Dalam kesempatan itu, Wawali Dedy meminta agar satuan gugus tugas betul-betul mempersiapkan segala hal. Terutama, terkait dengan dokumentasi dan data aministrasi untuk verifikasi KLA pada 8 Juni mendatang. Targetnya, Kota Bengkulu bisa keluar dari predikat KLA Pratama menjadi Madya.

Baca juga:

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

“Paling tidak, kita harus keluar dari pratama. Saya bagian dari saksi, bagaimana perjuangan kita mendapatkan penghargaan KLA. Kita sudah empat kali berturut-turut dapat pratama. Kalau dari pengamatan kita, rasanya kita sudah layak untuk madya. Namun, memang kita akui selama ini kita lemah dalam hal dokumentasi,” kata Wawali Dedy.

Dikatakan Dedy, kalau kekurangan secara administratif, mungkin masih bisa dikejar untuk dilengkapi. Namun, memang yang sifatnya fisik agak susah.

“Tapi yang jelas, kita evaluasi dimana titik lemah kita. Insyaallah, saya hadir dan akan memberikan pemaparan langsung. Jadi, tolong dimaping apa saja titik lemah kita dan evaluasi,” ujar Wawali Kota Bengkulu. (mc/bkl/sit)

Dalam hal itu, Wawali Kota Malang, Bung Edi, menyampaikan jika Pemkot Malang akan terus mengoptimalkan Ranperda KLA. Sehingga, apapun yang terjadi kepada anak bisa terlindungi. “Pada dasarnya, kita akan terus mengoptimalkan dan jangan sampai lengah. Sehingga, tidak terjadi kekerasan terhadap anak, termasuk hal-hal yang tidak senonoh,” jelas Bung Edi.

Dengan adanya payung hukum tersebut, tambahnya, pada prinsipnya regulasi mengenai hak dan tanggung jawab yang ada di Kota Malang ini bisa diperhatikan oleh semua pihak. Sehingga, semua terlibat dalam menciptakan Kota Malang sebagai KLA.

Baca juga:

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

“Karena kalau pemerintah saja, itu nggak cukup. Makanya, mesti harus diatur semuanya terlibat. Dari kalangan akademisi, pengusaha, aparat penegak hukum semuanya termasuk lembaga pengadilan,” jelasnya.

Pihaknya optimis, dengan adanya Perda KLA ini, bisa meminimalisir kekerasan yang terjadi pada anak. Apalagi dalam hal ini juga dinilai penting dan sangat mendesak untuk segera ada tindakan yang melindungi.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, mengatakan jika dari jawaban Wali Kota Malang tersebut, masih banyak fraksi yang belum puas. Sebab, jawaban yang telah disampaikan oleh Wawali lebih mengarah pada garis besarnya saja.

“Hal itu wajar karena tidak mungkin di jawab mendetail dalam paripurna. Ini bagian dari proses yang harus kita lalui bersama,” ujar Made.

Kemudian, Made juga menambahkan jika pihaknya akan segera membentuk panitia khusus (Pansus) untuk menindaklanjuti dan mempertajam mengenai Ranperda KLA tersebut. Karena menurutnya, situasi dan kondisi saat ini hanya melihat aturan umum saja, sehingga lupa pada generasi muda.

“Generasi muda terutama anak-anak penerus bangsa ini, harus terus dilindungi. Sebab mereka nantinya sebagai generasi perjuangan bangsa, terutama juga untuk Kota Malang,” lanjutnya.

Made berharap, nantinya Perda tersebut bisa menjadi perlindungan bagi anak di Kota Malang. Ditargetkan pada awal bulan Maret mendatang, Ranperda KLA bisa segera diresmikan menjadi Perda Kota Malang. (rsy/sit)