Dalam pelaksanaan yang berlangsung di Ruang Graha Wiyata Praja Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo, turut hadir Sekretaris Daerah, Drs. H.Syaifullah MM.

Sekda Situbondo, dalam kesempatan itu juga secara simbolis menyerahkan kartu Indonesia sehat (KIS) kepada empat orang perwakilan. Didampingi, Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo dan Perwakilan BPJS Kesehatan cabang Situbondo.

Tampak hadir pula dalam pelaksanaan itu, Kabid SDK pada Dinas Kesehatan, Kepala OPD terkait, Kepala desa dan Lurah Se-Kab Situbondo, Kepala Puskesmas se-Kabupaten Situbondo, serta undangan lain.

“Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat miskin Kabupaten Situbondo. Melalui jaminan kesehatan nasional (JKN), dengan harapan Kabupaten Situbondo, dapat mencapai cita-cita besar yaitu seluruh warga Kabupaten Situbondo memiliki JKN,” kata Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo Bapak H. Imam Hidayat S.Kep.,M.Kes.Ners.

Penanggungjawab pelaksanaan kegiatan ini, tambahnya, adalah bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.

Sekretaris Daerah, Drs. H. Syaifullah MM, dalam sambutannya mengatakan bahwa kesehatan merupakan kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Oleh karena itu, program kesehatan harus dilaksanakan dengan transparan dan jelas sehingga tidak timbul permasalahan bagi masyarakat miskin Kabupaten Situbondo.

Sekedar di ketahui, jumlah penduduk Kabupaten Situbondo yang didaftarkan ke BPJS Kesehatan oleh Pemkab Situbondo, pada akhir Desember 2020 sebanyak 20.980 orang. Kemudian, dilakukan penon-aktifan sejumlah 2.728 orang, dikarenakan ada peningkatan status kemiskinan dari status sebelumnya.

“Sangat miskin dan miskin dengan melakukan updating kepesertaan melalui sinkronisasi penetapan DTD AKP tahun 2020,” ujar Imam Hidayat.

Lebih lanjut Imam Hidayat menegaskan, penambahan kepesertaan dengan memasukkan penduduk dengan kriteria sangat miskin dan miskin penetapan AKP tahun 2020 sebanyak 2.842 orang. “Sehingga, total penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah per 1 januari 2021 sebanyak 21.125 orang,” imbuh Imam Hidayat.

Sedangkan PBPU (Peserta Bukan Penerima Upah) dan BP (Bukan Pekerja) yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah, adalah istilah baru di tahun 2021 untuk mengganti PBI APBD, dengan tidak ada lagi istilah PBI APBD. PBI hanya digunakan untuk penduduk miskin yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Pusat.

Imam Hidayat berharap, agar desa bisa melakukan pendataan AKP dengan benar. Sehingga, tidak ada hak penduduk miskin yang dikorbankan. Misalnya, dengan di non-aktifkan kartu KISnya padahal statusnya masih miskin.

“Sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh akses pelayanan kesehatan,” papar Imam Hidayat.

Pemerintah Kabupaten Situbondo, ujarnya, telah mendistribusikan 2.842 KIS PBID. Untuk saat ini (tahap 2), tentang pemberian jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin berupa KIS.

“Pemerintah Kabupaten Situbondo, telah mendaftarkan sejumlah 21.125 warga miskin per 1 januari 2021 ke BPJS Kesehatan. Namun, yang layak terbit dan didistribusikan saat ini baru 2.842 KIS,” paparnya. (her/ed2)

Bagi wabup, kegiatan pelayanan kepada masyarakat ini sekaligus sebagai media untuk bertemu dan berkomunikasi dengan masyarakat, kegiatan ini juga menjadi kesempatan untuk mengunjungi pondok-pondok yang ada di Jember.

Wakil bupati serahkan KIS. (ist)

“Semoga menjadi pondok pesantren yang barokah dan melahirkan generasi terbaik di Jember,” kata wabup.

Terkait KIS, wabup kembali menegaskan bahwa KIS merupakan program kaminan kesehatan dari pemerintah pusat untuk masyarakat miskin.

“KIS ini diberikan kepada masyarakat, agar saat sakit tidak perlu khawatir biaya, cukup menggunakan KIS,” jelas wabup.

Selain dibiayai oleh pemerintah pusat melalui APBN, KIS juga dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Jember melalui APBD Kabupaten Jember.

“Sesuai catatan, ada 895 ribu lebih KIS untuk masyarakat Jember yang dibiayai APBN dan 179 ribu KIS yang dibiayai APBD Kabupaten Jember,” terangnya.

Kepada warga yang menerima KIS, wabup menekankan agar selalu menjaga kesehatan, warga juga diminta untuk membiasakan diri hidup sehat.

”Untuk anak-anak, agar membiasakan mengonsumsi makanan sehat, tidak jajan sembarangan, serta menjaga kebersihan lingkungan, ” harap Wabup.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Sosial, Wahyu Setyo H S KM, MSi menjelaskan, kegiatan kali ini merupakan tahap kelima penyaluran KIS sebanyak 11.668 kepala keluarga (KK).

“Terbagi atas Kecamatan Sumberjambe 3.364 KK, Kalisat 4238 KK, dan Kecamatan Sukowono 4066 KK,” terangnya.(bud/yud/oso)

 
Memontum Jember – Bupati Jember dr. Hj. Faida, MMR ingin memastikan semua masyarakat Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) menerima secara langsung KIS, dan menginginkan seratus persen masyarakat di Jember mempunyai asuransi kesehatan. Untuk itu, program ngantor di pondok pesantren (Ponpes) sengaja digelar.

“Orang di Jember harus bisa mempunyai asuransi kesehatan semua. Ada yang miskin, bupati yang tanggung jawab. Terpenting, tidak boleh ada orang yang sakit karena tidak punya uang sampai tidak bisa berobat dan tidak tertolong,” tegas Bupati saat ‘Ngantor di Ponpes untuk menyosialisasikan program kesehatan dan pembagian Kartu Indonesia Sehat (KIS) gratis bagi masyarakat, Kamis (03/05/2018).

Tampak Bupati saat menyerahkan KIS kepada warga

Malam itu, kali terakhir program ngantor di ponpes dari 14 lokasi. Malam itu, selain di PP Bustanul Tholabah di Dusun Pontang, Ambulu, juga PP Bustanul Ulum Mlokorejo, Puger, dan Yayasan Bintang Sembilan (Yaspibis) Dukuh Dempok, Wuluhan.

Di Ponpes Bustanul Tholabah, Bupati menyerahkan KIS yang dibiayai APBD Kabupaten Jember ini kepada 710 kepala keluarga. Selanjutnya di PP Bustanul Ulum, KIS untuk warga Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) sebanyak untuk 911 kepala keluarga dari Kecamatan Puger dan Gumukmas.

Sementara di Yayasan Bintang Sembilan (Yaspibis), Bupati bertatap muka dan menerangkan program pemerintah di bidang kesehatan kepada sebanyak 1.141 kepala keluarga yang berasal dari Kecamatan Balung dan Wuluhan.

Bagi warga miskin yang belum mendapatkan KIS, lanjut bupati, bisa dengan SPM (surat pernyataan miskin) sehingga bisa berobat secara gratis. Penggunaannya untuk berobat di rumah sakit juga tidak dipungut biaya.

Sri Munawarah, warga yang berasal dari Dusun Kutul, Ambulu, merasa senang mendapat KIS. Ia mengaku bangga dengan Bupati Jember yang memperhatikan masyarakat yang kurang mampu. “Sampaikan terima kasih saya kepada Ibu Bupati. Semoga, agar lebih maju dalam kegiatannya,” tuturnya.

Endang dan Yayuk dari Desa Balung Kulon, Kecamatan Balung, menyatakan hal sama. Mereka mengaku senang mendapatkan KIS dan berterima kasih kepada Bupati Jember yang telah memperhatikan kesehatan masyarakat dan memberikan KIS yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. (min/ono)