Hal itu, disampaikan Pj Bupati Lumajang, Indah Wahyuni, saat menerima kunjungan jajaran Direktorat Jenderal Hortikultura Kementrian Pertanian RI bersama Food and Agriculture Organization (FAO) di Ruang Mahameru Kantor Bupati Lumajang, Kamis (17/10/2024) tadi. “Ini kabar baik. Kehadiran bapak-ibu, seolah membuat ada ‘dekengan pusat’. Sehingga, paling tidak kami dibantu dan ada tempat berkeluh kesah. Ini menjadi titik awal menggelorakan Pisang Mas Kirana di Jawa Timur, nasional dan bahkan pasar internasional,” kata Pj Bupati Lumajang.

Sementara itu, Ketua Kelompok Pascapanen dan Pengolahan Hortikultura, Dirjen Hortikultura Kementan, Ofi Nidausoleha, mengungkapkan bahwa Pisang Mas Kirana merupakan komoditi unggulan dari Kabupaten Lumajang. Pisang Mas Kirana menjadi salah satu komoditi yang menjadi primadona di pasar domestik maupun prospektif dilirik pasar global.

Baca juga :

Pisang ini, tambahnya, memiliki karakteristik ukuran, rasa dan warna kulit yang kuning cerah. Sehingga, banyak diminati pasar domestik maupun pasar global. Karena karakternya yang khas, pisang ini baru bisa dikembangkan di tiga kecamatan di Lereng Gunung Semeru yakni di Kecamatan Senduro, Pasrujambe dan Gucialit.

Pisang Mas Kirana sendiri menjadi fokus dalam program One Country One Priority Product (OCOP) FAO. “Pisang Mas Kirana menjadi spesial agricultural product, atau produk yang memiliki keunggulan dan potensial. Untuk itu, harus kita tindak lanjuti bagaimana produktivitas dan kita ingin merevolusi atau modernisasi agar Pisang Mas Kirana lebih bagus lagi. Kita ingin kegiatan ini bisa berkelanjutan,” ujarnya.

Sementara itu, National Programme Assistant FAO, Theresa Amorita Siahaan, menjelaskan bahwa kehadirannya bersama tim akan melakukan tiga kegiatan utama. Yakni, Good Agricultural Practices (GAP) yaitu budidaya pertanian yang baik melalui fasilitasi lab kultur jaringan, Good Handling Practices (GHP) atau penanganan pasca panen yang baik. “Serta, diversifikasi pasar, yang target market kami saat ini adalah Singapura dan Tiongkok,” ungkapnya. (kom/adi/gie)

Mas Dhito-sapaan akrabnya, mengungkapkan bahwa sejauh ini prestasi lulusan Inu Kirana diketahui mendapatkan berbagai kesempatan karir. Mulai dari pramugari hingga penerima beasiswa luar negeri dan menembus lima besar Raka Raki Jawa Timur.

Dengan keberhasilan tersebut, orang nomor satu di pemerintahan Kabupaten Kediri, ini berpesan jika nantinya para finalis memiliki karir, maka mereka diminta untuk tetap memberikan dampak positif bagi Kabupaten Kediri. “Kalau sudah jadi seseorang, baik melalui jalur Inu Kirana ataupun tidak, janganlah kalian lupa terhadap tempat kalian lahir,” katanya saat seleksi Inu Kirana di Convention Hall Simpang Lima Gumul, Selasa (09/07/2024) tadi.

Dalam kesempatan tersebut, pihaknya juga berharap seluruh finalis tidak hanya mengejar juara. Namun, juga menikmati proses dalam ajang dua tahunan tersebut. Menurutnya, proses tersebut yang bakal membawa para finalis untuk meraih karir mentereng.

Baca juga :

Selain itu, Mas Dhito juga menjelaskan kriteria minimal bagi para finalis Duta Wisata tersebut. Salah satunya adalah mereka harus memahami dan mengerti keseluruhan tempat wisata di Bumi Panjalu.

“Berjuanglah dan ikhtiar, yang mau jadi Duta Wisata harus tahu tempat wisata di Kediri bagaimana,” ujar Mas Dhito.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Adi Suwignyo, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut telah diikuti oleh 182 peserta. Dari jumlah tersebut terpilih 10 pasang finalis Inu Kirana yang akan unjuk kebolehan di Grand Final pada 27 Juli 2024 mendatang.

Selain Duta Wisata Kabupaten Kediri, dalam grand final nantinya akan dipilih pula wakil Inu Kirana 1 sampai 3. Termasuk juga, penobatan berbagai duta lain. “Duta Lantas, Duta Gemar Ikan, Duta Investasi dan Lingkungan Hidup,” jelasnya.

Senada dengan Mas Dhito, pihaknya berharap sepuluh finalis ini nantinya bisa terus berkontribusi dalam membangun daerahnya terutama di sektor wisata. (kom/pan/gie)

“Kedatangan kita, tentu mensupport dan memberikan dukungan kepada kejaksaan untuk segera menuntaskan yang menjadi PR Kejaksaan. Karena selama ini, saya menilai penanganan kejaksaan sangat lambat dan landai. Sehingga, terkesan tidak mempunyai kepastian hukum,” tegas Ketua KPI Lumajang, Indra Hosy SH kepada memontum.com, Selasa (01/08/2023) tadi.

Padahal menurutnya, Bidang Pidsus atau pidana khusus itu adalah suatu lembaga penuntutan atau penyidikan di bidang korupsi dengan tujuan bukan hanya sekedar menghukum. Tetapi, juga memulihkan keuangan negara dan membangun citra kepercayaan kepada masyarakat.

“Sebagaimana yang dilakukan Kejaksaan Agung, yang dipusat dengan yang di daerah harus beriringan. Yang di pusat jalannya kencang dalam penegakan tindak pidana korupsi, akan tetapi di Lumajang ini kok malah kesannya landai. Nah, ini yang kita pertanyakan dan kita berikan dukungan kepada kejaksaan, agar tidak takut terhadap serangan-serangan balik oleh para pelaku korupsi yang ada di Kabupaten Lumajang,” ujarnya.

Baca Juga :

Ditambahkannya, apa yang dilakukannya, ini kali pertama sejak tiga tahun lalu atau dugaan bergulir. “Baru kali ini, kami mempertanyakan. Kalau kemarin-kemarin, itu sudah banyak yang mempertanyakan. Bahkan, ada yang melakukan aksi demo tetapi nilainya nihil. Padahal, waktu itu Kasi Pidsus sebelumnya pernah menyampaikan akan ada press release penetapan tersangka terhadap pihak-pihak yang sudah merugikan keuangan negara,” imbuh Hosy.

Di sisi lain, tambahnya, dirinya menilai Kejaksaan Kabupaten Lumajang kekurangan SDM untuk melakukan pengungkapan tindak pidana korupsi ini. Pihaknya meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Agung, untuk mengambil alih dugaan kasus tindak pidana korupsi sekitar Rp 800 juta dari total senilai Rp 1,4 miliar.

“Ketika Kejari, Kejati maupun Kejaksaan Agung tidak menuntaskan kasus ini, maka kami sebagai masyarakat maupun sebagai lembaga organisasi punya hak hukum. Kita nanti akan mengajukan upaya hukum gugatan ke pengadilan. Gugatan perdata perbuatan melawan hukum,” tegasnya.

Terhitung, dari surat yang kita layangkan ke kejaksaan, jika tidak ada respon dalam jangka waktu lima belas hari ke depan, maka kami akan meminta kejaksaan tinggi untuk mengambil alih kasus ini. “Tujuannya, tentu agar ditangani Kejaksaan Tinggi dengan penyidik-penyidik Pidsus yang profesional,” paparnya.

Sementara itu, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Lumajang, Yudhi Teguh Santoso, ketika dikonfirmasi mengatakan bahwa terkait kasus tersebut masih menunggu LHP. “Masih menunggu LHP untuk Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari irjen Kementan RI, mas,” terangnya singkat, Selasa (01/08/2023) tadi. (adi/sit)