Ketua Paguyuban Pasar Wisata Songgoriti, Sugeng Wibowo, mengatakan bahwa kondisi sepi yang dialami di Pasar Songgoriti, sebenarnya terjadi sejak pandemi Covid-19 yang lalu. Sementara imbasnya, adalah ke menurunnya kunjungan dan pendapatan di kios.

“Kalau dihitung, kios yang ada di Pasar Songgoriti ini total berjumlah 150 unit. Sementara sekarang, hanya tinggal sekitar 25 unit, yang masih bertahan,” terangnya di Songgoriti, Jumat (30/06/2023) tadi.

Baca juga:

Ditambahkannya, seperti saat liburan seperti sekarang, itu minim sekali pengunjung wisata yang datang ke area pasar. Karenanya, banyak kios yang memilih tutup. “Pilihan mereka untuk tutup, itu mungkin karena dari pada merugi. Karena, kondisi pasar masih sepi,” paparnya.

Keberadaan Pasar Songgoriti sendiri, ujar Sugeng, sekarang memang jauh tertinggal dengan pasar lain. Terutama, mengenai pernak pernik kebutuhan wisatawan. Mulai aneka kerajinan, souvenir hingga toko khas oleh-oleh yang menjual makanan.

Mensikapi kondisi itu, dirinya berharap, agar ada inovasi dari pengelola pasar. Baik itu dalam bentuk even atau acara. Sehingga, bisa menjadi motivasi pedagang untuk kembali bergairah. (put/sit)

Sejumlah keterangan itu, diungkapkan Kepala Diskumdag Kota Batu, Eko Suhartono, saat kegiatan Jumat Curhat yang digelar oleh Polres Batu yang dihadiri Waka Polres Batu, Kompol Zeni Aljauza, DPRD Kota Batu dan masyarakat serta PKL di lahan relokasi Pasar Batu di Kantor UPTD Pasar Batu, Stadion Brantas, Kota Batu, Jumat (16/06/2023) tadi.

Eko Suhartono menyampaikan, atas kejadian kebakaran yang menimpa tiga kios pedagang di lahan relokasi Pasar Batu luar Stadion Brantas, pihaknya merasa prihatin. “Yang jelas, saya merasa prihatin atas peristiwa kebakaran yang menimpa tiga kios tersebut,” terangnya.

Baca juga :

Atas kejadian kebakaran itu, ungkapnya, pihaknya juga sudah menemukan lokasi untuk tempat baru korban kebakaran. Tinggal, koordinasi lanjutan rencana pendirian. “Tugas saya yang pertama, yaitu mencari kios yang baru bagi yang terkena musibah kebakaran. Dan, mulai kemarin Kepala UPTD Pasar sudah saya tugasi. Sudah terlaksana dan tinggal menentukan titiknya. Supaya, bagi yang terkena musibah kebakaran ini bisa segera berjualan,” tuturnya.

Untuk mengantisipasi kebakaran di lahan relokasi, tegas Eko, sebenarnya sudah disosialisasikan sebelumnya. Salah satu contoh, seperti mengenai penggunaan kabel. Ini sudah disampaikan bahwa kabel yang digunakan harusnya sesuai standar. “Di sini diperlukan kesadaran untuk semua. Sehingga, peristiwa kebakaran jangan sampai terulang,” tambahnya.

Sementara itu, Waka Polres Batu, Kompol Zeni Aljauza, menjelaskan bahwa kegiatan Jumat Curhat menjadi Program Polri yang direncanakan secara terpusat. Dan, untuk hari ini dilakukan pertemuan dengan masyarakat serta pedagang di lahan relokasi Pasar Batu. “Jumat Curhat hari ini mengadakan pertemuan dan ngobrol dengan masyarakat dan PKL yang berdagang di lahan relokasi Pasar Batu,” tegasnya. (put/gie)

Salah satu pedagang es kelapa muda yang berjualan dekat dengan tempat kejadian kebakaran, Evi, mengatakan peristiwa kebakaran itu berlangsung sangat cepat. Tiba-tiba api membesar dan ramai.

“Kejadiannya sekitar pukul 07.30 atau setelah saya mengantar anak saya ke sekolah. Kalau dilihat, ada tiga kios yang terbakar yaitu kios burung, terus pakan burung dan akuarium,” terangnya, di warung tempatnya berjualan, Kamis (15/06/2023) tadi.

Baca juga:

Setelah api mulai membesar, ujarnya, sekitar empat mobil pemadam kebakaran mulai berdatangan dan memadamkan api. “Tadi, di sini ramai akibat kebakaran itu. Saat api membesar, mobil pemadam langsung berupaya untuk memadamkan api. Sekitar pukul 08.00, barulah api sudah mulai padam,” tambahnya.

Sementara itu, pemilik kios unggas dan burung yang terbakar, Hartono, mengatakan saat kejadian kebakaran dirinya masih di rumah. “Saya setiap hari buka pukul 10.00. Jadi, waktu kejadian kebakaran saya tidak ada di tempat atau di kios saya,” ujarnya.

Akibat kejadian kebakaran tersebut, selain kios yang ludes terbakar juga mengakibatkan beberapa burung berkicau yang harganya mahal juga ikut terbakar. “Ya, ada unggas terus Burung Wurai, Cucak Hijau, Love Bird dan Trocokan. Terus, barang elektronik yang setiap hari yang biasa digunakan untuk hiburan, juga terbakar. Kemudian, banyak sangkar juga yang terbakar. Kalau diperkirakan, kerugian saya akibat kebakaran ini sekitar Rp 40 juta sampai Rp 50 juta,” jelasnya. (put/gie)

Hal ini, disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI, Krisdayanti, bahwa PKL yang berdagang di Alun-alun Kota Batu, harus berterimakasih. Karena, stiker tersebut menjadi keniscayaan bahwa produk yang dijual sudah melalui pengawasan dari BPOM Jawa Timur.

“Stiker ini menjadi tanda aman dikonsumsi. Artinya, ini juga menandai keniscayaan bagi konsumen. Bahwa, produk yang dijual memang aman dikonsumsi, karena sudah melalui pengawasan BPOM Jawa Timur,” terang KD-panggilan akrabnya, saat turut menempelkan stiker pertama kali di salah satu gerobak milik PKL Alun-alun Kota Batu saat inovasi Jatim Truly di salah satu hotel di Kota Batu, Kamis (02/03/2023) siang.

Namun demikian, tanda berupa stiker yang ditempelkan tersebut, jangan sampai menjadi permainan. Dalam artian, jangan sampai dipalsukan. Oleh sebab itu, dinas terkait diantaranya Diskumdag dan Dinkes Kota Batu, untuk melakukan pengawasan lanjutan.

“Yang dikhawatirkan, stiker ini jangan sampai jadi permainan atau dipalsukan. Makanya, dari Dinkes maupun Diskumdag harus turut mengawasi,” imbaunya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Pedagang yang mendapatkan stiker itu, menurut KD, sudah melalui pembinaan dari BPOM. Dikarenakan, dari banyaknya wisatawan yang datang dipastikan bermain di Alun-alun Kota Batu. Maka diharapkan banyak kios yang sudah terakreditasi dan dapat rekomendasi berupa stikerisasi dari BPOM.

“Keamanan obat dan makanan ini menjadi sorotan kami di Komisi IX DPR RI. Karena, BPOM kan menjadi leading sektor dalam pengawasan. Juga, karena tugas kita mengawasi program pemerintah. Dan, lembaga ini menjadi sentralnya. Kami berharap produk siap saji yang dijual PKL Alun-alun Kota Batu selalu aman dikonsumsi lewat pengawasan BPOM Jawa Timur,” tegasnya.

Di tempat yang sama, Kepala Diskumdag Kota Batu, Eko Suhartono, menyatakan bahwa produk yang dijual PKL Alun-alun Kota Batu aman dan jauh dari bahan yang berbahaya. “Produk-produk yang dijual di alun-alun aman dan jauh dari barang berbahaya. Karena, sudah melalui pengawasan dari BPOM,” ujarnya.

Mengenai keberadaan stiker yang ditempelkan di gerobak dan kios, ujarnya, akan diajukan lagi ke pihak BPOM dengan penambahan hologram supaya tidak ditiru oleh pihak lain. Sedangkan, secara bertahap, stiker itu ditempelkan di 120 gerobak dan kios, dari 500 pedagang yang berada di Alun-alun Kota Batu.

“Kita nanti ajukan bentuk dari sticker itu berhologram supaya tidak ditiru oleh orang lain. Harapan kita, stiker ini penting. Karenanya, penilaian dari BPOM Jawa Timur berjalan terus,” ujarnya. (put/gie)

Ketua pengurus Ponpes Bata-Bata, Nurul Hidayat, menjelaskan bahwa kebakaran itu terjadi pada sembilan kios pertokoan yang berada di halaman Ponpes. “Kejadian kebakaran ini tidak di asrama santri. Namun, kejadian kebakaran ini terjadi pada pertokoan. Ada sekitar sembilan unit pertokoan dan alhamdulillah, tidak satupun ada korban jiwa,” paparnya.

Penyebab kebakaran tersebut, ujarnya, diduga diakibatkan korsleting listrik. Dari situ, api dengan cepat membesar hingga kejadian ini segera dilaporkan ke petugas Damkar Pamekasan. Bersama petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Damkar Kabupaten Pamekasan,  datang dan melakukan proses penyemprotan hingga api berhasil dipadamkan.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Terima kasih banyak pada seluruh elemen masyarakat yang terlibat memadamkan api. Khususnya kepada Muspika serta tim Damkar Kabupaten Pamekasan,” imbuhnya.

Sementara itu, Pejabat Pelaksana K3L ULP PLN Pamekasan, Cahyo, mengatakan bahwa dari keterangan warga, diduga api juga mengenai LPJ ukuran 3 kg. Sehingga, mengakibatkan percikan api mengenai peralatan yang mudah terbakar.

“Dari keterangan warga, ada ledakan gas LPJ. Karenanya, api dengan cepat menyebar ke enam toko di sekitarnya,” jelasnya. (azm/gie)

Kedatangan mereka ke gedung wakil rakyat tersebut, untuk mengikuti hearing dengan Komisi II DPRD Kota Blitar. Mereka datang, untuk menyampaikan beberapa keluhan dan permasalahan.

Ada tiga permasalahan yang disampaikan dalam hearing bersama dengan Komisi II tersebut. Pertama, adanya pedagang yang tidak aktif dan tidak memiliki izin, namun mendapat kios semi permanen. Sedangkan yang memiliki izin, jelas ada yang tidak mendapat kios semi permanen. Bahkan, ada juga pedagang yang masih berjualan 1 minggu, namun sudah mendapat kios semi permanen. Sementara, pedagang yang sudah berjualan lama dan aktif, masih ada yang tidak dapat kios semi permanen.

Hal tersebut, diungkapkan Toni, salah satu Pedagang Kaki Lima sisi utara Alun-Alun Kota Blitar. “Hingga kini, masih ada 13 PKL di Alun-alun yang belum mendapatkan kios semi permanen di sisi timur. Mmeskipun, sebenarnya mereka masih aktif berjualan,” kata Toni.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Lebih lanjut Toni menyampaikan, penataan dan pembagian tempat berjualan di sisi timur Alun-alun, ini terkesan tidak adil. “Dari 13 PKL ini, masih ada 12 pedagang yang aktif berjualan setiap hari. Namun, hanya mendapat tenda dan diletakkan di sisi timur Alun-alun sebelah utara,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Blitar, Yohan Tri Waluyo, mengatakan bahwa sebenarnya sudah ada solusi terkait dengan 13 PKL yang belum dapat tempat dan fasilitas. “Pengadaan kios semi permanen untuk 13 PKL itu akan dianggarkan melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK),” kata Yohan Tri Waluyo.

Politisi dari Partai Gerindra ini menambahkan, untuk itu pihaknya meminta para pedagang yang belum mendapatkan kios semi permanen untuk tenang dan bersabar. “Untuk 13 PKL yang belum mendapat kios semi permanen, akan mendapatkan fasilitas dan tempat yang sama dengan PKL yang lainnya,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Ketua Paguyuban PKL Alun-alun Kota Blitar, Yossy Yuliardi, mengatakan bahwa terkait 13 pedagang yang belum mendapat kios semi permanen itu, pihaknya sudah koordinasi dengan Disperinpedag Kota Blitar. “Kami sudah koordinasi dengan pihak Disperindag untuk mengupayakan 13 PKL yang belum mendapatkan kios,” kata Yossy Yuliardi, yang juga anggota DPRD Kota Blitar.

Yossy berharap, Komisi II DPRD Kota Blitar, ke depannya bisa memfasilitasi untuk pertemuan seluruh anggota paguyuban dengan Disperindag Kota Blitar. “Karena dari paguyuban, secara kebijaksanaan kita memang melaksanakan dan membantu kebijakan dari Disperindag. Misal yang jualan dua tempat tapi satu KK itu diberi 1 rombong. Itu ada Perdanya. Itu yang memutuskan Disperindag bukan kita,” jelasnya. (jar/gie)

“Saya mendatangi Polsek Tempeh Lumajang, karena merasa ditipu oleh seorang yang diduga sebagai penyalur pupuk di Desa Lempeni, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang,” terangnya kepada Memontum.com.

Muaji menceritakan, sejak 16 Desember 2022 lalu, dirinya telah membeli pupuk bersubsidi kepada Ant seharga Rp 13.500.000. Dirinya juga sudah membayar kepada pemilik kios pupuk, dengan diberi bukti nota pembayaran.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Namun dalam perjalanannya, tambah Muaji, dirinya tidak mendapatkan pupuk yang telah dipesan. Sebaliknya, hanya mendapat janji-janji saja. Karena uangnya tidak kunjung dikembalikan dan yang diperoleh hanya janji, dijanjikan dirinyapun akhirnya melaporkan ke pihak yang berwajib.

“Saya sering ke rumahnya, tapi tidak ditemui. Bahkan, terlapor hanya janji-janji saat dihubungi melalui telephone seluler,” ujarnya.

Akibat kejadian itu, selain dirinya mengadukan peristiwa ke Polsek, juga sekarang tengah bingung untuk memupuk tanaman di sawahnya. Itu karena, tidak ada uang untuk membeli pupuk, karena uangnya sudah diserahkan kepada Ant. Sementara itu, Ant saat dicoba konfirmasi via telephone terkait pengaduan tersebut, belum memberikan penjelasan. (adi/gie)

Kasi Metode dan Informasi Dispertangan Kabupaten Situbondo, M Zaini, mengatakan kegiatan Monev ke distributor dan kios pupuk untuk menyikapi persoalan kelangkaan pupuk bersubsidi di Situbondo. Dari hasil monev tersebut, pihaknya menemukan ada satu kios di wilayah Kecamatan Kendit, yang secara administrasi dan pelaporan penyaluran pupuk subsidi masih kurang tepat dan benar. Itu dikarenakan, banyak kekurangan.

Berikutnya, ujarnya, tidak dapat menunjukkan blangko bukti penjualan dan penyaluran pupuk subsidi. “Adanya persoalan tersebut, Dispertangan Situbondo melakukan evaluasi dan menyampaikan kepada distributor agar kios pupuk tersebut diberikan surat peringatan (SP),” ujarnya.

Zaini menyampaikan, kelangkaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Situbondo pada musim tanam (MT) III atau akhir tahun 2022, ini disebabkan adanya kios nakal yang diduga melakukan permainan jual-beli pupuk subsidi.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Seperti penjualan pupuk subsidi dengan harga di atas harga eceran tertinggi (HET). Selanjutnya, ada petani yang terdaftar di e-RDKK akan tetapi di T-Puber, terindikasi ditarik oleh petani lain yang sama-sama masuk di e-RDKK. Hal itu, membuat petani tersebut tidak mengetahui jatah pupuknya dan akhirnya merasa kurang.

“Kebutuhan pupuk bersubsidi di tahun 2022 berdasarkan data e-RDKK Kabupaten Situbondo untuk jenis pupuk subsidi Urea sebanyak 31 ribu ton dan pupuk jenis NPK sebanyak 37 ribu ton. Sampai saat bulan Desember 2022 masih ada sisa kuota pupuk bersubsidi di 17 kecamatan, baik jenis Urea ataupun NPK. Namun ada satu kecamatan yang stok pupuknya jenis NPK sudah kosong, yaitu di Kecamatan Asembagus,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo, H Haryadi Tejo Laksono, menjelaskan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi pada tahun 2023, petani harus mendaftar ke kelompok tani. Dengan persyaratan membawa fotokopi KTP dan bukti kepemilikan lahan maksimal 2 Ha. Sehingga, petani tersebut dapat didaftarkan di Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (Simluhtan) Kementerian Pertanian oleh kelompok tani yang dibantu oleh PPL wilayah. Selanjutnya, petani yang mendaftar diinput ke aplikasi E-Alokasi Pupuk Bersubsidi tahun 2023.

“Alokasi pupuk subsidi tahun 2023 di Kabupaten Situbondo dari Kementerian Pertanian RI dan SK Gubernur Jawa Timur untuk pupuk Urea sebanyak 33.847 ton dan pupuk NPK sebanyak 21.916 ton,” terangnya. (her/gie)

Dari hasil penelusuran Memontum.com, diperoleh keterangan bahwa pengguna kios mengaku sudah lama membeli dengan harga yang relatif beragam dan nominal yang sangat tinggi. Akad penggunaan kios, bahkan bukan lagi sewa menyewa atau hak guna.

Seorang pemilik kios berinisial N, mengaku kalau dirinya membeli dengan harga Rp 130 juta. Pria asal Desa Klampar, Kecamatan Proppo, itu membeli kepada tangan pertama dan dengan kesepakatan bersama. Bahkan, saat ini dirinya sedang mengurus balik nama kepemilikan, sesuai anjuran Kepala Pasar 17 Agustus.

“Saya membeli pada seorang berinisial J. Saya kemudian diminta menggantikan dari yang sebelumnya. Ini sudah hak milik, sudah milik pribadi. Sebelumnya, memang bantuan (Pemkab Pamekasan),” ungkapnya, Selasa, (08/11/2022) tadi.

Pria yang juga bekerja sebagai ojek online itu menambahkah, keberaniannya membeli kios, karena ada jaminan dari pengelola pasar. Dirinya mengaku, berani membeli karena disertai kelengkapan surat-surat bermaterai saat trasaksi jual beli.

“Ini sudah ada suratnya. Lengkap surat kepemilikan. Jadi, kalau tidak ada suratnya, takut orang yang mau membeli. Ini sudah atas nama pribadi, kalau semisal ada gusuran nanti bisa punya lagi dengan diganti. Ini pembeliannya juga tidak murah. Ini lengkap semuanya, surat-suratnya, kuitansi dan bermaterai. Kepala pasar juga waktu itu sama-sama tahu. Ini sudah proses dan disuruh urus segera balik nama,” ujarnya.

Keterangan tidak jau berbeda, pun disampaikan perempuan yang enggan disebutkan namanya. Dia mengatakan, kalau para pengguna kios, hampir semuanya membeli bukan sesuai akad sewa menyewa. Meskipun, pengguna kios dengan sadar bangunan, bahwa yang dibeli tersebut milik negara.

“Sekarang kalau membeli sekitar Rp 130 jita hingga Rp 150 juta. Kalau dahulu, harganya masih Rp 50 juta hingga Rp 70 juta. Saya berani beli ini, karena surat-suratnya lengkap. Orang-orang yang di sini, juga beli semua,” ungkapnya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Kepala Pasar 17 Agustus, Sirat, saat dikonfirmasi menyarankan untuk langsung bertanya kepada Kepala Bidang Pasar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag). Dengan alasan, pengelolaan pasar adalah satu pintu dengan instansi yang membidangi pasar.

“Kalau ada apa-apa, langsung ke Kabid (Agus Wijaya). Tidak usah ke saya, karena saya satu pintu dengan sana (Bidang Pengelolaan Pasar),” ungkapnya.

Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Disperindag Pamekasan, Agus Wijaya, mengatakan bahwa pasar milik pemerintah merupakan Hak Guna Pakai (HGP). Biasanya, itu harus ada permohonan terlebih dahulu. “Sayakan baru (Jadi Kabid Pasar). Selama ini, biasanya pertanyaannya ke Pak Kadis,” kata Agus, saat disinggung hitam di atas putih mengenai HGP pasar.

Agus mengakui, selama ini penempatan posisi penjual melalui permohonan kepada Disperindag, ditandatangani Kepala Pasar (Kasar). Begitu juga, balik nama pemakai pasar, prosesnya harus melalui permohonan. “Selama ini melalui permohonan perpanjangan atau permohonan balik nama. Selama masih mau memakai, selamanya juga punya dia,” paparnya.

Disinggung mengenai biaya, Agus membantah melakukan jual beli kios. Pihaknya sudah melihat dan menanyakan kepada semua staf, bahwa tidak ada yang menjual kios. Pihak Disperindag, juga sudah menyampaikan kepada DPRD saat melakukan audiensi.

“Kalau beli, beli ke siapa? Kalau ada (staf) yang macam-macam, akan kami kasih tindakan. Saya yakin, orang itu tidak beli ke orang pasar (pejabat pasar),” kilahnya.

Kepala Disperindag, Ach Sjaifuddin, mengatakan bahwa pihaknya sudah mengecek kepada Kepala Pasar 17 Agustus, apakah ada keterlibatan pejabat pasar yang bermain. “Berdasarkan Perda Nomor 6 tahun 2022 itu hak pakai. Ketika tidak terpakai, maka harus ada laporan ke dinas. Minimal, Kepala Pasar,” katanya melalui telepon.

Disinggung mengenai jual beli kios pasar, mantan Kepala PUPR itu mengaku, memang masih menjadi konsennya sebagai kepala dinas untuk memastika. Karena, jika semua isu di pasar ditanggapi instansinya, maka akan membuat pusing. Saat ini, instansinya masih fokus ke Pasar Kolpajung.

“Berdasarkan ketentuan, jual beli tidak dibenarkan. Hak pakai itu ketentuannya tiap tiga tahun laporan. Kami mau menindak juga bagaimana, saat ini belum ada laporan. Kepala pasar yang tahu di bawah,” ujarnya. (azm/gie)