Merespon hal tersebut, sejumlah polisi pun nampak mengatur arus lalu lintas di jalan arah Malang ke Surabaya itu. Ratusan sopir truk tersebut melakukan aksi damai, sebagai tindak lanjut aksi solidaritas demo sopir truk di Surabaya terkait permasalahan UU Over Dimension and Over Loading (ODOL).

Koordinator Aksi Damai, Hendra (27), mengatakan bahwa pihaknya melalui Aksi Driver se-Malang Raya, menginginkan agar tuntutan yang diinginkan segera terwujud. “Ini bentuk aksi solidaritas kami dan teman-teman di Surabaya, yang meminta ke Kantor Gubernur Jawa Timur. Tujuannya, untuk menekan dan perubahan UU ODOL,” kata Hendra.

Dirinya juga menjelaskan, bahwa sampai saat ini, pihaknya mendapat informasi bahwa perwakilan driver truk belum ada kepastian dari Pemprov Jatim terkait tuntutan merevisi UU ODOL. “Jadi, kami minta tidak ada penindakan terlebih dahulu, sebelum ditandatangani mediasi itu. Kami memprotes adanya UU ODOL itu karena adanya tarif angkutan Logistik Keadilan penindakan di jalan dan biaya. Artinya ini merugikan sopir,” tambahnya.

Baca juga :

• Harga Cabai Tinggi, Petani Lesanpuro Tetap Tertekan Biaya Obat Akibat Hama dan Hujan
• Soroti Jabatan Plt di Kepala Dinas, Komisi I DPRD Trenggalek Tekankan BKPSDM segera Ajukan Definitif
• Miliki 65 Hektare Lahan Cabai, Kota Malang Dinilai Mampu Jaga Ketersediaan Stok
• Stabilkan Harga Cabai, TPID Kota Malang Siapkan Intervensi Via Warung Tekan Inflasi
• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027

Mandrak-sapaan akrabnya, juga menjelaskan bahwa, pihaknya akan tetap bertahan 1 x 24 jam di Kantor KIR LLAJ Kabupaten Malang. “Kami akan bertahan di sini sampai adanya keterangan pasti dari Surabaya. Kalau belum ada keputusan, kami akan mogok,” jelasnya.

Mogoknya ratusan truk pengangkut logistik di Malang Raya, ini menyebabkan pasokan kebutuhan logistik di wilayah lain terhambat. Contohnya, adalah angkutan logistik apel yang dibawa Hendra. Sudah tiga hari, Hendra tidak membawa apel ke Surabaya untuk dikirim ke Papua. Dampaknya, apel-apel tersebut sudah membusuk.

“Harapannya, mereka mendukung gerakan kami dan menekan supaya aturan ini direvisi,” terang Mandrak. (cw1/sit)

Memontum Malang – Retribusi uji KIR menjadi penyumbang terbanyak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Malang, di tahun 2020. Dari seluruh total PAD yang ditargetkan Dishub, retribusi uji KIR menyumbang hampir 60 persen dari keseluruhan.

“Keunggulan retribusi uji KIR, bisa menyumbang sebesar itu, karena lokasi uji KIRnya yang tepat. Pertama, uji KIR di Karanglo Kecamatan Singosari dan ke dua, uji KIR di Talangagung Kecamatan Kepanjen,” kata Kadishub Kabupaten Malang, Hafi Lutfi, Minggu (22/11).

Sementara itu, untuk sisa perolehan PAD Dishub, yakni 40 persen, terbagi di beberapa retribusi lainnya. Seperti retribusi parkir, terminal dan pendapatan lain-lainnya.

Dari data Dishub Kabupaten Malang, target Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) yang sebelumnya sekitar Rp 8 milyar, turun menjadi Rp 5.646.010.200. Hal itu, karena dampak dari pandemi Covid-19.

“Sebelumnya target sekitar Rp 8 miliar (sebelum pandemi) dan sekarang diturunkan sekitar 30 persen,” ungkapnya.

Secara keseluruhan, Dishub Kabupaten Malang, optimis target PAD bisa terpenuhi lebih dari 100 persen. Dalam kurun waktu hingga Oktober 2020 target PAD sudah terealisasi sekitar 93,4 persen.

“Kita optimis, akhir tahun nanti bisa mencapai 110 persen,” imbuhnya.

Pada awal pandemi Covid-19, terangnya, ada beberapa sektor yang menyumbang PAD, tetapi sempat terhenti. Dan kini, sudah mulai beroperasi seperti uji KIR dan parkir.

“Sekarang kondisinya sudah new normal dan hampir semua sudah beroperasi. Kalau dibandingkan dengan sebelumnya, jelas berbeda,” ujarnya. (riz/sit)

“Informasinya kantor yang sekarang akan dijadikan tempat uji kir karena saat ini Pemkot Batu belum memilikinya. Kami juga mendapatkan saran dari Pemkot untuk dipindah di kawasan Jalan Bukit Berbunga (ex kantor Diknas, Bappeda, dan Kepegawaian) Desa Sidomulyo Kecamatan Batu bersama dengan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu),” ungkapnya.

Ia juga menjelaskan kawasan kantor KPU saat ini menjadi salah satu tempat yang representatif karena luasan wilayah serta akses jalan yang masih sepi dan memadai.

Hal ini, ia ungkapkan setelah mendapatkan masukan dari Dewi Kartika, Ketua Komisi A DPRD Kota Batu saat melakukan haering bahwa jika nantinya ada kegiatan pertemuan dengan Parpol (Partai Politik) maka nantinya akan terkendala dengan areal parkir. Ia juga menambahkan hal tersebut juga sesuai dengan kinerja KPU yang terfokus pada teknis dan logistik terkait data-data yang tidak boleh hilang.

“Kalau keinginan KPU sendiri, ada bantuan tanah hibah agar nantinya disana bisa dibangun kantor defintif,” imbuh Marlina. Karena menurutnya, jika tanah hibah sudah tersedia maka kedepannya KPU akan mengajukan surat kepada KPU RI agar kedepannya bisa dibantu untuk membangunkan kantor definitif tersebut. (bir/syn)