Dalam kesempatan itu, Syafii mengecek langsung kesiapan sejumlah Kapal Negara (KN) SAR. Yaitu, KN SAR 249 Permadi, KN SAR 225 Widura dan KN SAR 406 Srikandi, yang disiagakan untuk mendukung Siaga SAR Khusus selama masa mudik dan arus balik Lebaran.

Dalam arahannya itu, Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii menekankan pentingnya menjadikan setiap hambatan sebagai tantangan untuk terus berkembang. “Kami ingatkan seluruh personel agar menjalankan tugas dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Kesiapan mental dan profesionalisme personel menjadi kunci utama dalam pelaksanaan operasi SAR, khususnya di momen dengan mobilitas tinggi seperti Lebaran,” katanya.

Dalam kunjungan itu, Kepala Basarnas didampingi Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Basarnas, Moch Hernanto, Kepala Kantor SAR Kelas A Surabaya, Nanang Sigit, serta Kepala Seksi Operasi dan Siaga, Didit Arie Ristandy. Sementara seusai melakukan peninjauan Dermaga KN SAR, Kepala Basarnas beserta rombongan melanjutkan peninjauan ke Posko Terpadu di Gapura Surya Nusantara.

Baca juga :

Pelaksanaan peninjauan itu dilakukan, untuk memastikan kesiapan Unit Siaga SAR dalam menghadapi perayaan Idul Fitri, yang tahun ini beririsan dengan Hari Raya Nyepi. Dalam momen itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, turut hadir bersama sejumlah pemangku kepentingan sektor maritim di wilayah Tanjung Perak. Termasuk, seperti dari unsur TNI, Polri dan instansi terkait lainnya.

Dalam kegiatan tersebut, Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii, menyampaikan piagam penghargaan kepada Gubernur Jawa Timur, atas kontribusi dan kerja sama dari segenap jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan operasi SAR di Ponpes Al Khoziny beberapa waktu yang lalu.

Sedangkan dalam konferensi pers dengan sejumlah wartawan, Kepala Basarnas menjelaskan bahwa Basarnas terlibat dalam Siaga SAR Khusus Lebaran 2026 secara terpadu bersama kementerian, lembaga, TNI dan Polri. Operasi itu, didukung oleh 365 pos gabungan dan 196 pos mandiri yang tersebar di seluruh Indonesia.

Selain itu, Basarnas juga memastikan kesiapsiagaan selama 24 jam penuh di seluruh Kantor SAR guna merespons cepat setiap potensi keadaan darurat. Dirinya pun mengimbau masyarakat, agar selalu mengutamakan keselamatan dalam setiap aktivitas, terutama selama masa libur panjang.

“Kesadaran terhadap keselamatan harus menjadi prioritas. Dengan begitu, harapannya mudik berjalan aman dan keluarga tetap bahagia. Kami apresiasi kepada seluruh instansi terkait serta rekan media atas sinergi yang telah terjalin dalam mendukung pelaksanaan operasi kemanusiaan,” tambahnya. (hms/gie)

Pemantauan udara ini dilakukan, sebagai bagian dari upaya memastikan kesiapan seluruh unsur, dalam memberikan pelayanan keselamatan kepada masyarakat. Pemantauan ini, difokuskan pada titik-titik krusial di wilayah Jawa Timur. Mulai dari jalur Tol Trans – Jawa hingga titik penyeberangan Jawa – Bali.

Rombongan sendiri, lepas landas dari Base Ops Lanudal Juanda, Sidoarjo, dengan menggunakan helikopter Basarnas jenis Dauphin HR 3601. Helikopter tersebut, bergerak menuju arah timur melintasi rute Pasuruan, Probolinggo, Situbondo hingga daerah Banyuwangi.

Baca juga :

Dari pantauan udara, Kabasarnas, Gubernur Jatim, Kasdam V Brawijaya, Direktur Operasi Basarnas dan Kepala Kantor SAR Surabaya, melihat langsung kondisi arus lalu lintas di ruas Tol Probolinggo-Banyuwangi (Prosiwangi). Jalur ini, menjadi perhatian khusus karena diprediksi mengalami peningkatan volume kendaraan wisatawan yang menuju Bali.

Pemantauan udara ini dimaksudkan, juga untuk memastikan bahwa seluruh alur pergerakan masyarakat, baik di jalur bebas hambatan maupun arteri, terpantau dengan baik. Sejauh ini dari pantauan udara, arus lalu lintas di Tol Prosiwangi masih terpantau lancar dan terkendali.

Selain jalur darat, titik berat pemantauan tertuju pada aktivitas penyeberangan di Selat Bali yang menghubungkan Pelabuhan Ketapang (Banyuwangi) dan Pelabuhan Gilimanuk (Bali). “Kesiapsiagaan personel dan juga Alut di titik ini sangat penting, mengingat tingginya mobilitas masyarakat serta faktor cuaca yang seringkali dinamis di perairan Selat Bali,” ujar Kabasarnas.

Basarnas menyiagakan Alat Utama (Alut) SAR laut dan personel rescue di sekitar lokasi untuk mengantisipasi kondisi darurat secara cepat (quick response). “Siaga SAR Khusus Nataru 2025/2026 ini dijadwalkan akan terus berlangsung hingga awal Januari 2026 mendatang. Masyarakat diimbau untuk tetap berhati-hati dan selalu memantau prakiraan cuaca dari BMKG sebelum melakukan perjalanan jarak jauh,” tambahnya. (hms/gie)

Bupati Rusdi mengatakan, penanganan bencana merupakan tanggung jawab bersama. Oleh karenanya, dibutuhkan sinergi, kolaborasi dan kepedulian sosial untuk mewujudkan penanggulangan bencana yang lebih berkualitas.

“Semoga daerah kita dijauhkan dari ancaman bencana ataupun marabahaya. Tetapi juga kita harus melakukan pencegahan bencana. Tunjukkan bahwa kita harus merawat alam, terutama di daerah dataran tinggi yang rawan longsor untuk terus digalakkan penanaman pohon atau reboisasi. Harapannya dapat mencegah bencana longsor,” katanya.

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Pasuruan intens berkoordinasi dengan Perhutani Divisi Regional Jawa Timur dalam berbagai upaya konservasi lingkungan hidup di sekitar kawasan hutan. Diantaranya, dengan melakukan kegiatan penanaman pengkayaan di kawasan hutan lindung, khususnya di wilayah hulu seperti Kecamatan Puspo untuk merawat sumber mata air.

“Untuk merawat alam sebagai upaya antisipasi terjadinya kerusakan alam yang berakibat bencana banjir/longsor. Pemkab Pasuruan terus berkoordinasi dengan banyak pihak. Baik dengan Perhutani Provinsi, pengusaha juga melakukan reboisasi,” jelasnya.

Di sisi lain, Bupati Rusdi mengimbau kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah yang berwenang, khususnya Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasuruan, agar segera melakukan upaya-upaya untuk mengurangi resiko bencana. Diantaranya, dengan melakukan kegiatan normalisasi dan pembersihan sungai, saluran irigasi, gorong-gorong dari sampah. Termasuk, melakukan pemaprasan dahan pohon, menyiapkan rambu-rambu petunjuk evakuasi bencana, penguatan tebing atau lereng dan menghindari kegiatan pemotongan lereng untuk pembangunan tempat tinggal atau sarana prasarana umum.

Baca juga :

“Dalam penanganan bencana, selalu saya tekankan kepada Kalaksa BPBD bahwa kita harus punya upaya penanggulangan bencana. Dengan kemungkinan terburuk, tapi dengan harapan yang terbaik. Jika ada kejadian yang tidak diinginkan, maka kita harus siap bahu-membahu untuk meringankan penanganan bencana,” pintanya.

Dalam kegiatan yang dilaksanakan di Halaman Gedung Kantor Bupati, Komplek Perkantoran Kabupaten Pasuruan itu, Bupati Rusdi senantiasa mengingatkan warga Kabupaten Pasuruan, agar selalu waspada. Terlebih, dalam kondisi cuaca ekstrim yang diprediksi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) masih akan terjadi dalam beberapa pekan ke depan.  

“Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat, tetap harus waspada dengan situasi kebencanaan. Kita tidak tahu, karena bencana kan hanya bisa diprediksi. Terima kasih semuanya atas kekompakan dalam penanggulangan bencana. Baik dalam hal penanganan bencana alam maupun pencegahan DBD. Jangan sampai terjadi pandemi,” urainya.

Sementara itu, sesaat seusai Apel Kesiapsiagaan Bencana, Bupati Rusdi didampingi oleh Sekretaris Daerah, Yudha Triwidya Sasongko, dan Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Syamsul Hidayat, menyerahkan penghargaan kepada stakeholders. Yakni, para pemangku kepentingan dari unsur pentahelix atas kontribusi dan pengabdiannya dalam penanggulangan bencana.

Masing-masing, diberikan kepada Indonesia Power dan PNS BPBD Kabupaten Pasuruan, Ichdar Machmud. Apresiasi juga ditujukan kepada para relawan penanggulangan bencana yakni Satuhar, Badarus Samsi dan Bambang Siswasi. Juga Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Prigen.

Bersama Kalaksa BPBD Kabupaten Pasuruan, Sugeng Hariyadi, Bupati Rusdi meninjau sekaligus memeriksa kesiapan peralatan kebencanaan yang digelar di sepanjang Halaman Gedung Kantor Bupati. Bahkan Bupati Rusdi menyempatkan berinteraksi dan berdialog dengan seluruh Tim BPBD beserta para pemangku kepentingan terkait, membahas seputar kesiapan penanganan bencana. (kom/pas/gie)

“Penurunan jumlah pengungsi ini menunjukkan respons positif masyarakat terhadap informasi resmi dan pemantauan pemerintah. Namun, kewaspadaan harus tetap dijaga, karena potensi ancaman masih ada,” tegas Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang, di lokasi terdampak Gunung Semeru di Kecamatan Pronojiwo, Kamis (20/11/2025) tadi.

Di Kecamatan Candipuro, semua titik pengungsian perpagi ini sudah nihil pengungsi. Lokasi sebelumnya termasuk Kantor Kecamatan Candipuro, serta Balai Desa Sumberwuluh, Penanggal, Jarit dan Sumbermujur. Pemerintah daerah terus memantau situasi untuk memastikan warga kembali dengan aman.

Baca juga :

Sementara di Kecamatan Pronojiwo, pengungsi pagi ini hanya tersisa di SD Supiturang 4. Titik pengungsian lain, seperti Kantor Kecamatan, Masjid Supiturang, SD Pemukiman 3, Balai Desa Oro-Ombo dan SD Sumberurip 2, kini sudah kosong. Pemerintah tetap menyiapkan dukungan logistik dan layanan darurat untuk warga yang masih berada di lokasi.

Bunda Indah juga menekankan, pentingnya distribusi bantuan yang terarah melalui lokasi Distribusi Utama (DU) di Balai Desa Sumberurip, Pronojiwo dan UPK Kecamatan Candipuro. Sistem ini, untuk memastikan bantuan logistik sampai dengan cepat dan tepat sasaran kepada pengungsi yang masih membutuhkan.

Pemkab Lumajang menegaskan, bahwa kesiapsiagaan bencana adalah prioritas utama. Selain pemantauan harian terhadap Gunung Semeru, pemerintah terus memastikan komunikasi antar instansi berjalan lancar, informasi resmi tersampaikan ke masyarakat dan semua langkah penanganan dilakukan dengan cepat, tepat dan terukur, mengutamakan keselamatan warga.

“Keselamatan warga tetap menjadi fokus kami. Semua tindakan di lapangan diarahkan untuk memastikan setiap warga terlindungi, baik yang kembali ke rumah maupun yang masih mengungsi,” imbuhnya. (kom/adi/gie)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, yang turut hadir menyampaikan bahwa simulasi itu penting dilakukan, agar semua unsur siap dalam menghadapi bencana hidrometeorologi di musim penghujan. Kegiatan tersebut menggandeng relawan dan masyarakat Kota Malang.

“Simulasi ini saya minta dilakukan terus. Ketika terjadi bencana, mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan, tahapannya, SOP-nya, dan koordinasinya,” ujar Wali Kota Wahyu.

Menurutnya, peningkatan kesiapsiagaan tidak hanya menjadi tugas pemerintah saja. Namun, juga relawan dan masyarakat. Sehingga, melalui kegiatan tersebut diharapkan juga dapat meningkatkan kesadaran.

“Tentunya dalam menghadapi bencana bukan hanya tugas pemerintah, ataupun OPD saja. Melainkan juga relawan dan masyarakat. Semua juga harus tanggap dalam menghadapi bencana,” katanya.

Baca juga :

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Malang, Prayitno, mengatakan bahwa simulasi tersebut menitikberatkan pada penguatan relawan di wilayah-wilayah rawan. “Kami ingin meningkatkan partisipasi dan kesiapsiagaan masyarakat. November ini curah hujan sudah tinggi dan beberapa kejadian seperti banjir dan jembatan putus mulai muncul,” ucap Prayitno.

Dikatakan Prayitno, bahwa penguatan pada masyarakat dinilai sangat krusial, mengingat puncak musim hujan diprediksi berlangsung hingga Februari 2026. Sehingga diharapkan masyarakat dapat mengasesmen, menolong diri sendiri dan warga sekitar.

“Ini murni penguatan di level masyarakat. Sehingga diharapkan juga mereka dapat memetakan proses mulai dari pengungsian, pembagian logistik dan pemulihan bencananya,” tambahnya.

Lebih lanjut ditambahkannya, bahwa kelengkapan peralatan kebencanaan di Kota Malang tergolong mencukupi. BPBD Kota Malang telah menempatkan perahu karet, pelampung, dapur umum, hingga perlengkapan keselamatan lainnya di setiap kecamatan.

“Camat bisa mengelola kelengkapan yang ada. Pengadaan ini juga didukung Musrenbang dan Pokir,” imbuh Prayitno. (rsy/sit)

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasuruan, Sugeng Hariyadi, mengatakan imbauan ini penting, sebab curah hujan yang meningkat dalam beberapa hari terakhir dikhawatirkan dapat memicu banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah. “Karena meski masih pancaroba, namun intensitas hujan sudah mulai sering. Bahkan sampai berjam-jam meski intensitasnya tidak terlalu deras,” kata Sugeng di sela-sela kesibukannya, Selasa (11/11/2025) tadi.

Soal potensi banjir, BPBD telah melakukan pemetaan. Hasilnya, sejumlah kecamatan memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap banjir. Diantaranya, Kecamatan Gempol, Beji, Bangil, Kraton, Pohjentrek, Gondangwetan, Winongan, Grati, Rejoso dan Nguling.

Menurut Sugeng, BPBD telah memasang sistem peringatan dini atau Early Warning System, di sejumlah aliran sungai besar untuk mengurangi risiko banjir. “Kita pasang sistem peringatan dini sudah lama. Alat tersebut berfungsi memberi tanda bahaya dini jika terjadi kenaikan debit air secara tiba-tiba,” jelasnya.

Selain banjir, potensi tanah longsor juga menjadi perhatian utama BPBD Kabupaten Pasuruan. Wilayah seperti Prigen, Purwosari, Purwodadi, Tutur, Tosari, Lumbang dan Puspo, termasuk dalam zona rawan longsor.

Baca juga :

Ditambahkan Sugeng, pihaknya juga sudah memasang pendeteksi longsor dan rambu-rambu evakuasi. Tujuannya supaya masyarakat sekitar bisa sigap dan siap saat menghadapi situasi genting.

“Kami sudah pasang pendeteksi longsor dan rambu-rambu evakuasi agar masyarakat bisa lebih siap menghadapi situasi darurat,” tambahnya.

Tak selesai sampai di situ, BPBD juga menggandeng para relawan di tingkat kecamatan untuk memantau kondisi lapangan, terutama di wilayah hulu. Dimana informasi dari relawan akan diteruskan ke wilayah hilir agar warga bisa segera bersiap jika ada potensi bencana.

Selain itu, pihak BPBD rutin memantau prakiraan cuaca dari BMKG sebagai dasar dalam menentukan langkah antisipasi. Koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan desa juga terus dilakukan guna memperkuat kesiapsiagaan masyarakat.

Sugeng menegaskan, akan pentingnya peran warga dalam menjaga lingkungan agar bencana tidak semakin parah. Khususnya mengaktifkan kerja bakti. “Kami imbau masyarakat tidak membuang sampah di sungai dan segera melapor jika melihat tanda-tanda bencana seperti tanah retak atau air sungai meluap,” tambahnya. (kom/pas/gie)

Dalam pelaksanaan itu, sebanyak 100 peserta dari berbagai unsur turut ambil bagian. Diantaranya, seperti Kodim 0820 Probolinggo, Polres Probolinggo Kota, perangkat daerah, PMI, Tagana, Forum Pengurangan Risiko Bencana (FRB), serta sejumlah relawan kebencanaan.

Wali Kota Probolinggo, dr Aminuddin, yang hadir bersama Wakil Wali Kota, Ina Dwi Lestari dan jajaran Forkopimda, memberikan apresiasi atas langkah BPBD yang rutin menggelar apel kesiapsiagaan setiap tahun. “Kesiapsiagaan adalah hal yang wajib. Kita tidak bisa menolak bencana, tapi kita bisa mengurangi risikonya dengan perencanaan dan mitigasi yang matang,” tegasnya.

Dirinya menekankan, pentingnya membangun Tim Mitigasi yang tangguh serta melakukan latihan simulasi (drill) secara berkala untuk menguji kesiapan petugas di lapangan. “Jangan berhenti di apel saja. Lakukan drill agar kita tahu respon time kita, tahu dimana hambatannya. Kalau terjadi bencana, semua sudah tahu apa yang harus dilakukan,” paparnya.

Wali kota juga meminta, agar setiap kantor pemerintahan menyiapkan Pos Siaga Bencana dan memastikan jalur utama tetap aman saat terjadi bencana. “Kesiapan jalur dan kecepatan respon itu kuncinya,” tambahnya.

Baca juga :

Usai apel, Wali Kota bersama Forkopimda melakukan peninjauan. Berbagai peralatan diperiksa, mulai dari mesin chainsaw, perahu dan mesin tempel, peralatan vertikal rescue, hingga SCBA (Self Contained Breathing Apparatus). Tak ketinggalan, logistik seperti makanan siap saji, lauk pauk tambahan gizi, perlengkapan makan, paket sandang dan family kit juga dipastikan siap digunakan kapan pun.

Aminuddin menyampaikan harapannya agar sinergi antara pemerintah, TNI, Polri, relawan dan masyarakat terus diperkuat.

“Kalaupun nanti bencana terjadi, kita sudah siap. Dengan kerja sama semua pihak, InsyaAllah situasi bisa tetap terkendali,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Probolinggo, Boedi Harjanto, mengatakan apel kesiapsiagaan ini untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penanggulangan bencana. “Kegiatan ini penting untuk memastikan seluruh unsur siap bergerak kapan pun dibutuhkan. Baik personel, peralatan, maupun logistik harus dalam kondisi siap pakai,” ujarnya.

Boedi menambahkan, pelaksanaan apel ini berlandaskan sejumlah aturan. Antara lain UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Permendagri Nomor 101 tahun 2018 dan Perda Kota Probolinggo Nomor 11 tahun 2018. Selain itu, BPBD juga merujuk pada prediksi BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Timur yang memperkirakan musim hujan 2025–2026 akan dimulai lebih awal dengan curah hujan tinggi.

BPBD juga mengoperasikan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) 24 jam, dengan sistem piket bergiliran dan layanan call center 247 yang siap menampung laporan warga setiap saat. Di lokasi, juga disiapkan dapur umum lapangan untuk mendukung kebutuhan logistik darurat. (kom/pro/gie)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, yang turut hadir menyampaikan bahwa kesiapsiagaan itu penting dilakukan, agar masyarakat maupun petugas lebih waspada terhadap potensi bencana. Apalagi, saat ini di beberapa daerah di Indonesia terjadi bencana alam.

“Kita laksanakan apel siaga ini sebagai antisipasi. Pertama, karena ada kejadian yang harus kita waspadai, seperti di Bali kemarin yang arahnya menuju Jawa Timur. Kedua, kita akan memasuki musim hujan, tentu harus siap bila terjadi bencana,” kata Wali Kota Wahyu.

Kemudian, dikatakannya bahwa kesiapsiagaan tidak hanya bergantung pada OPD terkait. Masyarakat juga perlu berperan aktif dalam mengantisipasi potensi bencana di lingkungannya.

Baca juga :

“Kalau hanya mengandalkan petugas, tidak cukup. Maka saya minta BPBD terus mengedukasi masyarakat agar sadar dan siap siaga,” tambahnya.

Sementara itu, Kalaksa BPBD Kota Malang, Prayitno, menjelaskan bahwa apel ini semula dijadwalkan pada 14 hingga 15 September lalu, sebagai tindak lanjut peringatan dini BMKG terkait gelombang Rossby dari Bali yang diperkirakan mengarah ke Jawa Timur. “Setelah kami amati, dampaknya di Kota Malang tidak terlalu kuat. Sampai hari ini juga belum ada gejala ekstrem yang signifikan, tapi kami tetap waspada,” katanya.

BPBD menyiapkan sekitar 2.900 orang, untuk pelatihan langsung di lokasi rawan bencana, sekaligus memperkuat koordinasi lintas wilayah Malang Raya. Hal ini mengingat peristiwa di tahun lalu, ketika Sungai Amprong meluap dan merendam 300 rumah.

“Itu jadi pengingat bahwa ancaman bukan hanya dari Sungai Brantas, tetapi juga dari sungai-sungai lain. Ke depan kami akan menggelar gladi lapang dengan melibatkan OPD, relawan dan warga setempat untuk memastikan kesiapan menghadapi potensi bencana di musim hujan,” imbuh Prayitno. (rsy/sit)

Sekretaris Utama Basarnas, Abdul Haris Achadi, mengatakan bahwa status pos ini akan ditingkatkan menjadi Kantor SAR mandiri dengan dukungan personel dan perlengkapan yang lebih lengkap. “Sebenarnya, sejak tahun lalu sudah ada penetapan dari Kementerian PAN-RB. Pos SAR Banyuwangi akan naik status menjadi Kantor SAR. Artinya secara struktur, berdiri sendiri dan tidak lagi di bawah Surabaya. Untuk itu, kami segera membangun Kantor SAR di Banyuwangi,” kata Haris, saat bertemu Wakil Bupati Banyuwangi, Mujiono, di Banyuwangi, Jumat (18/07/2025) tadi.

Dirinya menjelaskan, Banyuwangi dipilih karena memiliki risiko tinggi di jalur laut Selat Bali, yang menjadi salah satu jalur penyeberangan tersibuk di Indonesia. “Oleh karena itu, kehadiran Kantor SAR di Banyuwangi penting untuk mempercepat respons rescue jika sewaktu-waktu dibutuhkan dalam situasi darurat,” ujar Haris.

Baca juga :

Untuk mendukung terwujudnya Kantor SAR, Basarnas membutuhkan dukungan dari Pemkab Banyuwangi. “Perlengkapan Kantor SAR tentu berbeda dari pos. Kita butuh gudang, alat-alat penyelamatan, gedung administrasi dan fasilitas latihan. Rencananya, dukungan tambahan juga akan diberikan, termasuk kapal penyelamat sepanjang 40 meter, yang saat ini masih berada di Surabaya. Kami berharap, tahun ini sudah bisa terealisasi berkat dukungan pemkab,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Banyuwangi, Mujiono, mengatakan jika Pemkab akan mendukung pendirian Kantor SAR Banyuwangi. Termasuk penyediaan lahan untuk lahan Kantor SAR. 

“Kebetulan kita ada lahan yang bisa dikembangkan. Lokasinya juga di Ketapang, nanti kita akan kaji bersama feasibilitynya,” ujarnya.

Wabup Mujiono mengaku, Pemkab sangat mendukung pendirian Kantor SAR Banyuwangi. Sehingga, tentunya akan mempercepat penanganan resiko bila terjadi kebencanaan.

“Akan segera kita bahas teknis pembangunannya. Nanti akan ada pertemuan lagi lebih teknis,” papar Mujiono. (kom/bwi/sit)