Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Zainuddin Amali, yang memberikan keterangan pers selepas rapat terbatas menjelaskan, bahwa dalam rapat tersebut membahas antara lain tentang kesiapan infrastruktur baik tempat pertandingan hingga akomodasi penginapan bagi para atlet, ofisial, dan anggota kontingen lainnya.

Baca Juga:

• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Bupati Pekalongan Dua Periode Terjaring OTT KPK
• Tinjau Progres Pembangunan KNMP Lateng Banyuwangi, Menteri KKP Beri Bantuan dan Janjikan Kapal

“Secara keseluruhan bahwa kesiapan dari prasarana itu sudah sekitar 90-an persen, yang tersisa adalah melakukan finishing dan juga pengisian peralatan atau perlengkapan di dalam baik itu tempat penginapan atau akomodasi maupun venue. Misalnya, harus ada segera kita masukkan AC, water heater, tempat tidur, lainnya itu menjadi tanggung jawab dari PB PON dan lain-lainnya,” ujar Menpora.

Selain itu, Menpora juga memastikan untuk kesiapan dari sisi peralatan yang disiapkan oleh pemerintah pusat atau Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk 26 cabang olahraga dan 36 nomor pertandingan. Menpora menyebutkan, bahwa semua peralatan akan berada di Papua pada akhir Agustus nanti.

“Bahkan sudah ada yang terpasang karena sudah ada cabor-cabor yang melakukan test event. Kemudian, di samping itu ada 13 cabor yang peralatannya disediakan oleh PB PON dan itu semua sama statusnya,” ucapnya.

Pelaksanaan PON XX di Papua sendiri, dijadwalkan akan berlangsung pada tanggal 02-15 Oktober. Sementara itu, ajang Peparnas akan dilakukan sebulan setelahnya atau pada tanggal 02-15 November. Untuk PON sendiri, pertandingan akan dilaksanakan di 4 subklaster yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Merauke. PON XX akan mempertandingkan 37 cabang olahraga yang melibatkan setidaknya 6.400 atlet dan 3.500 ofisial.

Untuk Peparnas sendiri, pertandingan akan digelar di dua tempat yakni Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura, menggunakan arena yang sebelumnya digunakan untuk PON. Ajang Peparnas akan menggelar pertandingan bagi 12 cabang olahraga yang akan diikuti oleh 1.935 atlet serta melibatkan 740 ofisial.

“Jadi untuk para atlet disabilitas kita, tidak perlu membangun fasilitas baru. Karena setelah digunakan untuk PON, akan langsung bisa digunakan untuk para peserta Peparnas,” katanya.

Dalam rapat terbatas tersebut, kata Menpora, Presiden juga memberikan arahan agar vaksinasi bagi para atlet dan seluruh kontingen yang akan terjun di PON disegerakan. Tak hanya para atlet dan ofisial, Presiden juga meminta, agar masyarakat sekitar tempat pertandingan maupun tempat akomodasi mendapatkan vaksinasi Covid-19.

Sementara itu, terkait dengan ada atau tidaknya penonton saat pertandingan PON dilaksanakan, Menpora menjelaskan, bahwa hal tersebut akan diputuskan pada bulan September mendatang. Pemerintah sendiri akan terus memantau perkembangan Covid-19 dalam mengambil keputusan tersebut.

“Apakah tanpa penonton atau menggunakan penonton terbatas atau sebagian, itu belum diambil keputusan pada rapat terbatas tadi karena kita masih melihat dan memantau perkembangan dari Covid itu sendiri,” ungkapnya.

“Terakhir dari sisi keamanan, Pak Kapolri dan Panglima TNI menyampaikan tentang dukungan penuh dari Pak Kapolri dan Panglima TNI dan bahkan sudah menyampaikan hal-hal yang akan dikerjakan oleh kedua institusi itu,” ujarnya. (hms/neg/aye/ed2)

Ketua DPRD, I Made Cahyana Negara dalam sambutan pembuka mengatakan, kegiatan publik hearing yang digelar oleh Pansus Raperda Perubahan Perda Penyelenggaraan Adminduk DPRD bertujuan mencari masukan, pendapat dari kalangan masyarakat, agar Raperda nanti menjadi sempurna, terimplementasi dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Publik hearing yang digelar ini bertujuan untuk mencari masukan, pendapat masyarakat, khususnya terkait dengan klausul yang mengatur kenaikan tarif sanksi denda keterlambatan pelaporan peristiwa kependudukan, “ ucap Made Cahyana dihadapan peserta publik hearing.

Ketua DPC PDI-Perjuangan Banyuwangi menjelaskan, dalam pembahasan revisi Perda penyelenggaraan kependudukan, antara Pansus DPRD dengan eksekutif masih terjadi perbedaan pendapat.

“Pansus DPRD berkehendak pasal sanksi denda di hapus, sedangkan eksekutif bersikukuh pasal tentang sanksi denda keterlambatan pelaporan peristiwa kependudukan tetap tercantum dalam Perda, “ jelas Made Cahyana.

Menurut Made Cahyana, administrasi kependudukan merupakan pelayanan yang sangat mendasar bagi masyarakat. Dari kacamata kebijakan publik pelayanan adminduk oleh masyarakat masih perlu ditingkatkan akuntanbilitasnya, responsivitas dan efisiensinya. (but/nay)