Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang, Budiar Anwar, mewakili Bupati Malang, menegaskan bahwa secara fundamental kondisi ketahanan pangan daerah berada pada level aman dan surplus. Mengacu pada data Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, neraca pangan menunjukkan ketersediaan padi sebesar 118.085 ton dengan surplus 48.881 ton, bawang merah 12.274 ton dengan surplus 8.434 ton, cabai rawit 18.883 ton dengan surplus 16.394 ton, daging ayam 10.542 ton surplus 335 ton. Kemudian untuk telur ayam 12.184 ton surplus 3.467 ton, serta daging sapi 2.262 ton surplus 206 ton.

Secara kuantitatif, tambahnya, kapasitas pasokan cukup untuk menopang lonjakan permintaan selama Ramadan dan Idul Fitri. Namun, kewaspadaan tetap diperlukan pada komoditas hortikultura yang sensitif terhadap cuaca serta protein hewani dengan ketahanan stok relatif tipis.

Dari sisi dinamika harga, Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kabupaten Malang mengalami volatilitas signifikan. Sementara pada Januari 2026, IPH bergerak turun hingga -3,00 (M4), kemudian berbalik tajam menjadi 2,53 pada minggu pertama Februari dan berada di kisaran 1,39–2,32 hingga minggu ketiga.

Pergeseran sebesar 5,53 poin tersebut, mencerminkan tekanan musiman akibat peningkatan permintaan dan faktor curah hujan tinggi yang mengganggu produksi hortikultura. Cabai rawit menjadi kontributor dominan fluktuasi harga sepanjang 2025 hingga awal 2026, diikuti daging ayam ras dan bawang merah.

“Sektor pertanian Kabupaten Malang memiliki fondasi kuat dengan luas lahan padi sekitar 40 ribu hektare dan harga gabah kering panen Rp 6.500 – Rp 7.000 perkg, ini termasuk tertinggi di Jawa Timur. Begitupun produktivitas panen perdana varietas Sukma yang mencapai 12 ton per hektare. Di sektor hortikultura, luas tanam mencapai 40 ribu hektare dengan komoditas unggulan bawang merah varietas Batu Ijo, jeruk dan melon,” ujar Sekda Budiar.

Pola intervensi juga terus dilaksanakan melalui Gerakan Pangan Murah, Pasar Lebaran Maret 2026. Ke depan langkah tersebut juga akan didukung dengan pengembangan hilirisasi ayam terintegrasi bersama ID Food, serta optimalisasi sistem pemantauan harga Siharkepo di 21 pasar.

Di sisi lain, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Malang, Dedy Prasetyo, melaporkan inflasi Februari 2026 sebesar 0,75 persen (month-to-month) atau 4,81 persen (year on year), didorong kelompok makanan, minuman dan tembakau serta perawatan pribadi. Komoditas utama penyumbang inflasi adalah cabai rawit, emas perhiasan dan daging ayam ras. Sementara bensin dan beberapa sayuran mengalami deflasi.

“Curah hujan menengah hingga tinggi pada Maret 2026 berpotensi menekan produksi hortikultura dan meningkatkan risiko inflasi pangan menjelang Idul Fitri. Dalam analisis historis HBKN 2022–2025, cabai rawit konsisten menjadi penyumbang inflasi tertinggi,” paparnya.

Baca juga :

Selanjutnya, Bank Indonesia merekomendasikan penguatan ketahanan pasokan melalui perluasan kerja sama antar daerah (KAD), operasi pasar untuk menjaga keterjangkauan harga, serta peningkatan kualitas neraca pangan daerah guna menjaga ekspektasi inflasi tetap terjangkau. “Dari sisi digitalisasi, indeks TP2DD Kabupaten Malang semester II tercatat 96 persen, masih perlu ditingkatkan dibanding daerah lain,” ujar Dedy.

Sebaliknya, Pertumbuhan QRIS menunjukkan tren positif sebagai akselerator transaksi ekonomi. Pada 2025, Kabupaten Malang mencatat pertumbuhan ekonomi 5,9 persen, peringkat ketiga se-Jawa Timur.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Malang, Erny Fatma Setyoharini, menyampaikan bahwa pola musiman Ramadan selalu mendorong kenaikan harga pangan strategis, terutama kelompok cabai yang paling volatil. “Optimalisasi intervensi pasar dan pemantauan harian komoditas volatile food menjadi krusial untuk mempercepat respons stabilisasi,” jelasnya.

Selanjutnya, BPS juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas IPH sebagai instrumen early warning system serta penguatan literasi belanja bijak guna meredam pembelian berlebihan. Di sisi lain, data Dinas Ketahanan Pangan menunjukkan proyeksi kebutuhan meningkat 8–10 persen pada puncak Lebaran, dengan jumlah penduduk 2,77 juta jiwa.

Konsumsi beras tercatat 67,41 kg perkapita pertahun atau sekitar 187 ribu ton per tahun. Meski surplus pada padi, jagung, cabai, bawang merah dan gula relatif besar (ketahanan stok 2,5–19 bulan), komoditas daging ayam (0,08 bulan), daging sapi (0,27 bulan) dan minyak goreng (0,15 bulan) memerlukan pengawasan ketat dari sisi distribusi.

Dari aspek distribusi dan stabilisasi, Perum Bulog Sub Divre Malang mengelola 31 gudang berkapasitas total 93.980 ton. Stok beras di Gudang Kebonagung tercatat sekitar 18 ribu ton. Realisasi pengadaan beras setara beras hingga awal Maret mencapai 23.883 ton atau 31 persen target tahunan.

Program SPHP terealisasi 15.983 ton (64 persen target), sementara distribusi Minyakita mencapai 120.451 liter. Harga eceran tertinggi (HET) beras di tingkat grosir dijaga pada kisaran Rp 11 ribu – Rp 11.600 perkg untuk menjaga keseimbangan produsen dan konsumen.

Satgas Pangan Polres Malang memastikan tidak terdapat temuan penimbunan (0 kasus) hingga awal Maret, dengan respons pengaduan kurang dari 24 jam. Harga beras medium Rp 13.000/kg, premium Rp 14.500 perkg, Minyakita Rp 15.700 perliter, daging ayam ras Rp 35 ribu perkg, telur Rp 29 ribu perkg, dan cabai rawit merah Rp 80 ribu perkg. Cabai rawit menjadi komoditas paling rentan akibat supply shock cuaca.

Secara keseluruhan, TPID Kabupaten Malang menyimpulkan bahwa kondisi menjelang Ramadan dan Idul Fitri 1447 H berada dalam situasi relatif terkendali dengan pasokan aman dan instrumen stabilisasi aktif. Namun demikian, kewaspadaan terhadap volatilitas hortikultura, kelancaran distribusi, serta pengendalian ekspektasi inflasi tetap menjadi prioritas. Sinergi TPID dan TP2DD, penguatan produksi lokal, serta koordinasi lintas sektor menjadi fondasi menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat Kabupaten Malang secara berkelanjutan. (pro/gie)

Dalam kesempatan itu, Mas Yudha-sapaan Wabup Lumajang, menekankan bahwa lahan HGU memiliki peran penting sebagai aset produktif yang dapat memberikan manfaat ekonomi sekaligus mendukung ketersediaan pangan. “Pemanfaatan lahan HGU perlu diarahkan agar semakin produktif, memberikan nilai tambah, membuka peluang kerja, serta mendukung ketahanan pangan daerah dan nasional. Hal ini memerlukan sinergi dan peran bersama dari berbagai pihak,” kata Mas Yudha.

Diuraikannya, pengelolaan lahan yang terencana dan berorientasi produktivitas, akan memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan aktivitas ekonomi di sektor pertanian dan perkebunan. Wabup Yudha juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Kejaksaan Republik Indonesia, dalam mendorong tata kelola pemanfaatan lahan yang tertib dan sesuai ketentuan.

Baca juga :

Menurutnya, pendampingan dan penguatan koordinasi juga dinilai penting untuk memastikan pemanfaatan lahan berjalan secara optimal. Dirinya juga menegaskan, bahwa Pemerintah Kabupaten Lumajang berkomitmen untuk terus membangun kolaborasi dengan pemerintah pusat, dunia usaha, serta masyarakat dalam mengembangkan potensi lahan yang tersedia.

Langkah tersebut, diarahkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan perkebunan, memperluas kesempatan kerja, serta memperkuat ekonomi masyarakat di tingkat lokal. “Ketika lahan dikelola secara optimal dan berkelanjutan, manfaatnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi daerah,” tambahnya.

Selain itu, dirinya juga menekankan pentingnya pengelolaan yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Sehingga, produktivitas lahan dapat terus terjaga dalam jangka panjang. Melalui forum seminar nasional tersebut, diharapkan terbangun pemahaman bersama dan langkah kolaboratif lintas sektor untuk mendukung pemanfaatan lahan yang produktif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

Bagi Pemerintah Kabupaten Lumajang sendiri, optimalisasi lahan HGU merupakan bagian dari upaya memperkuat kemandirian daerah melalui peningkatan ketahanan pangan dan penguatan ekonomi berbasis potensi lokal. (kom/adi/gie)

Dalam pelaksanaan itu, Gubernur Khofifah menyoroti pentingnya sinergi antara TPID dan TP2DD dalam menjaga ritme pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Menurutnya, kolaborasi tim ini menjadi fondasi dalam pengendalian inflasi, stabilitas harga, serta percepatan transformasi digital hingga ke tingkat daerah.

“Pengendalian inflasi merupakan momentum untuk memperkuat konsumsi rumah tangga, karena daya beli masyarakat memegang porsi besar dalam pertumbuhan ekonomi,” kata Gubernur Jatim.

Selain itu, Gubernur Khofifah juga menekankan pentingnya optimalisasi produk pangan lokal, termasuk pada sektor perikanan dan peternakan. Dirinya juga meminta, agar daerah tidak bergantung pada impor ikan seperti dori, karena banyak alternatif lokal yang mampu memenuhi kebutuhan.

Baca juga :

“Mari kita optimalkan produk pangan lokal dalam sektor perikanan dan peternakan guna mendukung program Presiden Republik Indonesia dalam konteks memenuhi kebutuhan Makan Bergizi Gratis,” paparnya.

Gubernur Khofifah juga menekankan kepada kepala daerah, guna melaksanakan pendalaman monitoring harga dan pasokan secara real time, penguatan koordinasi antara daerah produsen dan konsumen. Termasuk, percepatan integrasi layanan digital untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

“Kepala daerah bersama tim wajib untuk turun secara langsung memantau stabilitas harga dan ketersediaan bahan-bahan pokok tetap terjaga di pasaran,” imbuh Gubernur Jatim.

Melalui pelaksanaan itu, tentunya tercipta komitmen bersama dalam menjaga stabilitas harga dan optimalisasi digitalisasi transaksi pemerintah daerah menuju ketahanan pangan serta kesejahteraan masyarakat. (pro/gie)

Pelaksanaan kegiatan penanaman sendiri, dilakukan di lahan seluas sekitar 1,1 hektare milik Kelompok Tani (Poktan) Rimba Makmur. Program ini, tentunya menjadi bagian dari sasaran non fisik TMMD ke-127, yang bertujuan meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus mendorong kemandirian ekonomi masyarakat desa.

Perwira Koordinator Hanpangan Komsa, Murtono, mengatakan bahwa keterlibatan TNI dalam kegiatan pertanian merupakan wujud sinergi dengan pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas pangan dan mendukung program ketahanan pangan Nasional. TMMD sendiri dirancang tidak hanya untuk mempercepat pembangunan fisik, tetapi juga membangun kapasitas dan kemandirian masyarakat desa melalui pemanfaatan potensi lokal.

Baca juga :

“Melalui penanaman jagung ini, kami ingin mendorong petani agar lebih produktif. Harapannya, hasil pertanian dapat meningkat dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Dirinya juga menambahkan, sektor pertanian memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian desa. Oleh karena itu, kolaborasi antara TNI, pemerintah daerah, instansi teknis, dan kelompok tani menjadi faktor penting dalam keberhasilan program TMMD.

Pelaksanaan kegiatan ini, juga melibatkan Bati Wanwil Ramil 21 Puncu Serma Siswanto, Asper Perhutani Kusna, Mantri Perhutani Suwoto, PPL Desa Gadungan Anik, Koordinator BPP Yasin, Ketua Poktan Gadungan Sektor Utara Kencik, serta puluhan petani dan personel Kodim. Melalui rangkaian kegiatan TMMD ke-127, diharapkan Desa Gadungan dapat memperkuat ketahanan pangan sekaligus menjadi contoh kolaborasi pembangunan desa yang berkelanjutan di Kabupaten Kediri. (pan/sit)

Sekedar diketahui, lahan SAE Lapas Banyuwangi yang merupakan hibah dari Pemkab Banyuwangi, itu memiliki luas sekitar 2,2 hektare. Di area tersebut, ditanami berbagai komoditas, mulai dari semangka, padi, jagung, sayuran, hingga peternakan lele sebagai bagian dari program ketahanan pangan.

Dalam panen raya serentak tersebut, luas lahan semangka non biji yang dipanen mencapai sekitar 2.500 meter persegi dengan estimasi produksi sekitar 3.000 kilogram. Selain itu, masih ada seluas sekitar 1.000 meter persegi tanaman semangka juga siap dipanen dalam waktu sekitar 20 hari ke depan dengan perkiraan hasil sekitar 1.000 kilogram.

Wabup Mujiono mengatakan, program ini sejalan dengan arah pembangunan daerah, terutama dalam meningkatkan produktivitas lahan. Termasuk, pemberdayaan sumber daya manusia, serta mendukung program ketahanan pangan Presiden Prabowo Subianto.

“Kami mengapresiasi setinggi-tingginya sinergi antara Ditjenpas, Kakanwil, dan Kalapas Banyuwangi. Selain meningkatkan produktivitas, juga memberi keterampilan bagi warga binaan,” ujar Wabup Mujiono.

Baca juga :

Dirinya juga berharap, bekal keterampilan yang diperoleh warga binaan dapat menjadi modal ketika mereka kembali ke masyarakat. “Setelah keluar dari lapas mereka punya keterampilan dan bisa diterima di masyarakat. Sehingga masa depan mereka lebih baik dan dan tidak kembali terjerumus pada persoalan hukum,” tambahnya.

Kakanwil Ditjenpas Jawa Timur Kadiyono menjelaskan, panen raya ini merupakan bagian dari kegiatan panen raya serentak yang dilaksanakan jajaran pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Dipimpin langsung Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto.

“Di Lapas Banyuwangi kami memanfaatkan lahan 2,2 hektare untuk menanam padi, semangka, jagung, sayuran, serta budidaya lele. Ini bentuk kontribusi pemasyarakatan dalam mendukung ketahanan pangan, khususnya di Banyuwangi,” kata Kadiyono.

Dalam pelaksanaannya, Lapas melibatkan warga binaan untuk pengelolaan lahan dengan didampingi petugas. Mereka sudah terlatih, karena Lapas Banyuwangi bekerjasama dengan Dinas Pertanian Banyuwangi untuk pembinaan pertanian bagi warga binaan.

“Mayoritas warga binaan berasal dari Banyuwangi. Dengan dibekali keterampilan bertani, mereka punya peluang menciptakan pekerjaan sendiri setelah bebas, sehingga bisa menekan angka kriminalitas,” ujarnya.

Hasil panen ini tidak hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan Lapas, tetapi juga disalurkan untuk kegiatan sosial. Sebagian hasil panen akan dijual dan hasilnya didonasikan untuk membantu korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. (kom/bwi/sit)

Sekedar diketahui, hasil produksi dari Mesin Kebi ini bisa mencapai angka 2 sampai 3 ton untuk persatu jam produksi. “Bantuan mesin dari Bank Indonesia ini untuk meningkatkan nilai produktivitas dan nilai pendapatan bagi para petani, karena ada selisih harga senilai seribu rupiah perkilogram, dari yang sudah dipoles kelas premium dengan yang belum dipoles kelas medium. Beras yang sudah dipoles jadi lebih bersih dan putih, sehingga digemari masyarakat. Dipasarkan ke Kabupaten Malang dan luar wilayah jika produksi lebih. Beras dari Desa Senggreng ini juga dipasarkan ke Bulog dan SPPG,” jelas Bupati Malang.

Baca juga :

Saat ini, ujarnya, Pemerintah Kabupaten Malang juga baru memiliki satu Mesin Kebi, yang dioperasikan oleh petani di Kecamatan Singosari. Jika dibutuhkan, Bupati Malang menegaskan akan menambah pengadaan Mesin Kebi untuk mendukung produktivitas dan produksi beras premium dari Kabupaten Malang.

Untuk harganya sendiri, persatu unit Mesin Kebi kisaran Rp 185 sampai Rp 250 juta. Harga itu, belum termasuk intalasi listrik. Sementara biaya instalasi listrik, ditanggung oleh Gapoktan penerima mesin kebi. (pro/sit)

Dalam momen itu, bupati juga menyaksikan secara daring panen raya dan pengumuman swasembada pangan nasional oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Turut hadir di momen itu, Danrem 083 Baladika Jaya, Dandim 0818 Malang-Batu, Wakapolres Malang, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang, Kepala OPD, Ketua HKTI Kabupaten Malang beserta kelompok tani se-Kecamatan Turen.

Dalam sambutannya, Bupati Sanusi mengatakan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting, bukan hanya bagi petani, tetapi juga bagi upaya penguatan ketahanan pangan di Kabupaten Malang. “Apresiasi kepada Dewan Pengurus Cabang (DPC) HKTI Kabupaten Malang, atas inisiatif dan peran aktifnya dalam mendampingi petani, mendorong inovasi varietas unggul, serta memperkuat kelembagaan pertanian,” kata Bupati Sanusi.

Baca juga :

Ditambahkannya, panen perdana ini merupakan bukti nyata bahwa kolaborasi antara petani, organisasi tani, penyuluh, dan pemerintah, mampu menghasilkan capaian yang membanggakan. “Pemerintah Kabupaten Malang berkomitmen untuk terus mendukung sektor pertanian melalui penyediaan sarana produksi, penguatan irigasi, pendampingan teknologi, serta akses pemasaran yang lebih luas dan berkeadilan bagi petani,” imbuhnya.

Bupati Sanusi berharap, agar keberhasilan panen perdana ini dapat menjadi pemicu semangat bagi desa-desa lain di Kabupaten Malang, untuk terus meningkatkan produktivitas pertanian. Termasuk, menjaga keberlanjutan lahan, serta memperkuat posisi petani sebagai pilar utama ketahanan pangan daerah.

“Mari kita jadikan pertanian sebagai sektor yang bermartabat, menguntungkan dan mampu menarik generasi muda untuk terlibat didalamnya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan atas setiap tetes keringat petani dan menjadikan Kabupaten Malang sebagai lumbung pangan yang tangguh, berkelanjutan dan gemah ripah loh jinawi,” tambahnya. (pro/gie)

Kegiatan ini, sebagai salah satu upaya Pemkot Probolinggo mewujudkan transformasi ekonomi untuk ketahanan pangan berkelanjutan serta membangun sistem ketahanan pangan yang bertanggung jawab. Sementara hadir di acara ini, Wali Kota Probolinggo, dr Aminuddin, Pj Sekdakot Probolinggo, Rey Suwigtyo, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, serta Kepala OPD.

Dalam seminar itu, hadir sebagai nara sumber yaitu dari Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Nur Baladina, yang memaparkan latar belakang, konsep dasar ekonomi sirkular, implementasi, manfaat, serta tantangan penerapannya di sektor pertanian dan pangan.

Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bapperinda Kota Probolinggo, Retno Ambarwati, mengatakan bahwa kegiatan ini digelar untuk membuka wawasan masyarakat mengenai penerapan ekonomi sirkular dalam kegiatan perekonomian, khususnya pada pertanian berkelanjutan dan ketahanan pangan. Selain itu, juga untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat serta stakeholder tentang implementasinya dalam mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan, serta mengidentifikasi sejauh mana ekonomi sirkular telah diterapkan oleh elemen masyarakat dan stakeholder dalam usaha atau kegiatan mereka.

“Seminar ini menjadi sarana penting untuk melihat sejauh mana praktik ekonomi sirkular sudah diterapkan. Sekaligus, mendorong masyarakat untuk semakin inovatif dan berkelanjutan dalam menjalankan usaha,” jelasnya.

Baca juga :

Sementara, Wali Kota Aminuddin menekankan bahwa penerapan ekonomi sirkular menjadi bagian penting dalam pembangunan ekonomi masa kini. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, tengah mengembangkan model ekonomi yang berputar (circular economy) untuk menciptakan dampak berlipat dan meminimalkan limbah.

“Kita ingin tidak ada lagi sisa usaha yang terbuang. Semuanya harus bisa kembali dimanfaatkan,” kata Wali Kota Probolinggo.

Wali Kota Aminiddin juga menyoroti, pentingnya inovasi, terutama dari kalangan petani milenial. Limbah pertanian diharapkan dapat dimanfaatkan menjadi pupuk organik, sehingga mendukung keberlanjutan ekosistem pangan.

Wali Kota Probolinggo turut menyampaikan, bahwa keberadaan MBG menjadi pasar utama bagi pengembangan usaha masyarakat, serta Koperasi Merah Putih berperan dalam menggerakkan perekonomian lokal melalui layanan pinjaman dana bergulir hingga Rp 5 juta bagi pelaku usaha pemilik NIB. “Prinsip bisnis sederhana, apa yang kita lakukan harus ada pasarnya. Dengan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, potensi Kota Probolinggo bisa menjadi kekuatan besar menuju Indonesia Emas 2045,” tambah Wali Kota Aminuddin.

Seminar Ekonomi Sirkular ini, diikuti oleh 72 peserta, terdiri dari perangkat daerah, Ketua TP-PKK Kecamatan se-Kota Probolinggo, petani milenial, Kelompok Pekarangan Pangan Lestari (P2L), peternak, kelompok nelayan, pembudidaya ikan, Poklahsar dan pelaku industri dan perusahaan. (kom/pro/gie)

Kegiatan ini, turut dihadiri pihak PT Prime 4.0, Vinna Ho, serta jajaran pemasyarakatan di wilayah Malang Raya. Suasana kegiatan berlangsung penuh semangat dan kebersamaan, mencerminkan sinergi kuat antara Lapas Malang, pihak investor dan Kanwil Ditjenpas Jatim.

Panen kacang tanah kali ini, menjadi momen penting karena merupakan hasil perdana dari penanaman yang dilakukan bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan beberapa waktu lalu. Dari lahan seluas 1.000 meter persegi, berhasil diperoleh hasil sementara sebanyak 4 hingga 5 kuintal kacang tanah dalam kondisi basah.

Rencananya, benih hasil panen tersebut akan dimanfaatkan kembali untuk penanaman berikutnya dengan cakupan lahan yang diperluas hingga 2 hektar. Langkah ini, menjadi bagian dari upaya pengembangan dan perluasan komoditas pertanian di SAE L’Sima, yang terus berkontribusi terhadap program ketahanan pangan Pemasyarakatan Jawa Timur.

Baca juga :

Dalam kesempatan itu, Kadiyono menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang terjalin antara Lapas Malang, jajaran pemasyarakatan dan pihak investor. “Saya melihat kondisi di Ngajum ini sangat memungkinkan untuk dilakukan penanaman kacang-kacangan. Mudah-mudahan hasil dari panen ini dapat menjadi benih unggul yang mendukung ketahanan pangan Pemasyarakatan Jawa Timur,” ujarnya.

Kadiyono juga mengajak seluruh jajaran, untuk menjadikan kegiatan ini sebagai momentum memperkuat semangat dalam mewujudkan program akselerasi 13 program prioritas Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Sementara itu, Kalapas Kelas I Malang, Teguh Pamuji, menyampaikan terima kasih atas dukungan dan kehadiran jajaran pemasyarakatan Jawa Timur, khususnya Koordinator Wilayah Malang yang terus memberikan semangat terhadap program ketahanan pangan di SAE L’Sima. “Kami sangat berterima kasih atas perhatian dan dukungan penuh dari Bapak Kakanwil beserta jajaran. Kehadirannya memberikan motivasi bagi seluruh petugas dan warga binaan untuk terus mengembangkan potensi SAE L’Sima sebagai pusat ketahanan pangan Pemasyarakatan Jawa Timur,” ujar Teguh.

Dirinya menegaskan, bahwa Lapas Malang akan terus berinovasi dan memperkuat kolaborasi lintas pihak agar SAE L’Sima semakin produktif dan berkontribusi nyata bagi ketahanan pangan Pemasyarakatan Jawa Timur. (gie)