Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batu, Aries Setiawan, mengatakan bahwa untuk pemanfaatan gas metan yang dihasilkan dari pengolahan di TPA Tlekung, sudah dilakukan kerja sama dengan pihak desa dengan membubuhkan tanda tangan kesepakatan beberapa waktu lalu. “Jadi, sebanyak 40 KK warga Desa Tlekung ini nantinya akan menggunakan atau memanfaatkan gas metan yang dihasilkan dari TPA Tlekung. Dan, ini kami sudah MoU dengan pihak desa,” terangnya di Balai Kota Among Tani, Kota Batu, Jumat (23/06/2023) tadi.

Dalam pemanfaatan gas metan, paparnya, masyarakat nantinya tidak dipungut biaya sama sekali. Bahkan, di sini sangat mengurangi biaya hidup keseharian dari 40 KK itu.

Baca juga:

“Nanti 40 KK ini tidak perlu lagi merogoh kocek terlalu dalam untuk membeli bahan bakar untuk keperluan memasak di dapur. Gas metan ini bersumber dari ratusan ton tumpukan sampah di TPA Tlekung,” ujarnya.

Secara teknis, jelas Aries, gas metan yang terkandung di dalam tumpukan sampah disalurkan ke rumah warga melalui pipa. Kemudian, diolah menjadi energi alternatif pengganti gas LPG yang diberikan secara cuma-cuma. Lebih dari itu, sebenarnya proses pembuatan gas metan ini juga mengurangi bau busuk yang ditimbulkan oleh gunungan sampah tersebut.

“Apabila dikelola dengan baik, sampah pun sangat menguntungkan masyarakat sekitar. Jika sebelumnya untuk sehari-hari warga harus beli LPG, maka sekarang cukup memanfaatkan gas metan. Di sini, jelas ini menguntungkan masyarakat apalagi di saat terjadinya kondisi kesulitan mencari LPG,” paparnya.

Kepala Desa Tlekung, Sumardi, mengatakan bahwa pihaknya menyambut positif rencana itu. Karenanya, sekarang tengah ditunggu untuk proses realisasinya.  “Warga pastinya sangat menunggu dari realisasi itu. Karenanya, kami akan melihat kabar lanjutan soal pemanfaatan gas metan ke warga,” ujarnya. (put/sit)

Kepala Dinas Pendidikan (Kadindik) Kota Batu, Eny Rachyuningsih, mengatakan bahwa untuk PPDB Jalur Zonasi tingkat SMP, seperti tahun lalu sudah melakukan kerja sama dengan Telkom. Sedangkan, perbedaannya di tahun lalu, diperbolehkan bagi calon siswa menggunakan surat domisili sebagai alat pendaftaran. Namun, untuk tahun ini di larang atau tidak diperbolehkan.

Baca Juga :

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

“Untuk tahun 2023 ini, surat domisili tidak boleh,” terang Eny, saat di SMPN 3 Kota Batu, Selasa (09/05/2023) tadi.

Aturan tidak berlakunya surat domisili, ujarnya, sesuai dengan Permendikbud yang mengatur bahwa Kartu Keluarga (KK) itu adalah minimal satu tahun.

“Tidak boleh menggunakan surat domisili dalam artian memakai KK murni. Dan, yang masuk dalam KK ini minimal satu tahun. Jadi, kalau tiba-tiba seenaknya pindah satu dua bulan, jelas tidak bisa,” ujarnya.

Aturan larangan memakai surat domisili, tegas Eny, sudah dilakukan koordinasi dengan kepala desa atau lurah, camat kemudian Dispendukcapil. Sehingga, agar selektif terhadap perpindahan anak di tempat baru.

“Saya himbau para orang tua, untuk patuhi peraturan yang sudah jelas tujuan di zonasi. Karena, tujuan zonasi adalah mendekatkan anak didik dari rumah ke sekolah,” paparnya.

Sekedar diketahui, PPDB tahun ajaran 2023-2024 untuk Jalur Zonasi, akan dimulai pada tanggal 19 hingga 21 Juni 2023. Sebelumnya, untuk jalur afirmasi sudah dilaksanakan pada 13 hingga 15 Maret 2023. (put/sit)

Diperoleh informasi, sudah hampir dua minggu ini warga harus meminta air di tetangganya untuk kebutuhan rumah tangga itu pun airnya keruh. Hingga Rabu (19/10/2022) tadi, belum diketahui pasti kenapa sampai sambungan air tersebut dirusak. Namun, warga pastinya akan menindaklanjuti ke proses hukum.

Ketua HIPPAM Sumber Murni Bulak Ampel Desa Ngabab, Hermawan, menuturkan sambungan air dari sumber (mata air) yang jaraknya hampir 3 km, dibangun secara swadaya murni masyarakat. Yakni bangunan tandon air sampai dengan sambungan pipa menuju rumah warga.

Baca Juga :

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

“Sambungan itu sudah legal, karna sudah ada akte pendirian dan juga badan hukum dari KeMenkuham. Perhutani dan juga Pemeritah Desa Tawangsari juga sudah memberi izin karna letak sumber ada di Desa Tawang Sari,” kata Hermawan.

Namun, lanjutnya, sambungan itu dirusak oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Persoalan ini sudah dilaporkan kepada kepala desa. “Sampai sekarang, hampir 2 minggu lamanya belum mendapatkan solusi. Dalam waktu dekat akan kami laporkan ke polisi,” tuturnya.

Sebenarnya, warga masih berniat membangun atau memperbaiki lagi sambungan yang rusak itu. Tetapi takutnya dirusak lagi, karena kejadian ini sudah dua kali terjadi. Kerusakan itu meliputi pipa yang hancur dan sambungan yang pecah.

Dirinya juga ceritakan, perusakan kali ini untuk kedua kalinya. Untuk yang pertama, sempat dilaporkan ke Polres Batu. Namun saat dipanggil oleh Polres Batu, oknum tersebut tidak hadir. “Sekarang dirusak lagi. Kami tidak tahu pasti motivasi perusakan itu. Pastinya akan kami laporkan kepada aparat penegak hukum,” jelasnya.

Sementara, pihak perusak masih belum bisa dikonfirmasi. Demikian juga oknum yang di duga melakukan perusakan pipa. (ned/gie)