kkp – Memontum

Kementrian Kelautan dan Perikanan bersama FAO Kembangkan Pengelolaan Perikanan Darat

Memontum 2 — Wed, 18 Jan 2023 05:40:00 +0000

Memontum Bogor – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) telah bekerja sama dengan Food and Agriculture Organization (FAO) untuk melakukan kajian pengelolaan perikanan dan keberlanjutan populasi sumber daya ikan melalui proyek IFish yang didanai oleh The Global Environment Facility (GEF).

Hasil kajian tersebut, disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Proyek IFish mulai berkecimpung di Kabupaten Sukabumi, sejak tahun 2018, melalui kegiatan demonstrasi pembesaran benih (glass eel) sidat jenis Anguilla Bicolor. Hingga saat ini, benih sidat masih mengandalkan tangkapan di alam dengan tingkat harapan hidup yang sangat rendah.

Kondisi tersebut menjadi sorotan dalam technical working group pengelolaan perikanan perairan darat yang diinisasi oleh proyek IFish. Berdasarkan masukan para pihak, disepakati upaya pelestarian sidat dan keanekaragaman hayati perairan darat lainnya membutuhkan kebijakan komprehensif yang dituangkan dalam bentuk peraturan daerah.

Pengesahan Perda tersebut dilakukan di Sukabumi, Minggu (15/01/2023) lalu. Perda ini mengatur integrasi tata kelola dan sinergi para pihak untuk memastikan sumber daya perairan darat di Kabupaten Sukabumi dapat dimanfaatkan secara lestari dan mendukung ketahanan pangan masyarakat.

Pendataan secara berkala yang dilakukan oleh proyek IFish sejak 2021, menunjukkan sekitar 40 persen hasil tangkapan ikan sungai menjadi konsumsi keluarga di Kabupaten Sukabumi. Sebanyak 11 persen lainnya dijual sebagai mata pencaharian tambahan masyarakat di sekitar sungai. Angka tersebut menunjukkan bahwa sungai dan perairan darat lainnya penting untuk mendukung pemenuhan nutrisi dan kesejahteraan masyarakat di kabupaten tersebut.

Baca juga:

“Kekayaan sumber daya ikan di perairan darat Kabupaten Sukabumi harus mendapat perhatian dari semua pihak, karena kabupaten ini merupakan jalur strategis migrasi ikan sidat. Oleh karena itu, Kabupaten Sukabumi harus memiliki peraturan yang disusun berdasarkan riset para ahli, science based-policy, agar langkah pengelolaan di sektor perikanan perairan darat dapat dilakukan secara jangka panjang sehingga dapat terus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ungkap Kepala Pusat Riset Perikanan BRSDM sekaligus National Program Coordinator IFish, Yayan Hikmayani, Rabu (18/01/2023) tadi.

Dirinya mengatakan, pihaknya memberikan perhatian besar terhadap perairan darat di Kabupaten Sukabumi, khususnya dalam pengelolaan ikan sidat. Karena itu, KKP menjadikan kabupaten tersebut sebagai daerah percontohan dalam pengelolaan ikan darat di Indonesia.

Harus diakui, dalam pengelolaan perikanan darat memiliki tantangan yang besar. Sehingga, harus dilakukan secara bersamaan mulai dari pemerintah pusat, daerah hingga pelaku usaha dari perikanan darat ini.

“Kabupaten Sukabumi merupakan satu dari lima daerah yang mendapatkan proyek IFish dan ke depannya tentu harus ditindaklanjuti terutama pembuatan Perda tentang pengelolaan perikanan agar perkembangan perikanan darat semakin terjaga dan terlindungi,” ujar Yayan.

Yayan bersyukur dampak dari kegiatan IFish telah mengantarkan Kabupaten Sukabumi meraih juara 3 inovasi bisnis se-Jawa Barat, dengan proposal Sistem Budidaya Sidat Segmentasi Murah (Si Bulat Merah).

“Nanti akan terjadi sinergi usahanya itu di BBI (Balai Benih Ikan) Tonjong yang keluar sebagai sidat fingerling, disalurkan di masyarakat pelaku usaha rumah tangga untuk membudidayakan ikan. Budidayanya menarik, karena pakai tong. Nah ternyata sidat di situ tumbuh dengan baik. Diharapkan dengan metode ini dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga. Dan untuk pemasarannya sebagai pembelinya yaitu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang akan menyerap hasil usaha budidaya sekitar 20 ton per bulan,” tuturnya.

Tak hanya Perda, Yayan berharap adanya pengembangan tindak lanjut Proyek IFish di Kabupaten Sukabumi oleh pemerintah daerah seperti kegiatan demosite yang sudah dilakukan dapat terus dikembangkan dan didesiminasikan secara sistematis sebagai bentuk peningkatan kapasitas bagi masyarakat. Ada pula kerja kolaborasi terkait pembangunan fishway dapat terus dikembangkan dan terus di-scale up agar manfaat dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas.

Selain itu, terdapat sistem pendataan partisipatif dan monitoring terkait perairan darat dapat terus dilanjutkan dan ditingkatkan agar dapat terus memberikan informasi yang baik dan sesuai sebagai dasar pengelolaan dan kebijakan. Pelibatan masyarakat merupakan bentuk kolaborasi yang baik dan sangat butuh untuk terus dilanjutkan.

Terakhir, ada pengelolaan bersama melalui forum kelompok kerja pengelolaan perikanan perairan darat menjadi satu langkah besar dalam pengelolaan kolaboratif. Upaya tersebut dapat menghasilkan capaian-capaian besar lainnya dalam mengelola perikanan perairan darat, khususnya di Kabupaten Sukabumi. “Dengan langkah-langkah besar ini, Kabupaten Sukabumi dapat menjadi salah satu pusat pembelajaran pengelolaan perikanan perairan darat di Indonesia,” jelas Yayan.

Disampaikan Deputy FAO Representative in Indonesia Ageng Heriyanto, KKP dan FAO melalui proyek IFish juga memfasilitasi penyusunan Master Plan Pengelolaan Perikanan Sidat di Kabupaten Sukabumi. Ia berharap kedua kebijakan ini dapat menciptakan integrasi tata kelola perikanan darat, serta sinergi kuat para pihak dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perairan darat khususnya untuk perikanan sidat.

Sementara itu Wakil Bupati Sukabumi Iyos Somantri mengatakan, pembentukan kebijakan yang kuat di tingkat kabupaten merupakan hal yang sangat penting untuk mendukung program dan kebijakan pemerintah pusat, terutama Perpres No.87 tahun 2021 tentang pembangunan Provinsi Jawa Barat Bagian Selatan.

“Ini juga sebagai salah satu langkah kongkrit bagi pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi untuk menjamin terjaganya ekosistem dan populasi ikan lokal yang memiliki nilai konservasi yang tinggi dan memiliki nilai ekonomis penting. Hal ini tentunya untuk menjamin kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada pemanfaatan sumber daya perikanan perairan darat,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan, sumber daya ikan di Indonesia, termasuk sidat yang beragam ini perlu dikelola secara bertanggung jawab agar lestari dan memberi kemakmuran bagi masyarakat nelayan sidat. Penerapan prinsip-prinsip konservasi dan keterlibatan berbagai pihak dalam pengelolaan sumber daya sidat diharapkan dapat memberikan jaminan bagi keberlanjutan sumber daya sidat di Indonesia. (hms/kkp/gie)

600 Nelayan Tulungagung Urung Terima Asuransi Premi

Memontum 2 — Mon, 01 Aug 2022 07:52:44 +0000

Memontum Tulungagung – Sebanyak 600 nelayan batal mendapat asuransi yang telah diusulkan dari Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung. Asuransi tersebut, awalnya diusulkan melalui program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN).

Kasi Kenelayanan, Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung, Dedy Azhar Muhammad, mengungkapkan bahwa pada Februari 2022 lalu, pihaknya sudah mendapat instruksi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk segera mengajukan nama-nama penerima BPAN. Sejak saat itu, sebanyak 600 nama nelayan di Tulungagung, diusulkan sebagai calon penerima BPAN.

“600 nelayan itu, adalah mereka yang belum sama sekali mempunyai asuransi. Baik dari pemerintah melalui bantuan asuransi ataupun asuransi secara mandiri,” kata Dedy Azhar Muhammad.

Dedy menceritakan, pada 18 Juli 2022, KKP mengeluarkan edaran yang berisi tentang pembatalan BPAN pada tahun 2022. Berdasarkan penjelasan dari surat edaran tersebut, KKP berdalih jika BPAN kembali ditiadakan lantaran mengalami refocusing anggaran untuk Covid-19.

Baca juga:

Dirinya mengaku, adanya pemberitahuan tersebut tentunya sangat mengecewakan bagi para nelayan di seluruh Indonesia. Mengingat di Tulungagung saja masih banyak nelayan yang belum memiliki asuransi nelayan, sehingga keselamatan para nelayan saat melaut belum terjamin.

“Bahkan pembahasan soal besaran BPAN yang didapat masing-masing nelayan saja belum dibahas, tiba-tiba kami justru dapat edaran seperti itu,” ungkapnya.

Untuk mengganti edaran itu, Dinas Perikanan Tulungagung dari KKP merekomendasikan agar Pemerintah Daerah (Pemda), memberikan fasilitas para nelayannya untuk mendapat BPAN melalui BPJS Ketenagakerjaan. Secara teknis, pihaknya tidak diberitahu oleh KKP seperti apa wujud dari memfasilitasi tersebut. Namun menurutnya, fasilitas tersebut diberikan bisa melalui dua cara yakni Pemda memberikan subsidi BPJS Ketenagakerjaan atau bahkan hanya memberikan fasilitas sebagai penjembatan antara nelayan dengan pihak BPJS.

“Sebenarnya kami sudah punya rencana untuk mendaftarkan nelayan ke BPJS Ketenagakerjaan. Tetapi karena sudah ada edaran BPAN, kami pun tidak jadi mendaftarkan,” jelasnya.

Perihal apakah para nelayan tersebut bisa mendapat asuransi melalui APBD Tulungagung pada PAK yang akan datang, ia mengaku sebenarnya hal itu bisa dilakukan. Tetapi saat ini belum tahu berapa besaran anggaran PAK tahun ini. Sedangkan anggaran PAK tersebut sudah ada program prioritas yang akan dianggarkan.

Atas dasar tersebut, pihaknya justru akan berupaya untuk menganggarkan asuransi nelayan pada APBD tahun 2023. Hanya saja, pihaknya tidak menjamin jika 600 nelayan tersebut seluruhnya bisa mendapat asuransi nelayan melalui APBD 2023.

“Tahun depan kita lihat dulu berapa anggaran yang kami terima, kalaupun hanya bisa mengcover 200 atau 300 nelayan pun kami terima,” terangnya. (jaz/gie)

Dirjen PDSPKP KKP Kunjungi Pelaku Usaha Peserta Inbis Invapro-KP

Memontum 2 — Sat, 02 Jul 2022 16:05:00 +0000

Memontum Blitar – Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Artati Widiarti, melihat secara langsung kondisi pelaku usaha pemasar ikan hias Koi di Central Bisnis Aquaculture di Kota Blitar, Sabtu (02/07/2022).

Dalam kesempatan itu Artati Widiarti mengatakan, kedatangannya di Central Bisnis Aquaculture milik Chindy Triantika tersebut, karena Chindy merupakan salah satu pelaku usaha pengolah atau pemasar (UMKM) terpilih, yang memenuhi kriteria dan ditetapkan menjadi tenant untuk mendapatkan pendampingan dan fasilitasi dari BBP3KP Jakarta. “Kami ingin melihat realita di lapangan secara langsung, kondisi pelaku usaha dari peserta pelatihan Inkubasi Bisnis Inovasi Produk Kelautan dan Perikanan (Inbis Invapro-KP) BBP3KP. Ternyata, benar ada bisnisnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari pelatihan ini,” kata Artati Widiarti.

Dirjen PDSPKP ini berharap, pelaku usaha yang sudah mengikuti pelatihan tersebut bisa lebih maju, bisa menjadi eksportir atau paling tidak pemasaran ikan Koi nya semakin lancar. “Saran kami, perbaikan di sana-sini masih harus tetap dilakukan, termasuk promosi itu harus dilakukan,” jelasnya.

Artati menambahkan, KKP ingin membangkitkan kemandirian para pelaku bisnis ikan hias. “Pemerintah hanya memfasilitasi. Kami justru ingin membangkitkan kemandirian dari yang bersangkutan. Indonesia akan maju kalau banyak yang berjiwa wirausaha. Salah satu ciri wirausaha itu kreatif, dan bangkit sendiri. Sentehan dari pemerintah itu sedikit saja,” terangnya.

Dirjen PDSPKP menambahkan, di Indonesia ada 79 pelaku usaha pengolah/pemasar (UMKM) terpilih yang memenuhi kriteria dan ditetapkan menjadi tenant untuk mendapatkan pendampingan dan fasilitasi dari BBP3KP Jakarta dan Satker BBP3KP (Cibinong, Palabuhanratu, Mataram dan Ambon).

Sementara itu pemilik Central Bisnis Aquaculture, Chindy Triantika, mengaku bersyukur karena masuk dalam daftar pelaku usaha pengolah/pemasar (UMKM) terpilih yang memenuhi kriteria dan ditetapkan menjadi tenant untuk mendapatkan pendampingan dan fasilitasi dari BBP3KP. “Kedatangan ibu Dirjen PDSPKP ini, awal mulanya saya terpilih menjadi tenant inbis. Setelah itu saya mengikuti bimtek selama 3 hari di Sentol Bogor. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih, karena telah dikunjungi ibu Dirjen,” jelas Chindy Triantika.

Buka Munas VI APKI di Blitar, Dirjen PDSPKP KKP Sampaikan Ekspor Ikan Hias Indonesia Alami Peningkatan

Memontum 1 — Sat, 02 Jul 2022 11:47:12 +0000

Memontum Blitar – Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Artati Widiarti, membuka Musyawarah Nasional (Munas) VI Asosiasi Pecinta Koi Indonesia (APKI) di Pendopo Ronggo Hadi Negoro (RHN) Blitar, Sabtu (02/07/2022) tadi. Hadir dalam pembukaan Munas, Bupati Blitar, Rini Syarifah, Forkopimda Kabupaten Blitar, Sekda Kota Blitar Priyo Suhartono, Ketua Umum APKI Zamrullah dan 100 peserta munas dari 27 Kota/Kabupaten se Indonesia.

Dalam sambutannya, Dirjen PDSPKP KKP mengatakan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor ikan hias Indonesia mengalami peningkatan signifikan pada periode tahun 2017–2021. Dari yang semula USD 27,6 juta pada tahun 2017, menjadi USD34,5 juta pada tahun 2021. Dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 6,11 persen.

“Ini baru data ekspor yang tercatat di pabean. Sementara transaksi di domestik, lebih besar nilainya. Hanya kita belum mempunyai mekanisme pencatatan transaksi di dalam negeri,” kata Artati Widiarti, Sabtu (02/07/2022).

Artati menegaskan bahwa dari laporan secara sporadis selama pandemi Covid-19, peningkatannya luar biasa. Hal tersebut tidak hanya dari jenis Koi, tapi juga dari jenis ikan hias lainnya.

“Saya yakin perdagangan ikan hias di dalam negeri ini, sebetulnya sangat besar nilainya,” terangnya.

Lebih lanjut Dirjen PDSPKP KKP menyampaikan, menurut jenisnya permintaan ikan hias pada pasar ekspor di tahun 2021 didominasi oleh ikan hias air tawar sebesar 80,63 persen atau senilai USD 27,8 juta, dan sisanya ikan hias air laut senilai USD 19 juta.

“Jenis ikan hias yang paling diminati adalah Arwana Super Red dan Jardini, Cupang, Botia, Koi, Maskoki, Oscar dan lain-lain. Dan Koi ini mempunyai penggemar yang fanatik dan maki bertambah,” jelasnya.

Anggota Komisi IV DPR RI Sosialisasikan Cara Ajukan Bantuan dari Kementerian Kehutanan, Kementan hingga KKP

Memontum 1 — Mon, 14 Mar 2022 16:40:00 +0000

Memontum Blitar – Dalam rangka reses, anggota DPR RI, Ir Endro Hermno MBA, menggelar sosialisasi penyerapan aspirasi di salah satu rumah makan di Tlogo, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Minggu (13/3/2022) malam.

Dalam kesempatan kali ini, anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Gerindra Daerah Pemilihan (Dapil) Jatim IV, menyampaikan syarat untuk mendapatkan bantun dan macam-macam bantuan dari Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Kehutanan.

Kegiatan sosialisasi penyerapan aspirasi tersebut, dihadiri sekitar 100 orang anggota kelompok tani. Selain itu, juga dihadiri Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Mujib, yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Blitar.

Ir Endro Hermono MBA, mengatakan bahwa ada beberapa bantuan berupa alat, bibit, pakan dan makanan olahan dari Kementerian yang menjadi mitra kerja Komisi IV DPR RI. Diantaranya, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian dan Kementerian Kehutanan.

“Bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan berupa bibit dan pakan ikan, termasuk bantuan makanan olahan ikan maupun ikan segar. Sedangkan dari Kementerian Pertanian berupa alat mekanik dan ternak. Sementara dari Kementerian Kehutanan berupa bibit tanaman keras,” kata Ir Endro Hermono MBA.

Lebih lanjut Endro Hermono menyampaikan, adapun persyaratan penerima bantuan pemerintah, yaitu bantuan calon induk ikan diberikan kepada unit pembenihan rakyat atau hatchery skala rumah tangga atau pendederan atau penggelondongan, pembenih atau pembudidaya ikan, kelompok masyarakat hukum adat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, dan lembaga keagamaan, dan badan usaha milik desa (BUMDes).

“Persyaratan penerima bantuan calon induk ikan terbagi dalam tiga persyaratan. Yaitu, persyaratan administrasi, persyaratan teknis, dan persyaratan lokasi,” jelas Endro Hermono.

Melalui Klaster Daya Saing, KKP Dongkrak Kinerja Ekspor Pelaku Usaha dan Pembudidaya

memontum — Wed, 20 Oct 2021 13:09:10 +0000

Memontum Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), berupaya mendorong Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, untuk menjadi salah satu daerah penghasil udang berkualitas di Indonesia. Melalui kegiatan Klaster Daya Saing (KDS), Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), menargetkan ekspor udang dari Sambas pada 2024 mendatang akan mencapai 9.000 ton/tahun dan menghasilkan nilai sebesar Rp720 miliar per tahun.”Melihat potensi dan kemauan untuk maju para pembudidaya dan pelaku usaha di hilir yang ada di Sambas, serta dukungan Pemda, perbankan dan pemangku kepentingan lainnya saya optimis akan tercapai,” tegas Dirjen PDSPKP, Artati Widiarti dalam keterangannya, Rabu (20/10/2021) tadi.

Baca juga:

Optimisme Artati, semakin meningkat setelah beberapa waktu lalu dia melakukan tinjauan langsung ke lokasi kegiatan KDS di Desa Sebubus, Kecamatan Paloh. Dikatakannya, daerah ini menjadi titik awal percontohan model pengembangan KDS di Sambas yang nantinya akan direplikasi ke lokasi lain.Dalam kunjungan tersebut, dia melihat kegiatan KDS telah mampu mendongkrak produksi usaha Koperasi Nelayan Paloh Jaya yang semula 12 ton/tahun menjadi 132 ton/tahun dalam kurun waktu 2 tahun ini.”Ini menjadi capaian dan berkah tersendiri bagi KKP yang akan berusia 22 tahun pada 26 Oktober 2021, hadirnya KKP di masyarakat menjadi stimulan dan semangat besar bagi daerah Sambas,” ungkapnya.Beranggotakan 130 orang, Koperasi Nelayan Paloh Jaya mengelola lahan tambak seluas 60.000 m2. Artati memastikan, bahwa selama ini KKP telah melakukan sejumlah kegiatan bersama koperasi, seperti bekerjasama dengan BNI guna memfasilitasi akses pembiayaan KUR senilai Rp1 miliar hingga April 2021.

Selanjutnya, KKP juga mendorong kemitraan usaha antara koperasi dengan perusahaan penyedia sarana produksi perikanan dan pengolahan udang sebagai offtaker. Tak hanya itu, KKP menyalurkan bantuan berupa sarana pasca panen untuk sortasi ukuran udang.Senada, Direktur Investasi Ditjen PDSPKP, Catur Sarwanto memastikan KKP akan melakukan kegiatan lanjutan KDS di tambak intensif udang vaname, Koperasi Nelayan Paloh Jaya, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Kegiatan tersebut diantaranya, fasilitasi program pembiayaan usaha dan sarana pasca panen, pengaktifan 9 petak atau 22.500 m2 lahan tambak dan perluasan shrimp millenial sebanyak 12 bak dalam rangka pemberdayaan masyarakat, termasuk eks TKI.

Sementara itu, seorang perwakilan pengurus Koperasi Nelayan Paloh Jaya, Ilham Sehan mengaku telah merasakan manfaat dari kegiatan Ditjen PDSPKP KKP tersebut. Menurutnya, bantuan Pemerintah yang berupakan sarana dan prasarana pasca panen dapat membantu menjaga mutu udang produksi.”Sangat bermanfaat, karena udang dari koperasi tetap baik hingga masuk cold storage,” ucap Ilham.Atas keberhasilan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas memastikan dukungannya dalam pengembangan KDS. Seperti yang disampaikan Plt. Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas, Uray Heriansyah, “Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas mendukung kegiatan pengembangan Klaster Daya Saing berbasis komoditas udang ini dan nantinya akan bersinergi untuk mereplikasi ke lokasi lainnya di daerah Kabupaten Sambas” ujar Uray.

Lebih lanjut Uray menuturkan, bahwa Pengembangan KDS Udang memberikan dampak positif bagi masyarakat Sambas. “Adanya Klaster Daya Saing, ternyata dapat mempekerjakan masyarakat yang kehilangan pekerjaan, terutama masyarakat pekerja migran yang tidak dapat kembali ke Malaysia disebabkan pandemi, sehingga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Sambas,” tutur Uray.Sebagai informasi, KDS sendiri merupakan kumpulan dari berbagai unit usaha di bidang kelautan dan perikanan yang berhubungan secara terintegrasi dari hulu ke hilir. Ekosistem ini, kemudian difasilitasi program pengembangan usaha agar memiliki daya saing SDM, produk, dan perusahaan, serta mampu mengangkat daya saing daerah dan nasional.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono menyebut Indonesia bisa menguasai pasar udang dunia. Hal tersebut berdasarkan kontribusi Indonesia terhadap pemenuhan pasar udang dunia rata-rata sebesar 6,9 persen dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.”Potensi pasar ini harus kita garap, khususnya pasar yang memberikan nilai tinggi terhadap udang produksi Indonesia, agar Indonesia mampu menguasai pasar udang dunia,” kata Menteri Trenggono. (hms/kkp/aye)

Menteri Trenggono Gandeng FAO Sinergi Bangun Sektor KP

memontum — Wed, 22 Sep 2021 15:32:49 +0000

Memontum Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, bertemu dengan Perwakilan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia di Indonesia (Food Agriculture Organization = FAO) Representative in Indonesia, Rajendra Aryal, di Jakarta, Rabu (22/09/2021). Dalam pertemuan tersebut, Menteri Trenggono menegaskan bahwa Indonesia mampu untuk memerangi praktik illegal, unreported, unregulated fishing (IUUF).

Dalam memerangi IUUF, Menteri Trenggono menjelaskan, bahwa kementeriannya telah menyusun peta jalan sektor perikanan yang dapat digunakan hingga puluhan tahun mendatang. Melalui peta jalan tersebut, Indonesia akan menerapkan kebijakan penangkapan ikan terukur dalam mengelola sumber daya alam perikanan yang ada di perairan Indonesia, termasuk Zona Ekonomi Ekslusif pada awal Januari 2022.

Baca juga:

“Kebijakan (penangkapan terukur) ini untuk menjawab persoalan IUU Fishing sebab mengatasi persoalan illegal fishing tidak hanya dengan menangkap kapal-kapal pelaku illegal fishing, tapi juga mengelola sumber daya perikanan dengan benar sesuai dengan prinsip ekonomi biru,” ungkapnya.

IUUF menjadi persoalan global, sebab dampak yang ditimbulkan tidak sebatas kerugian ekonomi suatu negara. Tetapi juga, terjadinya perbudakan terhadap anak buah kapal (ABK) hingga mengakibatkan kerusakan ekosistem laut. Praktik IUUF, dinilai dapat merusak ekosistem lantaran para pelaku melakukan penangkapan secara berlebih menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Sehingga, mengancam populasi biota laut khususnya yang dilindungi.

Menteri Trenggono menjelaskan, dengan adanya kebijakan penangkapan ikan terukur, Pemerintah Indonesia menjamin kualitas produk perikanan mulai dari proses penangkapan hingga sampai ke konsumen. Di mana, penangkapan harus menggunakan alat yang ramah lingkungan dan jumlah ikan yang ditangkap juga dibatasi dengan sistem kuota untuk memastikan ekosistem laut tetap sehat.

Kemudian melalui kebijakan penangkapan terukur ini, zona penangkapan nantinya terbagi dalam dalam tiga segmen, yakni zona industri, zona spawning ground, dan zona nelayan tradisional dan lokal. Dengan demikian, sumber daya alam perikanan yang ada dapat dirasakan manfaatnya oleh semua kalangan, mulai dari nelayan tradisional hingga pelaku industri.

Menteri Trenggono mengatakan, bahwa Kebijakan penangkapan ikan terukur ini merupakan implementasi dari prinsip ekonomi biru yang menjadi acuan negara-negara di dunia dalam mengelola sumber daya alam perikanan yang dimiliki.

“Ini implementasi dari Blue Economy, sehingga laut menjadi sehat. Kemudian bagaimana kami menjaga kualitas perikanan sejak dari produksi hingga sampai ke konsumen,” terang Menteri Trenggono.

Penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur sekaligus mendorong distribusi pertumbuhan ekonomi di Indonesia lebih merata sebab, pendaratan ikan harus di pelabuhan yang tidak jauh dari area penangkapan. Saat ini, pendaratan cenderung terpusat di pelabuhan-pelabuhan yang ada di Pulau Jawa.

Menteri Trenggono menambahkan, KKP juga mengimplementasikan prinsip ekonomi biru pada subsektor perikanan budidaya. Hal ini dibuktikan dengan upaya revitalisasi tambak-tambak tradisional menjadi lebih modern yang dilengkapi dengan instalasi pengolahan air limbah (IPAL), tandon, serta irigasi. Revitalisasi akan meningkatkan produktivitas tambak dan pengelolaannya pun ramah lingkungan.

Mendengar penjelasan Menteri Trenggono, FAO Representative in Indonesia, Rajendra Aryal, memberikan apresiasi atas roadmap pengelolaan sumber daya perikanan yang dibangun KKP. Roadmap tersebut, juga sudah sejalan dengan prinsip ekonomi biru yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Untuk itu, pihaknya siap memberikan dukungan termasuk mempromosikan roadmap pengelolaan perikanan yang digagas KKP ke negara-negara pendonor sehingga program bantuan terkait pembangunan sektor kelautan dan perikanan berkelanjutan dapat diimplementasikan di Indonesia. (hms/kkp/aye/sit)

Optimis Indonesia Kuasai Pasar Dunia, Menteri KKP Terus Dorong Peningkatan Ekspor Udang Nasional

Memontum Editorial Team 1 — Mon, 14 Jun 2021 13:38:16 +0000

Memontum Bandung – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), mendorong program peningkatan ekspor udang nasional. Hal tersebut disampaikan Menteri Trenggono, dalam paparannya sebagai keynote speaker pada acara Shrimp Talks ‘Support the Target of 250 persen Increase in Shrimp Export Value’. Kegiatan itu, dalam rangka Dies Natalis Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran, ke-16 di Universitas Padjadjaran Bandung, (14/06) tadi.

“Udang merupakan komoditas perikanan yang paling banyak diminati pasar global. Dalam kurun waktu 2015 – 2019, udang merupakan permintaan pasar nomor dua setelah salmon. Indonesia sendiri selama kurun waktu tahun 2015-2020 berkontribusi terhadap pemenuhan pasar udang dunia rata-rata sebesar 6,9 persen. Potensi pasar ini harus kita garap, khususnya pasar yang memberikan nilai tinggi terhadap udang produksi Indonesia, agar Indonesia mampu menguasai pasar udang dunia,” ungkap Menteri Trenggono dalam acara tersebut secara luring.

Dukung Tingkatkan PNBP, KKP Siap Optimalkan Peran Pelabuhan Perikanan

Memontum Editorial Team 1 — Fri, 11 Jun 2021 14:00:06 +0000

Memontum Tegal – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, tengah mempersiapkan pelayanan yang optimal di pelabuhan perikanan untuk mendukung program peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), yang merupakan prioritas Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono. Identifikasi kendala dan permasalahan pelabuhan perikanan yang ada di Indonesia terus dilakukan untuk dapat merealisasikan target tersebut.

Plt Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, M Zaini, mengatakan pelabuhan perikanan berperan sangat strategis dalam pelaksanaan PNBP pasca produksi. Untuk itu, dirinya menerangkan tidak hanya mengoptimalkan dari sisi pembangunan fisiknya saja namun juga peningkatan kapasitas petugas di pelabuhan.

Baca juga:

“Meningkatnya PNBP perikanan tangkap terhadap pendapatan negara ini akan membuka ruang untuk pembiayaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan dengan nominal yang jauh lebih besar. Khususnya program atau kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan yang menjadi pelaku utama dalam sektor kelautan dan perikanan,” jelasnya saat mendampingi kunjungan kerja spesifik Panitia Kerja (Panja) Komisi IV DPR RI di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tegalsari, Kota Tegal, Jumat (11/06) tadi.

Sebelumnya, Menteri Trenggono, telah menegaskan kondisi dan kinerja pelabuhan perikanan mendapat perhatian khusus dalam program terobosan KKP 2021-2024. Perhatian dimaksud antaranya adalah pada aspek manajemen kepelabuhanan (alur, lalu lintas, K3), aspek higienitas, dan aspek esensial lainnya yang sejalan dengan peningkatan PNBP dari sumber daya perikanan tangkap untuk kesejahteraan nelayan.

Lebih lanjut, Zaini, mengatakan agar pengelolaan PPP Tegalsari dapat dilakukan oleh pusat. Hal ini, telah disampaikannya kepada Menteri, Trenggono untuk mengurai seluruh permasalahan yang ada.

“Usai libur lebaran saya berkunjung ke sini dan mendapat laporan kalau kolam pelabuhan overload. Selain itu saya dengar banyak produksi yang tidak dilaporkan. Hal ini harus segera ditindaklanjuti,” ujarnya.

Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono, membenarkan salah satu kendala yang dialami PPP Tegalsari adalah sedimentasi di dermaga kolam pelabuhan perikanan. Belum optimalnya fasilitas serta pengelolaannya juga membuat pelabuhan tersebut terkesan kumuh.

Sementara itu, kehadiran Tim Panja Komisi IV DPR RI di PPP Tegalsari diharapkan dapat memberikan rekomendasi dukungan kegiatan, anggaran dan kebijakan khusus. Setelah dibangun puluhan tahun yang lalu, tentu banyak fasilitas, sarana dan prasarana yang harus diperbaiki dan dikembangkan.

Ketua Tim Panja Komisi IV DPR RI, Anggia Erma Rini, menyebutkan sinergi pembiayaan dari pusat dan daerah akan menjadi solusi agar PPP Tegalsari semakin menjadi salah satu pelabuhan perikanan terdepan di Indonesia.

“Kita sama-sama ketahui PPP Tegalsari ini menjadi salah satu dari 11 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelabuhan Perikanan Pantai pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Kurang lebih 1.000 kapal berpangkalan di pelabuhan ini dengan nilai produksi ratusan miliar per tahun harus mendapat perhatian khusus,” ungkapnya.

Dia mengatakan hasil peninjauan lapangan, komunikasi dengan pemerintah pusat dan daerah serta nelayan ini akan menjadi bahan untuk rapat kerja di Komisi IV DPR RI. Besar harapannya untuk mengembangkan wilayah PPP Tegalsari yang memiliki luas lahan 17,2 hektare agar semakin bergeliat dan menjadi salah satu sentra perikanan tangkap yang ada di Jawa Tengah.

Dalam kegiatan kunjungan kerja Panja Komisi IV DPR RI tersebut, dilakukan pula penyerahan sejumlah bantuan untuk nelayan. Antara lain penyaluran permodalan nelayan dari BPD Jateng, BRI, Bank Mandiri, BNI, PT Pegadaian, BLU LPMUKP, 500 paket sembako dari Ditjen Perikanan Tangkap dan 5 unit life jacket dari PPP Tegalsari. (hms/kkp/aye/ed2)