Pelaksanaan rapat ini, mengupas tuntas capaian, kendala, serta proyeksi pelayanan publik ke depan. Fokus utama kegiatan, adalah bagaimana memastikan dana yang dikelola BLUD berbanding lurus dengan kepuasan masyarakat yang menerima layanan, khususnya di sektor kesehatan.

Evaluasi semacam ini, dinilai sangat krusial mengingat BLUD memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan, yang jika tidak diawasi dengan baik, justru berpotensi menimbulkan masalah administratif. Oleh karena itu, pertemuan ini sengaja dirancang untuk mendeteksi sejak dini area-area mana saja yang memerlukan perbaikan dan penguatan tata kelola di lapangan.

Hadir dalam pertemuan itu, Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Jember, Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Kepala Dinas Kesehatan dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB), Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Plt Inspektur Kabupaten Jember. Selain pucuk pimpinan dinas, rapat ini juga diikuti oleh seluruh Kepala Puskesmas se-Kabupaten Jember serta perwakilan dari Dinkes PPKB, Dyah. Kehadiran Kepala Puskesmas ini, penting karena mereka adalah garda terdepan yang mengeksekusi anggaran BLUD untuk melayani warga.

Dalam pemaparan itu, Pemkab Jember mengumumkan sebuah kabar baik terkait kondisi fiskal daerah. Capaian pendapatan daerah Kabupaten Jember, menunjukkan tren yang sangat positif, dimana realisasinya telah berhasil menembus angka di atas Rp 1 triliun. Angka fantastis ini, menjadi bukti nyata dari komitmen kuat Pemda dalam menegakkan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, serta sepenuhnya berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

Lonjakan pendapatan ini, diharapkan mampu menjadi bahan bakar utama untuk membiayai berbagai program pelayanan dasar yang bersentuhan langsung dengan warga Jember. Namun, besarnya anggaran dan pendapatan tersebut memicu catatan penting dari pihak BKPSDM.

Baca juga :

Plt Kepala BKPSDM Jember, Deni Irawan, dalam pandangan faktualnya mengingatkan bahwa uang yang banyak tidak akan berarti apa-apa tanpa adanya SDM yang kompeten untuk mengelolanya. Keberhasilan serapan anggaran dan tingginya pendapatan daerah, harus diimbangi secara seimbang dengan peningkatan kualitas sumber daya aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas di lini pelayanan.

“Kita semua patut bersyukur, dengan capaian pendapatan daerah yang sudah menembus angka Rp 1 triliun lebih. Namun, tantangan nyata kita sebenarnya ada pada bagaimana uang ini dikonversi menjadi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kita. Oleh karena itu, kita harus benar-benar memperhatikan kinerja ASN ke depan. Perlu adanya perbaikan-perbaikan kinerja yang nantinya menjadi tolok ukur profesionalitas ASN dalam menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat,” kata Deni Irawan, saat memberikan pengarahan di depan para Kepala Puskesmas.

Dirinya juga menambahkan, bahwa tuntutan masyarakat Jember terhadap kualitas layanan publik, saat ini sudah semakin tinggi dan kritis. Warga tidak hanya butuh fasilitas yang megah, tetapi juga keramahan, kecepatan dan kepastian dalam pengurusan layanan, terutama di Puskesmas-Puskesmas.

Peningkatan kualitas kinerja ASN, menurutnya, memiliki efek domino yang sangat luas. Tidak hanya membuat birokrasi menjadi lebih ramping dan efektif, tetapi manfaatnya akan langsung dirasakan oleh warga di desa-desa dalam bentuk pelayanan kesehatan yang jauh lebih cepat, tepat sasaran dan berkualitas tinggi.

Selain mendengarkan arahan dari BKPSDM, rapat evaluasi ini juga dimanfaatkan sebagai ruang koordinasi lintas sektor yang sangat cair. Selama ini, ego sektoral sering kali menjadi penghambat utama dalam eksekusi program di lapangan. Melalui pertemuan ini, sektor kesehatan yang diwakili oleh Dinas Kesehatan, Puskesmas dan dari Dinkes PPKB, dapat menyamakan persepsi dengan badan keuangan (BPKAD) dan badan pengawas (Inspektorat).

“Sinergi ini diharapkan mampu memangkas alur birokrasi yang berbelit-belit dalam pengelolaan dana BLUD Puskesmas. Dengan adanya kolaborasi yang lebih solid dan harmonis ini, Pemkab Jember berharap seluruh unit pelayanan publik, khususnya fasilitas kesehatan tingkat pertama, mampu bekerja dengan performa yang lebih efektif, efisien dan adaptif. Fleksibilitas BLUD harus dimanfaatkan untuk merespons kebutuhan mendesak masyarakat secara cepat tanpa harus menunggu proses birokrasi yang panjang,” ujarnya. (rio/gie/adv)

Dalam momen itu, rombongan Kominfo Jember dipimpin Kepala Bidang (Kabid) Layanan Media Komunikasi Publik, Sandy Cahyono, bersama Pranata Humas, Radies Eko dan Dayu Ajeng, serta Penata Layanan Operasional, Isnein Purnomo. Kehadiran Diskominfo Jember, disambut langsung Sekretaris Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, Suharlina Kusumawardani, didampingi Ketua Tim Kemitraan Komunikasi Publik, Eko Setiawan dan Ketua Tim Diseminasi Informasi dan Relasi Media, Rudy Kurniawan.

Dalam pertemuan itu, kedua pihak membahas berbagai indikator dan strategi yang menjadi kunci keberhasilan, dalam meraih penghargaan Kominfo di tingkat Provinsi Jawa Timur. Selain itu, diskusi juga mencakup praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan komunikasi publik, penguatan kehumasan, serta optimalisasi diseminasi informasi kepada masyarakat.

Baca juga :

Sekretaris Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, Suharlina Kusumawardani, menyambut baik kunjungan tersebut sebagai langkah positif dalam membangun kolaborasi antar daerah. “Kami menyambut baik kunjungan dan koordinasi dari Dinas Kominfo Jember. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antar daerah, khususnya dalam berbagi pengalaman dan strategi untuk meraih penghargaan di bidang komunikasi dan informatika di tingkat Provinsi Jawa Timur,” ujarnya, Senin (20/04/2026) tadi.

Melalui koordinasi ini, diharapkan Kominfo Jember dapat mengadopsi berbagai strategi yang telah diterapkan di tingkat provinsi, sekaligus mengembangkan inovasi layanan komunikasi publik yang lebih efektif, adaptif, dan berdampak luas bagi masyarakat.

Kegiatan ini, sekaligus menegaskan pentingnya kolaborasi dan pertukaran pengetahuan antar perangkat daerah dalam mendorong peningkatan kinerja serta pencapaian prestasi di bidang komunikasi dan informatika di Jawa Timur. (kom/sby/gie)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menegaskan bahwa penempatan jabatan nantinya tidak didasarkan pada faktor usia, melainkan pada kinerja dan tanggung jawab selama menjalankan tugas. “Saya tidak melihat tua atau muda, tapi kinerjanya. Saat ini prosesnya masih melalui sejumlah tahapan administrasi, termasuk uji kesesuaian jabatan atau job fit sebelum dilanjutkan dengan Seleksi Terbuka (Selter),” kata Wali Kota Wahyu, Senin (13/04/2026) tadi.

Dirinya juga menjelaskan, bahwa seluruh tahapan mutasi dilakukan melalui koordinasi intensif bersama BKN karena setiap perubahan jabatan harus memperoleh persetujuan dan rekomendasi sesuai ketentuan yang berlaku. “Prosesnya ada job fit, kemudian Selter. Jadi kita harus banyak konsultasi dengan BKN karena ada aturan dan persyaratan tertentu,” tambahnya.

Baca juga :

Wali Kota Wahyu menyebut, hampir satu tahun masa kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota Malang, menjadi momentum evaluasi untuk menilai performa para pejabat. Penilaian dilakukan berdasarkan laporan kinerja, kedisiplinan, serta tanggung jawab yang telah dijalankan.

“Kita sudah bisa melihat bagaimana kinerja masing-masing, baik dari laporan, disiplin, maupun tanggung jawab selama ini. Itu yang menjadi pertimbangan,” jelasnya.

Pelaksanaan mutasi, menurutnya baru dapat dilakukan setelah seluruh tahapan memperoleh persetujuan BKN. Wahyu pun juga belum dapat memastikan waktu pelaksanaannya karena masih menyesuaikan proses koordinasi serta regulasi terbaru dari pemerintah pusat.

“Eksekusi dilakukan setelah ada persetujuan. Jadi semuanya masih berproses,” imbuhnya. (rsy/sit)

Secara administratif, Gus Fawait-sapaan Bupati Jember, menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Jember telah menetapkan kebijakan strategis untuk tidak melakukan terminasi kontrak terhadap PPPK Penuh Waktu maupun PPPK Paruh Waktu. Keputusan ini, berlandaskan pada evaluasi terhadap kontribusi signifikan yang telah diberikan oleh para pegawai dalam menjalankan fungsi-fungsi pelayanan publik dan akselerasi pembangunan daerah.

Hal ini, merupakan bentuk apresiasi institusional terhadap dedikasi para abdi negara. Meskipun, jaminan keberlanjutan telah dinyatakan Bupati Fawait, yang menekankan bahwa sistem kepegawaian di Jember tetap mengedepankan prinsip meritokrasi.

“Keberlangsungan hubungan kerja ini, secara mutlak berkorelasi dengan kualitas kinerja individu. Pemerintah daerah memberikan jaminan stabilitas posisi bagi pegawai dengan rekam jejak kinerja yang baik,” kata Gus Fawait, Rabu (08/04/2026) tadi.

Baca juga :

Ketentuan mengenai disiplin dan standar kompetensi tersebut, juga disinkronkan dengan aturan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), guna menciptakan iklim kerja yang kompetitif dan berintegritas. Dalam konteks kebijakan nasional, langkah Jember dalam melakukan pengangkatan PPPK dalam skala besar menunjukkan komitmen yang kuat terhadap penguatan sumber daya manusia. Sementara, Jember saat ini menempati posisi strategis sebagai salah satu daerah dengan serapan tenaga kerja ASN-PPPK terbanyak di Indonesia.

Kebijakan ini diambil, dengan tetap memperhatikan koridor regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, termasuk pemenuhan syarat-syarat tata kelola kepegawaian yang akuntabel. Sementara terkait aspek fiskal daerah, Gus Fawait menyampaikan bahwa kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember berada pada rasio yang sehat.

“Pemkab Jember telah menyusun proyeksi anggaran jangka menengah untuk memastikan kewajiban finansial terhadap belanja pegawai dapat terpenuhi sesuai dengan standar penggajian yang ditetapkan secara nasional. Stabilitas APBD ini menjadi fondasi utama bagi pemerintah daerah untuk tetap melanjutkan program pengangkatan dan perpanjangan kontrak PPPK tanpa mengabaikan program strategis lainnya,” tegasnya.

Bupati Fawait mengimbau, agar seluruh jajaran ASN di Kabupaten Jember tetap fokus pada peningkatan kualitas pelayanan. Kepastian mengenai status kerja pada tahun 2027, diharapkan dapat menjadi katalisator bagi peningkatan produktivitas kerja dan inovasi di setiap organisasi perangkat daerah (OPD).

Dengan adanya jaminan ini, stabilitas internal pemerintahan diharapkan tetap terjaga guna mewujudkan visi besar Jember di masa depan. (rio/gie/adv)

Dalam penyampaiannya, Bupati Sanusi menyampaikan bahwa penurunan tingkat pengangguran merupakan salah satu prioritas utama pembangunan daerah. Berbagai program telah dilaksanakan secara terintegrasi, mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia hingga perluasan kesempatan kerja.

“Pemerintah Kabupaten Malang terus berkomitmen menghadirkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat, khususnya dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kompetensi tenaga kerja agar mampu bersaing di dunia industri,” kata Bupati Malang.

Bupati Sanusi juga menyampaikan berbagai kegiatan, yang telah dilakukan secara konkret untuk menekan angka pengangguran. Salah satunya, melalui pelaksanaan bursa kerja di SMK yang berhasil menempatkan lebih dari 3 ribu siswa ke dunia kerja.

Lebih lanjut Bupati Sanusi menegaskan, bahwa kolaborasi menjadi kunci utama dalam menekan angka pengangguran. Salah satunya, Pemerintah Kabupaten Malang menjalin kerja sama dengan Universitas Brawijaya dan Universitas Muhammadiyah Malang dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Baca juga :

Penguatan Bursa Kerja Khusus (BKK) di SMK, juga terus dilakukan guna memperluas penempatan tenaga kerja. Selain itu, pembentukan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit menjadi langkah strategis dalam memastikan sinergi antara pemerintah, dunia usaha dan pekerja, sekaligus menjaga hubungan industrial yang harmonis serta iklim investasi yang kondusif.

“Inovasi menjadi ciri khas Kabupaten Malang dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif,” lanjutnya.

Salah satu inovasi unggulan, adalah Program Difajaya yang memberdayakan penyandang disabilitas melalui pelatihan, layanan khusus, serta platform digital setara. Hingga tahun 2025, tercatat sebanyak 196 penyandang disabilitas telah berhasil bekerja di 34 perusahaan mitra.

Selain itu, pelatihan berkelanjutan juga telah diberikan kepada 76 peserta sepanjang tahun 2024 hingga 2025. Program Difajaya tidak hanya berfokus pada pelatihan, tetapi juga menjadi jembatan inklusivitas yang melibatkan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat secara luas.

Bupati Sanusi juga menambahkan, bahwa Kabupaten Malang tidak hanya berfokus pada penurunan angka pengangguran, tetapi juga berupaya membangun masa depan yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. Melalui presentasi ini, diharapkan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Malang dalam menurunkan tingkat pengangguran dapat memperoleh apresiasi sekaligus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan di masa mendatang. Turut hadir dalam pelaksanaan itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang, Budiar Anwar, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Tomie Herawanto, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah, Ricky Meinardhy, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Yudhi Hindharto, serta jajaran Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang. (pro/gie)

Bunda Indah menyampaikan, bahwa bantuan tersebut merupakan bentuk dukungan Pemkab Lumajang kepada Polri, khususnya Polres Lumajang, dalam memberantas kejahatan dan menjaga keamanan daerah. “Ini adalah bentuk dukungan pemerintah kabupaten kepada Polri, khususnya Polres Lumajang, dalam memberantas kejahatan dan kriminalitas di Kabupaten Lumajang,” tegas Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang.

Dirinya juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kapolda Jawa Timur, jajaran Ditreskrimum, tim Jatanras, serta Kapolres Lumajang dan seluruh anggotanya, atas keberhasilan mengungkap berbagai kasus kejahatan dalam waktu cepat. “Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya karena dalam beberapa bulan terakhir, terutama kejadian terakhir, kejahatan dapat diungkap dengan sangat cepat,” terangnya.

Bupati Lumajang menilai Kapolres Lumajang memiliki karakter tenang namun sigap dalam bertindak. “Profil Kapolres ini terlihat kalem, tetapi ternyata sangat cepat dan sigap dalam memberantas kejahatan. Ini di luar ekspektasi kami,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Pemkab Lumajang memberikan bantuan drone thermal dan tiga sepeda motor trail agar kinerja kepolisian semakin optimal. “Dengan sarana dan prasarana ini, kami berharap jajaran Polres Lumajang bisa bergerak lebih cepat, lebih teliti, dan semakin maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tuturnya.

Baca juga :

Kapolres Lumajang, AKBP Alex Sandy Siregar, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan yang diberikan Pemkab Lumajang. Dirinya mengatakan, drone yang diterima merupakan unit lengkap dengan fitur canggih, salah satunya teknologi thermal.

“Melalui momen ini, Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Ibu Bupati telah memberikan bantuan kepada Polres Lumajang berupa drone dengan fitur thermal dan teknologi canggih lainnya,” ujar Alex.

Menurutnya, drone tersebut akan dimanfaatkan untuk mendukung tugas kepolisian, baik dalam pencegahan dan penanganan kejahatan maupun pelayanan kepada masyarakat. “Drone ini dapat digunakan untuk mengantisipasi tindak kejahatan, mendukung kegiatan pelayanan masyarakat, termasuk penanganan bencana. Kami juga dapat menggunakannya untuk pencarian objek tertentu,” jelasnya.

Dirinya menambahkan, teknologi thermal sangat membantu dalam mengungkap potensi kejahatan. Seperti pencurian hewan ternak, karena mampu mendeteksi suhu tubuh manusia maupun hewan.

“Dengan fitur thermal, potensi kejahatan seperti pencurian hewan dapat terdeteksi melalui suhu tubuh, sehingga memudahkan kami dalam pelayanan kepolisian dan penegakan hukum,” tambahnya.

Selain drone, Polres Lumajang juga menerima tiga unit sepeda motor jenis trail yang akan digunakan untuk patroli dan kegiatan kepolisian lainnya, terutama di wilayah dengan medan sulit. “Sarana ini akan kami gunakan untuk patroli dan kegiatan kepolisian berbasis pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Lumajang,” ujar Kapolres. (adi/sit)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, seusai penerimaan penghargaan menyampaikan rasa syukur atas apresiasi yang diberikan Kemendagri. “Tentu bersyukur dan ini menjadi dorongan yang positif. Motivasi kami kembali pada bagaimana implementasi dasa bhakti bisa benar-benar dirasakan warga Kota Malang,” kata Wali Kota Wahyu.

Dirinya berharap, penghargaan tersebut menjadi stimulus untuk memperkuat komitmen jajaran Pemkot Malang dalam menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik.

Sebagai informasi, dalam penilaian yang dilakukan oleh Kemendagri itu bekerja sama dengan salah satu media nasional. Dengan melakukan riset berbasis data kuantitatif untuk menilai kinerja pemerintah daerah se-Indonesia. Dalam penilaian itu mencakup tujuh kategori, yaitu penanggulangan kemiskinan, pengendalian inflasi, layanan pendidikan, layanan kesehatan, penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, serta penurunan gini ratio.

Baca juga :

Dari hasil seleksi yang dinilai kredibel, terpilih 19 pemerintah provinsi dan 38 pemerintah kabupaten/kota sebagai daerah berkinerja terbaik. Pemkot Malang naik ke panggung penghargaan dengan predikat Pemerintah Kota klasifikasi fiskal sedang berkinerja terbaik pada dua kategori sekaligus, yakni penyerapan tenaga kerja dan penurunan ketimpangan kesejahteraan masyarakat (gini ratio).

Berdasarkan data BPS 2024–2025, Pemkot Malang tercatat mampu meningkatkan kesempatan kerja sebesar 0,41 persen, melampaui capaian terendah daerah lain yang mengalami penurunan hingga 1,33 persen. Sementara pada aspek ketimpangan, Malang berhasil menurunkan gini ratio hingga minus 0,049, lebih baik dibanding nilai terendah dari daerah lain yang berada di angka 0,035.

Dalam sambutannya, Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya inovasi dan jiwa entrepreneurial di tubuh pemerintah daerah. “Program reward ini kita lakukan sebagai upaya membentuk iklim kompetitif bagi pemerintah daerah. Harus ada terobosan, inovasi kreatif. Sejumlah perda bisa dibuat untuk menentukan hajat hidup masyarakatnya,” imbuh Tito. (pro/rsy/sit)

Pria yang akrab disapa Erik, itu mengatakan bahwa saat ini komposisi belanja pegawai, yang terdiri dari gaji serta kebutuhan PNS maupun PPPK yang baru diangkat, menyerap porsi sangat besar dari APBD. Karena itu, Sekda Erik menegaskan bahwa tingginya belanja pegawai harus sejalan dengan kualitas pelayanan publik.

“APBD kita ini, belanja pegawai itu sangat besar porsinya. Jangan sampai komposisi belanja yang besar seperti ini tidak tercermin dalam kinerja pelayanan publik kita,” ujar Sekda Erik, dalam apel pagi di Halaman Balai Kota Malang, Senin (17/11/2025) tadi.

Sekda Erik menyebut, ada dua pekerjaan rumah utama yang harus diselesaikan. Pertama, distribusi pegawai harus merata dan proporsional sesuai kebutuhan masing-masing OPD. Kedua, seluruh ASN wajib bekerja secara optimal, bahkan maksimal, agar anggaran yang besar tidak sia-sia.

Baca juga :

“Jangan sampai belanja pegawai yang besar membebani alokasi anggaran, tetapi justru tidak tercermin dalam kinerja pelayanan publik yang harus dilakukan oleh seorang ASN seperti kita,” katanya.

Lebih lanjut Sekda Erik juga memberi penekanan, terkait sikap profesional ASN dalam menjalankan tugas. Pihaknya meminta seluruh pegawai menghilangkan budaya kerja yang tidak produktif, termasuk merasa enggan atau menolak tugas dengan alasan bukan Tugas Pokok Fungsi (Tupoksi).

“Jangan menye-menye, sok-sokan, bossy. Mulai dari kebersihan kantor, saat datang dan pulang. Jangan ada kata-kata itu bukan tupoksi saya, atau merasa rendah mengerjakan sesuatu,” lanjutnya.

Sekda Erik berharap, penguatan etos kerja ASN dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan sekaligus memberi dampak nyata bagi masyarakat Kota Malang. (rsy/sit)

Meski demikian, Komisi III DPRD menegaskan agar OPD mitra tetap menjaga kinerja maksimal, meski menghadapi keterbatasan anggaran yang cukup signifikan pada tahun 2026 mendatang. Menurut Ketua Komisi III DPRD Trenggalek, Wahyudianto, efisiensi anggaran tahun 2026 menjadi tantangan tersendiri bagi OPD. Utamanya, di sektor pembangunan dan pengadaan barang dan jasa yang mengalami pemangkasan cukup besar.

“Artinya meski ada efisiensi anggaran, kinerja OPD harus tetap dimaksimalkan. Tak hanya itu, OPD juga harus mematuhi prinsip efisiensi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan,” ungkapnya saat dikonfirmasi, Rabu (12/11/2025) tadi.

Dirinya menyebut, salah satu OPD yang paling terasa pemangkasan anggarannya, adalah DPUPR jika dibandingkan tahun sebelumnya. “Tadi disampaikan DPUPR, bahwa mereka hanya mengelola anggaran sekitar Rp 87 miliar, dengan harapan ada tambahan dari dana pinjaman sekitar Rp 40 miliar. Total pinjaman yang diajukan sebesar Rp 70 miliar dan kemungkinan bisa terealisasi di tahun 2026,” jelas Wahyudianto.

Baca juga :

Sementara itu, dijelaskan bahwa masih banyak infrastruktur yang perlu diperbaiki, terutama untuk peningkatan mutu jalan. Dimana, klasifikasi jalan mantap baru mencapai 66,8 persen dan diperkirakan akan mengalami penurunan akibat cuaca yang cenderung ekstrim.

“Kerusakan jalan makin meluas, sementara anggaran penanganan darurat (emergency) juga terbatas. Akibatnya, perbaikan harus dilakukan secara bertahap dan menyeluruh,” imbuhnya.

Lebih lanjut Politisi PDI-Perjuangan itu menegaskan, bahwa kerusakan jalan tersebar di hampir seluruh wilayah Trenggalek, dengan total panjang jalan milik daerah mencapai sekitar 850 kilometer. Kondisi ini, membuat pemerintah daerah harus lebih selektif dalam menentukan prioritas perbaikan.

“Kami tidak bisa menentukan titik mana yang harus didahulukan. Itu sepenuhnya menjadi kewenangan dinas teknis karena mereka yang paling memahami kondisi di lapangan. Namun yang jelas, dengan keterbatasan anggaran, semua harus bekerja lebih cermat dan efisien. Kami juga berharap agar titik sasarnya benar-benar diteliti agar sesuai dengan peruntukannya. Semoga bisa berjalan lancar dan bermanfaat bagi masyarakat Trenggalek,” imbuh Wahyudianto. (mil/gie)