Bunda Indah menjelaskan, bahwa PGRI bukan sekadar organisasi profesi, tetapi mitra strategis pemerintah dalam mendorong transformasi pendidikan. Karenanya, guru memegang peran kunci, tidak hanya dalam ruang kelas tetapi juga dalam membentuk ekosistem sosial yang lebih baik.

“Saya ingin bergandengan tangan dengan PGRI untuk membangun Kabupaten Lumajang, tidak hanya di sektor pendidikan tetapi juga dalam bidang sosial. Guru harus menjadi agen perubahan, bukan hanya di sekolah, tetapi juga di tengah masyarakat,” kata Bunda Indah.

Dirinya juga menggarisbawahi, bahwa pembangunan pendidikan unggul tidak bisa dilakukan secara sepihak. Sehingga, Pemerintah daerah membutuhkan dukungan organisasi guru agar mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, memastikan pendidikan berjalan merata, inklusif dan berkeadilan.

Bunda Indah juga menitipkan harapan, agar PGRI dapat menjadi rumah yang nyaman dan suportif bagi para guru. Karenanya, organisasi ini diharapkan aktif mendampingi peningkatan kompetensi, menguatkan profesionalisme, sekaligus memperjuangkan kesejahteraan tenaga pendidik.

Baca juga :

“PGRI harus bisa menjadi ruang aman dan rumah besar bagi guru. Di sini penting untuk membangun solidaritas dan meningkatkan kapasitas pendidik, karena kualitas pendidikan kita sangat ditentukan oleh kualitas guru,” ungkap Bunda Indah.

Selain soal kompetensi, Bunda Indah memberi penekanan pada pembentukan karakter generasi muda Lumajang. Dirinya menyebut, bahwa pendidikan sejati bukan hanya soal kecerdasan akademik, melainkan juga pembangunan moral, sosial dan spiritual peserta didik.

“Karakter yang kuat dan mental yang baik, harus dibentuk sejak dini. Guru memiliki peran strategis untuk mencetak generasi yang bukan hanya cerdas intelektual, tetapi juga berintegritas, peduli dan tangguh menghadapi masa depan,” tambahnya.

Audiensi bersama PGRI ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi lintas sektor. Dengan visi kolaboratif, Bunda Indah optimistis Lumajang mampu mencetak generasi emas yang tidak hanya siap bersaing di tingkat nasional, tetapi juga global.

“Mari kita jadikan pendidikan sebagai fondasi peradaban. Dengan guru sebagai garda terdepan, kita bisa mewujudkan Lumajang yang berdaya saing dan generasi muda yang berkarakter kuat,” ungkap Bunda Indah. (kom/adi/gie)

Pria yang kerap disapa Wahyu, itu menjelaskan bahwa untuk menangani penyakit tersebut perlu adanya upaya kolaboratif. Baik melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Dinas Kesehatan (Dinkes) serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud).

“Kami minta ada upaya jemput bola dari LSM, kemudian nanti kami koordinasikan untuk menindaklanjuti. Kemudian juga meminta Dinkes dan Disdikbud untuk berkoordinasi, memantau di sekolah-sekolah untuk menelusuri kenapa bisa terjadi penyakit tersebut,” kata Pj Wali Kota Wahyu, Kamis (08/08/2024) tadi.

Tidak hanya itu, Pj Wali Kota Wahyu juga menekankan pentingnya untuk melakukan sosialisasi mengenai produk makanan kemasan kepada masyarakat. Termasuk juga pemahaman dan pengetatan terkait makanan yang seharusnya tidak boleh dikonsumsi oleh anak-anak.

Baca juga :

“Kami terus melakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait makanan yang harus dipilah. Ada makanan yang tidak boleh dikonsumsi oleh anak-anak, termasuk makanan ringan,” jelasnya.

Di sisi lain, menurutnya sosialisasi melalui gerakan PKK baik ditingkat kelurahan atau pun kecamatan juga sangat membantu dalam memberikan pemahaman. Tentu upaya ini juga untuk mendukung para orang tua agar tidak selalu memberikan makanan cepat saji kepada anak-anak.

“Kami banyak gerakan dari ibu-ibu PKK yang memberikan pemahaman untuk tidak selalu memberikan fast food kepada anak-anak,” tambahnya.

Dengan upaya tersebut, Pj Wali Kota Wahyu berharap agar kasus penyakit gagal ginjal pada anak-anak di Kota Malang dapat teratasi dengan baik. “Sehingga, ini perlu dilakukan upaya koordinasi yang intensif dan sosialisasi yang berkelanjutan,” ujar Pj Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

Hal tersebut, dikatakan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Husnul Muarif. Diuraikan, dalam menangani angka stunting tersebut dibutuhkan upaya kolaborasi dan terintegrasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Kota Malang.

“Berdasarkan petunjuk Bapak Pj Wali Kota Malang, dalam penanganan stunting itu multisektoral dan harus banyak yang terlibat di dalamnya. Termasuk juga harus terintegrasi dan kolaborasi. Jadi tidak hanya di Dinkes, namun semua OPD,” jelas Husnul, Senin (13/05/2024) tadi.

Ditambahkan Husnul, bahwa selain gizi dan kesehatan, edukasi serta lingkungan sekitar juga menjadi perhatian dalam penanganan stunting. Sehingga, dibutuhkan kolaborasi dan kerja sama antar OPD sensitif dan spesifik.

Baca juga :

“Artinya, kalau OPD spesifik itu dibutuhkan mulai dari memperbaiki secara fisiknya, kebutuhan gizinya dan kemudian edukasinya. Kemudian bagaimana dengan lingkungannya, ini juga ada OPD lain yang terlibat seperti bagaimana terkait rumah sehatnya, air minum sehatnya, jadi memang perlu kolaboratif,” jelasnya.

Husnul berharap, di tahun 2024 ini angka stunting berdasarkan SSGI bisa turun sesuai dengan target nasional, yakni di angka 14 persen. Di tahun 2023 angka stunting di Kota Malang mengalami penurunan di angka 17,3 persen dari 18 persen di tahun 2022.

“Di tahun 2021 angka stunting kita malah 25,7 persen. Sehingga, kita harapkan angka stunting ini terus mengalami penurunan. Untuk saat ini angkq stunting kita masih ada di bawah rata-rata, baik regional maupun nasional,” terangnya.

Sementara itu, Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa Dinkes Kota Malang saat ini memiliki upaya penanganan stunting dengan konsep berbasis kawasan. “Jadi maksudnya, kawasan itu perkelurahan. Nah di kelurahan-kelurahan yang menuju ke zero stunting itu masih di konfirmasi oleh Dinkes, targetnya apakah memang tidak ada stunting sama sekali atau tidak ada penambahan stunting,” tambah Wahyu. (rsy/sit)

Wakil Wali (Wawali) Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko, yang turut hadir menjadi nara sumber dalam kegiatan tersebut, menekankan jika dalam upaya penurunan angka stunting dibutuhkan komitmen dan kolaborasi dari semua pihak. Termasuk, beberapa Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) terkait.

“Melalui kegiatan tadi, itu sudah bagus. Kita sepakati dalam penandatangan komitmen bersama di berita acara dan ini mengikat kita dalam arti perangkat daerah untuk dapat menjalankan program sebaik-baiknya. Saya juga menggaris bawahi, ada institusi yang juga kerja sama antara pemerintah daerah dengan berkaitan pada anak remaja yang akan menikah. Sehingga, semua taat pada kerja sama dan supaya mengikat,” jelas Bung Edi-sapaan akrab Wawali Kota Malang.

Pria yang juga sebagai Ketua Tim Percepatan dan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Malang, itu juga menyampaikan jika anggaran penurunan angka stunting tersebut yakni sebanyak Rp 300 miliar lebih dan itu telah tersebar di OPD terkait. Seperti pada Dinas Kesehatan, Dinsos P3AP2KB, Dispendukcapil, DPUPRPKP, Dispangtan serta Diskominfo.

Baca juga:

“Salah satu contohnya seperti kegiatan yang ada di Dispangtan, yaitu gemar makan ikan dan urban farming. Seperti yang waktu itu telah kita lakukan bersama dengan masak olahan ikan. Kalau itu dilakukan di wilayah-wilayah dan indikasi anaknya di situ, kan kena betul. Bukan formalitas atau seremonial tapi langsung action,” paparnya.

Kemudian, pihaknya juga menyampaikan jika target dari penurunan angka stunting di tahun 2023 berdasarkan data SSGI yaitu diangka 16 persen, dari angka 18 persen di tahun 2022 lalu. Namun, berdasarkan bulan timbang di tahun 2022 angka stunting tersebut yaitu 9,09 persen, sedangkan di tahun 2021 yaitu 9,41 persen, di tahun 2020 yaitu 14,53 persen.

“Harapannya supaya target bisa tercapai, yaitu diangka 16 persen pada tahun 2024. Tapi semoga di tahun 2023 ini kita sudah bisa 14 persen dan itu start pertama. Berikut di tahun 2024 sampai tahun 2030 sudah bisa tuntas,” tambahnya.

Saat disinggung mengenai kelurahan yang menjadi perhatian, pihaknya menyampaikan jika hal tersebut dinamis. Sebab, angka kelahiran akan terus ada begitupun juga dengan angka kematian yang terus bertambah.

“Seluruh kelurahan itu sebenarnya jadi atensi kita. Oleh karena itu tim percepatan tiap kelurahan harus betul-betul memahami wilayahnya. Hari ini ada berapa bayi yang lahir, ibu hamil berapa. Termasuk angka kematian ibu, kelahiran anak, itu supaya update terus,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinsos P3AP2KB Kota Malang, Donny Sandito, menyampaikan jika dalam upaya penurunan angka stunting tersebut, pihaknya menyiapkan upaya pencegahan preventif dalam mencegah risiko stunting. “Jadi yang kami lakukan pertama, itu sosialisasi kepada calon pengantin (catin) baik yang sudah mempunyai rencana untuk menikah maupun yang belum. Kemudian kami juga bekerjasama dengan KUA. Jadi ada yang pra nikah 3 bulan itu untuk mendapatkan sosialisasi,” ucap Donny.

Pihaknya juga menyampaikan, jika anggaran untuk penurunan angka stunting pada Dinsos P3AP2KB yaitu sekitar Rp 1 miliar lebih. Itu lebih dipergunakan untuk memberikan Bantuan Sosial (Bansos), kemudian untuk petugas pendamping keluarga dan untuk dapur sehat. (rsy/sit)

Dalam pelepasan itu, mereka nantinya akan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kolaboratif di Kabupaten Jember. Yakni, untuk ditempatkan di 226 desa dalam misi pengabdian diri kepada masyarakat pedesaan.

Di tahun ini, Bupati Hendy Siswanto membebaskan mahasiswa dalam menentukan program kerja mereka. Meskipun demikian, ada beberapa poin yang harus menjadi perhatian dari para mahasiswa KKN Kolaboratif. Diantaranya, persoalan stunting, Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), penguatan UMKM pada sisi produksi dan marketing serta penguatan pertanian.

Bupati Hendy mendorong, agar para mahasiswa untuk memaksimalkan ilmu yang didapatkan selama perkuliahan di kampus untuk menolong sebanyak-banyaknya warga Jember dalam berbagai sektor. “Masyarakat Jember menunggu kalian. Di Jember ini lengkap, ada objeknya. Anda mau minta apa, objek di Jember ada semua. Kalian punya ilmu apapun, juga bisa diterapkan di Jember ini,” ujar Bupati Hendy.

Baca juga :

Bupati Hendy meyakini, bahwa KKN Kolaboratif yang kedua diselenggarakan Pemkab Jember dengan perguruan tinggi tahun ini, akan memberikan dampak positif yang lebih terhadap kemajuan Jember. “KKN Kolaboratif tahun lalu terbukti memberikan dampak positif setelah adik-adik mahasiswa ini mengajari masyarakat. Salah satu contohnya, bagaimana UMKM yang berdaya saing, pemasarannya, pengemasannya itu sudah mulai ada peningkatan kualitas. Saya yakin KKN Kolaboratif kedua tahun 2023, ini akan lebih dahsyat lagi hasilnya,” lanjutnya.

Pelepasan KKN Kolaboratif juga dihadiri Direktur Riset, Teknologi dan Pengabdian Kepada Masyarakat Kemendikbudristek RI, M Faiz Syuaib. Usai menyaksikan pelepasan, dirinya mengaku takjub dengan kekompakan antara Pemkab Jember dengan perguruan tinggi. “Luar biasa, ini baru pertama kali saya melihat kompaknya pemerintah daerah dengan perguruan tinggi,” ujar Prof Syuaib.

Dirinya mengingatkan, bahwa kualitas sebuah perguruan tinggi bukan dilihat dari jumlah lulusannya dan seberapa banyak karya ilmiahnya. Namun, dilihat dari seberapa besar manfaatnya untuk kepentingan masyarakat.

“Reputasi pendidikan ditentukan oleh kemampuan mengaplikasikan ilmu yang sudah didapatkan di bangku kuliah. Sehingga, agar bisa bersambungan dengan kepentingan masyarakat,” ujarnya. (kom/rio/gie)