Hakin 2025 di Sidoarjo menjadi momentum bersejarah, karena untuk pertama kalinya diselenggarakan secara terbuka di ruang publik di wilayah Jawa Timur. Bahkan, disebut-sebut sebagai yang pertama di Indonesia. Kegiatan ini, menjadi bagian dari kampanye nasional untuk membumikan pentingnya keterbukaan informasi publik (KIP) sebagai bagian dari penguatan demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Wakil Bupati Sidoarjo, Mimik Idayana, mengatakan bahwa keterbukaan informasi merupakan komitmen serius pemerintah daerah. “Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk membuka ruang-ruang partisipasi masyarakat. Peringatan Hakin 2025 adalah salah satu wujud nyata bagaimana Sidoarjo benar-benar memiliki komitmen keterbukaan informasi di pemerintahan dan pelayanan publik,” katanya.

Baca juga :

Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, Edi Purwanto, menegaskan bahwa transparansi tidak hanya menjadi tanggung jawab birokrasi, namun juga merupakan hak yang harus dirasakan langsung oleh masyarakat. “Ini bentuk nyata pelaksanaan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik untuk mendorong akuntabilitas dan transparansi. Kami mengapresiasi Pemkab Sidoarjo sebagai pionir dalam menyelenggarakan kampanye keterbukaan di ruang terbuka seperti ini,” kata Edi.

Dirinya berharap, peringatan Hakin 2025 mampu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hak atas informasi yang dijamin oleh negara. Selain itu, masyarakat juga didorong untuk lebih aktif berpartisipasi dalam pengawasan dan proses pemerintahan.

Dalam serangkaian acara puncak Hakin 2025, itu juga dimeriahkan dengan penyerahan simbolis Pohon KIP sebagai simbol tumbuhnya semangat keterbukaan informasi Ketua KI Jatim kepada Wakil Bupati Sidoarjo, Kadis Kominfo Jatim kepada Kadis Kominfo Sidoarja dan anggota KI Jatim kepada Kapolres Sidoarjo. Acara juga diisi senam massal, donor darah, cek kesehatan gratis, dialog publik, layanan informasi dan bazar UMKM.

Puncak Hakin 2025 diakhiri dengan  pembagian doorprize dengan hadiah utama sepeda listrik serta tiga sepeda gunung. (kom/pro/gie)

Dalam momen itu, dirinya menyampaikan apresiasinya atas capaian kinerja yang dilakukan Diskominfo Lumajang. “Secara umum, kinerja Diskominfo Lumajang selama tahun anggaran 2024 patut kita apresiasi dalam mendukung sistem keterbukaan informasi,” kata Reza.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Lumajang, Mustaqim, memaparkan pokok bahasan mengenai Laporan Realisasi Belanja, Capaian Keterbukaan Informasi Publik, Capaian SPBE & Statistik dan Pengelolaan Pengaduan Publik. Keterbukaan informasi publik, menurutnya merupakan kewajiban pemerintah untuk memberikan akses yang mudah bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Sedangkan, tujuannya adalah agar masyarakat dapat ikut serta dalam pengambilan kebijakan dan keputusan yang tepat.

“Kita mengadakan Bimtek pelayanan informasi dan kehumasan di setiap OPD, agar penyebaran informasi yang kita lakukan semakin luas. Selama tahun 2024 kemarin, kita juga telah melakukan proyek percontohan PPID Desa di 25 Desa, karena dengan adanya keterbukaan informasi maka terhadap kepercayaan pemerintah juga menguat,” ujarnya.

Baca juga :

Selain itu, Diskominfo Lumajang kini juga tengah meningkatkan SPBE atau Sistem Pemerintah Berbasi Elektronik agar layanan publik semakin efektif, efisien, dan cepat. Kadis Kominfo Mustaqim juga menjelaskan, bahwa digitalisasi kini menjadi sebuah kebutuhan di pemerintahan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan potensi pendapatan daerah.

“Indeks SPBE kita meningkat dari 2,93 di Tahun 2023 menjadi 3,39 di Tahun 2024, ini akan terus kita tingkatkan,” ujarnya

Selain menyampaikan beberapa capaian, Gus Taqim-sapaan akrab Kadis Kominfo Lumajang tersebut juga menyampaikan beberapa tantangan dan kendala yang memerlukan dukungan dari Komisi A DPRD Lumajang. “Namun tantangannya, itu memang kita kekurangan tenaga programer di tengah tuntutan kita harus merombak website resmi Pemkab. Lumajang yang perlu kita terus upgrade baik itu tampilan maupun keamanannya,” ujarnya. (kom/adi/sit)

“Kami bersyukur Banyuwangi meraih penghargaan KI sebagai badan publik Informatif. Penghargaan ini, tentunya menjadi motivasi bagi pemkab untuk terus meningkatkan tranparansi, akuntabilitas dan kualitas informasi yang diberikan kepada publik,” kata Plt Bupati Banyuwangi, Sugirah, Jumat (15/11/2024) tadi.

Penetapan tersebut diperoleh, dalam acara Penghargaan Keterbukaan Informasi (KI) Awards tahun 2024 di Surabaya, Rabu (13/11/2024) lalu. Penghargaan KI Awards tersebut, diserahkan Ketua KI Provinsi Jatim, Edi Purwanto, kepada Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Banyuwangi, Guntur Priambodo.

Baca juga :

KI Awards merupakan agenda rutin yang menjadi bagian dari serangkaian Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap keterbukaan informasi publik (KIP) di Provinsi Jawa Timur. Pada tahun sebelumnya, Banyuwangi baru mencapai tahap ‘Menuju Informatif’. Sementara pada tahun ini, Banyuwangi mencapai level badan publik “Informatif”.

“Capaian ini merupakan hasil sinergi dan kolaborasi seluruh pejabat pengelola informasi beserta segenap stakeholder yang telah berupaya mewujudkan keterbukaan informasi publik. Terima kasih atas peran semua pihak,” tambah Plt Bupati Sugirah.

Pj Sekda Guntur menambahkan, dengan diraihnya predikat badan publik Informatif, membawa konsekuensi pada Pemkab Banyuwangi untuk terus memperbaiki kualitas layanan dan kemudahan akses informasi publik. “Kami terus mengajak badan publik, OPD hingga desa, untuk terus melakukan monev kinerja pelayanan informasinya,” papar Pj Sekda Guntur. (kom/bwi/sit)

Pjs Bupati Imam Hidayat mengatakan bahwa penghargaan itu diperoleh Kabupaten Jember selama dua tahun berturut-turut. Penghargaan tersebut, tentunya menjadi keberhasilan dan berkat kerja sama yang baik dengan semua pihak.

“Tercatat selama dua tahun berturut-turut, Pemkab Jember berhasil meraih penghargaan ini. Tentu saja, penghargaan ini bukan sesuatu yang instan, tetapi didapatkan melalui proses yang panjang,” kata Pjs Bupati Imam.

Baca juga :

Melalui penghargaan itu, tambahnya, Pemkab Jember akan terus mempertahankan capaian ini dengan terus meningkatkan pelayanan, khususnya di sektor keterbukaan informasi publik. “Diharapkan Kabupaten Jember dapat meningkatkan pelayanan, terkait keterbukaan informasi publik,” tambah Pjs Bupati Imam.

Dirinya juga menjelaskan, bahwa monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik dilaksanakan sejak September 2024 oleh KI Jawa Timur melalui PPID. “Mulai pengisian SAQ oleh PPID utama Kabupaten Jember, dalam hal ini Diskominfo Jember, visitasi oleh KI ke PPID utama dan wawancara serta presentasi pimpinan badan publik,” paparnya.

Tolak ukur Monev yang dilakukan KI Jawa Timur, terangnya, mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. “Saat ini juga sedang dilakukan Monev oleh Komisi Informasi Pusat kepada Desa Jambearum, Kecamatan Puger. Desa Jambearum sendiri dalam hal ini masuk dalam 10 besar nasional badan publik desa yang lolos ke tahap akhir Monev keterbukaan informasi publik,” tambahnya. (kom/rio/gie)

Desa ini, dipersiapkan secara khusus untuk mengikuti ajang Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Desa 2024 kategori Desa Berkembang, bersamaan dengan Desa Jambearum Jember dengan Kategori Desa Maju.

Dalam ajang bergengsi ini, Desa Kraton diharapkan dapat menunjukkan performa terbaiknya dalam hal keterbukaan informasi. Mulai dari publikasi data hingga pelayanan informasi publik kepada masyarakat. Pendampingan khusus yang diberikan oleh Diskominfo Lumajang bersama dengan Diskominfo dan Komisi Informasi Jatim, bertujuan untuk memastikan bahwa Desa Kraton dapat memenuhi seluruh standar dan kriteria yang ditetapkan oleh Komisi Informasi Pusat.

Plt Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Lumajang, Mustaqim, mengaku senang terhadap kolaborasi yang telah terjalin dalam mendampingi Desa Kraton. Itu karena, ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan keterbukaan informasi yang lebih baik di tingkat desa.

Baca juga :

“Dengan sinergi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan Komisi Informasi, kami yakin Desa Kraton bisa tampil maksimal dan menjadi inspirasi bagi desa-desa lainnya,” ujarnya, Jumat (30/08/2024) tadi.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Informasi Jatim, Elis Yusniyawati, menekankan pentingnya pendampingan keterbukaan informasi publik di tingkat desa, guna menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. “Keterbukaan informasi publik di tingkat desa adalah fondasi penting dalam menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” jelasnya.

Dirinya juga mengapresiasi langkah Diskominfo Lumajang, dalam melakukan pendampingan terkait pengisian SAQ kepada Desa Kraton. “Dalam hal pengisian SAQ ini, kami mengapresiasi langkah Diskominfo Lumajang yang proaktif dalam mendampingi Desa Kraton,” ujarnya.

Dengan dukungan dari berbagai pihak, Desa Kraton diharapkan mampu meraih hasil optimal dalam ajang Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Desa 2024, serta semakin meningkatkan pelayanan informasi publik yang transparan dan akuntabel. (kom/adi/sit)

Langkah yang dilakukan ini, merupakan upaya untuk memastikan Desa Kraton, dapat memenuhi seluruh kriteria yang dibutuhkan dalam ajang tersebut. Pengisian SAQ juga menjadi salah satu komponen penting dalam penilaian keterbukaan informasi publik, mencakup aspek transparansi, partisipasi masyarakat dan akuntabilitas pemerintah desa.

Dalam proses pendampingan ini, Diskominfo Lumajang membantu aparat Desa Kraton, untuk memahami dan menjawab setiap poin dalam SAQ dengan tepat, serta memberikan panduan terkait penyusunan dokumen dan data pendukung yang relevan.

Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang, Mustaqim, mengatakan bahwa pendampingan ini merupakan bagian dari komitmen Diskominfo untuk mendorong keterbukaan informasi di tingkat desa. “Kami ingin memastikan bahwa Desa Kraton tidak hanya sekadar mengikuti kegiatan ini, tetapi benar-benar siap bersaing dan menunjukkan kualitas keterbukaan informasi yang terbaik. SAQ ini adalah langkah awal yang sangat penting dalam proses tersebut,” kata Mustaqim, Kamis (22/08/2024) tadi.

Baca juga :

Selain pendampingan teknis, tambahnya, Diskominfo juga memberikan pengetahuan tambahan mengenai tata kelola informasi publik yang efektif dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. “Diharapkan dengan bimbingan ini, Desa Kraton tidak hanya siap mengikuti kegiatan apresiasi, tetapi juga mampu terus meningkatkan standar keterbukaan informasinya ke depannya,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Desa Kraton, Didik Purwandono, mengungkapkan rasa terima kasih atas dukungan yang telah diberikan oleh Diskominfo Lumajang. “Pendampingan ini sangat membantu kami dalam memahami detail teknis dalam mengikuti kegiatan Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik ini. Kami berterima kasih atas perhatian Diskominfo dan akan berupaya sebaik mungkin untuk memberikan hasil yang terbaik dalam ajang ini,” katanya.

Dengan adanya kolaborasi ini, ujarnya, diharapkan Desa Kraton dapat mengoptimalkan potensinya dalam keterbukaan informasi dan mampu meraih hasil maksimal dalam Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik 2024.

Kesuksesan Desa Kraton, nantinya juga diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi desa-desa lain di Kabupaten Lumajang, untuk terus meningkatkan transparansi dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan. (kom/adi/sit)

Kordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Malang, Mohammad Hasbi Ash Shiddiqy, menyampaikan bahwa dalam kegiatan tersebut juga mengajak dua nara sumber untuk memberikan materi yang berkaitan dengan Pemilu Berintegritas. “Di sini kami mengajak dua narasumber, ada dari Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, Edi Purwanto dan Akademisi dari Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Widiya Yutanti, M.A (Hons),” paparnya.

Sebagai pemateri pertama, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, Edi Purwanto, menyampaikan mengenai informasi dan sengketa informasi terkait Pemilu serta pemilihan yang menjadi ranah Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur. “Sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi (Perki) nomor 1 tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan, sehingga lembaga-lembaga Pemilu seperti DKPP, KPU dan Bawaslu harus menaati standar layanan dan prosedur pemberian informasi dan penyelesaian sengketa informasi Pemilu,” ujar Edi.

Sesuai peraturan, menurut Edi ada dua jenis informasi yakni informasi terbuka dan informasi tertutup. Untuk informasi terbuka terbagi menjadi tiga, diantaranya yaitu informasi yang tersedia setiap saat, diumumkan berkala dan informasi yang diumumkan secara serta merta.

“Informasi yang tertutup itu adalah informasi yang dikecualikan untuk dapat diakses oleh masyarakat misalkan rahasia bisnis, identitas pribadi dan rahasia negara,” jelasnya.

Baca juga :

Sementara itu, Akademisi dari Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Widiya Yutanti, M.A (Hons), menyampaikan mengenai beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Jurnalis saat melakukan peliputan Pemilu, terutama dalam memberikan berita yang baik dan berkualitas.

“Seperti berita yang faktual, akurat, memiliki pengetahuna tentang peta politik yang baik, memiliki pemahaman teori politik yang memadai, menjunjung tinggi indepedensi dan disiplin melakukan verifikasi,” tutur Widiya, sapaanya.

Selain itu, menjelang pelaksanaan pemilu seperti saat ini menurutnya juga akan muncul hoax yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menaikkan atau menurunkan elektabilitas peserta pemilihan. “Di Indonesia, selama April 2019 saja, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengidentifikasi 486 hoaks, 209 di antaranya masuk kategori politik. Ironisnya, Kominfo mencatat bahwajumlah hoaks dan disinformasi terus meningkat menjelang dan seusai pemilu pada 17 April lalu. Dan sayangnya lagi, Media massa turut berkontribusi pada penyebaranberita hoax total sekitar 52,9 persen,” ungkapnya.

Perempuan yang juga menjabat sebagai Direktur CoE. School of Creative Digital Communication (SCDC UMM), juga menyampaikan jika dalam hal ini perlu kehadiran media untuk menjernihkan berbagai hoax atau berita bohong yang beredar dengan berita atau informasi yang dikeluarkan oleh media.

“Ini menjadi pekerjaan rumah bagi media atas banyaknya hoax di media sosial yang bertebaran di dunia maya, karena saya percaya media masih memiliki idealisme untuk mencerdaskan masyarakat untuk mewujudkan Pemilu yang berintegritas. Membahas Pemilu Berintegritas menurut saya ada dua poin utama yakni Cerdas dan Berintegritas, dimana dua hal tersebut merupakan nilai-nilai yang telah dimiliki atau dilaksanakan jurnalis dalam melaksanakan tugasnya,” imbuhnya. (rsy/sit)

Salah satu dari lima penghargaan itu, diberikan khusus kepada Pemkab Jember, dengan kategori Informasi Kabupaten atau Kota se-Jatim. Sisanya, anugerah diberikan dengan kategori pemerintah desa (Pemdes). Salah satunya adalah soal KIP yang dilaksanakan oleh Pemdes.

Baca juga :

Adalah Pemdes Jambearum, Kecamatan Puger, dalam hal itu yang berhasil mendapatkan tiga penghargaan sekaligus. Mulai menduduki peringkat ke-2 untul kategori Pemdes paling informatif, kategori mengumumkan tingkat pemerintah desa hingga Pemdes dengan pelayanan informasi publik terbaik. Selanjutnya, yakni kategori menuju informatif tingkat pemerintah desa yang disematkan untuk Pemdes Ampel, Kecamatan Wuluhan.

Dalam kesempatan itu, Bupati Hendy mengatakan bahwa penghargaan yang diterima oleh Pemkab Jember, adalah menunjukkan bahwa Jember saat ini naik peringkat. Tentunya, menjadi kabupaten dengan keterbukaan informasi publik terbaik ke-5 di Jatim.

“Ini adalah wujud nyata Jember. Dimana Pemkab selalu memperhatikan keterbukaan informasi kepada masyarakat,” kata Bupati Hendy. (kom/rio/sit)

Adapun penghargaan pertama, yaitu sebagai Kabupaten Informatif Peringkat ke II se-Jawa Timur dan Jenis Informasi Terbaik Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Penghargaan tersebut, diterima langsung Pj Bupati Lumajang, Indah Wahyuni, Senin (04/11/2023) tadi.

Dalam kesempatan itu, Pj Bupati Lumajang, Indah Wahyuni, mengucapkan selamat dan apresiasi kepada jajaran OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang. Sebab selama ini, sudah berkontribusi memberikan informasi kepada masyarakat.

Terutama kepada jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang, yang menyajikan segala informasi, baik melalui website ataupun media sosial. Sehingga, kebutuhan informasi yang dibutuhkan masyarakat terpenuhi.

“Selamat, ini sebuah prestasi yang patut untuk diapresiasi. Bentuk kolaborasi antar perangkat daerah yang saling melengkapi, menyajikan informasi yang sesuai,” ungkapnya.

Baca juga :

Pj Bupati Yuyun berharap, penghargaan tersebut bukan menjadi sebuah kepuasan, melainkan menjadi motivasi untuk meningkatkan kinerja lebih baik lagi. “Semoga dengan diraihnya penghargaan ini menjadi motivasi untuk lebih baik lagi. Bukan untuk merasa puas tapi untuk terus meningkatkan kinerjanya,” ujarnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang, Mustaqim, turut menyampaikan terima kasih atas kerja sama seluruh perangkat daerah yang telah menyajikan informasi publik sesuai dengan ketentuan yang ada. Keterbukaan informasi, menjadi hal yang wajib dipenuhi oleh sebuah instansi pemerintah. Tentunya, agar tercipta pemerintahan yang transparan dan akuntable.

“Saat ini keterbukaan informasi menjadi kebutuhan masyarakat, harus bisa diakses dengan mudah. Saya mengucapkan terima kasih kepada perangkat daerah yang sudah mencukupi kebutuhan informasi publik. Selanjutnya saya berharap keterbukaan informasi bisa ditingkatkan, kegiatan perangkat daerah bisa dipublikasi melalui media sosial atau website perangkat daerah,” katanya.

Diketahui, Kabupaten Lumajang mendapatkan nilai 98,11 hanya selisih 0,53 dengan peringkat pertama, yaitu Kabupaten Mojokerto dengan nilai 98,64. (kom/adi/gie)