Kepala Dispangtan Kota Malang, Slamet Husnan, mengatakan bahwa kondisi tersebut lazim terjadi setiap tahun, karena peternak biasanya menunggu momentum Idul Adha untuk melepas ternaknya. “Saat ini, ketersediaan sapi lokal memang cenderung menurun. Biasanya, itu peternak menahan dulu mendekati Idul Adha dan baru dilepas. Konsekuensinya, harga biasanya ikut naik,” ujar Slamet, Jumat (24/04/2026) tadi.

Sebagai langkah antisipasi, Dispangtan Kota Malang menggandeng perusahaan yang bekerja sama dengan Perusahaan Umum Daerah, untuk mendatangkan sapi. Namun, jumlah sapi tetap dibatasi sesuai regulasi pemerintah.

“Ada ketentuan, seperti sapi impor maksimal hanya 50 persen dari jumlah sapi lokal dan tidak boleh melebihi itu,” katanya.

Baca juga :

Untuk kebutuhan hewan kurban di Kota Malang setiap tahun, relatif stabil dan berkisar antara 2 ribu hingga 2.500 ekor sapi. Namun, angka pasti kebutuhan tahun ini baru dapat dipetakan mendekati Idul Adha.

Selain itu, Dispangtan Kota Malang juga memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban guna mencegah penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Dalam hal ini, nantinya Dispangtan akan menggandeng Fakultas Kedokteran Hewan di salah satu Perguruan Tinggi Kota Malang untuk melakukan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dijual maupun saat penyembelihan.

“Biasanya sekitar 500 mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan membantu pemeriksaan di kandang penjualan hingga saat pemotongan,” tambahnya.

Upaya pencegahan PMK juga dilakukan melalui vaksinasi rutin bekerja sama dengan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. Hingga saat ini, Kota Malang masih tercatat nihil kasus PMK. Setiap hewan ternak dari luar daerah juga wajib membawa Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) sebagai syarat masuk wilayah Kota Malang.

“Kami lakukan screening ketat. Kalau ditemukan indikasi penyakit, langsung diminta kembali ke daerah asal,” imbuh Slamet. (rsy/sit)

Selain mengirim LPG melon ke seluruh pangkalan, seperti biasa, agen gas LPG juga diminta menggelar operasi pasar di seluruh kecamatan. Seperti yang terlihat tadi, di Kantor Kecamatan Banyuwangi dan Kecamatan Giri, masing-masing menggelar operasi pasar dengan menyediakan 360 LPG.

“Ini memang ekstra droping dari Pertamina. Pemkab telah meminta Pertamina agar agen menggelar operasi pasar di titik yang telah ditentukan. Kami drop 360 tabung, yang itu sebenarnya adalah jatah pengiriman besok. Tetapi karena ada operasi pasar, kami tarik jatah besok sebanyak 360. Sisanya, ya kami tetap kirim ke pangkalan sesuai jadwal yang ada,” kata pegawai administrasi agen elpiji PT Syifa Mustika Migas, Andreansyah.

Baca juga :

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menambahkan bahwa Pemkab Banyuwangi telah mendengar keluhan warga terkait kelangkaan gas LPG subsidi dan meminta PT Pertamina untuk segera menggelar operasi pasar. “Sebenarnya sejak awal puasa, kami telah berkirim surat ke Pertamina untuk meminta tambahan droping dan ini sudah dilakukan sejak H-7 Lebaran. Namun, masih tetap ada kelangkaan, maka kami minta segera dilakukan operasi pasar agar warga mudah mengakses,” kata Bupati Ipuk.

Dirinya mengaku, terus memantau kondisi di lapangan terkait kelangkaan LPG. “Kami akan terus memantau bersama tim. Pertamina juga terus kami minta responsif terkait kondisi ini,” tambah Bupati Ipuk.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi Nanin Oktaviantie, menambahkan bahwa setiap operasi pasar, seluruh LPG melon habis terdistribusi kepada masyarakat dengan harga sesuai HET yakni diangka Rp 18 ribu. “Setiap harinya kami melakukan operasi pasar di enam titik kecamatan. Besok atau Sabtu lebaran berhenti dahulu dan Minggunya kami gelar kembali,” kata Nanin.

Untuk gelaran yang berlangsung Jumat, Operasi Pasar berlangsung di Kantor Kecamatan Pesanggran, Banyuwangi, Giri, Bangorejo, Kabat dan Siliragung. Sementara untuk Minggu (22/03/2026) besok, akan berlangsung di tujuh titik, yakni di Kecamatan Licin, Srono, Glagah, Kalipuro, Tegalsari, Singojuruh dan Purwoharjo. (kom/bwi/sit)

Dalam momen itu, Bupati Fawait menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk memastikan stabilitas ketahanan pangan di tingkat rumah tangga, khususnya bagi warga prasejahtera. Dirinya juga menekankan, bahwa ketersediaan bahan pangan pokok merupakan elemen krusial yang tidak dapat ditawar.

Gus Fawait-sapaan Bupati Jember, juga menginstruksikan, agar camat sebagai garda terdepan pemerintah di wilayah, untuk melakukan verifikasi faktual dan pemantauan langsung ke lapangan. Tujuannya, adalah untuk mendeteksi secara dini warga yang berisiko mengalami kerawanan pangan di tengah suasana Hari Raya.

“Saya menginstruksikan seluruh camat untuk memastikan di wilayah administratif masing-masing, tidak ada satu pun warga Jember yang tidak memiliki bahan pokok di Hari Raya. Ini bukan sekadar tugas administratif, melainkan tanggung jawab besar kita bersama sebagai pelayan publik,” tegas Gus Fawait dalam arahannya di Kantor Diskominfo Jember.

Baca juga :

Bupati Fawait juga mengatakan, bahwa momen Idul Fitri sebagai Hari Kemenangan tidak boleh ternoda oleh adanya laporan mengenai warga yang tidak mampu menyediakan makanan di meja makan mereka. Mantan anggota DPRD Jawa Timur ini memperingatkan, bahwa pengabaian terhadap kondisi sosial warga, terutama di Hari Besar Keagamaan, merupakan bentuk kelalaian fatal dalam menjalankan fungsi perlindungan sosial.

Sebagai bentuk mitigasi terhadap potensi warga yang luput dari pendataan bantuan sosial reguler, Gus Fawait membuka jalur koordinasi darurat (hotline) langsung ke tingkat kabupaten. Pihak kecamatan juga diminta segera melaporkan kendala logistik atau kekurangan stok bahan pokok di wilayahnya yang tidak dapat diatasi secara mandiri.

“Jika di tingkat kecamatan menemui hambatan teknis atau keterbatasan sumber daya, segera sampaikan laporan kepada saya. Saya secara pribadi berkomitmen untuk turun tangan langsung memastikan bantuan tersebut terdistribusi,” imbuhnya.

Langkah ini, ujarnya, mencerminkan komitmen Pemkab Jember dalam menjamin kesejahteraan warga secara merata. Sinergi antara pemerintah desa, kecamatan, hingga kabupaten, diharapkan mampu menciptakan ekosistem sosial yang solid. Sehingga, Idul Fitri tahun ini dapat berjalan lancar tanpa adanya warga yang merasa terpinggirkan. (rio/gie/adv)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa di Kecamatan Kedungkandang terdapat sekitar 40 hektare lahan pertanian cabai, sementara di wilayah Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, terdapat sekitar 25 hektare. “Walaupun Kota Malang ini kota, kita masih punya hamparan lahan yang cukup luas. Dengan potensi ini seharusnya kita tidak terlalu kesulitan menjaga ketersediaan cabai dan ayam potong,” ujar Wali Kota Wahyu, seusai melakukan tinjauan di Poktan Cabai Lesanpuro dan Peternak Ayam Ras, Rabu (04/03/2026) tadi.

Baca juga :

Wali Kota Wahyu juga telah melakukan diskusi langsung dengan petani, terkait harga jual dan potensi panen. Saat ini, harga jual cabai di tingkat petani berkisar Rp 80 ribu perkilogram, sementara harga di pasar masih menembus Rp 100 ribu. Sehingga, dalam hal ini menurutnya penting melihat kondisi dari sisi hulu sebelum mengambil kebijakan.

“Sehingga keseimbangan harus dijaga agar petani tetap memperoleh keuntungan, namun harga di tingkat konsumen tidak memberatkan,” katanya.

Selain cabai, TPID Kota Malang juga memantau produksi ayam potong sebagai komoditas strategis yang permintaannya meningkat menjelang Hari Raya Idul Fitri 2026. “Kita lihat hulunya dulu, kita diskusi dengan petani dan peternak. Setelah itu baru kita lihat hilirnya di pasar. Dari situ TPID akan menentukan langkah yang tepat,” imbuh Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

Bupati Indah mengatakan bahwa pemantauan distribusi dan pasokan komoditas utama seperti beras, gula, minyak goreng, telur, daging ayam dan cabai dilakukan secara intensif. Berdasarkan hasil monitoring, stok di tingkat distributor dan pasar rakyat dinilai mencukupi kebutuhan masyarakat.

“Stok aman. Yang ingin kita stabilkan adalah harganya. Karena itu operasi pasar dan Pasar Ramadan akan terus kita gencarkan agar masyarakat tetap bisa berbelanja dengan tenang menjelang Idul Fitri,” kata Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang, Selasa (03/03/2026) tadi.

Sebagai bentuk intervensi langsung, Pemkab Lumajang menggelar Pasar Ramadan di kawasan timur Alun-Alun Lumajang selama 6 hari, atau 2 hingga 7 Maret 2026. Kegiatan ini, menyediakan kebutuhan pokok dengan harga di bawah pasaran guna menekan dampak kenaikan harga musiman.

Berbagai komoditas dijual, dengan harga lebih terjangkau. Antara lain, seperti beras Rp 55 ribu per 5 kilogram, telur ayam Rp 29 ribu perkilogram, gula pasir Rp 15.500 perkilogram, serta minyak goreng Rp14.500 per liter. Selain itu, tersedia pula sayuran segar dan kebutuhan dapur lainnya.

Baca juga :

Menurut Bunda Indah, harga yang lebih rendah dapat diwujudkan melalui kerja sama dengan asosiasi dan produsen. Sehingga, distribusi lebih pendek dan efisien. Skema ini, menjadi bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah.

Selain Pasar Ramadan, operasi pasar juga digelar di sejumlah titik untuk memperluas jangkauan intervensi. Langkah ini dilakukan, sebagai antisipasi meningkatnya permintaan menjelang Idul Fitri yang berpotensi memicu gejolak harga.

“Stabilitas harga bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan menyangkut rasa aman masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok. Dengan harga yang terkendali dan stok terjamin, warga dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan lebih tenang,” imbuhnya.

Koordinasi lintas perangkat daerah bersama distributor dan pelaku usaha terus diperkuat guna memastikan kelancaran pasokan hingga tingkat pengecer. Pemerintah daerah juga melakukan pengawasan rutin untuk mencegah praktik penimbunan maupun spekulasi harga.

Pemkab Lumajang berkomitmen menjaga keseimbangan antara kepentingan konsumen dan keberlangsungan usaha pedagang. Intervensi dilakukan secara terukur agar pasar tetap sehat dan daya beli masyarakat terjaga.

Dengan kombinasi Pasar Ramadan dan operasi pasar berkelanjutan, pemerintah optimistis kebutuhan pokok masyarakat hingga Idul Fitri dapat terpenuhi secara memadai, sementara potensi lonjakan harga dapat ditekan seminimal mungkin. (kom/adi/gie)

“Kami mengecek agar stabilitas harga dan ketersediaan bahan-bahan pokok tetap terjaga di pasaran. Karena selama Ramadan, biasanya mengalami kenaikan,” kata Bupati Ipuk.

Selama satu pekan Ramadan, tambahnya, sejumlah komoditas mengalami kenaikan harga. Seperti telur, saat ini berada di harga Rp 31 ribu dari sebelumnya Rp 27 ribu – Rp 28 ribu. Daging sapi naik dari Rp 125 ribu menjadi Rp 145 ribu dan daging ayam naik dari Rp 30 ribu menjadi Rp 36 ribu.

Sementara Cabai yang sempat naik hingga Rp 130 ribu perkg, kini turun menjadi Rp 98 ribu. Bawang merah juga naik menjadi Rp 45 ribu – Rp 48 ribu perkg. Sementara sejumlah komoditi harganya stabil diantaranya gula pasir Rp 17 ribu perkg, minyak goreng Rp 17.500 – Rp 19.500 perliter, bawang putih Rp 30 ribu -35 ribu perkg, beras premium Rp 74.500/5 kg dan beras medium Rp 68.500/5kg.

Baca juga :

Bupati Ipuk mengatakan, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) akan terus memantau pergerakan harga bahan pokok. “Untuk mengendalikan harga, kami bersama stakeholder terkait terus menggelar pasar murah secara massif sejak awal Ramadan, merata di seluruh kecamatan. Silakan manfaatkan,” kata Bupati Ipuk.

Kepala Bank Indonesia Jember, Iqbal Reza, mengatakan dinamika kenaikan harga sejumlah komoditi bahan pokok saat ini masih dalam batas wajar. Sehingga, tidak berpotensi menyebabkan inflasi.

“Kami meminta TPID untuk menggelar pasar murah dalam rangka pengendalian harga,” kata Iqbal.

Ditambahkan Kapolresta Banyuwangi,  Kombes Pol Rofiq Ripto Himawan, bahwa hingga saat ini belum ditemukan indikasi penimbunan komoditas bahan pokok di Banyuwangi. “Kami akan ikut memastikan kelancaran distribusi bahan pokok dan sejumlah kebutuhan masyarakat lainnya selama Ramadan hingga Idul Fitri,” katanya. (kom/bwi/gie)

Kepala Dispangtan Kota Malang, Slamet Husnan, menyampaikan bahwa kenaikan harga cabai dipicu belum optimalnya masa panen, sementara permintaan masyarakat relatif stabil bahkan cenderung meningkat. “Panen cabai itu dimulai akhir Januari dan masuk Februari. Semakin lama volumenya, maka akan semakin meningkat,” ujar Slamet, Sabtu (07/02/2026) tadi.

Slamet menyebut, wilayah sentra cabai di Kota Malang terbagi menjadi dua kawasan utama, yakni Kedungkandang bagian atas dan Merjosari. Kedua wilayah tersebut, mayoritas merupakan lahan tadah hujan, sehingga pola tanam sangat bergantung pada curah hujan.

“Biasanya petani menanam cabai di akhir tahun saat hujan mulai meningkat, lalu panen di Februari, Maret, sampai April,” ucapnya.

Untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga, Dispangtan Kota Malang terus berkoordinasi dengan daerah penghasil cabai lain seperti Lumajang dan Jember. Koordinasi tersebut dilakukan, melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dengan skema kerja sama antar daerah.

Baca juga :

“Biasanya transaksi jual beli dari daerah lain dilaksanakan oleh Diskopindag, termasuk melalui operasi pasar di sejumlah pasar di Kota Malang,” tambahnya.

Terkait pengaruh cuaca ekstrem, Slamet menyebut tanaman cabai di lahan tadah hujan memang sangat bergantung pada curah hujan. Namun hujan berlebihan, khususnya hujan malam dengan intensitas tinggi, justru berpotensi merusak tanaman.

“Hujan malam yang cukup lebat bisa menyebabkan tanaman cabai menguning dan memicu jamur yang merusak buah. Namun, potensi kerusakan tanaman cabai di Kota Malang relatif kecil. Pasalnya, mayoritas lahan cabai dan tomat berada di kawasan tadah hujan yang tidak menimbulkan genangan air,” jelasnya.

Slamet juga menambahkan, bahwa satu kali masa tanam cabai memungkinkan panen hingga 10–12 kali. Volume panen pada fase awal relatif kecil, kemudian meningkat pada panen ke-8 hingga ke-10, sebelum menurun kembali di panen terakhir.

“Puncak panen cabai diperkirakan terjadi sekitar bulan Maret, baik di Kota Malang maupun daerah-daerah penyangga,” imbuh Slamet. (rsy/sit)

Kepala Perum Bulog Cabang Malang, Muhammad Nurjuliansyah, menyampaikan bahwa seluruh stok tersebut merupakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang siap digelontorkan untuk menjaga kebutuhan masyarakat dan stabilitas harga pangan. “Kondisinya sangat aman sampai Lebaran. Stok di gudang kami masih 51.383 ton dan seluruhnya CBP,” ujar Hanung, Senin (02/02/2026) tadi.

Puluhan ribu ton beras CBP tersebut, ujarnya, tidak hanya diperuntukkan bagi wilayah Malang Raya. Namun, juga disalurkan ke Kabupaten Pasuruan dan Kota Pasuruan. Setiap hari, Bulog Malang mendistribusikan beras berkisar antara 80 hingga 100 ton ke wilayah-wilayah tersebut.

Baca juga :

Beras CBP yang disalurkan, lanjutnya, merupakan beras medium dan dapat digunakan untuk Program Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), menyesuaikan dengan permintaan pasar. Namun, Hanung mengatakan bahwa izin pelaksanaan SPHP saat ini baru berlaku hingga 31 Januari 2026.

“Untuk selanjutnya kami masih menunggu arahan. Tapi harga di gudang masih stabil, tidak ada perubahan. Per kilogram Rp 11 ribu atau Rp 55 ribu per lima kilogram,” katanya.

Meski stok terbilang mencukupi, Bulog Malang tetap menyiapkan langkah antisipatif dengan menambah cadangan beras. Pada tahun 2026, Bulog Malang ditargetkan mampu melakukan pengadaan hingga 76 ribu ton beras.

“Benar, kami tetap akan menambah ketersediaan stok,” tambahnya.

Lebih lanjut, untuk menjamin kelancaran distribusi, Bulog Malang terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, TNI dan Polri. Selain itu, pasokan beras juga rutin disalurkan ke Koperasi Desa Merah Putih dan Koperasi Kelurahan Merah Putih di wilayah kerja Bulog Malang. (rsy/sit)

Pria yang akrab disapa Hanung, itu mengatakan bahwa total stok beras Bulog di Kota Malang mencapai 12.592 ton. Dari jumlah tersebut, sekitar 2.762 ton tersimpan di gudang Bulog Kota Malang. Seluruh stok beras tersebut tentunya merupakan hasil penyerapan petani dalam negeri tanpa adanya beras impor.

“Kalau dilihat dari jumlahnya, stok ini aman untuk lebih dari enam bulan. Dalam kondisi normal Bulog mampu menyalurkan 70 hingga 100 ton per hari untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah Malang Raya,” ujar Hanung, Kamis (18/12/2025) tadi.

Sementara itu, untuk di wilayah Kabupaten Malang, Bulog menyimpan stok yang lebih besar, yakni sekitar 16.000 ton. Hal tersebut, seiring dengan kapasitas gudang di wilayah kabupaten yang lebih luas.

“Gudang di kabupaten memang kapasitasnya lebih besar, sehingga stoknya juga lebih banyak,” katanya.

Baca juga :

Ditambahkannya, bahwa untuk saat ini Bulog Sub Divre Malang sudah tidak lagi menyimpan beras impor. Seluruh beras yang tersedia merupakan hasil serapan Gabah Kering Panen (GKP) dari petani lokal yang diolah bekerja sama dengan penggilingan padi setempat.

“Semua berasnya murni dalam negeri. Tidak ada lagi beras impor, baik di kota maupun kabupaten,” tegasnya.

Adapun kualitas beras yang disimpan di Gudang Bulog, merupakan beras medium Cadangan Beras Pemerintah (CBP), dengan kadar beras patah (broken) maksimal 25 persen dan minimal 2 persen. “Beras CBP ini disalurkan untuk beras bantuan pangan, SPHP dan program-program pemerintah lainnya. Nanti berdasarkan penugasan saja dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) kalau untuk Bulog,” tambahnya.

Untuk beras SPHP, Bulog memastikan ketersediaannya telah menjangkau berbagai ritel modern. Tentunya dengan harga yang dijualkan Rp 11.000 per kilogram atau Rp 55.000 per 5 kilogram.

“Tetapi kalau dipasarkan di ritel dengan harga maksimal sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp 12.500 per kilogram. Sedangkan HET beras medium non-SPHP itu Rp13.500 per kilogram,” imbuhnya. (rsy/sit)