Kepala Dinas Komindag Kabupaten Trenggalek, Agoes Setyono, mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pengawasan ketepatan penggunaan Ukur, Timbang, Takar dan Perlengkapannya (UTTP) dalam transaksi jual beli. “Kegiatan ini merupakan salah satu upaya pengawasan terhadap ketepatan penggunaan UTTP di Trenggalek. Sehingga, tidak ada kecurangan dalam transaksi jual beli,” ujarnya saat dikonfirmasi, Jumat (10/06/2022) siang.

Dijelaskannya, kegiatan ini sekaligus memberikan sosialisasi terkait UTTP juga Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) dan satuan ukuran. “Terkait pelaksanaannya, sudah dilakukan sejak 7 Juni hingga 8 Juni kemarin,” imbuhnya.

Di hari pertama, Tim dari BSML dan Dinas Komindag, menyasar sejumlah pertashop dan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Trenggalek. Pengawasan terhadap pertashop ini dilakukan dengan cara mengecek segel dan mengukur kesesuaian alat takar BBM.

Sedangkan untuk pelaku UMKM, dilakukan pengawasan dengan cara memeriksa kesesuaian berat isi produk dalam kemasan dan label pada kemasan produk. “Ini tujuannya agar kuantitas nominal BDKT sesuai dengan kuantitas sebenarnya berdasarkan ketentuan pengujian,” kata Agoes.

Sedangkan di hari kedua, sosialisasi dan pengawasan dilakukan Dinas Komindag bersama petugas dari Kementerian Perdagangan RI. Sasarannya, meliputi pedagang disejumlah pasar tradisional hingga toko emas yang menjual barang dengan satuan ukur timbangan.

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan pedagang atau penjual lebih berhati-hati dalam menggunakan timbangan. Hal ini dimaksudkan agar tidak saling merugikan, utamanya konsumen.

“Sedangkan untuk konsumen, kami berharap untuk lebih cerdas dalam berbelanja dengan mengenali tanda tera pada alat ukur yang digunakan dalam bertransaksi. Sehingga, konsumen akan benar-benar yakin akan ketepatan jumlah ukuran, timbangan dan takaran barang-barang yang sudah dibeli,” tegasnya.

Adapun pasar tradisional yang menjadi sasaran sosialisasi dan pemeriksaan ini, meliputi Pasar Rejowinangun, Pasar Bendo, Pasar Kamulan, Pasar Kampak dan Pasar Pon Trenggalek.

Disinggung terkait hasil Sidak itu, Kadis Komindag ini menyebut jika petugas masih menemukan beberapa ketidaksesuaian. “Hasilnya, ada beberapa ketidaksesuaian seperti label tidak mencantumkan berat bersih (netto). Selain itu juga masih ada produk yang beratnya tidak sesuai dengan yang tertera pada label,” papar Agoes.

Sedangkan dari hasil pemeriksaan sejumlah alat ukur dan timbang, ujarnya, juga ditemukan beberapa yang tidak dilengkapi tanda tera. Dalam hal ini, petugas tidak atau bum memberikan sanksi kepada yang bersangkutan. Karena sifatnya masih sosialisasi.

Petugas hanya memberikan pembinaan agar para pelaku usaha taat dengan ketentuan yang berlaku. Salah satunya, tertib melakukan tera ulang alat ukur dan timbang hingga penyesuaian label dengan isi.

Sedikitnya ada 800 unit jumlah UTTP yang diperiksa kali ini. Petugas juga memeriksa standarisasi alat timbang hingga kesesuaian tera. (mil/sit)

“Hari ini kita melakukan rapat koordinasi sekaligus rapat kerja OPD mitra, yaitu dengan Dinas Perikanan dan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan (Komindag) Kabupaten Trenggalek. Keduanya, kita melakukan klarifikasi soal pendapatan masing-masing OPD,” ungkap Ketua Komisi II DPRD Trenggalek, Mugiyanto, Rabu (16/03/2022) siang.

Hasilnya, tambah Ketua Komisi II, untuk Dinas Perikanan ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Seperti, aset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga yakni kastorit. Hal ini, tentunya harus dilakukan klarifikasi terkait nilai pendapatan dari kastorit tersebut.

“Dari hasil klarifikasi Dinas Perikanan, masih sangat minim kerja sama dengan pihak ketiga. Bahkan, dalam setahun hanya mendapatkan Rp 15 juta. Oleh karena itu, perlu ditinjau ulang terkait berapa lama kerjasama ini terjalin. Jika memang kastorit seperti yang ada di Prigi bisa dimanfaatkan, kenapa tidak dimaksimalkan dengan baik,” imbuhnya.

Selain itu, terangnya, Komisi II juga membahas beberapa potensi, termasuk salah satu aset seperti alat berat yang disewakan atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Dan ini, juga merupakan salah satu potensi pendapatan yang ada di Dinas Perikanan.

Melihat kondisi di lapangan, pihaknya menilai jika dari 1 kastorit mampu menambah pendapatan sekitar Rp 25 juta per tahun. “Mungkin dengan nilai itu, akan bisa diterima. Mengingat, kapasitas kastorit kita cukup lumayan. Jadi, kalau target kita Rp 25 juta per tahun, itu mungkin tidak akan keberatan,” jelas Mugiyanto.

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

Untuk target di Dinas Perikanan, Politisi Partai Demokrat ini menyampaikan bahwa di tahun 2022 hanya sekitar Rp 704 juta. Perlu diketahui, jika di tahun 2021, target tersebut belum tercapai. Oleh karena itu, Komisi II mendorong, dari sisi kerja sama atau sewa kastorit bisa lebih ditingkatkan.

“Karena kita tanya ke Dinas Perikanan tadi, nilai sewa kastorit ke pihak ketiga hanya Rp 15 juta per tahun. Makanya, tadi kita tegaskan jika biaya sewa kastorit itu dinaikkan menjadi Rp 25 juta per tahun. Tentu, bisa membantu menambah pendapatan, agar target kita bisa tercapai,” jelasnya.

Masih terang Obeng-sapaan akrabnya, untuk klarifikasi di Dinas Komindag, target pendapatan tahun 2021 senilai Rp 2,4 miliar sudah terlampaui. “Alhamdulillah di tahun 2021, target pendapatan di Dinas Komindag sudah tercapai. Dan di tahun 2022 ini, menargetkan Rp 6 miliar lebih. Tentunya, ada kenaikan sekitar Rp 200 persen,” papar Obeng.

Nilai itu diperoleh, ujarnya, dari potensi pasar yang ada di Kabupaten Trenggalek. Termasuk, Pasar Pon, Pasar Bendo hingga Pasar Gandusari, yang sudah beroperasi.

Meski demikian, Komisi II DPRD Trenggalek, terus mendorong juga melakukan pengawasan bersama-sama. Termasuk, kios-kios yang ada di dalam pasar tersebut. “Kita juga akan membantu dan juga melakukan evaluasi dari pasar-pasar yang ada ini. Demi mewujudkan target pendapatan daerah yang sesuai dengan harapan kita bersama. Juga, lebih menggeliatkan perekonomian masyarakat, khususnya di Kabupaten Trenggalek,” terangnya. (mil/sit)

Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Trenggalek menghimbau kepada agar perkantoran maupun toko – toko yang masih berdiri diatas lahan Pasar Pon lama untuk segera pindah. Mengingat rencana pembangunan Pasar Pon yang baru akan segera dimulai.

Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Trenggalek, Yudi Sunarko mengatakan bahwa sampai saat ini perkantoran yang masih berdiri diatas lahan calon Pasar Pon yang baru adalah Kantor BNN Kabupaten Trenggalek. “Yang masih berdiri dan difungsikan sampai saat ini adalah bangunan kantor BNN Trenggalek. Akak tetapi, kami sudah meminta kepada yang bersangkutan untuk segera pindah dan mengosongkannya, ” ungkap Yudi, Kamis (20/06/2019).

Sebelumnya, beberapa bangunan yang masih berdiri diatas lahan calon Pasar Pon adalah toko emas, toko jam dan juga apotek. Meski sudah diperingatkan, pemilik toko juga masih enggan meninggalkan toko – toko tersebut. Hingga pada akhirnya, Pemerintah Kabupaten Trenggalek menerjunkan 1 alat berat untuk meratakan bangunan tersebut guna persiapan proses pembangunan Pasar Pon yang baru.

Hingga berita ini diturunkan, pemerataan bangunan Pasar Pon yang lama susah dilakukan sejak beberapa bulan yang lalu. Dan menyisakan 2 bangunan yakni Kantor BNNK Trenggalek serta yayasan pendidikan Taman Kanak – Kanak.

“Untuk kantor BNNK dan TK Adhyaksa Trenggalek ini memang tidak bisa langsung pindah dan dikosongkan. Lantaran harus menunggu lokasi relokasi yang akak ditempati, ” imbuhnya.

Setelah dilakukan pemerataan lahan, tahapan selanjutnya adalah pembersihan material bekas bangunan Pasar Pon yang lama.

Sebelum hal tersebut dilakukan, proses pembangunan Pasar Pon yang baru masih akan menunggu semuanya clear baik lahan maupun perencanaannya. (mil/yan)