Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, menyampaikan bahwa revitalisasi Pasar Besar itu memang harus mulai diintervensi. Sehingga, ada alokasi anggaran yang disiapkan untuk tahun 2025.

“Insyaallah, kita doakan potensi untuk anggaran pasar itu bisa dipenuhi atau disetujui oleh Kementerian PUPR. Saat ini, proses pembahasan masih berjalan dan kami berharap alokasi anggaran untuk Pasar Besar dapat disetujui untuk tahun 2025,” kata Pj Wali Kota Iwan, Selasa (01/10/2024) tadi.

Baca juga :

Dalam hal ini, menurutnya juga masih harus menyelesaikan sejumlah tugas administratif dan teknis yang sesuai dengan standar Kementerian PUPR. Namun, dirinya memastikan bahwa Pemerintah Kota Malang akan terus berkomitmen untuk mendorong realisasi revitalisasi Pasar Besar Malang.

“Kami akan terus bekerja keras untuk memenuhi semua persyaratan dan kebijakan yang telah ditetapkan. Dengan adanya respons positif dari Kementerian PUPR, kami optimis proyek revitalisasi Pasar Besar bisa dilaksanakan pada tahun 2025,” tambahnya.

Lebih lanjut, menanggapi kekhawatiran dari kelompok pedagang terkait pro dan kontra revitalisasi, Pj Wali Kota Iwan meminta para pedagang untuk tetap tenang. Dirinya menegaskan, bahwa proses revitalisasi masih berada pada tahap usulan dan segala keputusan akan diambil setelah semua aspek teknis terpenuhi.

“Pedagang tidak perlu risau atau berpikir macam-macam. Fokus saja pada aktivitas mencari rezeki. Kami berkomitmen untuk melibatkan semua pihak agar keputusan ini menjadi solusi yang menguntungkan bagi semua,” imbuh Pj Wali Kota Iwan. (pro/rsy/sit)

Ketua Apel Kota Batu, Wiweko, mengatakan bahwa sebenarnya sudah menjadi harapan sejak awal, dibutuhkan seorang pendampingan dalam penggunaan anggaran tambahan 2 persen dari ADD. Namun, selama ini Pemkot Batu atau melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH), tidak pernah ada koordinasi sama sekali.

“Kami dari Pemdes, inikan masih awam dalam mengelola sampah. Paling tidak, kalau ada pendampingan dari DLH, maka ini akan lebih sempurna. Sehingga, dalam pemanfaatan tidak terjadi kesalahan,” katanya, Jumat (29/12/2023) tadi.

Baca juga :

Ditambahkannya, ketika ada pendampingan dalam pemanfaatan, maka apa yang akan dilakukan bisa tepat sasaran. Apalagi, anggaran yang diterima masing-masing desa, tentunya tidak sama.

“Pendampingan juga dibutuhkan untuk pembelian alat atau mesin pengolahan sampah. Inikan yang paham DLH, makanya supaya tidak ada kekeliruan, butuh pendampingan,” urainya.

Untuk itu, Wiweko menegaskan, pihak Apel berinisiatif berkirim surat ke Kejaksaan Negeri Batu, untuk minta pendampingan. “Kami akhirnya secara mandiri minta pendampingan ke Kejaksaan Negeri Batu, untuk penggunaan anggaran tambahan 2 persen dari ADD. Karena dari Pemkot Batu, memang tidak ada. Harapan kami, supaya kejaksaan mengetahui bahwa setiap kebutuhan desa tidak sama. Lalu, dalam penggunaan anggaran tambahan ini, tidak keluar dari regulasi yang menimbulkan indikasi lain berkaitan dengan hukum. Makanya, pengawasan dari pendampingan ini sangat kami butuhkan,” jelasnya. (put/sit)

Karena, salah satu efek yang bisa muncul, yakni masyarakat akan membuang sampah di sungai di wilayah Kota Batu.

Aktivis Sabers Pungli, Doddy Eko W, menyampaikan dalam menyelesaikan penanganan sampah di Kota Batu, pihaknya juga wajib memberikan kontribusi.

“Kami khawatir, nantinya masyarakat membuang sampah di sungai. Makanya, kami turut memberikan perhatian,” terangnya di TPA Tlekung, Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Jumat (04/08/2023) tadi.

Untuk itu, jelas Dody, Sabers Pungli juga menyampaikan gagasan ke Pemerintah Kota Batu, dalam penyelesaian masalah sampah terutama di TPA Tlekung. “Kepentingan kita jelas, yaitu sungai bersih. Jadi, jangan sampai dari permasalahan TPA Tlekung ini membuat orang akhirnya membuang sampah di sungai lagi,” ujarnya.

Mengenai gagasan itu, tambahnya, Sabers Pungli merangkum beberapa usulan mulai dari usulan jangka pendek, menengah dan panjang untuk disampaikan ke Pemkot Batu. Untuk usulan jangka pendek ada beberapa poin. Diantaranya, mewajibkan pilah sampah dari rumah dan membuat komposter/juglangan. Kedua pilah sampah organic (basah), an organic (daur ulang), residu (B3). Ketiga, pengambilan sampah maksimal 2 hari sekali (sampah organik lebih 2 hari rusak). Keempat, mengirimkan personel DLH masuk tiap desa/TPS lima orang untuk membantu pemilahan dan pengawasan. Kelima, membuat komposter menggunakan tong satu kubik. Antara lain, satu TPS 10 tong meliputi Ngaglik, Temas, Sisir dan Songgokerto.

Baca juga :

• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Pasar Murah Berbuntut Ricuh, Diskopindag Kota Malang Siapkan Skema Baru
• Bupati Rejang Lebong Ditetapkan Tersangka Dugaan Suap Fee Proyek, Wabup Tak Terbukti
• Permintaan Daging Sapi Meningkat, Pemkab Banyuwangi Lakukan Tes Cepat Standar ASUH

Keenam, tambahnya, membuat lubang sampah organic (juglangan) untuk daerah yang mempunyai lahan. Ketujuh, sampah daur ulang/an organic dikelola oleh Bank Sampah secara cepat sampah residu dikirimkan ke TPA. Kedelapan, dunia usaha dan pasar diterapkan aturan serupa di setiap area masing-masing.

“Untuk jangka menengah iuran sampah/RKL yang sesuai dengan proses pengolahan. Setiap pelaku usaha melakukan pengolahan sampah. Kemudian, membuat TPST 3R di Balai Kota Among Tani sebagai percontohan TPS lain. Gerakan pengurangan sampah secara massif dan sistematis di Balai Kota Among Tani sebagai percontohan untuk masyarakat,” paparnya.

Sedangkan untuk jangka panjang, lanjutnya, pertama, pengurangan barang sekali pakai (kresek, tas plastic, botol, dll). Kedua, pengolahan sampah sisa dapur/organic dengan komposter, losida (lobang sisa dapur). Ketiga, setiap pelaku usaha melakukan pengolahan sampah. Keempat, gerakan belanja tanpa plastic pembungkus. Kelima, pembuatan TPA gabungan dari beberapa desa.

“Saat ini kami sedang menyiapkan materi bersama Pemkot Batu untuk selanjutnya disosialisasikan di semua lini seperti PKK, sekolah hingga organisasi masa,” imbuhnya.

Agar permasalahan pengelolaan sampah bisa segera ditangani maksimal, tegasnya, butuh pemikiran dan ide dari para pegiat lingkungan, akademisi, tokoh masyarakat dan semua masyarakat. “Yang jelas, kami berharap pemerintah melalui DLH bisa mendukung, memfasilitasi gagasan ini agar pengelolaan sampah benar-benar maksimal. Dan, tentunya masyarakat agar memiliki kesadaran untuk tidak membuang sampah di sungai,” urainya. (put/gie)