Nenek yang tertulis di KTP-nya kelahiran 01 Januari 1930 atau berusia 92 tahun itu, harus pasrah dengan kondisi kesehatannya saat ini. Ketika memontum.com mengunjungi rumahnya, sang nenek hanya bisa terbaring lemah di lantai ruang tamu rumahnya. 

Nenek Esa saat ditanya media online ini, mengaku hanya punya anak satu. Itu pun, sang buah hati sudah meninggal dunia. Sehingga, untuk keseharian sementara hidup bersama saudara di kanan-kiri rumahnya.

Baca juga :

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

Yang cukup aneh, tentumeski punya kartu KKS, sang nenek tidak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah. “Anak saya sudah meninggal. Saya tidak pernah mendapat bantuan,” ujarnya sambil terbaring.

Ketua RT05, Toyib, saat dikonfirmasi juga mengatakan bahwa pihaknya sudah berusaha mengkonfirmasikan hal itu kepada RW hingga Kelurahan Rogotrunan. Hanya saja, hingga saat ini Nenek Esa memang tidak pernah mendapatkan bantuan.

“Konfirmasi ke Pak RW hingga Kelurahan, sudah saya lakukan. Ternyata, ya memang tidak pernah mendapat bantuan. Baik bantuan BLT maupun PKH,” terangnya. (adi/sit)

Dia menuturkan penyelenggaraan KKS diharapkan tidak hanya mewujudkan kabupaten/kota yang sehat untuk ditinggali, namun juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakatnya.

“Tujuan diadakannya KKS ini yakni mewujudkan kabupaten/kota yang bersih, aman, nyaman dan sehat untuk ditinggali oleh masyarakat,” ujarnya saat diterima Bupati Lamongan Fadeli di Guest House setempat dalam rangka melakukan verifikasi lapangan KKS, Senin (9/9/2019).

Sehingga dengan memenuhi semua tatanan dalam KKS, lanjut dia, sebuah kabupaten atau kota menjadi tempat yang ideal bagi warganya untuk melakukan kegiatan produktif.

“Kawasan sehat adalah kawasan yang mampu mengoptimalkan potensi masyarakat dan pekerja dengan menempatkan mereka sebagai pelaku jutama pembangunan. Ujungnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Astri.

Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya pemerintah daerah diharapkan membantu menfasilitasi kegiatan berdasarkan kegiatan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.

Sementara Bupati Lamongan Fadeli dalam kesempatan tersebut memaparkan sejumlah tatanan kabupaten sehat di Lamongan telah dilaksanakan dengan optimal. Sehingga rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi mencapai 5 persen pertahun.

Dia menguraikan struktur pertumbuhan ekonomi Lamongan yang terbesar, 35,18 persen, masih dari sektor pertanian. Selanjutnya sebesar 19,28 persen dari perdagangan, 11,4 persen sektor konstruksi, 9.86 persen dari sector industri pengolahan dan 35,68 persen berasal dari 13 lapangan usaha lainnya.

“Pertumbuhan ekonomi rata-rata naik 5 persen pertahunnya. Tertinggi masih dari bidang pertanian, kedua perdagangan, kemudian bidang konstruksi, dan industri,” ungkapnya.

Selain itu peningkatan sumber daya manusia Lamongan selama lima tahun terakhir ini ditandai dengan terus naiknya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM Lamongan di tahun 2018 mencapai 71,97, naik dari tahun 2017 yang 71,11.

Bidang kesehatan, lanjut dia menjadi salah satu prioritas pembangunan di Lamongan sehingga memunculkan berbagai inovasi. Seperti penuntasan status open defecation free (ODF) di tahun 2017.

Kemudian Program Lenyapkan Pasung Manusiakan Pasien Jiwa (Lesung Sipanji) yang digerakkan bersama-sama lintas sektor, membebaskan pasien jiwa dari pemasungan. “Program ini tidak hanya sukses menyembuhkan semua pasien jiwa yang dipasung, namun juga menjadikan merreka mandiri melalui berbagi pelatihan,” kata Fadeli.

Dia kemudian mencontohkan program inisiatif dari masyarakat yang difasilitasi oleh Pemkab Lamongan. Yakni penyediaan fasilitas cuci tangan di depan setiap rumah warga di Desa Mungli Kecamatan Kalitengah.

Hal yang serupa disampaikan Ketua Forum Kabupaten/Kota Sehat (FKS) Bambang Suwahjo. Dia menyatakan Lamongan siap diverifikasi lapangan. Karena berbagai prasyarat telah terpenuhi. (son/sgg/yan)

Kasi Prencanaan Desa Kandat Sigit Purwanto mengatakan, kartu dengan nama Kartu Kandat Sehat atau KKS itu merupakan buatan pemerintah Desa Kandat, sejak pertengahan 2018. Masing-masing Kepala Keluarga (KK) mendapatkan satu kartu yang dapat dipergunakan oleh seluruh anggota keluarga di dalam KK tersebut.

“Konsep kami, satu KK mendapatkan satu KKS. Yang mana, tertera nomor KK di dalam kartu tersebut. Kartu tersebut diberikan oleh pemerintah desa kepada seluruh warga, baik yang telah memiliki jaminan kesehatan maupun yang belumq, ” katanya.

Sigit Purwantoenceritakan, ide awal peluncuran KKS itu berawal dari anugrah award yang didapat Desa Kandat dari Pemkab Kediri. ” Saat itu, Desa Kandat berinovasi dengan memiliki mobil antar jemput kesehatan untuk masyarakatnya.

” Akhirnya oleh pemerintah desa digunakan mendirikan pos kesehatan desa, serta peluncuran KKS, ” tegasnya.