Presiden Komen Syamhari mengatakan, terkadang dia dan kawan-kawan yangg lain menangis jika mengingat tugas, hak dan kewajiban teman-temannya selaku komunitas elemen Perubahan. Tanpa PENUGASAN dan GAJI harus berdiskusi hingga terbawa emosi.

“Kami sadar walau ada seribu rupiah dalam anggaran itu tetap ada hak kami yang harus harua diawasi. Program-progamnya harus dikawal terutama dalam pelaksanannya,” ucapnya.

Kewajiban mengawal itu mestinya tidak hanya dia dan teman-teman lain. Melainkan, anggota DPRD mestinya menjadi garda terdepan pengawasan penggunaan anggaran pandemi tersebut.

“Eh hari gini ada sekumpulan wakil rakyat dengan Plpenugasan dan gaji yang fantastis malah diam dan melihat dari jauh apapun yang dilakukan eksekutif. Ayolah berfikir!,” sesalnya.

Menurut pria asal Pantura Pamekasan itu DPRD memiliki fungsi kontrol dalam mengawasi penggunaam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Control yang dilakukan legislator bisa menjadi jihad agama dan kemanusiaan.

“DPRD bisa menbaca dan menelaah nama, data. Juga bisa mencermati bahan yang diduga menjadi dagangan eksekutif. Jika tidak, legislatif menjadi bagian dari lembaga yang serta memiskinkan rakyat,” sentilnya. (adi/yan)