Disampaikan Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jatim, Yordan M Batara Goa, bahwa tujuannya datang ke Kantor KPU Kota Batu, untuk mengecek kesiapannya terhadap tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) pada Februari 2024. “Kami dari Komisi A DPRD Provinsi Jatim, ingin mengecek kesiapan dari KPU Kota Batu terhadap tahapan Pemilu 2024,” terang Yordan.

Ditambahkannya, ada beberapa hal yang ditemukan dari hasil pengecekan itu. Diantaranya, adanya mata anggaran yang bertanda bintang yang artinya masih belum dicairkan. Sehingga, itu membuat operasional di bawah sedikit terhambat.

“Karena belum bisa dicairkan anggarannya dari pusat, maka itu jelas menghambat operasional di bawah. Meskipun, teman-teman berkomitmen melaksanakan semua tahapan Pemilu, tetapi dana-dananya belum bisa terbayarkan bagaimana seharusnya,” ujarnya.

Baca juga :

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

Temuan yang kedua, yaitu kebutuhan Gudang Logistik KPU, yang sampai sekarang belum terealisasi. Menurut Yordan, hal ini akan segera dikoordinasikan dengan Pj Wali Kota Batu. Karena, kebetulan Pj tersebut adalah pejabat provinsi yang merupakan mitra dari DPRD Provinsi Jatim.

“Terkait masalah Gudang Logistik KPU Kota Batu, kami segera koordinasi dengan Pj Wali Kota Batu, yang kebetulan adalah pejabat dari Pemprov. Mitra kami di Komisi A, supaya bisa direalisasikan dan ditindaklanjuti,” tambahnya.

Secara teknis terkait Gudang Logistik KPU, menurut Yordan, sudah dikomunikasikan lewat ponsel Pj Wali Kota Batu. Bahwa, anggaran yang masih belum dicairkan dari pusat. Maka, juga akan dikoordinasikan dengan pihak KPU Pusat.

“Terkait gudang, kami sudah komunikasi lewat WA. Kami telepon beliau (Pj Wali Kota Batu), supaya cepat ditindaklanjuti. Karena renovasi itu butuh waktu, sementara kita semakin dekat Pemilu 2024. Kalau memang anggaran kurang tolong segera dicukupkan di PAK,” tegasnya.

Sementara terkait anggaran yang belum cair, juga akan dikoordinasikan dengan pemerintah pusat. “Terkait dengan anggaran yang masih tanda bintang atau belum cair, maka karena anggarannya dari pusat, sehingga kami akan koordinasi dengan teman-teman di pusat. Karena itu masalahnya di pemerintah pusat. Sehingga, supaya bisa ada penyelesaian dan akhir bulan ini bisa segera terselesaikan sehingga tidak sampai bulan Maret,” jelas Yordan. (put/gie)

Ketua Komisi A DPRD Kota Malang, Rahman Nurmala, mengatakan jika dalam upaya pencegahan tindak asusila tersebut, harus ada pengawasan lebih ketat atau intens dari Satpol PP Kota Malang. Sebab, taman di Jalan Ijen sendiri menjadi wajah dari Kota Malang.

“Intensitas patroli harus lebih ditingkatkan. Kami memang mengetahui Satpol PP sering melakukan patroli, tapi masih kurang,” ujar Nurmala, Kamis (02/02/2023) tadi.

Kemudian, pihaknya juga menilai jika di kawasan taman Jalan Ijen tersebut, kurang dari penerangan. Sehingga, menurutnya perlu dilakukan penambahan penerangan di kawasan tersebut.

“Seharusnya yang ditempatkan disitu lampu PJU, bukan lampu taman. Karena sangat gelap sekali. Coba dibandingkan dengan Kayutangan, meski bentuk kursinya sama, tidak ada tindakan asusila di tempat itu. Karena rame dan terang,” katanya.

Baca juga :

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

Lebih lanjut disampaikan, pihaknya juga meminta agar ada penambahan CCTV di kawasan tersebut. Menurutnya, dengan hanya satu CCTV yang terpasang saja, sangat tidak efektif untuk melakukan pengawasan, karena jangkauan dinilai terlalu kecil.

“Selain itu perlu ada edukasi. Pengingat juga imbauan lebih kepada muda mudi yang nongkrong di sana. Kami minta sosialiasi lebih ditingkatkan bahwa kursi kursi itu dimanfaatkan bukan untuk melakukan hal tidak senonoh,” lanjutnya.

Terpisah, Kepala Satpol PP Kota Malang, Heru Mulyono, menjanjikan adanya peningkatan intensitas kegiatan pantauan dan patroli di sepanjang Jalan Ijen dan sekitarnya. Jika sebelumnya dalam sehari pemantauan di kawasan tersebut dilakukan enam kali, maka pihaknya akan meningkatkan jumlah pemantauannya di waktu-waktu tertentu.

“Taman Ijen ini menjadi salah satu titik prioritas pemantauan. Di kawasan itu, disiagakan satu regu yang berisikan delapan personel Satpol PP. Sebelumnya patroli dilakukan sehari enam kali, saat ini kami akan tingkatkan apalagi kalau ramai malam minggu dan sebagainya,” tegas Heru. (rsy/sit)

Oleh karenanya, jika terbukti tak miliki IMB, Ketua Komisi A DPRD Kota Malang, Eddy Widjanarko, mengatakan bahwa DPRD bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Malang akan menindak tegas dengan mengeksekusi atau membongkar bangunan tersebut.

Baca Juga:

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

“Nanti kami akan berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker-PMPTSP) berkaitan dengan masalah perizinan. Kalau secara kasat mata, bangunan itu sudah menyalahi aturan,” ungkapnya pada media.

Eddy menjelaskan, berdasarkan informasi yang diperoleh, masa sewa tower berakhir pada 2024. Dan biaya sewa bukan pada warga, namun pada pemilik tanah.

“Sosialisasi berkaitan dengan sewa pada warga setempat pernah dilakukan, namun diduga ilegal. Karena beberapa warga disuruh tanda tangan oleh RT sebelumnya,” terang Eddy Widjanarko.

Sementara itu, Ketua Rt 10 Rw 05, Hari Prasetyo, mengungkapkan bahwa bangunan tersebut berdiri sejak 2014, dan sudah ada sosialisasi sejak bulan Mei 2013.

“Tapi IMBnya untuk rumah tempat tinggal tiga lantai,” katanya.

Berdasarkan keterangan Hari, terdapat enam warga yang disuruh untuk melakukan tanda tangan di kertas kosong. Karena yang menyuruh Ketua RT sebelumnya, banyak warga menurut dan mengikuti.

“Lalu ada bahan material masuk untuk melakukan pembangunan dan ditolak oleh warga. Tiga minggu kemudian surat pengadilan turun, yang menyatakan bahwa warga bersalah, karena enam orang ini menghalangi pekerjaan proyek, terus melakukan anarkis. Mereka mulai ribut,” bebernya.

Karena situasi makin memanas, pihaknya bersama empat orang warga memberanikan diri untuk mengadu dan menanyakan kejelasan bangunan tersebut pada DPRD maupun Pemkot. “Sudah delapan kali kami mencoba melapor.  Dan bangunan sebenarnya sudah disegel oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), tapi dicopot sama pemilik tower BTS ini,” papar Hari Prasetyo. (mus/ed2)

Memontum Kota Batu – Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Jawa Timur, menggelar pelaksanaan ujian tertulis untuk seleksi calon anggota komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur, Sabtu (30/01), di salah satu hotel ternama Kota Batu.

Kepala Dinas Kominfo Jatim, Benny Sampriwanto, menyampaikan untuk masa jabatan 2021-2024 sebanyak 128 orang yang mendaftar. “128 orang itu, yang lolos seleksi administrasi menjadi 120 orang. Dari jumlah itu, hari ini dilakukan seleksi tertulis lalu nanti akan diambil 96 orang,” jelasnya. 

Pengumuman hasil tes tulis, akan diumumkan pada tanggal 11 Februari mendatang. Sebelumnya, calon komisioner ini melakukan pendaftaran secara online dan offline di Diskominfo.

Beny menguraikan, ada lima tahapan tes yang harus dijalani oleh calon komisioner dari yang pertama tes administrasi, tes tulis, tes psikologi, debat publik dan wawancara. Jika lima tahapan tes tersebut, dinyatakan lolos, calon komisioner ini baru memasuki uji publik media dan terakhir fit dan proper tes di Komisi A DPRD Jatim.

“Kami ingin KPID selalu menjadi lembaga yang penting. Hegemoni media sangat berpengaruh besar yang berdampak pada tumbuh kembang anak dalam berperilaku dan cara bertutur kata,” ujarnya. 

Sementara itu, anggota senior KPID sekaligus Direktur Suara Surabaya, Errol Jhonatans, mengatakan bahwa komisi penyiaran ini nantinya akan mengawasi penyiaran di televisi dan radio. Namun, karena saat ini zaman sudah berbasis digital dan memasuki era konvergensi, penyiaran radio dan televisi yang terintegrasi dengan internet, maka para komisioner bisa memantau produk siaran.

“Terutama pada penyiaran secara teresterial. Karena penggunaan frekuensinya diamanatkan sebagai ranah publik,” paparnya.

Tentunya dengan perkembangan teknologi, para komisioner terpilih nantinya, memiliki kapasitas aspek-aspek regulasi penyiaran. Termasuk manajemen industri penyiaran Indonesia, salah satunya Jatim. 

“Harapannya, supaya industri penyiaran, khususnya Jatim maju dan bermanfaat bagi masyarakat,” ungkapnya. (cw2/sit)

Ahmad Fauzi, salah satu calon BPD Dusun/Desa Benangkah merasa dicurangi oleh lurah Benangkah. Pasalnya, pemilihan BPD di tempatnya berjalan tanpa adanya transparansi, terlebih diluar jadwal yang ditetapkan.

“Kami tidak tau pemilihannya dilakukan kapan, tapi lurahnya sudah asal comot menentukan anggota BPD di desa kami,” ucapnya kesal.

Ia pun berharap, dewan dapat menjembatani keluhannya tersebut agar pemilihan BPD di desanya dapat dilakukan sesuai prosedur dan sesuai waktu yang telah ditentukan.

“Kami taunya SK dari DPMD itu akan keluar tanggal 13, makanya kaget ketika tau BPD sudah dibentuk,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi A, Ha’i menjelaskan pemilihan BPD diluar waktu yang ditentukan merupakan tindakan yang tidak sah dan cacat hukum. Maka, pihaknya akan memanggil para panitia dan juga pihak terkait.

“Kami akan panggil panitia, pihak DPMD dan camat Burneh tentang permasalahan ini agar bisa terakomodir. Dan pemilihan itu jelas tidak sah, karena diluar jadwal yang ditentukan dan harus diulang,” jelasnya.

Ia menegaskan , pemilihan BPD ini harus dilakukan secara serentak dan dalam waktu yang bersamaan. Selain itu, seluruh pihak juga harus memberikan informasi secara transparan terkait dengan pemilihan yang dilakukan.

“Gak bisa kalau dilakukan secara sembunyi-sembunyi, kedua cara baik itu pemilihan langsung atau musyawarah harus dilakukan secara transparan,” tegasnya (Isn/nhs/yan)

Mujiburrahman Ketua Komisi A DPRD Bangkalan mengatakan, saat ini ia dan pihak terkait melakukan koordinasi kesiapan pemilihan BPD. Seluruh Camat mengatakan siap meski beberapa desa masih bermasalah.

“Sudah kami bahas tadi, semuanya bilang siap. Dan untuk kesiapannya sudah 90 persen desa siap. Ya tinggal beberapa saja yang perlu pematangan, ” Ucapnya.

Ia juga menyampaikan, proses pematangan tersebut juga akan dimaksimalkan usai pelantikan presiden. Nantinya, pemilihan BPD disepakati akan digelar serentak sesuai dengan peraturan yang ada.

“Nanti tanggal 21 sudah mulai lagi untuk finalnya, kita evaluasi lagi desa mana saja yang belum siap. Dipastikan pelaksanaan serentak sesuai dengan peraturan. Sekalipun ada yang tertinggal paling cuma satu atau dua desa saja. Namun kami upayakan serentak seluruhnya, ” Jelasnya.

Diketahui, sebelumnya banyak desa melakukan laporan untuk mengadu pada Komisi A tentang tidak adanya transparansi proses pemilihan panitia BPD. Tak hanya itu saja, bahkan di beberapa desa calon BPD ditunjuk langsung dan beberapa dusun tak memiliki perwakilan. (Isn/nhs/yan)

Komisi A menyimpulkan, informasi proses pemilihan BPD di daerah tidak berkembang secara rata. Akibatnya, selain keluhan masyarakat, Komisi A juga melakukan pemanggilan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD).

“Saya sekretaris desa Bragang kecamatan Klampis saja baru tau kemarin kalau ada pemilihan BPD. Karena saya tidak dilibatkan oleh kepala desa alias tidak dianggap,” ucap Polantas Samsul, sekretaris Desa Bragang Kecamatan Klampis, Bangkalan (10/10/2019).

Polantas datang bersama beberapa masyarakat Desa Bragang untuk mengadu pada Komisi A, ia berharap masih ada peluang untuk salah satu rekannya untuk masuk menjadi calon BPD. Sebab, menurut info yang ia dapatkan, pendaftaran telah ditutup.

Sementara itu, Ketua Komisi A Mujiburrohman mengaku akan berkoordinasi dengan pihak terkait atas hal tersebut. Ia pun menyampaikan, penundaan BPD ini akan dilakukan sampai pelantikan presiden dilakukan pada tanggal 20 oktober mendatang.

“Ya akan kami hubungi pihak terkait, nah untuk BPD ini akan ditunda sampai pelantikan presiden. Setelah itu akan terus dibahas lagi sampai semua clear,” paparnya. (isn/nhs/yan)

Hal itu disampaikan oleh Moh Taufan salah satu perwakilan masyarakat Desa Macajah. Menurutnya, selama ini DPMD maupun pihak kecamatan tak memberikan materi sosialisasi secara gamblang. Akibatnya, beberapa informasi diketahui secara tertutup dan segelintir orang yang mengetahuinya.

“Materi untuk sosialisasi hampir mayoritas desa pesisir di Kecamatan Tanjung Bumi tidak menerima. Maka kami minta untuk diulang seluruh prosesnya,” paparnya.

Sementara itu, Ketua Komisi A Mujiburrohman menyampaikan sore ini memanggil pihak DPMD. Pihaknya akan membahas pelaksanaan BPD dan memutuskan untuk menunda atau tetap melakukan pemilihan BPD.

“Kami akan membahas dengan BPD akan dilakukan serentak rabu besok atau ditunda. Sore ini kami akan bertemu,” terangnya.

Iapun berharap, pemilihan BPD tetap dilakukan bagi desa yang telah siap dan tidak bermasalah. Sebab, jika ditunda secara keseluruhan, maka desa yang telah siap melakukan pemilihan akan dirugikan.

“Kalau sudah siap sih mestinya tetap lanjut. Karena mereka akan dirugikan karena telah melakukan persiapan. BPD ini kan juga untuk perencanaan anggaran desa, jadi akan berdampak langsung pada desa masing-masing,” tambahnya. (Isn/nhs/yan)