Ketua DPRD – Memontum

Ketua DPRD bersama Bupati Lumajang Beri Reward Atlet Peraih Medali Sea Games 2023

Memontum 1 — Thu, 11 May 2023 13:40:00 +0000

Memontum Lumajang – Pemkab Lumajang menyerahkan bonus rumah dan uang tunai kepada atlet asal Lumajang, yang berhasil meraih medali pada SEA Games 2023 Kamboja. Prosesi penyerahan itu, berlangsung di Pendopo Arya Wiraraja Kabupaten Lumajang, Kamis (11/05/2023) tadi.

Hadiah tersebut, langsung diberikan kepada tiga atlet penyumbang medali emas, perak dan perunggu, untuk cabang olah raga sepeda balap gunung atau MTB. Penyerahan dilakukan jajaran Forkompinda Lumajang, yang salah satunya Ketua DPRD Lumajang, Eko Adis Prayoga, dengan didampingi Bupati Lumajang, Thoriqul Haq.

Dalam kesempatan itu, dirinya mengapresiasi kepedulian Pemkab Lumajang, terhadap prestasi para atlet yang telah bekerja keras memperebutkan medali di level mancanegara. Terutama, di gelaran SEA GAMES 2023 Kamboja.

“Ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah daerah, terhadap atlet-atlet berprestasi yang mengharumkan nama Lumajang. Apalagi, ketiga atlet ini menyapu bersih perolehan medali di ajang internasional itu,” kata Eko Adis Prayoga.

Baca juga :

Bentuk kongkrit dari apresiasi yang diberikan oleh pemerintah daerah setempat, kata politisi PKB, itu adalah sebuah reward. “Saya sudah mengkomunikasikan dengan Bupati Lumajang, agar ini bisa menjadi sebuah rangsangan kepada para atlet. Artinya, untuk lebih giat dan bersemangat lagi ke depan. Adapun bentuknya, berupa rumah dan ada yang berupa uang pembinaan yang diterima oleh atlet-atlet berprestasi, kata Ketua DPRD Lumajang.

Ke depan, tambah Eko Adis Prayoga, dirinya mengharapkan banyak potensi muda berbakat atau bibit yang bisa mengikuti jejak atlet seniornya. Di mana, nantinya akan mampu mengharumkan nama daerahnya, baik itu nasional maupun internasional.

“Mungkin nanti ke depan akan jadi rujukan daerah lain, untuk sparing belajar ke Kabupaten Lumajang. Seperti contoh, bagaimana proses pembinaan dan cara berlatihnya. Yang mana, itu tentu akan jadi daya tarik tersendiri daerah lain datang ke Lumajang,” paparnya. (adi/sit)

Ketua DPRD Lumajang Beri Catatan Strategis LKPJ Bupati Tahun 2022

Memontum 1 — Mon, 20 Mar 2023 09:20:00 +0000

Memontum Lumajang – Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, Eko Adis Prayoga, menyampaikan beberapa catatan strategis DPRD Lumajang terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2022. Hal itu disampaikan, dalam pelaksanaan rapat paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Lumajang, Senin (20/03/23) sore.

Eko menjelaskan, bahwa catatan strategis merupakan implementasi kewenangan badan legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Daerah. “Secara teoritik pembahasan dan rekomendasi atas LKPJ yang disampaikan oleh lembaga eksekutif merupakan bagian dari pemantauan dan peninjauan peraturan perundang-undangan, khususnya di tingkat daerah,” jelas Ketua DPRD.

Sebelumnya atau dalam rapat paripurna itu, Bupati Lumajang, Thoriqul Haq, mengapresiasi penyampaian catatan strategis terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban tahun 2022 yang telah disampaikan oleh DPRD Lumajang. Paripurna sendiri, menggelar tiga poin agenda. Yakni, Penyampaian Catatan Strategis Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2022, Persetujuan Dewan Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2022 dan Penyerahan Catatan Strategis Kepada Bupati Lumajang.

Baca juga :

“Saya apresiasi semua catatan strategis terhadap laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2022,” ungkap Cak Thoriq-sapaan Bupati Lumajang.

Selanjutnya, bupati juga menyampaikan bahwa Catatan Strategis Terhadap LKPJ tahun 2022 itu, merupakan catatan strategis yang berisikan saran, masukan ataupun koreksi yang menjadikan dasar untuk penting ditindak lanjuti. Karena, hal tersebut sesuai dengan harapan serta kesejahteraan masyarakat.

“Itu menjadi catatan yang betul-betul akan ditindak lanjuti dalam program-program yang akan masuk dalam prioritas program APBD dimasa yang akan datang,” ujarnya.

Rapat paripurna DPDR Lumajang sendiri, dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Lumajang, Oktafiyani dan dihadiri oleh jajaran Forkopimda Lumajang, Kepala Perangkat Daerah (PD) dan anggota DPRD Lumajang. (kom/adi/sit)

Sampaikan Paparan dalam Musrenbang 2024, Ketua DPRD Trenggalek Ingatkan Partisipasi Masyarakat di Perencanaan Pembangunan

Memontum 1 — Tue, 14 Mar 2023 11:35:00 +0000

Memontum Trenggalek – Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek, Samsul Anam, menjadi nara sumber dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024. Melalui kegiatan itu, DPRD akan menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja (Kunker) secara berkala serta menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat.

Hal ini dilakukan, sebagai upaya untuk mengedepankan mekanisme perencanaan bottom up planning dan memastikan bahwa perencanaan pembangunan selalu disusun sesuai kehendak rakyat. “DPRD sebagai wakil rakyat berharap agar perencanaan pembangunan selalu didasarkan pada azas transparansi dan partisipatif. Hal ini, diharapkan dapat memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat,” kata Samsul Anam, Selasa (14/03/2023) tadi.

Pihaknya juga menegaskan, akan pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan dalam pembangunan. Hal ini, dianggap sangat krusial dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim.

“Dalam konteks ini, DPRD Trenggalek berkomitmen untuk menempatkan isu lingkungan sebagai prioritas utama dalam perencanaan pembangunan ke depan,” imbuhnya.

Dengan kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, wakil rakyat mengharapkan agar masyarakat aktif dalam memberikan masukan dan aspirasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan. “Dengan begitu, diharapkan pembangunan yang dilakukan dapat berjalan dengan efektif dan efisien, serta dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat,” tutur Samsul.

Baca juga :

Tidak hanya itu, dirinya juga membawa pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD yang merupakan hasil penjaringan aspirasi warga oleh anggota DPRD melalui reses, public hearing, serta kunjungan kerja. Selanjutnya, isi pokok-pokok pikiran akan diselaraskan dengan visi dan misi bupati untuk dimasukkan dalam APBD.

“Sesuai kewajiban pada pasal 18 dan 161 UU nomor 2 tahun 2014, DPRD memiliki kewajiban menyerap aspirasi secara berkala,” tegasnya.

Selain itu juga, paparnya, ada isu di Kecamatan Watulimo terkait limbah dan studi lainnya dari tenaga ahli hingga BPK terkait administrasi. Maka dalam pelaksanaan RPJMD 5 tahunan serta RKPD 1 tahunan dan ada kesepakatan bersama Bupati melakukan koordinasi maka semoga isu tersebut dapat di selesaikan.

Dengan keputusan bersama tidak ada kata lain mendukung kebijakan Bupati dalam penyusunan dan merancang pembangunan daerah. “Perlu saya sampaikan pula, jika DPRD juga memiliki tugas membentuk perda. Sehingga program yang akan di jalankan oleh Bupati akan selalu di dukung. Alhasil DPRD selalu mendukung program Bupati dan sependapat atas program yang di rencanakan,” papar Samsul.

Masih terang Politisi PKB ini, kegiatan ini merupakan babak terakhir. Diawali dari Musrenbang di tingkat desa dan pada bulan Februari di Kecamatan.

Pihaknya berharap, rancangan ini nanti dapat diputuskan dan menjawab tantangan serta harapan dan tuntutan masyarakat, terutama untuk melahirkan APBD 2024 dan di laksanakan dengan baik. (mil/sit)

Ketua DPRD Lumajang Pimpin Sidang Paripurna Penyampaian Nota Penjelasan Bupati

Memontum 1 — Tue, 07 Mar 2023 14:39:00 +0000

Memontum Lumajang – DPRD Kabupaten Lumajang menggelar rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Nota Penjelasan Bupati terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2022, Selasa (07/03/2023) tadi. Pelaksaan yang digelar di Gedung DPRD Kabupaten Lumajang, dihadiri langsung Bupati Thoriqul Haq dan Wakil Bupati Lumajang, Indah Amperawati.

Mengawali sidang paripurna, Ketua DPRD Lumajang, Anang Ahmad Syaifuddin, yang memimpin jalannya paripurna menyampaikan mengenai agenda sidang. Termasuk, sejumlah anggota DPRD yang hadir dalam pelaksanaan sidang.

Sementara itu, Bupati Lumajang dalam paripurna tersebut menyampaikan ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat Lumajang. Termasuk, segenap pimpinan dan anggota DPRD, rekan-rekan Forkopimda, alim ulama dan tokoh masyarakat, serta segenap insan pers, atas dukungannya terhadap kebijakan yang ada. Sehingga berhasil membuahkan banyak prestasi yang membanggakan di Tahun 2021.

Prestasi tersebut, urai Cak Thoriq-sapaan akrab Bupati Lumajang, diantaranya seperti penghargaan Kabupaten Lumajang meraih Predikat Badan Publik Informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi KI Award Jatim 2022, Penghargaan kepada Bupati Lumajang sebagai Pembina Proklim Terbaik Provinsi Jawa Timur, Top 5 Outstanding Achievement of Public Service Innovation 2022 pada Top Inovasi Pelayanan Publik Terpuji Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 2022.

Baca juga :

Selain itu, lanjutnya, juga meraih Penghargaan Public Service of The Year Jawa Timur 2022, Peringkat ke-8 gelaran Porprov Jatim Tahun 2022, Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2021. Lalu, Kabupaten Lumajang memperoleh Sertfikat Kabupaten Bebas Frambusia Tingkat Nasional.

“Kita patut berbangga dengan segala pencapaian yang ada. Namun, semua itu bukanlah tujuan utama kita. Karena, hal tersebut justru menjadi pemicu dan motivasi untuk lebih memajukan Lumajang yang kita cintai ini,” kata Bupati Lumajang.

Sementara itu, Ketua DPRD Lumajang, Anang Ahmad Syaifuddin, berharap dari serangkaian prestasi dan penghargaan yang diperoleh itu, bisa kian memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga, progres pelayanan bisa dirasakan dan dinikmati sepenuhnya masyarakat.

“Tentunya, harapan ke depan Lumajang menjadi terus berkembang. Selain mampu mempertahankan prestasi, juga memberikan dampak positif kepada masyarakat,” tegas Ketua DPRD. (adi/sit)

Ketua DPRD Trenggalek Jadi Nara Sumber dalam Musrena Keren Tahun 2023

Memontum 1 — Tue, 07 Mar 2023 08:50:00 +0000

Memontum Trenggalek – Menjadi nara sumber dalam Musyawarah Perempuan Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya (Musrena Keren) Tahun 2023, Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek berharap melalui kegiatan ini bisa menyerap aspirasi. Politisi PKB ini menaruh harapan besar, agar dalam forum serap aspirasi dengan kelompok-kelompok marjinal itu bisa membawa perubahan dalam tata pemerintahan di Trenggalek yang lebih inklusif.

Musrena Keren ini merupakan musyawarah perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan yang pelaksanaan musyawarah tersebut didukung dengan adanya kebijakan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 1 Tahun 2019. Pelaksanaan Musrena Keren ini berjenjang, yakni mulai tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten.

Sesuai dengan namanya, musyawarah perencanaan Musrena Keren ini dilaksanakan untuk mengakomodinir perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan di dalam perencanaan pembangunan. “Hari ini saya berkesempatan menghadiri Musrena Keren dalam rangka menyusun rencana kegiatan Pemerintah Daerah tahun 2024 mendatang. Nantinya, hasil Musrena Keren ini akan dibawa ke Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah dan akan diaplikasikan dalam APBD tahun 2024,” terang Samsul Anam, saat dikonfirmasi, Selasa (07/03/2023) siang.

Pihaknya sangat mengapresiasi inovasi Pemerintah Daerah yang dimulai sejak tahun 2018 ini. Artinya, apa saja yang menjadi kebutuhan perempuan, anak dan disabilitas serta kelompok rentan lainnya bisa terwadahi.

Perlu diketahui, dari semua kabupaten atau kota di Jawa Timur, Musrena Keren ini hanya ada di Kabupaten Trenggalek. Dimana, dalam Musrena Keren ini melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam perencanaan daerah.

“Jadi baik perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan lain tidak hanya menjadi obyek namun juga menjadi subyek dalam pembangunan,” imbuhnya.

Baca juga :

Terkait program-program yang sudah diputuskan oleh Pemerintah Daerah saat ini, diantaranya adalah Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan (Gertak), Sekolah Perempuan Disabilitas Anak dan Kelompok Rentan (Sepeda Keren) dan BAZNAS yang kesemuanya sudah mencakup berbagai kalangan masyarakat.

Disinggung terkait dukungan DPRD terkait Musrena Keren ini, Samsul menyampaikan bahwa ada dua Perda inisiatif yang saat ini masuk ke Provinsi untuk dilakukan evaluasi. “Bentuk dukungan DPRD dalam hal ini, kita sudah mengirimkan dua Perda inisiatif yang sudah masuk di evaluasi Gubernur. Adapun dua Perda inisiatif DPRD ini adalah Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perda Kabupaten Layak Anak,” terang Samsul.

Dan, ujarnya, ada satu lagi Raperda yang masih dalam proses harmonisasi yakni Perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Ini adalah bentuk komitmen kita dalam mendukung program Pemerintah Daerah. Ditambah, untuk dukungan DPRD kepada kaum perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan adalah dalam hal advokasi.

Perda pengarusutamaan gender sendiri, sebenarnya merupakan upaya untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam proses perencanaan dan penganggaran. Hal ini dilakukan dengan cara penelaahan dampak dari suatu belanja kegiatan beserta efeknya terhadap keadilan dan kesetaraan gender.

“Tatkala Perda ini nantinya sudah dijalankan di masyarakat, insyaallah kita bisa mengakomodir kepentingan dari kelompok-kelompok termarjinalkan, penyetaraan gender dan disabilitas. Kita beri porsi kepada mereka agar ikut memberikan sumbangsih untuk membangun Kabupaten Trenggalek. Dari sisi, yang mungkin sampai saat ini belum terakomodir,” ujarnya.

Pihaknya optimistis Musrena Keren bisa memberikan dampak yang positif bagi seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Trenggalek. “Jadi, mereka juga kita minta berpartisipasi dalam rangka membangun Kabupaten Trenggalek untuk lebih baik lagi,” papar Samsul. (mil/sit)

Tanggapi Pelantikan 23 Kades, Ketua DPRD Blitar Minta Pemkab Beri Pembekalan dan Pendampingan

Memontum 1 — Thu, 16 Feb 2023 12:55:29 +0000

Memontum Blitar – Pelantikan 23 kepala desa (Kades) terpilih di 17 kecamatan di Kabupaten Blitar, telah dilakukan. Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito Saren Satoto, mengatakan bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan, Kades yang telah dilantik memiliki kewenangan, hak, fungsi, tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan.

“Ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh kepala desa yang telah dilantik. Yaitu, segera konsolidasi dengan seluruh elemen, menyatukan komitmen, gerak dan langkah untuk membangun desa guna kemajuan dan kesejahteraan masyarakat,” kata Suwito, Kamis (16/02/2023) tadi.

Lebih lanjut Suwito mengatakan, para Kades yang baru dilantik, agar segera menyesuaikan dengan pemerintahan desa. “Tentunya, sudah harus bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan. Itu yang penting. Kemudian, fungsi pemerintahan desa, pembinaan, pembangunan dan pemberdayaan,” ujarnya.

Baca juga :

Suwito menambahkan, Pemerintah Kabupaten Blitar setelah melakukan pelantikan ini, harus segera melakukan pelatihan atau pembekalan kepada para kepala desa yang baru maupun kepala desa yang lama. “Kepala desa nanti begitu menjabat, itu harus sudah dibekali. Ini penting, jadi Pemerintah Kabupaten harus memberikan pelatihan atau pembekalan, supaya jalannya pemerintahan desa itu taat aturan. Kemudian, juga bisa menyusun rencana strategis di masing-masing desa. Nah, di situ membutuhkan pendampingan dan pelatihan,” imbuhnya.

Dalam menyikapi permasalahan atau polemik yang timbul, ujarnya, pun harus tetap professional, berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan. “Di sini, dibutuhkan jalur komunikasi dan keterbukaan. Artinya, secara terbuka memang harus dibangun komunikasi antar desa. Tentunya, di sana ada camat, sehingga kesenjangan antara desa yang satu dengan desa lain, tidak jomplang. Kerja sama antar desa itu penting,” tambahnya. (jar/gie)

Peringati Hari Pers Nasional, Ketua DPRD Lumajang Ingatkan Netralitas dan Kontrol Sosial

Memontum 1 — Mon, 13 Feb 2023 14:20:00 +0000

Memontum Lumajang – Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) menjadi momen atau harapan tersendiri bagi Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, H Anang Akhmad Syaifuddin. Kepada Memontum.com, Politisi PKB ini berharap agar insan pers senantiasa profesional dalam menjalankan profesi jurnalistik.

Termasuk, dalam menjaga marwah netralitas serta terus mengedukasi masyarakat melalui tulisan-tulisan jurnalistik. Terutama, senantiasa melakukan kontrol sosial untuk keberlangsungan masyarakat.

“Selamat Hari Pers Nasional Tahun 2023. Di momen ini, saya ingin sampaikan bahwa pers harus terus tegak lurus. Baik sebagai kontrol sosial, netralitas dan dapat memberikan informasi edukatif, serta berimbang dan aktual yang pada akhirnya menjadi informasi baru untuk masyarakat dan pemerintah,” ujar H Anang, Senin (13/02/2023) tadi.

Baca juga :

Ditambahkannya, bahwa pers adalah bagian dari piranti dalam mematangkan konfigurasi demokrasi Indonesia. “Demokrasi tanpa kebebasan pers, sama dengan makan tanpa lauk. Keterlibatan pers dalam mengawal perjalanan bangsa ini, sangatlah penting. Reformasi bisa berjalan karena pers menjadi salah satu unsur didalamnya,” kata H Anang.

Lebih lanjut dirinya mengatakan, dalam mewujudkan keberlangsungan iklim industri media massa yang sehat dan maju di era digital sekarang ini, perusahaan berikut insan pers diharapkan dapat terus menjunjung tinggi profesionalitas kerja. Berinovasi melalui sejumlah kreativitas, dari sejumlah perubahan dan perkembangan.

“Apalagi di era disruption. Perubahan yang sangat cepat, secepat kilatan kamera. Maka, pers harus terus menjadi piranti utama, dengan segala perubahannya. Tetap mengedukasi, memberikan kontrol sosial dan netral terhadap segala hal,” ungkap Ketua DPC Kabupaten Lumajang itu. (adi/sit)

Sikapi Ruko Simpang Tiga Jombang, Ketua DPRD Sampaikan Rekomendasi Pansus Sudah Tegas

Memontum 1 — Fri, 03 Feb 2023 10:40:00 +0000

Memontum Jombang – Ketua DPRD Kabupaten Jombang, Mas’ud Zuremi, didampingi pihak kepolisian dan Satpol PP, menemui sekitar 30 orang perwakilan LSM yang menggelar aksi damai terkait Ruko Simpang Tiga di Depan Kantor DPRD Kabupaten Jombang, Jumat (03/02/2023) tadi.

Ditemui seusai pertemuan, Ketua DPRD Jombang mengatakan bahwa aksi damai itu dilakukan mensikapi terkait Ruko Simpang tiga. Karenanya, DPRD Kabupaten Jombang saat itu membentuk Pansus (panitia khusus) terkait penyelesaian Simpang Tiga. Dimana, rekomendasi Pansus sudah jelas bahwa para penyewa Ruko harus melunasi semua tagihan. Termasuk, yang telah menjadi temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Tagihan sebesar Rp 5 miliar mulai 2016 hingga 2021, itu belum terbayar oleh para penyewa. Karenanya, saat itu kami memberi waktu sampai 30 Desember 2022 dan ternyata tidak juga terselesaikan. Makanya, perintah kami dari Pansus adalah supaya ditutup,” ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan, karena masih belum lunas juga, maka pemerintah daerah untuk melaksanakan kewenangannya yaitu menutup atau memasukkan pada ranah perdata hingga pidana. Karena sangat jelas, bahwa Simpang Tiga adalah aset pemerintah daerah dan ada SHM milik pemerintah daerah.

Baca juga :

“Ketika sudah ada negosiasi, bagi para pemilik toko jika ingin memperpanjang kembali, itu merupakan wewenang pemerintah daerah. Tetapi, DPRD mengintruksikan ketika mau diperpanjang, maka dengan syarat melunasi tagihan dari 2016 hingga 2021,” terangnya.

Ditambahkannya, Pansus juga mengintruksikan jika memang memenuhi syarat dan diperpanjang, maka jangan terlalu lama atau minimal 3 tahun dan maksimal 5 tahun. Supaya, tidak terjadi hal-hal seperti saat ini di kemudian hari.

“Jika sudah menjadi kewenang daerah, maka tugas kami sudah tidak ada. Karena, Pansus kita paripurnakan serta rekomendasi ditetapkan pada sidang paripurna dan diberikan masukan oleh semua fraksi. Artinya, delapan fraksi di DPRD Jombang, sudah menyetujui semuanya dan ini bukan tugas yang main-main,” paparnya.

Terkait keinginan LSM yang meminta untuk ditutup, tambahnya, sudah pasti itu bukan kewenangan dari DPRD. Tetapi, itu merupakan tugas pemerintah daerah. Sebab, eksekutif yang memiliki alat dan sudah punya kewenangan berdasarkan rekomendasi hasil Pansus dan data yang ada. (azl/sit)

Ketua DPRD Kota Malang Sesalkan Kericuhan yang Terjadi di Toko Merchandise Resmi Arema FC

Memontum 1 — Mon, 30 Jan 2023 12:05:00 +0000

Memontum Kota Malang – Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, menyayangkan terjadinya kericuhan yang telah berlangsung di Toko Merchandise Resmi Arema FC di Jalan Mayjen Panjaitan, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Menurutnya, setiap aksinya harusnya dilakukan dengan damai. Sehingga, tidak menciderai Kota Malang yang selama ini ramah dan kondusif.

“Jangan sampai, ada penumpang-penumpang gelap di situ yang memanfaatkan situasi. Jadi, agar kiranya setiap aksi dilakukan secara damai,” paparnya.

Made juga mendukung, terhadap upaya dan langkah yang telah dilakukan oleh Polresta Malang Kota. Artinya, siapa yang melanggar hukum, maka akan menerima konsekuensinya.

Baca juga :

“Karena ini sudah arahnya pidana, otomatis sudah ada laporan kepada petugas hukum. Apalagi, ini adalah pidana murni,” katanya.

Lebih lanjut disampaikan, kepolisian juga akan bersikap profesional dalam memeriksa terduga pelaku. Begitu juga sebaliknya, mereka yang tidak terlibat, pun akan dibebaskan.

“Di kepolisian, itu juga sudah ada lembaga perlindungan anak. Jadi, ketika itu yang melakukan anak-anak, maka Polresta Malang Kota sudah sangat paham. Yang terpenting, jangan sampai kejadian terulang kembali dan siapa pelakunya, bisa ditangkap,” imbuhnya. (rsy/sit)