Wawali yang kerap disapa Bung Edi, menjelaskan bahwa dengan komitmen tersebut mesti harus ada persiapan, sinergitas, dan kolaborasi. Sehingga, apa yang dicapai bisa terwujud. Dengan menggunakan digitalisasi keuangan tersebut juga sangat efektif dan efisien.

“Jadi ini perlu adanya Cancut Taliwondo (bersegera berangkat mengerjakan tugas, red). Dengan digitalisasi ini juga akan sangat bagus untuk pemulihan ekonomi, baik nasional maupun di Kota Malang,” ungkap Bung Edi.

Dijelaskan oleh Bung Edi, bahwa di Kota Malang sendiri beberapa perangkat daerah dan aktivitas layanan sudah menggunakan pembayaran dengan memakai sistem digital. Disebutkan salah satu contohnya yakni adanya e-parking di salah satu aset Pemerintah Kota (Pemkot) Malang.

Baca juga:

• Bupati Sanusi bersama Sekda Dampingi Pelaksanaan Pekan Islami di 33 Kecamatan di Kabupaten Malang
• Rakor Operasi Ketupat Semeru 2026, Masyarakat Lumajang Harus Rayakan Lebaran dengan Aman dan Nyaman
• Diduga Terkait Suap Proyek, Bupati dan Wabup Rejang Lebong serta 3 ASN Terjaring OTT KPK
• Sidak Relokasi Pasar Gadang, Komisi B DPRD Kota Malang Temukan Ketidaksesuaian Skema Pembangunan
• Pemkab Banyuwangi Percepat Pembangunan TPS3R Karetan

“Salah satunya adanya e-parking, dan itu terlihat sekali bagaimana efektif, efisiennya, serta mengurangi resiko kehilangan dan kebocoran pendapatan daerah. Jadi tepat sasaran,” lanjutnya.

Tidak hanya itu, menurutnya upaya untuk meningkatkan penguatan digitalisasi adalah mendorong meningkatnya pengguna Quick Response Code Indonesian Standart (QRIS), dalam sistem pembayaran bersama Bank Indonesia Malang.

“Semua harus diberikan fasilitas supaya ada kemudahan layanan untuk masyarakat, termasuk support yang cukup besar karena ini tidak mudah membalikkam telapak tangan. Katakanlah ada 28 OPD, jadi harus semunya dimaksimalkan,” jelasnya.

Senada dengan itu, Deputi Kepala Perwakilan Kantor BI Malang, Doddi Sartono, menjelaskan bahwa untuk membangun ekonomi di Malang saat ini dengan menggunakan sarana sistem pembayaran digital. Tentu hal ini bentuk inovasi karena pandemi Covid-19 yang melanda dunia. Sehingga, sistem pembayaran lebih mudah menggunakan digitalisasi.

“Jadi Bank Indonesia, perbankan dan semua pihak akan mendukung upaya pemerintah, pengusaha, pelaku UMKM untuk bertransaksi secara digital. Semakin cepat tumbuh, maka ekonomi Malang kedepan akan semakin baik,” kata Doddi.

Sebagai informasi, FEKDI 2022, merupakan side events Presidensi G-20 Indonesia yang digelar bersama Kementerian terkait dan akan berlangsung mulai 11 hingga 17 Juli 2022. Mengangkat tema Advancing Digital Economy and Finance Synergistic and Inclusive Ecosystem for Accelerated Recovery, gelaran yang resmi diluncurkan secara hybrid dari Bali ini menjadi ajang showcase keberhasilan digitalisasi nasional.

“Ini merupakaan wujud sinergi untuk mengkomunikasikan di bidang keuangan ekonomi digital sekaligus mendorong G-20 untuk mendukung perekonomian Nasional,” imbuhnya. (hms/rsy/sit)

Nota kesepakatan ini, terkait pemanfaatan bersama data dan informasi, serta penguatan koordinasi penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan publik, dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berbagai wawasan baru dari paparan data dan informasi yang disampaikan Kepala Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur, membuat Bupati Yuhronur mengungkapkan bahwa kerja sama tersebut dirasa sangat bermanfaat bagi manajemen pemerintahan daerah, yang sudah dan terus diupayakan untuk selalu ada perbaikan dan optimalisasi.

“Hal-hal semacam inilah yang membuka wawasan untuk kita. Saya juga selalu sampaikan kepada teman-teman terkait perlunya membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk penandatanganan nota kesepakatan pada hari ini. Saya yakin seyakin-yakinnya, ini pasti akan bermanfaat sekali bagi kita apabila kita mau memanfaatkan itu, kalau tidak mau ya hanya akan sekedar tahu saja,” kata Bupati Lamongan, Kamis (16/06/2022) tadi.

Baca juga:

• Bupati Sanusi bersama Sekda Dampingi Pelaksanaan Pekan Islami di 33 Kecamatan di Kabupaten Malang
• Rakor Operasi Ketupat Semeru 2026, Masyarakat Lumajang Harus Rayakan Lebaran dengan Aman dan Nyaman
• Diduga Terkait Suap Proyek, Bupati dan Wabup Rejang Lebong serta 3 ASN Terjaring OTT KPK
• Sidak Relokasi Pasar Gadang, Komisi B DPRD Kota Malang Temukan Ketidaksesuaian Skema Pembangunan
• Pemkab Banyuwangi Percepat Pembangunan TPS3R Karetan

Ditambahkan Bupati Yuhronur, saat ini permasalahan data dan informasi menjadi persoalan yang sangat vital bagi manajemen pemerintahan daerah. Dari penandatanganan nota kesepakatan tersebut, akan banyak data yang dapat dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan, termasuk terkait data-data yang dibutuhkan desa.

“Ini seiring dengan yang hari-hari ini kita harapkan, melalui kolaborasi ini pasti akan meningkatkan kualitas di dalam manajemen pemerintahan yang kita kelola,” tambahnya.

Diungkapkan Kepala Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur, Taukhid, bahwa makna dari penandatanganan kesepakatan yang dilakukan adalah sebagai bentuk declare ada pertanggungjawaban dari pihaknya terhadap pemerintah daerah serta hak-hak pemerintah daerah yang mungkin belum terlaksana. Dirinya juga berharap, dengan ini kedepannya akan ada koordinasi yang lebih kuat.

“Mudah-mudahan setelah MOU ini koordinasinya akan lebih kuat termasuk tentunya dalam pencairan dana TKDD (Transfer ke Desa dan Dana Desa), maupun DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik dan nonfisik, data-datanya bisa diakses,” harap Taukhid.

Pada kesempatan tersebut, juga diserahkan penghargaan untuk desa prospektif good governance pengelolaan keuangan desa tahun 2021 dari Dirjen Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur kepada 3 desa di Lamongan, yakni Desa Made, Desa Datinawong dan Desa Banjarejo. (zen/sit)

Untuk meningkatkan inklusi dan literasi keuangan kepada masyarakat, khususnya para generasi muda, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bekerja sama dalam Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FKPPPK) menyelenggarakan acara Literasi Keuangan Indonesia Terdepan (Like It) secara virtual.

Baca Juga:

• Diduga Terkait Suap Proyek, Bupati dan Wabup Rejang Lebong serta 3 ASN Terjaring OTT KPK
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Bupati Pekalongan Dua Periode Terjaring OTT KPK

“Kalau masyarakat Indonesia makin literate dari sisi keuangan, maka mereka akan makin memiliki pemahaman yang bisa menentukan dan juga menjaga kesejahteraan maupun aset yang mereka miliki. Mereka tidak mudah diiming-imingi oleh instrumen-instrumen yang kelihatannya sangat menarik, meyakinkan, namun sebetulnya berbahaya, dan kemudian bahkan kehilangan seluruh uang mereka,” ujar Menkeu dalam virtual opening Like It, Selasa (03/08) tadi.

Peningkatan literasi keuangan dimasyarakat, sangat diperlukan untuk mewujudkan sistem keuangan yang inklusif. Inklusi keuangan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui distribusi pendapatan yang lebih merata, penurunan kemiskinan, dan stabilitas di sektor keuangan.

Upaya meningkatkan tingkat literasi keuangan bukan menjadi tugas satu atau dua pihak saja, tetapi merupakan tugas dari semua otoritas, dan perlu melibatkan semua stakeholders, termasuk generasi muda dan masyarakat.

“Kita semuanya berupaya bersama-sama meningkatkan literasi keuangan, baik melalui platform digital melalui konferensi video seperti ini, maupun berbagai program-program lainnya,” kata Menkeu.

Pemerintah akan terus berupaya mengembangkan instrumen inovatif lainnya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berinvestasi di pasar keuangan. Partisipasi masyarakat dalam berinvestasi dapat mendorong kemandirian bangsa untuk pembiayaan pembangunan di Indonesia dan menjadi penunjang stabilitas sektor keuangan yang lebih kuat.

“Forum ini saya harap akan menjadi ajang tidak hanya untuk berdiskusi, tapi juga mencari cara-cara untuk meningkatkan kedalaman pasar keuangan juga literasinya karena orang tidak akan bisa terjun masuk dalam sektor keuangan tanpa memiliki basic literasi dan pemahaman. Saya harap ini adalah series yang akan terus dilakukan di dalam rangka untuk terus memperluas pemahaman masyarakat mengenai pentingnya literasi keuangan dan bagaimana mengelola dana yang mereka miliki secara prudent, namun juga kreatif dan produktif,” jelas Menkeu. Sebagai informasi, Like It merupakan series kegiatan literasi yang diinisiasi dengan kolaborasi bersama dan diselenggarakan secara bergantian oleh FKPPPK. Series literasi ini akan memberikan pemahaman mengenai produk atau investasi di surat berharga negara, produk pasar modal serta bagaimana mengelola keuangan secara bijak. Rangkaian kegiatan Like It merupakan wujud sinergi dan kolaborasi antar otoritas dalam upaya mendorong literasi keuangan, meningkatkan basis investor ritel, dan mengembangkan sektor keuangan Indonesia. (hms/keu/aye/ed2)