Kepala Dishub Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, mengatakan bahwa kegiatan kerja bakti tersebut bertujuan menjaga kebersihan, kerapian dan kenyamanan halte. Sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat maupun layanan transportasi umum seperti Trans Jatim.

“Alhamdulillah ini sudah hampir lima minggu. Setiap Senin kami upayakan satu titik halte untuk dibersihkan dan dirapikan,” ujar Jaya-sapaannya, Sabtu (30/05/2026) tadi.

Dikatakannya, halte merupakan fasilitas publik yang harus dijaga bersama. Karena itu, Dishub juga mengajak masyarakat ikut merawat keberadaan halte agar tidak kembali kumuh atau disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Terlebih, masih adanya halte yang dimanfaatkan Pedagang Kaki Lima (PKL), sehingga fungsi utamanya sebagai tempat naik turun penumpang menjadi berkurang.

“Halte itu milik masyarakat. Jangan sampai dimanfaatkan satu dua orang saja. Kalau digunakan PKL berarti untuk kepentingan pribadi, sementara halte harus bisa dimanfaatkan masyarakat luas,” tegasnya.

Baca juga :

Saat ini, Dishub Kota Malang bertanggung jawab terhadap sekitar 20 halte yang ada. Untuk perbaikan yang dilakukan masih terbatas pada kegiatan korve, pembersihan dan pengecatan. Keterbatasan anggaran membuat Dishub belum bisa melakukan rehabilitasi fisik secara menyeluruh terhadap halte yang mengalami kerusakan.

Karena itu, Dishub mulai menyiapkan skema kerja sama dengan pihak swasta untuk mengoptimalkan fungsi halte. Bentuk kerja sama yang dipertimbangkan antara lain melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) maupun pemanfaatan ruang promosi.

“Jangka panjangnya kami coba melibatkan pihak lain, bisa swasta melalui CSR atau promosi. Tujuannya untuk optimalisasi halte karena kami memang tidak memiliki anggaran khusus untuk itu,” katanya.

Jaya menilai, upaya memperbaiki dan menghidupkan kembali fungsi halte merupakan bagian dari pembangunan budaya menggunakan transportasi umum. Menurutnya, transportasi bukan hanya soal sarana, tetapi juga perubahan perilaku masyarakat yang harus dibangun secara bertahap dan berkelanjutan.

“Transportasi itu merupakan perilaku. Karena itu pendekatannya harus terus-menerus dilakukan kepada masyarakat, termasuk melalui pemanfaatan halte yang lebih optimal,” imbuh Jaya. (rsy/sit)

Dalam kesempatan itu, Wabup Lathifah berpesan agar seluruh pihak dalam kegiatan ini penuh semangat untuk terus memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat. Dirinya menjelaskan,  bahwa periode usia 0 sampai dengan 6 tahun adalah masa yang sangat krusial dalam proses tumbuh kembang anak.

“Pada fase 0 sampai 6 tahun, perkembangan otak anak mencapai sekitar 80 hingga 90 persen kapasitas otak dewasa. Oleh karena itu, pemberian stimulasi yang tepat serta deteksi dini terhadap gangguan pertumbuhan dan perkembangan menjadi faktor yang sangat menentukan kualitas kesehatan, kemampuan belajar, serta produktivitas anak di masa yang akan datang,” kata Wabup Lathifah.

Dirinya juga menegaskan, apabila keterlambatan perkembangan tidak terdeteksi sejak dini, maka kondisi tersebut dapat berdampak pada gangguan perkembangan yang menetap, menurunnya kualitas hidup anak, hingga meningkatnya risiko disabilitas. Karena itu, perhatian terhadap tumbuh kembang anak harus menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya keluarga, tetapi juga pemerintah dan seluruh elemen masyarakat.

“Program Stimulasi, Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) merupakan salah satu upaya komprehensif yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan dalam memantau pertumbuhan dan perkembangan anak, mendeteksi secara dini adanya penyimpangan, serta memberikan intervensi yang tepat agar dampak gangguan dapat dicegah maupun diminimalkan,” tambah Wabup Malang.

Baca juga :

Program ini, dilaksanakan melalui pelayanan kesehatan dasar, seperti Puskesmas, Posyandu, serta jejaring pelayanan kesehatan lainnya. Namun demikian, implementasi Program SDIDTK tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan semata, namun diperlukan keterlibatan lintas sektor seperti pendidikan, sosial, lembaga perlindungan anak, hingga lembaga yang bergerak di bidang disabilitas, agar layanan yang diberikan benar-benar terintegrasi dan menyeluruh.

“Saya juga mengapresiasi peran CHAI, yang telah memfasilitasi pelatihan terkait Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang, juga tatalaksana gangguan indera kepada tenaga terkait, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi. Namun sebagai catatan, hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan bahwa implementasi di lapangan masih perlu terus diperkuat, khususnya dalam aspek koordinasi lintas sektor dan kejelasan peran masing-masing kelembagaan,” papar Wabup Lathifah.

Beberapa tantangan tersebut, antara lain belum adanya pembagian peran yang jelas dan tertulis, antar perangkat daerah dalam layanan inklusi anak. Termasuk, masih terjadinya tumpang tindih program maupun kekosongan layanan, belum terintegrasinya koordinasi dan sistem rujukan antar layanan pendidikan, kesehatan dan sosial, data anak berkebutuhan khusus yang masih terpisah antar dinas, serta masih terbatasnya pemahaman bersama terkait konsep dan implementasi layanan inklusi anak.

”Oleh karena itu, pertemuan ini menjadi forum yang sangat strategis untuk memperkuat koordinasi, komunikasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan di tingkat Kabupaten Malang. Selain menjadi ruang berbagi praktik, baik dalam penyelenggaraan layanan deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang anak, kegiatan ini juga diharapkan mampu menghasilkan penguatan sinergi serta alur penanganan disabilitas anak yang lebih terstruktur, berkelanjutan, terukur dan responsif terhadap kebutuhan anak-anak di Kabupaten Malang,” imbuh Wabup Lathifah.

Dalam kegiatan ini, Dinas Kesehatan selaku penyelenggara juga menghadirkan perwakilan dari Kementerian Kesehatan RI, Tim Kerja Gigi Mulut, Indra dan Penyakit Tidak Menular, Tim Kerja Kesehatan Balita Anak Prasekolah dan Yankesga Direktorat Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan, Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Termasuk, juga hadirkan TP PKK Kabupaten Malang, DWP Kabupaten Malang, BPJS Kesehatan Kabupaten Malang, Ikatan Bidan Indonesia, Ikatan Fisioterapi Indonesia, Himpaudi, Yayasan Lingkar Sosial, Gerkatin, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, Pengurus Daerah Muhammadiyah, Fatayat NU dan Muslimat NU Kabupaten Malang. (pro/gie)

Camat Ambulu, Fahrur Ansori, dalam momen itu memimpin langsung koordinasi di lapangan. Dirinya juga menegaskan, bahwa aksi ini merupakan respon cepat (quick response) atas aduan masyarakat di Dusun Bedengan, Desa Tegalsari.

“Langkah ini kami ambil, setelah menerima informasi valid mengenai penyumbatan aliran sungai akibat tumpukan sampah yang cukup masif di wilayah tersebut,” kata Camat Fahrur.

Pelaksanaan kegiatan ini, tentunya mencerminkan sinergi yang solid, antar instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Terlebih, dalam pelaksanaan itu juga terlihat di lokasi, seperti personel dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) serta jajaran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pengairan, yang ikut terjun langsung bersama Muspika Ambulu. Kehadiran berbagai pihak ini, menunjukkan bahwa permasalahan sampah sungai tidak bisa diselesaikan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektoral.

Baca juga :

Salah satu fokus utama pembersihan sendiri, adalah sampah-sampah yang tersangkut di rumpun bambu sepanjang bantaran sungai. Penumpukan pada titik-titik tersebut, dinilai krusial karena menghambat laju air secara signifikan dan berpotensi menimbulkan luapan ke area pemukiman serta lahan pertanian warga jika curah hujan meningkat.

Dari sisi ekonomi kerakyatan, keberadaan sampah ini dilaporkan sangat merugikan. Para pelaku usaha kecil dan pedagang yang beroperasi di sekitar aliran Sungai Tegalsari, juga mengeluhkan dampak negatif berupa bau tidak sedap dan penurunan estetika lingkungan. Sehingga, berdampak pada tingkat kunjungan pelanggan ke area usaha mereka. Hal ini, menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah agar produktivitas ekonomi warga tetap terjaga.

Meskipun upaya pembersihan ini berjalan sukses, Fahrur Ansori mencatat adanya tantangan besar dalam hal kesadaran masyarakat. Pemerintah Kabupaten Jember sebelumnya telah memasang papan larangan resmi di area-area strategis sungai. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa edukasi melalui media visual tersebut masih belum cukup efektif dalam mengubah perilaku sebagian warga yang masih menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan sampah akhir.

“Kami sangat menyayangkan adanya pengabaian terhadap papan peringatan yang sudah ada. Ke depan, kami akan berkoordinasi lebih intensif dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk merancang solusi yang lebih permanen, baik dari sisi pengangkutan sampah rutin maupun penegakan regulasi daerah,” tambah Camat Fahrur. (rio/gie/adv)

Langkah ini, juga sebagai upaya memperkuat posisi Kabupaten Jember sebagai arah pilar ketahanan pangan nasional. Hal ini, ditegaskan Bupati Fawait dalam agenda formal pelaksanaan Program Bupati Ngantor di Desa (Bunga Desaku) di Desa Suco, Selasa (07/04/2026) tadi.

“Pemerintah Kabupaten Jember menegaskan bahwa akselerasi pembangunan pertanian saat ini didorong oleh integrasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto,” tegas Bupati Fawait.

Hal ini, terefleksi dari signifikansi alokasi anggaran yang dikucurkan, baik melalui instrumen APBD maupun APBN, yang mencatatkan nilai tertinggi dalam sejarah pembangunan sektor agraria di Kabupaten Jember. Alokasi ini, direncanakan akan terus meningkat secara progresif pada tahun 2026.

Inti dari strategi peningkatan produktivitas tahun ini, bertumpu pada Program Optimalisasi Lahan (Oplah). Berdasarkan data teknis, Pemkab Jember menargetkan perluasan cakupan Oplah dari angka sebelumnya yang berkisar di 4 ribu hingga 5 ribu hektare menjadi 7 ribu hingga 8 ribu hektare.

“Oplah merupakan instrumen utama kami untuk memaksimalkan potensi lahan tidur dan meningkatkan indeks pertanaman. Fokus ini diambil, berdasarkan arahan teknis dari Kementerian Pertanian untuk memprioritaskan peningkatan volume produksi nasional,” ungkap Gus Fawait-sapaan Bupati Jember.

Baca juga :

Selain aspek perluasan lahan, Pemerintah Kabupaten Jember juga menaruh perhatian besar pada aspek efisiensi biaya produksi melalui kemandirian pupuk. Kebijakan yang diambil, adalah memberikan otonomi sepenuhnya kepada kelompok tani untuk mengembangkan dan memproduksi pupuk organik secara mandiri.

Pemerintah memposisikan diri sebagai fasilitator yang memberikan pendampingan teknis dan edukasi, tanpa melakukan intervensi yang bersifat kompetitif terhadap unit produksi rakyat. Hal ini, dipandang sebagai solusi strategis untuk memperkuat struktur ekonomi pedesaan dan mengurangi ketergantungan pada pupuk subsidi.

Terkait arah pembangunan infrastruktur, Bupati Fawait menjelaskan mengenai skala prioritas yang menempatkan Oplah di atas pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) untuk periode jangka pendek. Secara teknis, optimalisasi lahan memiliki dampak langsung terhadap peningkatan tonase hasil panen, yang merupakan prasyarat utama sebelum memperkuat aspek distribusi.

Meskipun demikian, sinergi dengan pemerintah pusat tetap menjamin ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) modern guna mendukung mekanisasi pertanian di Jember. Gus Fawait juga menekankan, bahwa keberhasilan transformasi pertanian ini memerlukan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, terutama kelompok tani sebagai subjek utama di lapangan. Dirinya menyatakan komitmen pemerintah, untuk terus melakukan pemantauan dan evaluasi berkala guna memastikan program berjalan sesuai dengan parameter yang telah ditetapkan.

“Kunci dari keberhasilan program nasional ini terletak pada kolaborasi yang harmonis antara pengambil kebijakan dan pelaksana teknis di tingkat bawah,” tambahnya.

Program Jember Baru Jember Maju di sektor pertanian, ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan ekonomi petani secara individu, tetapi juga memantapkan posisi Kabupaten Jember sebagai daerah penyangga pangan strategis yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi stabilitas pangan nasional di masa depan. (rio/gie/adv)

Bupati Sanusi dalam momen itu menyampaikan ucapan Hari Raya Idul Fitri, sekaligus mengungkapkan bahwa kehadiran Mensos menjadi energi tambahan dalam memperkuat kebersamaan dan sinergi pembangunan sosial di Kabupaten Malang. Terlebih, hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Malang terus berupaya memperkokoh layanan sosial, mulai dari penanganan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas perlindungan sosial, hingga penguatan program pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian.

“Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Kementerian Sosial terhadap berbagai program di Kabupaten Malang, mulai dari penguatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), penanganan bencana sosial, hingga kolaborasi dalam penyaluran bantuan kepada kelompok rentan, penyandang disabilitas dan Lansia tunggal. Sinergi ini membuat langkah kita semakin ringan dan terarah,” kata Bupati Sanusi.

Baca juga :

Dirinya juga menyampaikan, bahwa saat ini pemerintah tengah melakukan pemutakhiran data secara menyeluruh hingga ke tingkat Rukun Tetangga (RT). Hal ini, dinilai penting mengingat kondisi sosial masyarakat yang dinamis dan terus berubah.

“Semoga kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Malang dan Kementerian Sosial dapat terus terjalin dengan baik, tanpa hambatan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Malang,” tambahnya.

Sementara itu, Menteri Saifullah menjelaskan bahwa bantuan sosial akan diprioritaskan bagi masyarakat pada desil 1 atau kelompok paling miskin. Apabila alokasi masih tersedia, maka penyaluran akan dilanjutkan ke desil 2 dan selanjutnya desil 3.

Gus Ipul-sapaan akrabnya juga menegaskan, bahwa penentuan desil tidak dapat dilakukan oleh pendamping PKH, kepala daerah, maupun Menteri Sosial. Melainkan, sepenuhnya menjadi kewenangan Badan Pusat Statistik (BPS). Sehingga, diharapkan tidak terjadi konflik kepentingan dalam penyaluran bantuan sosial. (pro/gie)

Dalam sambutannya, Sekda Budiar juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, atas dedikasi dan kesiapsiagaan dalam menjalankan tugas. Khususnya, dalam menghadapi momentum Hari Besar Keagamaan Nasional pada Maret 2026 ini.

“Apel pagi ini digelar agar seluruh elemen di lingkup Pemerintah Kabupaten Malang memiliki kesamaan visi dan misi dalam mendukung terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka menyambut Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948 serta Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriyah/2026 Masehi,” kata Sekda Budiar.

Menurutnya, keterlibatan seluruh ASN sangat penting untuk mendukung kelancaran pelaksanaan hari besar keagamaan nasional melalui kegiatan pengamanan yang humanis serta tetap mengedepankan pelayanan kepada masyarakat. “Pelayanan tanpa mengesampingkan faktor keamanan sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan lancar, tertib dan aman,” ujarnya.

Sekda Budiar juga mengungkapkan, bahwa upaya preventif seperti ini telah dilaksanakan setiap tahun melalui kerja sama dan kolaborasi dengan jajaran TNI dan Polri serta melibatkan berbagai elemen masyarakat. Termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.

“Ini sangat penting karena menjaga keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan semata, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat,” tegasnya.

Baca juga :

Untuk memastikan kegiatan pengamanan dapat berjalan optimal, Sekda Budiar mengajak seluruh pihak untuk melakukan kesiapan sejak dini, baik secara internal maupun lintas sektor dengan berbagai pihak terkait. “Setiap perangkat daerah diharapkan dapat mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing sehingga pelaksanaan tugas di lapangan dapat berjalan tanpa kendala berarti,” imbuhnya.

Selain itu, Sekda Budiar juga menekankan pentingnya peningkatan koordinasi serta pertukaran informasi antar instansi, baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, jajaran TNI/Polri, aparat keamanan maupun unsur masyarakat. Informasi yang diperoleh diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar dalam menentukan langkah-langkah preventif dan antisipatif guna mengatasi berbagai potensi permasalahan di lapangan.

Pada kesempatan itu, Sekda Budiar juga mengingatkan agar seluruh perangkat daerah turut melakukan langkah antisipasi terhadap berbagai potensi yang biasanya muncul menjelang Hari Raya Idul Fitri. Diantaranya, memastikan ketersediaan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) agar tetap aman di masyarakat.

“Kami meminta jajaran terkait untuk mengantisipasi meningkatnya arus mudik yang diperkirakan akan mulai terjadi dalam waktu dekat. Koordinasi dengan berbagai pihak perlu terus ditingkatkan guna memastikan kelancaran lalu lintas serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang melakukan perjalanan mudik,” paparnya.

Tidak hanya itu, Sekda Budiar juga menekankan pentingnya kesiapan sejumlah destinasi wisata di Kabupaten Malang, yang diprediksi akan mengalami peningkatan kunjungan wisatawan selama masa libur panjang. Oleh karena itu, kesiapan infrastruktur, pengamanan, serta pelayanan kepada wisatawan perlu menjadi perhatian bersama agar aktivitas pariwisata tetap berjalan tertib, aman dan kondusif.

“Dengan adanya kesiapan serta koordinasi yang baik dari seluruh pihak, Pemerintah Kabupaten Malang berharap perayaan Hari Raya Nyepi dan Hari Raya Idul Fitri tahun 2026 dapat berlangsung dengan aman, tertib, serta memberikan rasa nyaman bagi seluruh masyarakat,” tambahnya. (pro/gie)

Dalam keterangan resminya di depan Pendopo Wahyawibawagraha, Gus Fawait-sapaan bupati, memberikan apresiasi tidak hanya kepada perangkat daerah, tetapi juga kepada jajaran Kepolisian, TNI dan seluruh elemen masyarakat yang terlibat dalam operasi pengamanan mudik ini. Menurutnya, kesiapan sarana prasarana hanyalah alat, namun semangat gotong royong antar instansi adalah ruh dari keberhasilan pelayanan publik.

“Keberhasilan pengamanan mudik tahun ini tidak lepas dari kerja keras dan kolaborasi yang solid antara Pemda, Kepolisian, TNI serta relawan dan elemen masyarakat lainnya di Jember,” kata Gus Fawait.

Dirinya merasa bangga, melihat koordinasi yang berjalan sangat baik, dimana setiap pihak memahami peran masing-masing dalam menjaga ketertiban. Dengan dukungan penuh dari berbagai lini, Gus Fawait merasa sangat optimis bahwa arus mudik 2026 di Jember, akan berlangsung jauh lebih tertib dan lancar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Baca juga :

Sinergi ini terlihat, dari bagaimana Pos Pengamanan (Pospam) tidak hanya diisi oleh aparat keamanan, tetapi juga melibatkan tenaga medis, petugas pemadam kebakaran, hingga relawan Pramuka. Semuanya bahu membahu untuk memberikan pelayanan prima.

Kolaborasi ini, juga mencakup aspek pemantauan wilayah rawan, dimana TNI-Polri bersama Satgas Pemkab Jember saling berbagi data melalui sistem CCTV terintegrasi untuk mendeteksi potensi gangguan keamanan maupun kemacetan secara dini. Gus Fawait juga menitipkan pesan kepada masyarakat, agar ikut berkontribusi dalam menjaga kelancaran mudik dengan cara mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan mengikuti arahan petugas di lapangan. Terutama, dengan adanya rencana pemberlakuan Sistem Satu Arah (SSA) di area kampus yang akan segera dimulai.

“Petugas kita sudah siap lahir batin di Pos-Pos Pengamanan. Sekarang, kami mengajak seluruh masyarakat Jember untuk menjadi mitra keamanan yang baik dengan selalu waspada dan tertib di jalan,” tambahnya.

Optimisme yang terpancar dari wajah Bupati Jember, ini memberikan harapan besar bagi para perantau yang akan pulang ke Jember. Dengan sinergi yang terjaga, mudik 2026 bukan lagi sekadar perjalanan fisik, melainkan perjalanan yang penuh kenyamanan berkat kehadiran negara yang kompak dalam melayani warganya. (rio/gie/adv)

Hal itu, disampaikan Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang, saat menghadiri kegiatan santunan kepada 50 anak yatim yang digelar Aliansi Lintas Konstruksi Kabupaten Lumajang, dalam rangka memperingati Nuzulul Quran. Kegiatan tersebut, berlangsung di kawasan Pondok Asri, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang, Minggu (08/03/2026) tadi.

Menurut Bunda Indah, kepedulian sosial yang ditunjukkan para pelaku usaha melalui kegiatan santunan, tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi anak-anak yatim, tetapi juga memperkuat nilai solidaritas dan kebersamaan di tengah masyarakat, terutama di Bulan Ramadan. “Terima kasih kepada Aliansi Lintas Konstruksi yang telah menunjukkan kepedulian kepada anak-anak yatim. Semoga rezeki bapak dan ibu semua diberikan keberkahan, bermanfaat bagi banyak orang, serta usia yang diberikan Allah SWT membawa manfaat bagi sesama,” kata Bupati Indah.

Bunda Indah berharap, kegiatan sosial semacam ini dapat terus dilakukan secara berkelanjutan. Sehingga, semangat berbagi dan kepedulian terhadap sesama semakin tumbuh di tengah masyarakat.

Baca juga :

Selain itu, Bunda Indah juga mengingatkan para pelaku konstruksi untuk tetap menjaga kesehatan di tengah aktivitas kerja yang padat. Menurutnya, keseimbangan antara kerja keras dan menjaga kondisi fisik menjadi hal penting agar produktivitas tetap terjaga.

“Saya juga berpesan kepada para pelaku konstruksi, silakan bekerja keras untuk pembangunan daerah, tetapi jangan lupa menjaga kesehatan. Luangkan waktu untuk berolahraga, karena sekarang penyakit tidak mengenal usia,” pesannya.

Pada kesempatan tersebut, Bunda Indah juga menyampaikan apresiasi kepada para pelaku konstruksi yang selama ini telah berkontribusi dalam pembangunan daerah. “Atas nama Pemerintah Kabupaten Lumajang, saya menyampaikan terima kasih atas kontribusi para pelaku konstruksi yang selama ini telah bekerja sama dengan pemerintah dalam membangun Kabupaten Lumajang,” tambahnya.

Melalui kegiatan santunan tersebut, diharapkan tidak hanya memberikan kebahagiaan bagi anak-anak yatim, tetapi juga menjadi inspirasi bagi berbagai pihak untuk terus memperkuat kepedulian sosial di tengah masyarakat, khususnya selama Bulan Ramadan. (kom/adi/gie)

Diuraikan Bunda Indah, penambang manual merupakan bagian dari masyarakat yang menggantungkan penghidupan dari aktivitas penambangan pasir. Sehingga, perlu mendapatkan pendampingan dan pengelolaan yang lebih baik.

“Para penambang manual adalah bagian dari masyarakat kita yang mencari nafkah. Karena itu, perlu ada pembinaan dan pengelolaan yang lebih baik agar aktivitasnya tetap berjalan secara tertib,” katanya.

Baca juga :

Bunda Indah berharap, pengusaha stockpile dapat turut berperan dalam membina dan menaungi para penambang manual agar aktivitas ekonomi tersebut dapat berjalan lebih terorganisir. “Kami berharap pengusaha stockpile dapat membantu membangun pola kerja yang lebih tertata sehingga aktivitas penambangan dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas,” tambahnya.

Selain itu, pemerintah daerah juga terus membuka ruang komunikasi dengan para pelaku usaha untuk memastikan aktivitas pertambangan dapat berjalan selaras dengan kepentingan masyarakat. Menurutnya, sektor pertambangan pasir di Lumajang memiliki potensi besar dalam mendukung perekonomian daerah apabila dikelola secara kolaboratif dan berorientasi pada keberlanjutan.

“Kami ingin sektor ini berkembang dengan baik, memberi ruang penghidupan bagi masyarakat, sekaligus memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah,” ujarnya.

Melalui sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat, diharapkan aktivitas pertambangan di Kabupaten Lumajang dapat berjalan lebih tertib serta mampu memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat. (kom/adi/gie)