Bahkan hingga Mei 2026 ini, jumlah merchant yang telah memanfaatkan QRIS BRI di wilayah kerja BRI Regional 13 Malang mencapai 382 ribu merchant. Dari jumlah tersebut, tercatat akumulasi transaksi QRIS BRI sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai Rp2,05 triliun. Capaian tersebut, menunjukkan semakin tingginya kepercayaan pelaku usaha terhadap solusi pembayaran digital yang dihadirkan BRI.

Di sisi lain, penggunaan super apps BRImo juga terus mengalami peningkatan. Hingga April 2026 kemarin, jumlah pengguna BRImo di wilayah kerja BRI Regional 13 Malang telah mencapai 3,3 juta user dengan akumulasi nilai transaksi sepanjang Januari hingga Mei 2026 sebesar Rp156 miliar. Kehadiran BRImo, memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses berbagai layanan perbankan hanya melalui satu aplikasi.

Triyoga Agung Wibowo, Regional Funding & Retail Transaction Banking Head BRI Malang, mengatakan bahwa transformasi digital menjadi bagian penting dalam upaya BRI menghadirkan layanan yang semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat. “BRI terus berkomitmen menghadirkan layanan digital yang mudah, aman, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Pertumbuhan penggunaan QRIS BRI dan BRImo menunjukkan bahwa masyarakat semakin adaptif terhadap transaksi digital yang memberikan kemudahan dalam aktivitas sehari-hari,” ujar Triyoga, Minggu (31/05/2026) tadi.

Baca juga :

Melalui QRIS BRI, pelaku usaha dapat menerima pembayaran dari berbagai aplikasi pembayaran digital hanya melalui satu kode QR. Solusi ini memberikan kemudahan bagi merchant dalam melayani pelanggan sekaligus mendukung terciptanya transaksi yang lebih efisien dan praktis. Bagi masyarakat, QRIS BRI juga menghadirkan pengalaman transaksi yang cepat tanpa perlu membawa uang tunai.

Sementara itu, BRImo hadir sebagai super apps yang memungkinkan nasabah melakukan berbagai transaksi keuangan mulai dari transfer, pembayaran tagihan, pembelian pulsa hingga paket data. Termasuk, pembayaran menggunakan QRIS, top up dompet digital, hingga berbagai kebutuhan finansial lainnya kapan saja dan di mana saja.

Selain menghadirkan kemudahan layanan digital, BRI Regional 13 Malang juga terus melakukan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya keamanan dalam bertransaksi digital. Karenanya, nasabah diimbau untuk senantiasa menjaga kerahasiaan data pribadi dan data perbankan serta tidak memberikan informasi rahasia seperti PIN, password, maupun kode OTP kepada pihak mana pun.

“Kemudahan layanan digital harus diimbangi dengan kesadaran akan keamanan bertransaksi. Karena itu, BRI secara konsisten mengedukasi masyarakat untuk selalu berhati-hati terhadap berbagai modus kejahatan digital yang mengatasnamakan perbankan. Kami mengajak nasabah untuk hanya mengakses layanan melalui kanal resmi BRI dan menjaga kerahasiaan data perbankan,” tambah Triyoga.

Ke depan, BRI akan terus memperluas pemanfaatan layanan digital melalui QRIS BRI dan BRImo guna mendukung aktivitas ekonomi masyarakat serta memperkuat ekosistem transaksi non-tunai di berbagai sektor usaha. “Kami berharap pemanfaatan layanan digital BRI dapat terus meningkat sehingga mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan perekonomian daerah. BRI akan terus berinovasi menghadirkan layanan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat yang semakin digital,” urainya. (hms/sit)

Bupati Lumajang, Indah Amperawati, menyampaikan bahwa pengelolaan anggaran daerah perlu dilaksanakan secara tertib, transparan dan akuntabel, agar seluruh program pembangunan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. “Seluruh penggunaan anggaran harus berjalan sesuai aturan, agar pemerintahan tetap transparan, akuntabel dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” katanya.

Menurutnya, tata kelola keuangan yang baik, menjadi bagian penting dalam mendukung kualitas pelayanan publik dan keberlanjutan pembangunan daerah. Karena itu, koordinasi dan sinergi antar lembaga perlu terus diperkuat agar pelaksanaan program berjalan sesuai perencanaan.

Baca juga :

Sementara itu, Wakil Bupati (Wabup) Lumajang, Yudha Adji Kusuma, menambahkan bahwa prinsip kehati-hatian dalam penggunaan anggaran perlu terus dijaga agar setiap kebijakan dan program pembangunan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. “Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan mendukung berbagai sektor pembangunan, mulai dari infrastruktur, pelayanan publik, hingga program pemberdayaan masyarakat,” imbuh Wabup Yudha.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, Oktafiyani, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang profesional dan sesuai regulasi. “Koordinasi yang baik menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan berjalan optimal,” urainya.

Melalui penguatan koordinasi tersebut, Pemkab Lumajang bersama DPRD berharap pengelolaan keuangan daerah dapat terus ditingkatkan secara profesional. Sehingga, mampu mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat. (kom/lmj/gie)

Hal tersebut disampaikan Ketua TP PKK Lumajang, dalam kegiatan Penguatan Kapasitas Kader PKK melalui Literasi Keuangan yang digelar di Kelurahan Tompokersan, Kabupaten Lumajang, Senin (09/02/2026) tadi. Disampaikan Dewi, banyak persoalan ekonomi keluarga dapat diminimalisasi apabila masyarakat memiliki pemahaman dasar yang baik tentang pengelolaan keuangan.

“Literasi keuangan bukan hanya soal menambah penghasilan, tetapi bagaimana keluarga mampu mengatur, merencanakan dan menggunakan keuangan secara bijak. Di sinilah peran kader PKK menjadi sangat penting,” katanya.

Dalam konteks tersebut, dirinya juga menekankan bahwa kader PKK diharapkan mampu bertransformasi menjadi agen edukasi keuangan yang membumi dan mudah dipahami masyarakat. Kader tidak hanya berperan sebagai pelaksana program, tetapi juga pendamping yang mampu menjelaskan konsep keuangan secara sederhana dan aplikatif sesuai kondisi keluarga.

Baca juga :

Ketua TP PKK Dewi menilai, pendekatan literasi keuangan yang dekat dengan realitas kehidupan sehari-hari akan lebih efektif dalam membangun kesadaran masyarakat. Mulai dari pengaturan anggaran rumah tangga, perencanaan kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang hingga pengenalan layanan keuangan yang aman dan bertanggung jawab.

Kegiatan literasi keuangan yang melibatkan TP PKK Kecamatan, TP PKK Kelurahan Tompokersan, serta dukungan Bank Indonesia dan Bank Jatim, ini dirancang untuk membekali kader dengan pemahaman praktis yang dapat langsung diterapkan dan disebarluaskan di lingkungan masing-masing.

Lebih lanjut, dirinya juga mendorong agar hasil kegiatan ini tidak berhenti pada peningkatan pengetahuan individu, tetapi ditindaklanjuti melalui edukasi berkelanjutan hingga tingkat keluarga dan dasawisma. Dengan demikian, literasi keuangan dapat menjadi gerakan bersama yang berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

“Jika kader PKK mampu menjadi penggerak literasi keuangan di lingkungannya, maka ketahanan ekonomi keluarga akan semakin kuat dan dampaknya akan dirasakan secara luas,” imbuhnya.

Melalui penguatan peran kader sebagai agen edukasi keuangan, TP PKK Lumajang diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam membangun keluarga yang lebih mandiri, tangguh dan sejahtera di tengah dinamika ekonomi yang terus berkembang. (kom/adi/gie)

Adapun tersangka lainnya, yakni Kepala Subdirektorat Intelijen P2 DJBC, Sisprian Subiaksono (SIS), Kepala Seksi Intelijen DJBC, Orlando (ORL), pemilik PT Blueray, Jhon Field (JF), Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blueray, Andri (AND) dan Manajer Operasional PT Blueray, Dedy Kurniawan (DK).

Plt Direktur Penyidikan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan kasus bermula ketika ada pemufakatan jahat antara Kepala Seksi Intelijen DJBC, yakni ORL dan Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan (P2) DJBC, SIS, bersama pemilik PT Blueray, JF, Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blueray, AND dan Manajer Operasional PT Blueray, DK. Pemufakatan tersebut, terkait pengaturan importasi barang yang akan masuk ke Indonesia. Pertemuan itu, terjadi pada Oktober 2025.

Setelah itu, oknum DJBC menyesuaikan parameter ‘jalur merah’ dan menindaklanjuti menyusun rule set sebesar 70 persen. “Penyesuaian ini, agar barang palsu yang dibawa PT Bluray tidak dilakukan pemeriksaan fisik. Sehingga barang-barang yang diduga palsu, KW dan ilegal, bisa masuk ke Indonesia tanpa pengecekan oleh petugas Bea Cukai,” terangnya, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (05/02/2026) malam.

Asep menambahkan, setelah adanya pengkondisian tersebut, pihak PT Blueray menyerahkan uang kepada pegawai DJBC selama rentang waktu Desember 2025 hingga Februari 2026 di sejumlah lokasi. “Bahwa, uang ini sebagai jatah bagi oknum di DJBC,” jelasnya.

Baca juga :

Dalam OTT yang dilakukan KPK kali ini, berhasil mengamankan barang bukti dengan total senilai Rp 40,5 miliar. Rinciannya, uang tunai senilai Rp 1,89 miliar, uang tunai senilai USD 182.900, uang tunai senilai SGD 1,48 juta, uang tunai senilai JPY 550.000, logam mulia seberat 2,5 kg atau setara Rp 7,4 miliar, logam mulia seberat 2,8 kg atau setara Rp 8,3 miliar dan 1 jam tangan mewah senilai Rp 138 juta.

“Lima tersangka untuk 20 hari ke depan dilakukan penahanan di Rutan cabang Gedung Merah Putih KPK. Untuk JF, saat OTT dilakukan yang bersangkutan melarikan diri. Kita sudah mengajukan pencekalan ke luar negeri dan menerbitkan perintah penangkapan yang bersangkutan. Sudah kita terbitkan juga Daftar Pencarian Orang (DPO),” tegas Asep.

Pihaknya mengimbau, agar JF segera menyerahkan diri. “Pada kesempatan ini, KPK mengimbau kepada JF atau kepada seluruh masyarakat yang mengetahui keberadaannya segera untuk menyerahkan diri pada yang bersangkutan,” imbuhnya.

Akibat perbuatannya, Rizal, Subiaksono dan Orlando selaku penerima suap, dijerat Pasal 12a dan b UU Tipikor dan Pasal 605 ayat 2 dan Pasal 606 ayat 2 juncto Pasal 20 dan Pasal 21 KUHP. Sementara tiga tersangka lainnya selaku pemberi, disangkakan Pasal 605 ayat 1 huruf a dan b serta Pasal 606 ayat 1 KUHP.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, KPK telah melakukan operasi senyap lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Kementerian Keuangan. Diketahui sebanyak 17 orang diamankan dari Jakarta dan Lampung, Rabu (04/02/2026). Rinciannya, terdiri atas 12 orang merupakan pegawai Ditjen Bea Cukai Kemenkeu dan 5 orang dari pihak swasta yakni PT BR. (gie)

Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lamongan, Nalikan, mengatakan bahwa pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang dituangkan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efesien dan efektif. Hal ini, sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terlebih, tambahnya, tahun 2025 memasuki fase baru pembangunan daerah. Sehingga, terdapat tantangan kompleks, seperti digitalisasi pelayanan, penguatan ekonomi kerakyatan, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.

Baca juga :

“Dalam situasi seperti ini, pengawasan internal memegang peran vital agar setiap kebijakan berjalan efektif, efesien dan bebas dari penyimpanan. Salah satu indikator pemerintahan yang baik dilihat dari pengelolaan keuangan daerah,” kata Sekda Nalikan.

Dirinya juga menekankan, untuk memperkuat pengawasan berbasis risiko agar dapat mencegah permasalahan sejak dini, tingkatkan integritas dan budaya anti korupsi serta percepatan digitalisasi pengawasan. “Yang mana ditujukan agar meminimalisir adanya kesalahan, terlebih Pemerintah Kabupaten Lamongan telah meraih 9 kali berturut-turut Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” jelasnya.

Disampaikan Inspektur Kabupaten Lamongan, Ahmad Farikh, pada tahun 2025 rekap hasil pengawasan terdapat jumlah sebanyak 139 temuan. Angka tersebut mengalami penurunan dari tahun 2024 yakni 148 temuan. (kom/son/gie)

Menyikapi kondisi tersebut, Allianz Indonesia menggelar Media Workshop bertajuk Peran Media dan Industri Asuransi dalam Membentuk Kepercayaan Publik dan Optimisme Ekonomi 2026, dengan menghadirkan pengamat ekonomi dan insan media.

Ekonom Senior Institute for Development of Economics & Finance (INDEF), Aviliani, memaparkan bahwa sepanjang 2025 ketidakpastian global masih membayangi. Pemilu di 57 negara, polarisasi geopolitik dan rivalitas AS, Tiongkok terus menekan iklim usaha global.

“Situasinya membuat kepastian ke depan justru adalah ketidakpastian itu sendiri. Pemerintah dan dunia usaha harus lebih agile, menerapkan GRC dan memperkuat manajemen risiko,” kata Aviliani, Rabu (10/12/2025) tadi.

Meski begitu, IMF mencatat revisi naik pertumbuhan ekonomi global 2025 menjadi 3,2 persen. Sementara, ekonomi Indonesia menunjukkan pola fluktuatif pada 2025, dari 4,87 persen di triwulan I, naik ke 5,12 persen, lalu melemah tipis menjadi 5,04 persen.

Baca juga :

Aviliani menilai, momentum pemulihan kepercayaan publik sejak Oktober 2025 menjadi peluang untuk mendorong pertumbuhan 2026. Penempatan dana SAL dan Silpa hingga Rp 276 triliun, stimulus 8+4+5, serta pembentukan Satgas P2SP menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah ingin menggerakkan roda ekonomi lebih cepat.

“Pertumbuhan ekonomi bukan sekadar angka. Yang penting adalah pemerataan dan ekspektasi bahwa hari esok lebih baik dari hari ini,” tambahnya.

Sektor asuransi dinilai menjadi sektor yang tetap kuat di tengah tekanan ekonomi. Total aset industri mencapai Rp 1.181,21 triliun per September 2025, tumbuh 3,39 persen secara tahunan.

Sementara itu, Direktur Kepatuhan Allianz Life Indonesia, Hasinah Jusuf, menyebut bahwa industri terus beradaptasi dengan regulasi baru OJK, mulai dari co-payment, pembentukan Dewan Penasihat Medis (DPM), hingga penguatan underwriting berbasis risiko. Kewajiban pemenuhan ekuitas minimum dan implementasi Lembaga Penjamin Polis (LPP) pada 2028, dianggap sebagai tonggak penting untuk memperkuat perlindungan konsumen.

“Allianz Life dan Allianz Syariah mencatat pendapatan premi Rp 15,2 triliun hingga kuartal III 2025. Ketahanan industri bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga persepsi publik. Karena itu sinergi pemerintah, industri dan media menjadi sangat penting,” imbuh Hasinah. (rsy/sit)

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Malang (KPwBI), Febrina, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut bertujuan memperkuat pemahaman para pelaku jasa keuangan dan ritel tentang peran Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dan sistem pembayaran. Termasuk juga mendorong peningkatan literasi mengenai Rupiah sebagai simbol kedaulatan negara.

“Dalam edukasi ToT ini menekankan tiga aspek utama, mencakup Cinta, Bangga dan Paham Rupiah. Prosedur penggantian uang rusak, serta mekanisme pelaporan uang yang diragukan keasliannya,” kata Febrina.

Dijelaskannya, bahwa dengan Cinta Rupiah, mendorong peserta mengenali ciri keaslian dan memperlakukan uang dengan benar, tidak mencoret, melipat, meremas atau menstapler uang. Kedua, Bangga Rupiah, dengan menumbuhkan kesadaran bahwa Rupiah merupakan alat pembayaran sah dan simbol kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Baca juga :

Ketiga, Paham Rupiah, yang mengedukasi peserta agar memahami fungsi Rupiah dalam perekonomian nasional, termasuk bijak bertransaksi tunai dan non-tunai, serta mendukung produk dalam negeri. “Proses mengenali uang itu prinsipnya 3D, dilihat, diraba, diterawang. Namun, dalam konteks CBP, yang penting bukan hanya mengenal, tetapi juga memahami bagaimana kita membelanjakan uang, memaknai inflasi, hingga tren redominasi dan investasi,” jelasnya.

Kemudian, ditambahkannya bahwa antusiasme peserta sangat tinggi. Selain membahas Rupiah fisik, peserta juga mendapat pembaruan informasi seputar sistem pembayaran digital seperti QRIS yang kini berkembang menjadi QRISTAP, serta penerapan QRIS Cross Border yang sudah bisa digunakan di beberapa negara, seperti Thailand, Singapura, Malaysia, Jepang dan segera menyusul Tiongkok serta Arab Saudi.

“Edukasi CBP ini kita lakukan karena pertumbuhan uang Rupiah fisik lebih lambat dibandingkan digitalisasi sistem pembayaran. Saat ini, transaksi digital tumbuh pesat, terutama di kalangan retailer dan anak muda yang mulai beralih ke cashless,” ujarnya.

Febrina juga memaparkan bahwa perekonomian Jawa Timur masih tumbuh kuat di angka 5,22 persen, hanya turun tipis 0,01 persen dari triwulan sebelumnya yang sebesar 5,23 persen. Angka tersebut tetap lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang berada di 5,04 persen.

“Pertumbuhan ekonomi Jatim masih didorong oleh ekspor yang kuat dan investasi yang berlanjut hingga saat ini,” imbuh Febrina. (rsy/sit)

Dari jumlah itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan mencapai Rp 1,062 triliun. “Dari PAD tersebut, pajak daerah ditargetkan Rp 872,99 miliar, retribusi daerah Rp 129,73 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 32,47 miliar, serta lain-lain PAD yang sah Rp 27,35 miliar,” kata Wali Kota Wahyu.

Selain PAD, pendapatan transfer juga menjadi penopang utama pendapatan daerah dengan target Rp 1,113 triliun. Nilai tersebut, meliputi transfer dari pemerintah pusat berdasarkan surat Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI No. S-62/PK/2025 tertanggal 23 September 2025 sebesar Rp 1,057 triliun, yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

“Untuk tahun 2026, Kota Malang tidak mendapatkan alokasi Dana Insentif Fiskal. Sedangkan pendapatan transfer antar daerah ditargetkan Rp 55,78 miliar,” tambahnya.

Sementara itu, alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2026 belum tercantum secara detail. “DBHCHT akan dianggarkan setelah dilakukan pemetaan kebutuhan perangkat daerah, sesuai ketentuan penggunaannya,” ujarnya.

Baca juga :

Lebih lanjut Wali Kota Wahyu menyebut, bahwa proyeksi belanja daerah tahun 2026 direncanakan sebesar Rp 2,368 triliun. Belanja tersebut, terdiri dari belanja operasi sebesar Rp 2,244 triliun, yang meliputi belanja pegawai Rp 1,18 triliun, belanja barang dan jasa Rp 992,83 miliar, hibah Rp 54,86 miliar dan bantuan sosial Rp 15,73 miliar.

Sedangkan belanja modal direncanakan Rp 100,98 miliar dan belanja tidak terduga Rp 21,74 miliar. Dengan demikian, terdapat defisit sebesar Rp 192,14 miliar, yang akan ditutup melalui penerimaan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun sebelumnya. “Struktur RAPBD tahun 2026 tetap dalam posisi berimbang antara penerimaan dan belanja,” lanjutnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, mengatakan bahwa ada pemangkasan anggaran dari pusat. Sehingga, memberi dampak cukup signifikan terhadap kemampuan fiskal daerah.

“Potongan anggaran dari pusat lumayan berpengaruh. Dari kekuatan fiskal kita yang 43 persen, bantuan dari pusat sekitar 20 persen atau sekitar Rp 284 miliar itu dipangkas. Jadi, kami harus memilah lagi program yang perlu disederhanakan,” ucap Mia, sapaannya.

Untuk menutup kekurangan tersebut, pihak legislatif bersama eksekutif akan mengoptimalkan PAD dengan skema intensifikasi pajak dan retribusi. “Kami akan genjot dari potensi parkir, retribusi pasar, hingga penerapan sistem e-retribusi. Tapi tetap harus memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat tahun depan,” imbuhnya. (rsy/sit)

Ajakan itu disampaikan Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang, saat membuka kegiatan Inklusi Keuangan Digital bagi Perempuan, hasil sinergi Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Women’s World Banking, yang digelar di Aula Bumi Glagah Arum, Rabu (05/11/2025) tadi. Dalam sambutannya, Bunda Indah menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, melainkan menjadi gerakan bersama yang melibatkan seluruh unsur pembangunan.

Karenanya, dirinya menilai potensi ekonomi perempuan di tingkat lokal, akan berkembang pesat jika didukung dengan akses, literasi dan teknologi yang inklusif. “Perempuan perlu ruang aman dan akses yang mudah terhadap layanan keuangan digital. Di sinilah peran lembaga keuangan, dunia usaha dan komunitas diperlukan untuk menciptakan sistem yang mendukung, bukan menghalangi,” kata Bunda Indah.

Ditambahkannya, ekosistem inklusi keuangan yang ideal adalah yang membuka peluang bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif, baik sebagai pelaku usaha mikro, pengelola rumah tangga, maupun inovator di bidang ekonomi kreatif. Bunda Indah juga menegaskan, perempuan tidak boleh lagi ditempatkan sekadar sebagai penerima manfaat, melainkan sebagai subjek pembangunan digital.

“Transformasi ekonomi tidak boleh meninggalkan perempuan. Justru mereka harus berada di garis depan perubahan,” tegasnya.

Baca juga :

Melalui kolaborasi lintas sektor, Bunda Indah meyakini bahwa hambatan klasik seperti keterbatasan akses modal, rendahnya literasi keuangan dan kesenjangan digital dapat diatasi secara berkelanjutan. Dirinya mengajak lembaga perbankan dan perusahaan digital, untuk menghadirkan produk dan layanan yang adaptif terhadap kebutuhan perempuan desa.

“Bila kita membangun sistem yang berpihak pada perempuan, maka kesejahteraan akan menjalar dari rumah tangga ke desa dan dari desa ke seluruh negeri,” ujarnya.

Kegiatan tersebut, diikuti oleh ratusan perempuan pelaku UMKM, pengurus PKK dan kader ekonomi desa. Selain pelatihan literasi digital, para peserta juga dikenalkan pada berbagai aplikasi layanan keuangan inklusif yang memudahkan transaksi usaha serta pengelolaan keuangan keluarga.

Women’s World Banking sendiri turut mengapresiasi kepemimpinan Bunda Indah, yang progresif dalam mendorong pemberdayaan perempuan berbasis digital. Kolaborasi semacam ini dinilai mampu menjadi model bagi daerah lain dalam mengembangkan inklusi keuangan yang berkeadilan gender.

Bunda Indah juga menegaskan kembali visinya terkait pemberdayaan perempuan berarti memperkuat pondasi ekonomi bangsa. Dirinya mengajak semua pihak untuk menjadikan literasi dan inklusi keuangan sebagai gerakan sosial yang hidup di tengah masyarakat.

“Ketika perempuan berdaya mengelola keuangan, mereka bukan hanya menyejahterakan keluarganya, tapi juga menggerakkan ekonomi daerah. Itulah makna sejati inklusi, semua ikut tumbuh, semua ikut maju,” tambahnya. (kom/gie)