Dalam peninjauan itu, pria yang akrab disapa Wahyu, terlihat masih mengenakan seragam dinas, walaupun sudah menunjukkan pukul 22.00 WIB. Disampaikannya, bahwa tinjauan itu dilakukan untuk memastikan progres dan kendala pelaksanaan proyek strategis tersebut. 

“Saya ingin tahu secara langsung perkembangan di lapangan dan juga kendala dalam pelaksanaannya. Karena proyek ini ditargetkan selesai akhir Desember 2025. Namun, saya berharap tidak sampai akhir tahun sudah dapat dirampungkan, mengingat di bulan Desember ada perayaan Natal dan tahun baru,” ucap Wali Kota Wahyu.

Dirinya juga menyoroti, mengenai potensi hujan yang mulai meningkat pada Oktober hingga Desember 2025 ini. Karena itu, menurutnya dapat mempengaruhi kecepatan pengerjaan.

Baca juga :

Wali Kota Wahyu juga mencatat, beberapa kendala teknis di lapangan, termasuk pembatasan jam kerja yang hanya dilakukan pada malam hari, yakni pukul 22.00 hingga 06.00 WIB. “Pekerjaan yang hanya bisa dilakukan malam hari, menjadi tantangan tersendiri. Maka, saya minta kepada Pak Kadis PUPRPKP agar dibahas secara teknis kemungkinan dilakukan sebagian pekerjaan di siang hari. Tapi harus tetap memperhatikan jam-jam padat agar tidak mengganggu arus lalu lintas,” tegasnya.

Dari laporan pengawas proyek, progres pekerjaan saat ini baru mencapai 14 persen, karena masih dikerjakan oleh satu tim. Ke depan, pengerjaan akan dilakukan secara paralel oleh tiga tim, yang masing-masing akan fokus di koridor selatan (depan Polinema), koridor tengah (depan RSUB) dan koridor utara (arah pertigaan Jalan Candi Panggung).

Wali Kota Wahyu juga mengingatkan, agar pengawas dan pelaksana proyek terus menjaga komunikasi dengan masyarakat dan pelaku usaha sekitar lokasi pekerjaan. “Saya minta setiap perkembangan disampaikan kepada warga dan pelaku usaha yang terdampak, agar bisa melakukan antisipasi. Jangan sampai kegiatan pembangunan ini justru menimbulkan keluhan baru,” imbuh Wahyu. (kom/rsy/sit)

Ketua Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik KPU RI, Yulianto Sudrajat, menyampaikan bahwa kedatangannya ingin memastikan mengenai kesiapan logistik Pilkada. Terlebih, KPU RI menjadi penanggung jawab akhir dari seluruh rangkaian Pilkada 2024.

“Kedatangan kami ingin melakukan monitoring untuk memastikan kelengkapan logistik, terutama proses sortir, lipat dan pengepakan surat suara. Ini sangat penting karena sudah H-17 dan segala sesuatu harus tepat agar tidak terjadi kekurangan atau kelebihan di TPS,” ujar Yulianto.

Menurutnya, dalam tata kelola logistik membutuhkan ketelitian, mengingat perbedaan jumlah pemilih di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS). Tak hanya itu, KPU Kota Malang juga tengah memproses penyusunan surat suara ke dalam sampul yang disesuaikan dengan jumlah pemilih di setiap TPS, dilengkapi surat suara cadangan sebanyak 2 persen.

“Surat suara harus disesuaikan dengan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) per TPS, ditambah cadangan 2 persen. Ketelitian sangat diperlukan agar nanti di TPS tidak terjadi kekurangan atau kelebihan surat suara,” jelasnya.

Baca juga :

Selain itu, Yulianto juga menekankan bahwa KPU RI bertanggung jawab memastikan pelaksanaan Pilkada sesuai dengan regulasi pusat yang diimplementasikan KPU di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Sementara itu, Ketua KPU Kota Malang, Muhammad Toyyib, menyampaikan bahwa saat ini terdapat dua kegiatan utama yang dilakukan di Gudang KPU Kota Malang ttersebu. Yakni distribusi logistik ke masing-masing kecamatan dan proses pemasukan surat suara ke dalam sampul. Ada sebanyak 677.737 surat suara yang disediakan, berdasarkan jumlah DPT, surat suara tambahan, serta surat suara untuk Pemilihan Suara Ulang (PSU).

“Kami sudah mulai distribusi ke kecamatan-kecamatan, meskipun baru dua kecamatan yang selesai. Proses pengepakan dilakukan oleh 45 tenaga yang awalnya berjumlah 90 orang, karena kita berbagi sumber daya dengan KPU Kabupaten Nganjuk,” ungkap Toyyib.

Toyyib juga menuturkan bahwa sejauh ini belum ada kendala dalam pendistribusian logistik. Proses distribusi surat suara juga dilakukan bersamaan dengan wilayah lain seperti Batu dan Probolinggo, dengan pengawalan keamanan bersama. Namun, ada beberapa form logistik seperti form C dan form D yang masih belum lengkap.

“Kami dari KPU Kota Malang juga mencatat ada kerusakan pada surat suara sebanyak 1.200 lembar untuk Pilgub dan sekitar 200 lembar untuk Pilwalkot, yang sudah diajukan untuk penggantian,” imbuh Toyyib. (rsy/sit)

Dalam kesempatan itu, Bupati Hendy meminta seluruh pihak yang terlibat dalam penyaluran bantuan, agar betul-betul memperhatikan ketepatan penerima bantuan. Karena, bantuan pangan ini akan membantu masyarakat Jember, untuk menghemat pengeluaran ekonomi.

“Terima kasih atas kebijakan dari Presiden untuk seluruh masyarakat Indonesia, terutama warga Jember. Ini sangat membantu, karena Februari banyak kegiatan tasyakuran dan akan padat menjelang Ramadan yang akan dimulai awal Maret. Sehingga, kebutuhan akan bahan pangan akan meningkat dan bantuan ini membantu meringankan,” kata Bupati Hendy.

Baca Juga :

Bupati juga menyampaikan, bahwa masyarakat Jember memiliki daya beli yang baik. Termasuk, angka inflasi yang rendah. “Bantuan ini juga akan membantu mencegah inflasi daerah,” lanjutnya.

Dikutip dari website Badan Pangan Nasional, bahwa bantuan pangan ini berasal dari stok Cadangan Beras Pemerintah (CBL). Bantuan pangan tahun 2024, ini digulirkan pemerintah kepada total 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Jumlah penerima bantuan pangan beras di tahun 2024 ini mengalami peningkatan sekitar 8 persen dibandingkan jumlah penerima tahun sebelumnya yang sejumlah 21,3 juta KPM pada 2023. (kom/rio/sit)