya memastikan, setiap potensi kedaruratan dapat ditangani secara cepat, tepat, dan terkoordinasi.

Wakil Sekretaris PMI Lumajang, Nurhadi Santoso, menegaskan bahwa kesiapsiagaan ini merupakan bentuk nyata pelayanan kemanusiaan yang adaptif terhadap dinamika arus mudik. “Kami menyiagakan personel dan ambulans mulai Jumat (13/3/2026) hingga H+7 Lebaran, dengan fokus pada percepatan penanganan jika terjadi insiden di lapangan,” ujarnya, Kamis (19/03/2026) tadi.

Di masing-masing pos, PMI menghadirkan layanan kesehatan yang komprehensif. Pemeriksaan tekanan darah bagi pengemudi, penyediaan obat-obatan untuk keluhan ringan, hingga penanganan awal kondisi darurat menjadi bagian dari layanan yang diberikan. Upaya ini dinilai krusial untuk menjaga kondisi fisik pemudik, terutama mereka yang menempuh perjalanan jarak jauh.

Baca juga :

Lebih dari itu, PMI juga menyiapkan skema evakuasi medis terintegrasi. Setiap kasus dengan tingkat keparahan tinggi akan segera dirujuk menggunakan ambulans menuju fasilitas kesehatan terdekat, guna memastikan penanganan lanjutan berlangsung tanpa jeda waktu yang berisiko.

Dengan dukungan lima personel yang tersebar di dua titik, PMI menerapkan pola layanan situasional yang fleksibel. Penyesuaian dilakukan secara real-time mengikuti dinamika arus kendaraan, sehingga efektivitas respons tetap terjaga di tengah lonjakan mobilitas.

Penguatan sistem siaga ini sekaligus menegaskan posisi PMI sebagai garda terdepan dalam layanan kemanusiaan di ruang publik. Tidak hanya hadir saat bencana, PMI juga mengambil peran strategis dalam momentum sosial seperti mudik, di mana keselamatan menjadi kebutuhan kolektif.

Melalui langkah ini, PMI Lumajang tidak sekadar menyediakan layanan, tetapi juga membangun rasa aman bagi masyarakat. Sebuah upaya konkret untuk memastikan arus mudik Idulfitri berlangsung tertib, terkendali, dan minim risiko, di tengah harapan besar masyarakat untuk kembali ke kampung halaman dengan selamat. (kom/adi/sit)

Kegiatan yang dipimpin Executive Vice President Daop 8 Surabaya bersama jajaran manajemen serta KAI Commuter Wilayah 8 Surabaya, untuk memastikan kesiapan operasional menjelang Angkutan Lebaran 2026. Termasuk, sebagai wujud komitmen perusahaan dalam menjaga keselamatan perjalanan kereta api sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan, khususnya menghadapi lonjakan mobilitas masyarakat pada masa Angkutan Lebaran.

Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trang Bawono, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan langkah preventif untuk memastikan seluruh prasarana dan fasilitas pelayanan berada dalam kondisi optimal. “Melalui Safari Ramadan yang dirangkaikan dengan pengecekan lintas ini, manajemen dapat melihat langsung kesiapan operasional di lapangan, mulai dari kondisi rel, wesel, persinyalan, hingga fasilitas pelayanan di stasiun. Hal ini kami lakukan, untuk memastikan perjalanan kereta api tetap selamat, aman, dan nyaman, khususnya menjelang Angkutan Lebaran 2026,” ujar Mahendro, Jumat (27/02/2026) tadi.

Selama pelaksanaan pengecekan, jajaran manajemen melakukan inspeksi menyeluruh terhadap kondisi rel, wesel, sistem persinyalan, perlintasan sebidang, serta aset perusahaan di sepanjang lintas Surabaya Gubeng Mojokerto. Peninjauan juga dilakukan di sejumlah stasiun yang disinggahi, seperti Stasiun Wonokromo, Stasiun Sepanjang, Stasiun Krian, Stasiun Tarik, hingga Stasiun Mojokerto.

Baca juga :

Selain memastikan kondisi fisik prasarana, manajemen juga meninjau fasilitas pelayanan pelanggan, bangunan stasiun, serta area ruang PPKA guna memastikan seluruh fungsi operasional berjalan sesuai standar. Dalam setiap kunjungan, manajemen berdialog langsung dengan para petugas di lapangan untuk menyerap masukan sekaligus memberikan arahan dan motivasi.

Dalam kesempatan itu, Daop 8 Surabaya menegaskan kembali pentingnya budaya keselamatan sebagai prioritas utama. Seluruh petugas juga diimbau, untuk terus meningkatkan kewaspadaan, menjaga kesehatan kerja, memberikan pelayanan prima kepada pelanggan, serta menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) secara konsisten.

Petugas juga diingatkan, untuk memastikan keselamatan perjalanan kereta api maupun kegiatan langsiran, melaksanakan budaya 5R, memastikan kesiapan AMUS, serta segera menindaklanjuti setiap temuan yang diperoleh selama pemeriksaan. Mahendro juga menambahkan, bahwa momentum Ramadan menjadi saat yang tepat untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

“Ramadan adalah bulan yang penuh makna. Kami ingin memastikan bahwa semangat kebersamaan ini tercermin dalam pelayanan yang semakin baik dan dalam komitmen menjaga keselamatan perjalanan kereta api. Dengan kesiapan yang optimal, kami berharap seluruh perjalanan kereta api di wilayah Daop 8 Surabaya dapat berjalan lancar selama masa Angkutan Lebaran,” ujar Mahendro. (kom/sby/sit)

“Pemerintah Kabupaten Lumajang akan memprioritaskan evaluasi menyeluruh terhadap sarana pasar, demi menjamin keamanan pedagang dan pengunjung. Keselamatan publik harus menjadi prioritas utama. Insiden ini menjadi peringatan serius bahwa infrastruktur pasar yang tidak layak tidak boleh lagi digunakan,” kata Wabup Yudha, seusai meninjau lokasi sekaligus menjenguk korban menjalani perawatan di Puskesmas Yosowilangun maupun yang dirujuk ke RSUD dr Haryoto Lumajang, Selasa (20/01/2026) tadi.

Mas Yudha-sapaan Wabup Lumajang, menjelaskan bahwa hasil peninjauan di lokasi menunjukkan penyebab utama robohnya lapak adalah faktor bangunan tua yang sudah tidak layak digunakan, bukan karena cuaca atau kondisi alam. “Tidak ada hujan dan tidak ada angin. Ini murni karena bangunan dasar yang sudah tidak layak, tetapi tetap dipaksakan untuk digunakan. Ini tidak boleh terulang,” ujarnya.

Bangunan lapak yang ambruk, diketahui terbuat dari kayu tua dan bukan konstruksi permanen. Saat kejadian, para pedagang tengah menjajakan dagangannya di lapak berukuran sekitar 3 x 10 meter. Tetiba bangunan tersebut roboh dan menimpa tiga pedagang yang kemudian mengalami luka di bagian punggung dan leher.

Beruntung, peristiwa itu terjadi pada pagi hari ketika jumlah pengunjung pasar belum ramai. Sehingga, tidak menimbulkan korban dari kalangan pembeli. Meski demikian, pemerintah daerah menilai insiden ini tidak boleh dianggap sepele.

Baca juga :

“Kalau terjadi lebih siang, risikonya bisa jauh lebih besar. Ini harus menjadi momentum untuk memperbaiki seluruh sarana pasar yang sudah tidak layak,” tambahnya.

Pemkab Lumajang memastikan, akan mempercepat penataan dan perbaikan infrastruktur pasar rakyat, khususnya pada lapak-lapak non permanen yang telah uzur. Langkah ini, dipandang krusial untuk menjamin keselamatan pedagang dan pengunjung sekaligus memperkuat standar kelayakan bangunan di fasilitas publik.

Selain perbaikan fisik, pemerintah daerah juga akan melakukan pendataan dan audit kondisi bangunan pasar di wilayah lain untuk mengidentifikasi potensi risiko sejak dini. “Kita tidak ingin menunggu sampai jatuh korban berikutnya. Evaluasi menyeluruh akan kita lakukan terhadap sarana pasar di seluruh Lumajang,” imbuh Mas Yudha.

Insiden Pasar Krai sendiri, menjadi pengingat bahwa pasar rakyat bukan sekadar ruang ekonomi, tetapi juga ruang publik yang harus memenuhi standar keselamatan. Pemkab Lumajang menegaskan bahwa ke depan, aspek keamanan dan kelayakan infrastruktur akan menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan penataan pasar.

Dengan percepatan evaluasi dan perbaikan ini, pemerintah berharap pasar rakyat di Lumajang dapat menjadi lingkungan yang aman, layak dan manusiawi bagi seluruh penggunanya. (kom/adi/gie)

Kepala Dishub Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, mengatakan bahwa pada tahun ini pemerintah pusat memberi atensi khusus terkait risiko bencana. Yakni Pemerintah Daerah (Pemda) diminta memastikan keselamatan pengguna jalan dan wisatawan tetap terjaga.

“Ada atensi dari Kemendagri. Pemda tidak boleh hanya fokus pada kemacetan, tapi juga harus mengantisipasi titik-titik rawan bencana,” ujar Jaya-sapaannya, Rabu (10/12/2025) tadi.

Menurutnya, data BMKG menunjukkan pada Desember menjadi puncak musim hujan. Kondisi itu dapat mempengaruhi kualitas jalan hingga meningkatkan potensi kecelakaan dan gangguan arus lalu lintas.

Baca juga :

“Curah hujan cukup tinggi, sehingga kewaspadaan harus ditambah. Kondisi jalan di beberapa titik memang sangat dipengaruhi oleh cuaca,” tambahnya.

Lebih lanjut dikatakannya, bahwa ada empat titik rawan banjir, yakni di Jalan Galunggung, Jalan Letjen Sutoyo, Jalan Letjen S Parman dan Jalan Soekarno-Hatta. Sementara, untuk titik rawan pohon tumbang berada di Jalan Veteran, Danau Jonge, Ki Ageng Gribig dan Mayjend Sungkono.

“Titik-titik rawan ini akan kami pantau secara khusus. Kalau terjadi kondisi darurat, rekayasa lalu lintas bisa diterapkan sewaktu-waktu,” lanjutnya.

Di tahun 2025 ini, Dishub Kota Malang memprediksi adanya kenaikan volume kendaraan yang mencapai 10 persen. Titik-titik yang berpotensi padat antara lain, Koridor Kayutangan Heritage, Mal dan jalur masuk kota, yakni di Jalan Ahmad Yani dan Jalan Tlogomas.

“Untuk malam pergantian tahun, belum ada rencana penutupan jalan di Kayutangan Heritage. Namun, petugas akan disiagakan untuk menjaga kelancaran warga,” imbuh Jaya. (rsy/sit)

Keputusan Bupati Lumajang Nomor 100.3.3.2/610/KEP/427.12/2025 ini menegaskan bahwa upaya penanggulangan darurat harus tetap dilakukan secara cepat, tepat dan terpadu. “Meski Status Tanggap Darurat sebelumnya telah berakhir, namun dampak Semeru masih dirasakan warga dan berpotensi mengganggu kehidupan serta penghidupan masyarakat,” kata Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang, Senin (24/11/2025) tadi.

Perpanjangan Status Tanggap Darurat sendiri, berlaku selama tujuh hari dan terhitung mulai 26 November hingga 2 Desember 2025. Keputusan ini, memberikan landasan hukum bagi seluruh perangkat daerah, khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), untuk terus melakukan penanganan darurat, pemulihan infrastruktur dan perlindungan warga terdampak.

Baca juga :

“Perpanjangan Status Tanggap Darurat ini bukan sekadar prosedur administratif, tetapi bentuk komitmen pemerintah daerah untuk melindungi masyarakat dari risiko bencana yang masih ada. Semua pihak harus bersinergi, mulai dari aparat daerah, relawan, hingga masyarakat, agar penanganan pasca bencana berjalan lancar dan tepat sasaran,” tegas Bunda Indah.

Selain itu, Bunda Indah mendorong masyarakat untuk tetap waspada, menjaga keselamatan diri, serta mengikuti arahan petugas di lapangan. Pemerintah daerah juga memastikan, bahwa seluruh bantuan dan layanan darurat akan terus tersedia bagi warga yang membutuhkan, termasuk fasilitas kesehatan, evakuasi dan pemulihan infrastruktur.

Dengan perpanjangan Status Tanggap Darurat ini, Lumajang kembali menunjukkan semangat gotong-royong dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam. “Keselamatan warga adalah prioritas utama kami. Mari kita hadapi situasi ini dengan tenang, disiplin dan saling mendukung,” tambahnya.

BPBD Kabupaten Lumajang pun siap memperkuat koordinasi semua stakeholder, memantau kondisi pengungsi, memastikan ketersediaan logistik dan melakukan mitigasi risiko secara berkelanjutan. Dengan langkah ini, diharapkan dampak sosial dan ekonomi dari erupsi Semeru dapat diminimalkan, sementara warga terdampak tetap mendapatkan perlindungan maksimal. (kom/adi/gie)

“Satpol PP dan tim gabungan secara aktif melakukan patroli dan penjagaan lalu lintas di sekitar Jembatan Besuk Kobokan, salah satu jalur vital yang berdekatan dengan wilayah rawan luncuran awan panas. Langkah ini, bertujuan mencegah kerumunan warga maupun pencari foto. Sehingga, risiko kecelakaan dan gangguan keamanan dapat diminimalkan,” ujarnya, Senin (24/11/2025) tadi.

Baca juga :

Selain itu, petugas gabungan melakukan pengamanan wilayah yang berpotensi menjadi jalur luncuran awan panas, termasuk melakukan penyekatan terhadap warga yang mencoba beraktivitas di DAS Regoyo dan area Pos Pantau Besuk Kobokan. Aparat desa dan relawan juga berperan aktif dalam memberikan edukasi dan imbauan kepada warga agar tetap berada di zona aman.

“Koordinasi lintas instansi ini memastikan keamanan warga tetap menjadi prioritas utama. Kami minta masyarakat selalu mematuhi arahan petugas dan menjauhi jalur rawan awan panas agar keselamatan tetap terjaga,” jelas Hindam.

Dengan langkah ini, diharapkan masyarakat dapat beraktivitas dengan aman, sementara risiko akibat potensi awan panas dan material vulkanik diminimalkan. Kehadiran Satpol PP, BPBD, TNI-Polri, aparat desa dan relawan menunjukkan kesiapsiagaan dan kolaborasi yang efektif dalam mitigasi bencana vulkanik Semeru. (kom/adi/gie)

Diuraikan Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang, pemantauan mobilitas warga menjadi langkah krusial untuk memastikan tidak ada masyarakat yang tetap beraktivitas di wilayah berpotensi bahaya. Aparat gabungan BPBD, TNI, Polri, relawan, hingga perangkat desa telah ditempatkan di titik-titik strategis sebagai bagian dari operasi pengawasan dan pengamanan.

“Kami ingin memastikan semua warga mematuhi protokol evakuasi. Tidak boleh ada aktivitas di zona merah karena keselamatan adalah yang utama,” kata Bunda Indah, saat meninjau lokasi terdampak APG Semeru di Desa Jarit, Kecamatan Candipuro, Rabu (19/11/2025) tadi.

Baca juga :

Pemerintah juga mengimbau warga yang masih bertahan di area rawan, agar segera berpindah ke lokasi aman yang telah disiapkan. Pendampingan dilakukan secara persuasif, dengan penekanan pada pentingnya kepatuhan terhadap arahan petugas demi menghindari risiko ketika kondisi gunung masih fluktuatif.

Selain pengawasan mobilitas, jalur keluar masuk desa rawan terus ditertibkan untuk mencegah pergerakan non-esensial. Bunda Indah menekankan bahwa disiplin warga menjadi kunci dalam meminimalkan potensi korban jiwa, sehingga kerja sama antara masyarakat dan pemerintah sangat dibutuhkan.

Dengan pengendalian ketat dan koordinasi semua unsur, Pemkab Lumajang memastikan setiap langkah penanganan diarahkan untuk menjaga keselamatan dan ketertiban warga selama masa kewaspadaan. (kom/adi/sit)

Kapolres Trenggalek, AKBP Ridwan Maliki, yang bertindak selaku pimpinan apel mengatakan jika pelaksanaan ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan seluruh sumber daya, baik personel maupun sarana pendukung lainnya. Sehingga, kegiatan operasi dapat berjalan dengan optimal.

“Berdasarkan data Ditlantas Polda Jatim, pada tahun 2025 (Januari-Oktober) tercatat 22.815 kejadian Laka Lantas, yang menyebabkan 2.792 orang meninggal dunia, 927 korban luka berat, dan 33.316 korban luka ringan,” ungkapnya, Senin (17/11/2025) tadi.

Di Kabupaten Trenggalek sendiri, berdasarkan data analisa dan evaluasi (Anev), diketahui bahwa dalam kurun waktu 10 bulan terakhir, (Januari hingga Oktober tahun 2025) telah terjadi kurang lebih 471 kali kejadian kecelakaan lalu lintas dan 50 orang korban diantaranya meninggal dunia. “Tingginya angka korban jiwa, tetap menjadi peringatan keras bagi semua pihak bahwa keselamatan berlalu lintas harus menjadi prioritas bersama. Hal tersebut, salah satunya disebabkan masih rendahnya kesadaran berlalu lintas para pengemudi atau pengguna jalan,” terang AKBP Maliki.

Baca juga :

Oleh karena itu, untuk menekan angka kecelakaan dan pelanggaran, perlu dilakukan penindakan secara tegas terhadap pelanggar yang berpotensi terhadap terjadinya kasus kecelakaan lalu lintas, untuk memberikan detterence effect serta mewujudkan pengguna jalan yang berkeselamatan (safer people). “Operasi akan digelar selama 14 hari terhitung mulai tanggal 17 sampai dengan 30 November 2025 dengan mengedepankan giat preemtif, preventif dan represif serta humanis,” imbuhnya.

Pihaknya menambahkan, Operasi Zebra Semeru 2025 ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran masyarakat terhadap peraturan lalu lintas. Termasuk, menurunkan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, meningkatkan kualitas pelayanan dan citra polri dalam membangun kepercayaan publik serta mempersiapkan kondisi lalu lintas yang aman dan tertib menjelang pelaksanaan Operasi Lilin 2025 dan agenda nasional akhir tahun.

“Dalam operasi ini, terdapat sejumlah pelanggaran prioritas yang menjadi fokus utama. Yaitu, pengendara tidak menggunakan helm SNI, pengemudi tidak mengenakan sabuk pengaman, menggunakan ponsel saat berkendara dan melawan arus,” tegas Kapolres Trenggalek.

Selain itu, pelanggaran lainnya adalah berkendara di bawah umur, melebihi batas kecepatan dan mengemudi dalam pengaruh alkohol atau kendaraan tidak laik jalan. Termasuk, pengendara sepeda motor yang berboncengan lebih dari 1 orang, kendaraan tidak sesuai spesifikasi teknis dan menerobos lampu merah serta kendaraan ODOL atau Over Dimension Over Loading.

“Penegakan hukum akan dilakukan secara elektronik melalui ETLE statis dan mobile serta tilang manual,” paparnya. (mil/sit)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan sinergi antar instansi, yang menyasar beberapa aspek sekaligus. Mulai dari keselamatan lalu lintas, pelanggaran kendaraan angkutan barang, hingga pemantauan distribusi komoditas yang berpotensi memicu inflasi.

“Hari ini kita kolaborasi antara Dishub Kota Malang, Polresta Malang Kota dan TPID Kota Malang. Karena kegiatan ini tujuannya hampir sama, yakni memastikan keselamatan lalu lintas dan mengawasi pergerakan distribusi barang,” kata Wali Kota Wahyu.

Dari hasil operasi hingga pukul 10.30 WIB, tercatat sebanyak 187 kendaraan yang diperiksa. Baik itu kendaraan yang harus berurusan dengan Dishub Kota Malang, ataupun dengan Satlantas Polresta Malang Kota. Sementara pelanggaran yang ditemukan, antara lain tidak membawa SIM, STNK, hingga tidak memiliki surat uji KIR.

“Tindakan tilang ini dilakukan karena adanya kekurangan atau ketidaksesuaian pada persyaratan kendaraan. Penindakan dilakukan sesuai kewenangannya (instansi, red) masing-masing,” tambahnya.

Baca juga :

Selain itu, dari sisi pengawasan inflasi daerah, TPID turut menelusuri jalur distribusi barang, terutama bahan pokok. “Kami ingin tahu dari mana asal barang, dikirim ke mana dan jenis barang apa saja. Ini penting untuk memantau pergerakan inflasi. Seperti saat evaluasi mingguan bersama Kemendagri, hambatan distribusi bahan pokok menjadi perhatian,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dishub Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, menegaskan bahwa kegiatan tersebut juga menyasar kendaraan angkutan barang yang berpotensi Over Dimensi dan Over Load (ODOL). Menurutnya, ODOL memiliki dampak signifikan terhadap daya tahan jalan dan pengeluaran anggaran daerah.

“Kalau jalan rusak karena kendaraan ODOL, maka beban perawatan meningkat. Ini juga menjadi bagian dari indikator inflasi. Makanya, operasi ini penting untuk pengendalian,” kata Jaya-sapaan Kadishub Kota Malang.

Jaya juga menyebutkan, dibandingkan operasi serupa pada November 2024 lalu, jumlah kendaraan yang terjaring pelanggaran mengalami kenaikan. Meski demikian, pihaknya mengaku belum menemukan kendaraan dengan pelanggaran fisik ODOL dalam operasi kali ini. Sebagian besar pelanggaran terkait dengan dokumen kendaraan.

“Untuk truk pengangkut bahan pokok kami periksa dan semuanya aman. Tidak ditemukan pelanggaran berarti,” imbuh Jaya. (pro/rsy/sit)