Kepala Dinsos P3AP2KB Kota Malang, Donny Sandito, menyampaikan bahwa dalam hal ini pihaknya tidak bisa bekerja sendiri. Yakni, harus ditangani bersama dengan Satpol PP dan instansi terkait lain.

“Jika mereka bukan warga Kota Malang, kami fasilitasi untuk dipulangkan. Namun, jika sudah terjaring lebih dari dua atau tiga kali, mereka akan ditempatkan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) milik provinsi,” kata Donny, Rabu (18/12/2024) tadi. 

Ditambahkannya, bahwa dalam hal ini ditekankan pentingnya mengidentifikasi potensi eksploitasi anak dalam aktivitas mengemis. Apabila itu ditemukan maka akan di koordinasikan dengan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) serta Polresta Malang Kota untuk penanganan lebih lanjut.

Baca juga :

“Sebagian besar pengemis yang terjaring adalah usia produktif. Ini menjadi perhatian kami untuk memberikan pembinaan agar mereka dapat beralih ke pekerjaan yang lebih layak,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Malang, Heru Mulyono, menyampaikan bahwa aktivitas mengemis di Kota Malang kerap kali dilakukan dengan modus tertentu yang mengganggu ketertiban umum. Heru mengimbau masyarakat untuk berani menegur pengemis yang mengganggu. 

“Kalau ada yang mengemis dengan cara mengganggu, langsung tegur. Jika mereka merespons dengan ancaman, segera foto atau rekam, lalu laporkan ke kami. Identitas pelapor akan kami rahasiakan, dan kami akan melakukan penindakan,” tegas Heru. 

Heru juga mengingatkan bahwa aktivitas mengemis yang mengganggu ketertiban di fasilitas umum merupakan pelanggaran Perda. Oleh karena itu, pihaknya akan terus melakukan patroli dan penertiban untuk menjaga kenyamanan masyarakat. 

“Kami berharap masyarakat juga mendukung dengan tidak memberikan uang kepada pengemis di jalan. Bantuan sebaiknya disalurkan melalui lembaga resmi agar lebih tepat sasaran,” imbuh Heru. (rsy/sit)

Pj Bupati Lumajang, Indah Wahyuni, dengan penuh kebanggaan mengumumkan bahwa Lumajang telah dipilih sebagai lokus pendampingan untuk tahun 2024 dalam Program Keterpaduan Keamanan Pangan. Penghargaan sebagai Juara 1 Nasional untuk Pengawasan Pangan Terbaik itu, menjadi bukti nyata atas dedikasi Lumajang dalam menjamin keamanan pangan bagi masyarakat.

“Dalam kegiatan advokasi dalam rangka intervensi keterpaduan keamanan pangan oleh BPOM, Lumajang ditunjuk sebagai lokus pendampingan. Ini memperkuat peran kami dalam menjaga kualitas pangan,” kata Pj Bupati Yuyun, dalam pertemuan virtual di CCROOM Pemkab Lumajang, Jumat (05/04/2024) tadi.

Baca juga :

Pertemuan tersebut, ujarnya, bertujuan untuk memperkenalkan tahapan Program Keterpaduan Pangan Aman, yang mencakup Program Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman dan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) yang terintegrasi melalui Germas Sapa. Dalam kesempatan itu pula, dirinya menekankan pentingnya sinergi antara berbagai elemen masyarakat, pemerintah dan sektor terkait dalam menyukseskan program tersebut.

“Kami berkomitmen untuk memastikan kualitas dan keamanan pangan di Lumajang tetap terjaga dengan baik,” terangnya.

Langkah proaktif Lumajang dalam mengambil peran utama program ini, menjadi bukti nyata komitmen mereka dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengarahkan arah pembangunan yang berkelanjutan. “Semangat inovatif dan kolaboratif Lumajang menunjukkan bahwa mereka siap menjadi pionir perubahan dalam memastikan ketersediaan pangan yang aman dan berkualitas bagi semua,” tambahnya. (kom/adi/gie)