Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji, menyampaikan bahwa pembangunan relokasi diketahui dilakukan oleh pihak ketiga. Padahal, berdasarkan informasi yang selama ini diterima, Pemkot Malang hanya menyewa lahan untuk relokasi, sementara pembangunan dilakukan secara swadaya oleh para pedagang.

“Pemahaman kami di awal, swadaya itu pedagang yang bongkar dan membangun. Ternyata di situ, dibangun pihak ketiga. Ini yang akan kami tindak lanjuti, sebenarnya skema swadaya yang dimaksud itu seperti apa,” ujar Bayu.

Tidak hanya itu, Komisi B DPRD Kota Malang juga menerima informasi sementara, bahwa satu bedak di lokasi relokasi dijual sekitar Rp 300 juta. Pedagang lama disebut mendapat tempat secara gratis, sementara kios tambahan dijual kepada pedagang baru.

“Nanti kami akan dalami lagi dan komunikasikan dengan Diskopindag,” katanya.

Baca juga :

Selain itu, lokasi relokasi berdiri di atas dua status lahan, yakni lahan milik Pemkot Malang dan lahan sewa. Untuk lahan sewa tersebut, Pemkot Malang menganggarkan sekitar Rp 1,2 miliar melalui APBD Perubahan 2025 untuk masa sewa selama tiga tahun.

Sehingga, dalam hal ini Komisi B DPRD Kota Malang berencana memanggil Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang, guna meminta penjelasan terkait skema pembangunan relokasi tersebut. “Saya mau minta konfirmasi dulu ke dinas terkait seperti apa fakta lapangannya secara lengkap,” lanjut Bayu.

Meski begitu, Bayu belum dapat memastikan apakah temuan tersebut melanggar regulasi atau tidak, sebelum mendapatkan penjelasan resmi dari dinas terkait. “Saya belum bisa komentar soal itu. Saya mau minta konfirmasi dulu ke dinas terkait seperti apa fakta lapangannya secara lengkap,” imbuh Bayu.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, Kepala Diskopindag Kota Malang, Eko Sri Yuliadi belum dapat dikonfirmasi, baik melalui sambungan seluler maupun pesan singkat. (rsy/sit/adv)