Acara tasyakur serta doa bersama di buka oleh Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Jombang, Syarif Hidayatulloh, bertempat di Kantor DPC Partai Demokrat Kabupaten Jombang, Kamis (01/04).

• Baca juga: Subur Sembiring Dipecat, Ketua Demokrat Jombang Gelar Tasyakuran

Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Jombang saat di wawancarai awak media menyampaikan, acara tasyakuran dan berdoa bersama untuk mengungkapkan, rasa syukur atas keputusan dari Pemerintah yang menolak Konggres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang Sumatera Utara.

“Keputusan penolakan hasil KLB tersebut diambil, sebab tidak sesuai dengan AD/ART, karena tidak bisa menunjukkan surat mandat DPC serta DPD yang hadir sehingga bisa di katakan tidak memenuhi forum,” ungkap pria yang akrab di sapa Gus Sentot ini.

Partai Demokrat memberikan apresiasi kepada Pemerintah atas keputusan yang adil sehingga menyelamatkan Demokrasi Indonesia secara keseluruhan, semoga tantangan untuk Partai Demokrat kedepan bisa di lewati dengan baik

“Kita doakan juga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tetap di berikan kesehatan serta kekuatan untuk memimpin Partai Demokrat kedepannya,” ujar Gus Sentot.

DPC Partai Demokrat Kabupaten Jombang tidak melihat adanya kader dari Jombang yang terlibat di dalam KLB Deli Serdang.

“Sampai sekarang belum ada bukti-bukti yang menyatakan adanya kader DPC Partai Demokrat Jombang ada yang terlibat dalam KLB,” tutur Gus Sentot.

Partai Demokrat tetap solid serta berkomitmen menunjukkan kesetiaan kepada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Apapun yang terjadi kita tetap berjuang, saat ini kegembiraan kita jangan terlalu berlebihan. Kita harus menatap masa depan yang penuh tantangan,” harapnya. (azl/ed2)

“Tentang KLB saya sudah membuat pernyataan. Saya mulai awal sudah menyampaikan bahwa Indonesia ini negara religi, mengangkat benar masalah moral dan nilai-nilai kebaikan. Bentuk-bentuk apapun yang sekiranya tidak sesuai dengan moral itu harus kita hindari,” ujarnya saat ditemui wartawan, Selasa (09/03) sore.

Berdasarkan keterangan Sutiaji, KLB sebenarnya sah saja dilakukan, namun harus melalui mekanisme yang semestinya diterapkan.

Baca Juga : Juni Dikbud Malang Rencanakan Simulasi Pembelajaran Tatap Muka

“Secara mekanisme mestinya kan harus internal, tidak ada orang-orang lain yang masuk. Dan yang namanya KLB dilakukan karena mungkin ada ketua yang tutup usia , mengundurkan diri. Itu di mekanismenya sudah ada,” tegas pemilik kursi N1 ini.

Orang nomor satu di Kota Malang yang juga merupakan politisi Partai Demokrat ini mengaku bahwa mayoritas anggota tidak menghendaki KLB.

“Kita masih solid, satu Jawa Timur dan saya. Tetap AHY,” tegasnya. (mus/ed2)

Salah satunya dilakukan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang dengan mensosialisasikan upaya preventif dan tindakan cepat jika ditemukan warga yang terdeteksi terjangkit Hepatitis A. Disebutkan Kepala Dinkes Kota Malang dr. Supranoto, M.Kes, dalam 5 tahun terakhir belum ada KLB Hepatitis A di Kota Malang.

Kepala Dinkes Kota Malang dr. Supranoto, M.Kes, menjawab pertanyaan awak media. (rhd)

“Sampai saat ini belum ada peningkatan status KLB Hepatitis A di Kota Malang. Namun Dinkes telah mensosialisasikan upaya preventif, agar masyarakat bisa mengenali ciri, pola penyebaran, dan penanganan secepatnya,” ungkap dr Supranoto, disela kegiatan pemusnahan obat-obatan terlarang.

Supranoto menambahkan, beberapa upaya preventif tersebut yakni masyarakat harus berperilaku hidup bersih dan sehat. Di antaranya mencuci tangan sebelum makan dengan bersih, dan cuci tangan bersih dengan sabun setelah buang air besar atau kecil. Selain itu, masyarakat harus berpola makan sehat dan hidup sehat dengan berolahraga.

“Pemicu Hepatitis A itu virus. Penyebaran melalui oral dan kotoran buang air besar/kecil, makanya harus cuci tangan bersih dengan sabun. Kalau tidak, usai buang air terus makan, akan berpotensi terpapar,” tambah Supranoto.

Jika ditemukan anggota keluarga dengan ciri tersebut, disarankan agar segera dibawa ke fasilitas kesehatan (faskes) terdekat agar dilakukan tindakan penanganan dan perawatan sebagai manajemen terapi Hepatitis A. “Gejala awalnya, yaitu panas, lesu, lemah. Jika positif menjurus Hepatitis A itu mata terlihat kuning. Maka harus ditangani secepatnya,” terangnya.

Status KLB merupakan ketetapan yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintah Daerah, dalam hal ini Walikota atau Bupati, usai menerima laporan dari Dinkes setempat. Pasalnya, konsekuensi segala penanganan akan menjadi tanggung jawab Pemda setempat. Termasuk, dari kasus penyakit yang sebelumnya belum ada menjadi ada dan meningkat secara signifikan, masuk dalam kategori KLB.

Dicontohkan, jika ditemukan 1-2 penderita dalam seminggu, kemudian di minggu selanjutnya bertambah 1, hal tersebut belum bisa dikategorikan KLB. Namun jika di minggu pertama ada 2, kemudian minggu kedua menjadi 10 dan terus meningkat, bisa dikategorikan KLB.

“Di Malang mungkin hanya ada 1-2 penderita, namun sudah tertangani. Kasus tersebut tidak termasuk KLB,” tandas Supranoto. (adn/yan)

“Saya sedih melihat hal ini, sebuah anomali ketika berbagai hal yang baik terjadi di Jatim, misalnya pendapatan masyarakat yang meningkat tajam dan berbagai fasilitas kesehatan tersedia, tapi ada hal lainnya yang membuat kaget kita, yakni permasalahan penyakit difteri ini,” ujar Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo saat memimpi Rapat Koordinasi Pemantapan Outbreak Response Immunization Difteri se-Jawa Timur di Kantor Dinas Kesehatan Prov. Jatim Jl. A Yani Surabaya, Rabu (17/1/2018).

Ekonomi bagus masyarakat Jatim tsb, jelasnya, antara lain terlihat dari pendapatan perkapita masyarakat Jatim yang naik 200% dibanding tahun 2008. Demikian pula, fasilitas kesehatan yang tersebar di seluruh Jawa Timur. Diantaranya, 371rumah sakit, 961 puskesmas dari 661 kecamatan yang ada, yang berarti banyak kecamatan memiliki puskesmas lebih dari satu buah. Juga, puskemas pembantu sebanyak 2.668, pondok kesehatan sebanyak 3.213, serta polindes 4.711 buah.

Untuk itu, Pakde Karwo sapaan lekat Gubernur Jatim mengajak pemerintah kabupaten/kota se-Jatim secara serius menangani difteri. “Posisi kita dalam KLB penyakit difteri. Mari kita bergerak bersama menangani difteri,” ujarnya.

Salah satu langkah yang dilakukan, lanjutnya, yakni Pemprov Jatim mengalokasikan anggaran Outbreak Response Immunization (ORI) dengan 82 persen untuk operasional sesuai kebutuhan kabupaten/kota. Diperkirakan total kebutuhan anggaran untuk menangani difteri sebanyak Rp 98 milyar, dengan pembiayaan sharing antara Pemprov sebesar Rp. 49 milyar dan sebesar Rp. 49 milyar lainnya menjadi tanggungan pemerintah kab/kota se-Jatim.

Sasaran penggunaan anggaran ORI tersebut ditujukan untuk 38 kab/kota di Jatim, dengan target sebanyak 10.717.765 orang, yakni usia 1-19 tahun. “Seluruh anak di Jatim usia 1-19 tahun untuk diimunisasi semuanya. Mereka yang diprioritaskan untuk diberikan vaksin imunisasi ORI,” tegasnya sambil menjelaskan imunisasi diberikan sebanyak tiga kali pemberian dengan interval pemberian 5 bulan.

Makna dilakukannya pemberian imunisasi massal ORI, jelas Pakde Karwo, untuk merespon kejadian luar biasa difteri ini sehingga penyakit tidak semakin meluas, dapat memutus penularan difteri, dan terjadi penurunan kasus difteri. “Pelaksanaan imunisasi ini harus benar-benar dikontrol, diberikan selama tiga kali. Dengan demikian, penanganan difteri ini bisa dilakukan dengan tuntas,” pesan orang nomor satu di Jatim tsb.