Momentum ini, menjadi wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan hak bagi warga binaan yang telah memenuhi syarat administratif dan substantif. Suasana penuh haru dan syukur, tampak menyelimuti jalannya kegiatan sejak awal hingga akhir. Acara sendiri, diawali dengan pembacaan Surat Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan oleh Kepala Seksi Registrasi, Yoga Nur Karendra.

Selanjutnya, pelaksanaan dilakukan penyerahan remisi secara simbolis oleh Kalapas Kelas 1 Malang, Teguh Pamuji kepada 2 orang warga binaan sebagai perwakilan penerima. Penyerahan tersebut mewakili dua kategori remisi, yakni Remisi Khusus I (RK I) berupa pengurangan masa pidana dan Remisi Khusus II (RK II) yang langsung mengakhiri masa pidana.

Momen ini, menjadi titik penting bagi warga binaan dalam perjalanan pembinaan yang telah dijalani. Harapan baru, pun tumbuh seiring dengan pengurangan masa hukuman maupun kebebasan yang diterima.

Kalapas Malang, Teguh Pamuji, dalam kesempatan itu turut membacakan sambutan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang menekankan pentingnya remisi sebagai bentuk penghargaan atas perubahan perilaku warga binaan. Dalam keterangannya, Teguh Pamuji menyampaikan bahwa remisi bukan sekadar pengurangan hukuman, melainkan hasil dari proses pembinaan yang konsisten.

Baca juga :

“Remisi ini adalah bentuk apresiasi negara kepada warga binaan yang telah menunjukkan perubahan positif selama menjalani masa pidana. Kami berharap ini menjadi motivasi untuk terus memperbaiki diri dan tidak mengulangi kesalahan di masa depan,” ujarnya.

Kalapas juga menegaskan, bahwa pemberian remisi dilakukan secara selektif dan sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini, sekaligus mencerminkan komitmen Pemasyarakatan dalam menjunjung prinsip keadilan dan pembinaan berkelanjutan.

Berdasarkan data per 18 Maret 2026, jumlah warga binaan beragama Islam di Lapas Malang tercatat sebanyak 1.905 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.611 orang memperoleh persetujuan remisi, dengan rincian RK I sebanyak 1.604 orang dan RK II sebanyak 7 orang.

Untuk RK I, terdiri dari pengurangan 1 bulan sebanyak 1.038 orang, 15 hari sebanyak 265 orang, 1 bulan 15 hari sebanyak 249 orang, serta 2 bulan sebanyak 52 orang. Sementara itu, pada kategori RK II, terdapat 2 orang memperoleh remisi 15 hari dan 5 orang memperoleh 1 bulan hingga langsung bebas.

“Data ini menunjukkan tingginya partisipasi warga binaan dalam program pembinaan yang berdampak pada terpenuhinya hak dan integrasi. Dengan demikian, pemberian remisi menjadi indikator keberhasilan pembinaan yang dilaksanakan secara optimal di Lapas Kelas I Malang,” tambahnya. (gie)

“Menjelang Ramadan di tata hatinya masing-masing, di tata pikirannya. Kalau sebelum atau di luar Ramadan dzikirnya agak kurang, maka saat Ramadan harus ditingkatkan. Insyaallah diparingi ketenangan,” kata Gubernur Khofifah.

Baca juga :

Gubernur Jatim berharap, memasuki Ramadan, masyarakat bisa melaksanakan puasa dengan khusyuk, tarawehnya lengkap tidak bolong-bolong, qiyamullail-nya juga lengkap khusyuk. “Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua hamba-hamba yang akan mendapatkan kemenangan, menang lahir, menang batin, maturnuwun semuanya, semoga ini bagian dari amal kebaikan jariyah panjenengan semua, ketemu di surganya Allah, aamiin maturnuwun semuanya,” tambahnya.

Ketua Badan Pelaksana Pengelola Masjid Nasional Al Akbar Surabaya (MAS), KH Sudjak, menambahkan bahwa program unggulan Healing Ramadan dengan tema ‘Tenang jiwa, kuat raga’, punya empat kegiatan. Pertama adalah program ibadah, kedua program dakwah, ketiga program kreatif yaitu menampilkan museum yang diberi nama Masjid Al Akbar tempo dulu dan Masjid Al Akbar saat ini.

“Keempat, adalah Marbot mini soccer yakni pertandingan persahabatan antara marbot masjid-masjid yang ada di Jawa Timur. (kom/sby/sit)

“Ada beberapa hal, yang menginspirasi kami yang ada di tingkat daerah. Fungsi pengawasan dari MKD efektif dan efisien, sampai hal-hal yang tingkatnya etika itu diawasi,” kata Mas Dhito.

Dirinya juga mengatakan, dari sosialisasi tersebut, bakal menjadi bahan diskusi dirinya selaku kepala daerah dengan jajaran legislatif untuk meningkatkan kinerja dari badan kehormatan DPR di Kabupaten Kediri. Kinerja efektif MKD DPR RI, perlu ditiru dan diimplementasikan di tingkat daerah. Sehingga, penguatan badan ini bisa lebih efektif dalam menjalankan tugasnya.

Baca juga :

Di sisi lain, lanjutnya, dalam pertemuan tersebut, MKD juga mensosialisasikan penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) bagi pimpinan dan anggota DPRI. Sosialisasi ini, dimaksudkan untuk memperjelas identifikasi kendaraan kedinasan yang dipakai oleh legislatif pusat tersebut. Dengan demikian, semua pihak diharapkan mampu membedakan keasliannya.

“Ini menjadi inspirasi juga bagi kami, kalau nanti ada pejabat dinas di Kabupaten Kediri yang memalsukan nomor tidak pada tempatnya, akan kami berikan sanksi,” tegas Mas Dhito.

Sementara itu, Wakil Ketua MKD DPR RI, H Adang Daradjatun, menjelaskan tugas utama MKD adalah menjaga marwah dan etika seluruh anggota DPR RI. Termasuk, bagaimana penggunaan TNKB.

Menurutnya, sosialisasi ini sangat penting untuk dilakukan dikarenakan sempat terjadi pemalsuan Nopol khusus oleh anggota dan masyarakat yang tidak bertanggung jawab di beberapa daerah. “Oleh karena itu, kita memohon bantuan kepada Bapak Bupati dan Kapolres, agar kita selalu mengawasi etika dimanapun juga anggota DPR itu,” imbuhnya. (pan/gie)

Plh Kepala DLH Kota Malang, Gamaliel Raymond Matondang, mengatakan bahwa penyusunan aturan akan dilakukan setelah satu minggu operasional Alun-Alun Merdeka, pasca diresmikan. Masa tersebut digunakan untuk memantau kondisi lapangan dan perilaku pengunjung.

“Setelah nanti satu minggu ini berjalan, kami akan lakukan perhitungan dan monitoring kondisi. Dari situ baru kami susun aturan atau larangan yang diperlukan,” ujar Raymond, Kamis (29/01/2026) tadi.

Baca juga :

Salah satu fokus pengaturan yakni pada area bermain anak atau playground. Dalam hal ini nantinya akan ditempatkan petugas khusus guna memastikan penggunaan wahana berjalan tertib dan adil, termasuk pengaturan waktu bermain secara bergantian.

“Kami akan tempatkan penjaga supaya bisa berlaku adil. Ada waktu mereka bermain, ada waktunya mereka bergantian,” ucapnya.

Raymond juga mengapresiasi kesadaran pengunjung, khususnya orang tua dan anak-anak, yang secara mandiri sudah mematuhi aturan keselamatan dengan tidak menggunakan alas kaki saat berada di playground. “Tanpa diberi tahu, mereka sudah sadar masuk playground tanpa alas kaki. Karena memang kalau menggunakan alas kaki justru berbahaya, terutama di perosotan,” katanya.

Selain itu, untuk pengoperasian fasilitas air mancur akan disesuaikan dengan aktivitas ibadah di Masjid Jami’. Saat waktu salat atau kegiatan ibadah berlangsung, air mancur akan dihentikan sementara. (rsy/sit)

Menurut Suwanto, dari sisi persaingan usaha, rencana tersebut justru patut diapresiasi. Dirinya menilai semakin banyak pihak yang terlibat dalam pengelolaan pusat perbelanjaan akan membuat iklim bisnis semakin sehat.

“Kalau dari sisi persaingan, ya saya senang saja. Semakin banyak pemain kan semakin bagus dan persaingannya sehat,” ujar Suwanto, Sabtu (27/12/2025) tadi.

Namun, ditekankan bahwa pengelolaan mal bukan perkara sederhana dan membutuhkan pengalaman serta keahlian khusus. Hingga saat ini, menurutnya belum ada contoh perguruan tinggi yang secara langsung mengelola pusat perbelanjaan.

Baca juga :

“Setahu saya belum ada perguruan tinggi yang mengelola mal. Ini lompatan besar dan harus diapresiasi. Tapi tetap, mengelola mal itu butuh ilmu dan experience. Tidak ada sekolah khususnya, jadi memang harus diisi orang-orang yang paham,” tegasnya.

Suwanto mengingatkan, tanpa pengalaman dan sumber daya yang kompeten, pengelolaan mal justru berpotensi menimbulkan kerugian secara bisnis. Karena itu, menurutnya, pengelola perlu menempatkan tenaga profesional agar proses pembelajaran berjalan dengan baik.

“Kalau tidak punya pengalaman, bisa jadi bukan untung malah buntung. Lebih baik ditaruh orang-orang yang kompeten supaya bisa belajar dari situ. Mengelola mal itu beda sekali. Harus berurusan dengan tenant, pengunjung, pemerintah dan berbagai stakeholder lain. Treatment-nya juga beda-beda. Bahkan pengelola yang pindah dari satu mal ke mal lain pun harus belajar lagi,” imbuhnya. (rsy/sit)

Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, mengatakan bahwa penyusunan SOP tersebut masuk dalam Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (SMKPAU). Regulasi itu menjadi fondasi transformasi angkot di Kota Malang, terutama bagi armada yang akan melayani pelajar.

“Betul, SOP baru sedang kami siapkan untuk menyambut 2026. Perwal dan SOP-nya sudah mulai kami susun, agar pelayanan angkot lebih baik dan memenuhi standar. Ada yang dikelola mandiri, ada yang disubsidi pemerintah,” ujar Jaya-sapaannya, Sabtu (08/12/2025) tadi.

Menurut Jaya, kebutuhan transportasi di Kota Malang sangat tinggi. Maka, seluruh angkutan umum, baik barang maupun orang, harus memenuhi standar keselamatan, termasuk armada angkot pelajar.

Baca juga :

“Untuk pengemudi angkot pelajar akan diatur ketat, dari tidak boleh merokok saat berkendara, tidak boleh bercakap-cakap atau menggunakan HP, tidak boleh menggunakan obat-obatan terlarang/NAPZA, tidak berkendara ugal-ugalan, mengikuti batas usia maksimal pengemudi yang akan diatur dalam Perwal. Ini wajib demi keamanan pelajar sebagai penumpang,” jelasnya.

Selain aspek pengemudi, aspek kendaraan pun ikut diperketat. Setiap angkot wajib memiliki kelengkapan surat-surat, kondisi fisik laik jalan (rem, lampu, ban, spion, seatbelt bila diperlukan), pemeriksaan rutin kelayakan dan keselamatan.

“Transformasi angkot tidak boleh setengah-setengah. Armada yang melayani pelajar harus memenuhi standar pelayanan aman, nyaman, terjangkau dan berkeselamatan,” tambahnya.

Dalam SOP baru tersebut, turut diatur sanksi bagi pelaku usaha angkot yang tidak mematuhi aturan. Tindakan penegakan hukum sepenuhnya berada pada Polresta Malang Kota, sementara Dishub fokus pada pembinaan dan sosialisasi.

“Penindakan adalah upaya terakhir. Yang utama adalah pembinaan berkelanjutan. Harapannya, di awal 2026 Perwal dan SOP sudah selesai dan bisa diterapkan,” imbuh Jaya. (rsy/sit)

Pengembalian barang bukti ini, berdasarkan pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 5522K/Pid.Sus/2024 tanggal 11 September 2024, yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Putusan tersebut, berkaitan dengan pelanggaran Pasal 106 UU No 7 tahun 2014 tentang Perdagangan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 Jo Pasal 10 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang, Tri Joko, didampingi Kasi Pidum, Hasudungan Parlindungan Sidauruk, secara simbolis menyerahkan barang bukti tersebut kepada perwakilan korban, yaitu PPIATG, Quay LA Yuniar.

Kajari Kota Malang, Tri Joko, mengatakan penyerahan barang bukti ini merupakan bagian dari proses penegakan hukum untuk memulihkan hak-hak korban. “Pengembalian barang bukti ini menunjukkan komitmen Kejaksaan Negeri Kota Malang dalam menindaklanjuti putusan pengadilan yang telah inkracht. Memastikan bahwa aset-aset yang sebelumnya disita sebagai barang bukti dikembalikan kepada pihak yang berhak, yakni para korban,” ujarnya.

Baca juga :

Sementara itu, Kasi Intelijen Kejari Kota Malang, Agung Tri Radityo, menambahkan bahwa barang bukti yang dikembalikan mencakup beragam aset bernilai tinggi, diantaranya sejumlah unit perangkat elektronik seperti handphone, laptop, CPU dan monitor. “Ada tas-tas mewah dari berbagai merek seperti Hermes, Chanel, Dior dan LV. Sejumlah bidang tanah dan bangunan yang tersebar di wilayah Tulungagung, Kabupaten Malang, Kota Malang, Sidoarjo, Surabaya, hingga Jakarta Selatan termasuk properti di Pondok Indah, Jakarta Selatan, dan beberapa lokasi di Permata Jingga, Malang,” ujarnya.

Adapula sejumlah unit kendaraan bermotor mewah dan roda dua, termasuk mobil merek BMW, Toyota Alphard, Toyota Innova Venturer, Nissan Grand Livina, Mercedes, Toyota Fortuner, serta motor Harley Davidson dan Vespa edisi khusus.

Mewakili PPIATG, Ayla, menyampaikan apresiasi dan berterima kasih kepada aparat hukum baik dari jajaran kejaksaan, kepolisian, serta pengadilan yang telah membantu mereka untuk mencari keadilan. “Pengembalian barang bukti ini diharapkan dapat sedikit meringankan kerugian yang dialami oleh para korban,” ujarnya. (gie)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa pihaknya tengah berkoordinasi lintas dinas, melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Dispangtan), untuk mengoptimalkan pemanfaatan limbah organik. Khususnya, dari sisa sayuran yang dapat dimanfaatkan oleh peternak.

“Ada banyak peternak yang akan mengambil sampah organik tersebut. Mereka memang memerlukan, jadi untuk limbah sayur itu nantinya bisa digunakan untuk peternakan. Beberapa sudah menunggu untuk pengambilan limbah ini. Kita harapkan, ada pengelolaan sendiri sebelum dibuang,” ucap Wahyu, Kamis (09/10/2025) tadi.

Baca juga :

Kemudian, dikatakannya bahwa saat ini masih banyak peternak dan petani yang datang langsung untuk mengambil limbah organik dari dapur SPPG secara mandiri. Bahkan di beberapa lokasi, para peternak saling berebut untuk mendapat sisa bahan organik yang bisa dijadikan pakan ternak.

“Peternak dan petani biasanya mencari sendiri. Kadangkala mereka ini rebutan untuk mengambil limbah itu. Tapi sementara ini Alhamdulillah aman,” tuturnya.

Meski belum ada Tempat Pembuangan Sementara (TPS) khusus untuk limbah SPPG, Wali Kota Wahyu menilai rencana tersebut penting untuk dikaji bersama para koordinator SPPG se-Kota Malang.

“Kalau untuk TPS khusus, itu belum, karena di luar SOP-nya. Tapi ini penting, nanti kami akan kumpulkan bersama koordinator SPPG di Kota Malang,” imbuh Wali Kota Wahyu.

Saat ini, dari 10 SPPG yang aktif di Kota Malang, sebagian besar sudah terhubung dengan peternak yang menampung limbah organik. Ke depan, Pemkot Malang menargetkan jumlah SPPG mencapai 80 titik, dengan sistem pengelolaan limbah yang lebih teratur dan berkelanjutan. (rsy/sit)

Dalam serangkaian yang berlangsung khidmat itu, ada sesuatu yang menarik dengan busana yang dikenakan Bupati Fawait. Selain bernuansa adat, sebuah syal atau selendang terlihat mengalung di leher mantan anggota DPRD Jawa Timur itu.

Selendang dominan berwarna putih dengan motif kotak di kedua ujungnya itu, terdapat warna Bendera Merah Putih dan bendera Negara Palestina. Ternyata, ada alasan dan pesan tersendiri dengan syal tersebut.

Baca juga :

Usai menjalankan tugasnya sebagai inspektur upacara, Bupati Fawait menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan Indonesia. Pilihan mengenakan syal dengan gambar bendera tersebut, sebagai bukti konsisten dirinya menyuarakan solidaritas bagi Palestina sesuai amanat Pembukaan UUD 1945.

“Indonesia adalah negara besar dan kemerdekaan yang diperoleh selama 80 tahun lamanya ini diperoleh dari perjuangan. Dan ingat, bangsa pertama yang mengakui Kemerdekaan Indonesia adalah Bangsa Palestina. Sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945, maka penjajahan harus dihapuskan,” tegasnya.

Bupati Fawait juga menegaskan, sudah saatnya Bangsa Palestina merdeka dari penjajahan. “Bangsa Palestina harus merdeka dari penjajahan,” tambahnya. (kom/rio/gie)