Dalam pertemuan itu, ada beberapa tuntutan yang disampaikan perwakilan Ojol. Diantaranya, tentang BPJS Ketenagakerjaan Driver Ojol, pelatihan kepada keluarga driver yang dapat mendongkrak perekonomian, bantuan sosial (Bansos) serta regulasi transportasi online untuk aplikator nakal.

Di pertemuan itu, perwakilan Ojol juga meminta agar Pemerintah Kabupaten Jember bisa memfasilitasi berangkat ke Kementrian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Republik Indonesia di Jakarta.

Sementara merespon permintaan itu, Bupati Fawait langsung akan segera memfasilitasi perwakilan yang akan berangkat ke Jakarta. “Untuk tuntutan dan permintaan dari para perwakilan driver Ojol, saya Bupati Jember dan Wakil Bupati Jember serta jajaran Pemerintah Kabupaten Jember akan segera menindak lanjuti. Tetapi semua harus bersabar, karena ini perlu proses,” kata Gus Fawait-sapaan Bupati Jember.

Baca juga :

Bupati Jember menambahkan, bahwa driver Ojol ini juga berkontribusi dalam perputaran ekonomi Jember. Karenanya, Pemerintah Kabupaten Jember juga akan memaksimalkan apa yang diharapkan oleh seluruh driver Ojol Jember.

Hal serupa juga disampaikan Wabup Jember. Bahkan, dirinya berharap apa yang menjadi tuntutan bisa terealisasi.

“Tentunya, harapan yang disampaikan juga menjadi harapan kami dalam memikul amanah untuk mensejahterakan rakyat,” ujar Wabup Djoko Susanto.

Setelah melakukan pertemuan dengan perwakilan driver Ojol, Wabup Djoko juga menghampiri perwakilan aksi massa di Depan Pemkab Jember. Wabup Djoko mengatakan, bahwa pihaknya sudah menugaskan kepada asisten dan jajaran terkait untuk membentuk tim kecil dan melibatkan perwakilan driver Ojol serta aplikator agar masalah yang sedang terjadi cepet terselesaikan. (kom/rio/sit)

Dalam kunjungannya itu, Menteri Komdigi meminta masyarakat untuk turut serta dalam mengantisipasi praktik judi online (Judol). Tidak terkecuali bagi para orang tua dan guru, untuk turut dalam pencegahan di kalangan siswa.

Kunjungan yang dilakukan tersebut, merupakan rangkaian dari salah satu dari agenda Kementerian Komdigi untuk sosialisasi dan kampanye gerakan digital bersih. Dengan tema ‘Kampanye Anti Judol dan Pinjol Ilegal serta Peninjauan Internet Bakti’.

Menteri Komdigi Meutya mengatakan bahwa sosialisasi ini juga sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menyediakan akses internet secara merata di seluruh Indonesia. Dirinya mengaku, tidak ingin bahwa akses yang diberikan ke pemerintah digunakan untuk hal negatif. Salah satunya, seperti aktivitas judi online.

“Kami titip pesan ke para orang tua, meskipun pendekatan teknologi dilakukan Komdigi, pengawasan tetap ada di rumah,” jelas Menteri Komdigi Meutya.

Pihaknya juga menyampaikan, bahwa kementeriannya juga terus memelototi terhadap situs-situs internet dan sering melakukan pemblokiran terhadap situs-situs judi online. Namun, hal tersebut menurutnya terkesan tak cukup efektif. Karenanya, untuk penggunaan akses internet harus ada pengawasan dari orang tua.

Baca juga :

“Kita blokir situsnya, tapi nanti muncul lagi dan itu bisa saja terjadi. Pemblokiran harus diikuti pengawasan orang tua di rumah atau guru saat sedang di sekolah. Mengatur anak, kapan akses internet dan apa saja yang dibuka. Internet itu seperti pisau bermata dua,” paparnya.

Dirinya menganggap, bahwa sosialisasi merupakan salah satu kewajiban moral yang harus dilakukan oleh pemerintah setelah menyediakan akses internet. Dirinya berharap, agar lebih dapat digunakan untuk kegiatan positif. Seperti kegiatan pendidikan atau perekonomian.

Pihaknya berpesan, bahwa internet harus digunakan ke hal-hal positif.

“Pesan kami, kalau internet masuk harus digunakan untuk hal baik. Jangan pemerintah memberi untuk digunakan untuk keburukan. Ini yang kami titip ke pemerintah daerah untuk mengawal. Baik kabupaten, kota atau provinsi,” paparnya.

Sebagai informasi, pada tahun 2024 lalu terdapat sekitar 5.400 lembaga di Indonesia yang mendapat intervensi dari pemerintah pusat terkait penyediaan akses internet. Salah satunya adalah MTs, Ibnu Sina di Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang.

“Ini salah satu madrasah yang diberi pendampingan oleh Kementerian Komdigi dari sekitar 5.400 se Indonesia untuk tahun 2024. Jadi ada 5.400 madrasah dan pesantren yang memang kita bantu memberikan akses internet,” terangnya. (spi/gie)