Hal ini, disampaikan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batu, saat dengar pendapat dengan Komisi C DPRD Kota Batu di Ruang Komisi C DPRD Kota Batu, Selasa (23/05/2023) tadi. Disampaikan Kepala Bapenda Kota Batu, Dyah Liestina, bahwa pendapatan retribusi parkir tahun 2023 ini ditargetkan Rp 9,4 miliar. Namun, realisasi sementara atau terhitung sejak Januari 2023 sampai 22 Mei 2023, baru memperoleh Rp 440 juta dan secara prosentase baru terealisasi sebesar 4,6 persen.

“Pendapatan retribusi parkir ini saya harapkan bisa terealisasi memenuhi target untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Karena, setiap kali ada pertemuan, baik dengan KPK maupun BPK, pendapatan dari sektor parkir selalu menjadi sorotan,” terangnya.

Sorotan yang paling utama, tambahnya, adalah di titik tengah kota yaitu Alun-alun Kota Batu. Dimana, dengan kondisi yang selalu disorot oleh KPK maupun BPK, seolah-olah pemerintah daerah tidak serius menangani masalah parkir.

“Kami berharap, dari Bapenda kebetulan menjadi koordinator PAD, untuk peningkatan PAD di sisi retribusi parkir itu merata dalam arti secara prosentase,” tegasnya.

Baca juga :

• Tingkatkan Keamanan, Petugas Rutan Kelas IIB Situbondo Razia Kamar Hunian WBP
• Wabup Situbondo bersama Tim Gabungan Tinjau Operasi SAR dan Ikuti Pelaksanaan Tabur Bunga
• Balon Udara Raksasa Jatuh di Pemukiman Warga Pamekasan dan Viral
• Wali Kota Malang Tegaskan Program RT Berkelas Tetap Jalan, 34 Persen Anggaran Sudah Cair
• Momentum Halal Bihalal, Bupati dan Wabup Pamekasan Tepis Isu Tidak Harmonis

Sementara itu, Sekretaris Komisi C DPRD Kota Batu, Didik Mahmud, mengatakan bahwa selama ini sudah tampak bila dilihat dari kedatangan kunjungan wisata hingga padatnya parkir di tengah kota, harusnya ada kenaikan pendapatan. Bukan sebaliknya, target belum terealisasi.

“Yang menjadi pertanyaan, bila dilihat padatnya parkir terutama di Alun-alun, itu mengapa realisasi pendapatan retribusi parkir selalu minim. Ini, yang harusnya dievaluasi dan harus dicarikan solusi,” ujarnya.

Untuk itu, tegasnya, DPRD Kota Batu mensuport Pemkot Batu untuk melakukan pengelolaan secara baik guna meningkatkan realisasi pendapatan retribusi parkir. Salah satunya, dengan mensiasati penambahan kantong melalui pembangunan gedung parkir bertingkat. Diharapkan, melalui pengelolaan satu pintu, maka akan bisa optimal.

Namun, urainya, sekali lagi harus dengan catatan kajian dahulu. Dari besaran anggaran yang dialokasikan apakah bisa memberikan keuntungan ketika parkir itu berjalan dan cara seperti apa yang akan dilakukan.

“Yang jelas kita harus mencari solusi dan mencari apa yang sebenarnya menjadi penyebab pendapatan retribusi parkir selalu tidak penuhi target,” paparnya. (put/sit)

Disampaikan Sekretaris Komisi C DPRD Kota Batu, Didik Machmud, sebenarnya kebutuhan sarpras SMPN 7 Kota Batu, berupa kursi dan mebeler lain sudah dibelikan Dinas Pendidikan lewat E Katalog. Tapi, karena ini pembelian lewat E Katalog, maka dimungkinkan itu baru datang sekitar akhir Maret atau awal April 2023.

“Karena pembeliannya melalui e katalog, maka Sarpras akan menunggu,” terang Didik, saat dihubungi lewat ponselnya, Selasa (14/03/2023) tadi.

Baca juga :

• Tingkatkan Keamanan, Petugas Rutan Kelas IIB Situbondo Razia Kamar Hunian WBP
• Wabup Situbondo bersama Tim Gabungan Tinjau Operasi SAR dan Ikuti Pelaksanaan Tabur Bunga
• Balon Udara Raksasa Jatuh di Pemukiman Warga Pamekasan dan Viral
• Wali Kota Malang Tegaskan Program RT Berkelas Tetap Jalan, 34 Persen Anggaran Sudah Cair
• Momentum Halal Bihalal, Bupati dan Wabup Pamekasan Tepis Isu Tidak Harmonis

Disamping itu, tambahnya, saat ini di SMPN 7 Kota Batu masih belum memiliki kepala sekolah definitif. Sehingga, sebagai Plt Kepala Sekolah SMPN 7, adalah dari kepala sekolah dari SMPN 3 Kota Batu.

Hal inilah, yang menyebabkan untuk pendaftaran PPDB SMPN 7 Kota Batu melalui jalur non zonasi, sementara harus nebeng di SMPN 3 Kota Batu. Itu karena, belum terpenuhinya Sarpras di sekolah tersebut.

“Dinas Pendidikan sudah menjanjikan, Juni 2023 sudah siap ditempati siswa baru untuk kegiatan belajar mengajar. Untuk itu, kami berharap Sarprasnya bisa segera terpenuhi. Sehingga, bisa dimanfaatkan saat pendaftaran jalur zonasi nanti,” tegas Didik. (put/sit)

Disampaikan Ketua Komisi C DPRD Kota Batu, Khamim Tohari, bahwa kesimpulan dari hasil Sidak yang dilakukan bersama anggota di komisi, yaitu masih belum ada kesiapan menerima siswa baru. Kondisi itu, bisa dilihat dari fisik bangunannya.

“Kami bersama seluruh anggota Komisi C DPRD Kota Batu, melakukan Sidak di SMPN 7 Kota Batu, dimulai pukul 09.00 pagi tadi. Dilihat fisik bangunannya, karena 10 Maret 2023 nanti persiapan penerimaan siswa baru. Kami menyimpulkan, masih belum ada kesiapan,” terang Khamim, saat ditemui di Gedung DPRD Kota Batu, Selasa (14/02/2023) siang.

Oleh sebab itu, ditambahkannya, dari hasil Sidak itu Komisi C memberikan enam rekomendasi hasil temuan kepada Dinas Pemukiman Kawasan Perumahan (DPKP) Kota Batu, untuk segera diperbaiki. “Kami menyampaikan rekomendasi dari hasil temuan ini ke dinas terkait. Mengingat, dari pengakuan rekanan yang kami temui di lokasi ternyata juga masih belum dilakukan serah terima bangunan,” jelas Khamim.

Baca juga :

• Tingkatkan Keamanan, Petugas Rutan Kelas IIB Situbondo Razia Kamar Hunian WBP
• Wabup Situbondo bersama Tim Gabungan Tinjau Operasi SAR dan Ikuti Pelaksanaan Tabur Bunga
• Balon Udara Raksasa Jatuh di Pemukiman Warga Pamekasan dan Viral
• Wali Kota Malang Tegaskan Program RT Berkelas Tetap Jalan, 34 Persen Anggaran Sudah Cair
• Momentum Halal Bihalal, Bupati dan Wabup Pamekasan Tepis Isu Tidak Harmonis

Rekomendasi tersebut, diuraikannya, antara lain yaitu pertama, untuk drainase induk masih belum ada. Sehingga, perlu perbaikan karena masih dalam masa pemeliharaan selama 6 bulan dan direkomendasikan untuk pembongkaran paving halaman dalam perbaikan drainase tersebut. Kemudian dua, untuk pagar depan agar ada perbaikan juga khususnya terkait penguatnya sehingga tidak goyang. Lalu tiga, untuk tandon bawah tanah agar ada perbaikan karena kontruksi yang kurang baik sehingga air hujan masih bias masuk ke tendon.

Poin keempat, untuk tulisan SMPN 7 agar ada penambahan angka nol di depan angka 7 yang saai ini masih belum ada. Serta lima, SMPN 7 dengan konsep Green School namun tidak ada pengerjaan landscape sama sekali. Terakhir atau keenam, pada tanggal 10 maret 2023, bahwa SMPN 7 sudah melaksanakan proses PPDB. Sehingga, Komisi C mengharapkan perbaikan-perbaikan yang direkomendasikan oleh Komisi C dapat diselesaikan maksimal 5 Maret 2023.

“Kami berharap, agar ada perbaikan-perbaikan terkait finishing ruang kelas dan fasilitas lainnya yang sudah mengalami kerusakan,” tegasnya.

Diketahui, SMPN 7 Kota Batu yang terletak di Kelurahan Dadaprejo, Kecamatan Jurejo, Kota Batu ini diresmikan pada 20 Desember 2022 lalu. Di atas lahan 5.025 meter persegi itu, pembangunan sekolah ini menelan anggaran sebesar Rp 4,3 miliar. (put/sit)

Dijelaskan, bahwa untuk menunjang keberlangsungan sejumlah UMKM di Kota Batu, perlu adanya sosilisasi masif. Diantaranya, Diskoperindag maupun DPMPTSP, serta pihak desa atau kelurahan, dalam mempromosikan UMKM.

“Saya kira, desa atau kelurahan memiliki data warga yang bergerak di bidang UMKM. Termasuk, DPMPTSP maupun Diskoperindag, juga harus melakukan pendataan secara menyeluruh. Bahwa, UMKM ini harus lebih bisa dipromosikan, sehingga hasilnya adalah terdaftar secara resmi,” terangnya, Rabu (18/01/2023) tadi.

Ditambahkannya, untuk menuju UMKM resmi, tentunya perlu disosialisasikan persyaratannya. Seperti, durasi waktu kepengurusannya atau induk berusaha atas data yang didapat dari desa dan kelurahan.

“Mestinya, setiap desa atau kelurahan memiliki data UMKM. Sehingga, hasil produknya bisa dimasukkan ke hotel maupun tempat wisata. Apalagi, Kota Batu merupakan kota wisata, yang seharusnya menjadi mitra dari UMKM resmi,” ujarnya.

Baca juga :

• Tingkatkan Keamanan, Petugas Rutan Kelas IIB Situbondo Razia Kamar Hunian WBP
• Wabup Situbondo bersama Tim Gabungan Tinjau Operasi SAR dan Ikuti Pelaksanaan Tabur Bunga
• Balon Udara Raksasa Jatuh di Pemukiman Warga Pamekasan dan Viral
• Wali Kota Malang Tegaskan Program RT Berkelas Tetap Jalan, 34 Persen Anggaran Sudah Cair
• Momentum Halal Bihalal, Bupati dan Wabup Pamekasan Tepis Isu Tidak Harmonis

Selain mengenai data, ungkapnya, di sini tentunya terkait hal yang dibutuhkan. Seperti, pembinaan juga anggaran. Maka, antara Diskoperindag dan DPMPTSP, harus saling membantu.

“Antara DPMPTSP dan Diskoperindag, harus kerja sama saling membantu. Satu sisi daftarnya yang Diskoperindag, karena domainnya UMKM. Di sisi yang lain, DPMPTSP yang punya perizinan. Melalui ini, peningkatan taraf dari UMKM ke usaha kecil, bisa terwujud. Juga, supaya berkembangnya tidak hanya didorong kota, tetapi dari provinsi. Sehingga, bisa ekspor dan bisa dipertanggungjawabkan hasil produksinya,” terang Didik.

Kepala DPMPTSP Kota Batu, Muji Dwi Leksono, mengungkapkan saat ini dinasnya sudah melakukan sosialisasi. Salah satunya, adalah terkait nomor induk berusaha (NIB). “Mengenai nomor induk berusaha, karena pelaku usaha harus memiliki itu, maka Dinas Penanaman Modal dan PTSP akan membantu pendampingan ke UMKM,” ujar dia.

Sedangkan, tambahnya, untuk saat ini, UMKM di Kota Batu yang sudah memiliki induk berusaha, sekitar 4 ribu pelaku usaha. “Kami sudah melakukan layanan bergerak dan memang benar harapan ke depan, peningkatan usaha mikro menjadi domain kami. Dan, usaha kecil menjadi domain Diskoperindag,” paparnya. (put/sit)

Memontum Kota Batu – Rencana revitalisasi dan relokasi pedagang pasar besar Kota Batu, terancam di tunda. Penyebabnya, Komisi C DPRD Kota Batu, menuntut Diskoumdag (Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan) untuk tidak melakukan kegiatan apapun, sebelum DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) dari pemerintah pusat, benar-benar dipastikan turun.

“Kami dari Komisi C, menganggap wajar jika sejumlah pedagang ragu atas rencana revitalisasi pasar besar. Hal tersebut, dikarenakan belum adanya DIPA dari Pemerintah Pusat yang diturunkan ke Kota Batu. Sebab, dari DIPA itu, sebagai bukti atas benar dan tidaknya rencana pembangunan pasar itu dilaksanakan,” ungkap anggota Komisi C DPRD Kota Batu, M DidiK Subiyanto, Kamis (15/10/2020) sore, usai mengikuti hearing.

Kepala Diskoumdag Kota Batu, Eko Suhartono, menjelaskan bahwa tertundanya relokasi pedagang Kota Batu, merupakan hal yang lumrah karena saat ini sedang dalam proses perencanaan DED (Detailed Engineering Design). Namun, dirinya memastikan bahwa tim percepatan pembangunan pasar besar Kota Batu, sudah mendapatkan respon dari
Kementerian perdagangan bahwa pembangunan ini akan difasilitasi dan mendapatkan arahan. “Terlebih pada 5 Oktober kemarin, Menseskab (Menteri Sekretaris Kabinet), Pramono Anung, juga bersurat bahwa pembangunan Pasar Besar Batu akan ditindak lanjuti,” imbuh Eko.

Terkait dengan rencana pembangunan, Eko berharap, agar persiapan rencana revitalisasi bisa segera dilakukan. Mengingat, pembangunan mega proyek ini merupakan salah satu dari visi misi Walikota Batu, Dewanti Rumpoko. (bir/sit)

Memontum Kota Batu – Ketua Komisi C DPRD Kota Batu, Khamim Tohari, meminta maaf dan mengaku salah, terkait viralnya cuitan yang diunggah melalui media sosial FB (Facebook). Pernyataan maaf dan pengakuan itu, disampaikan Khamim Tohari di hadapan sejumlah awak media di Mapolres Kota Batu dengan didampingi Kuasa Hukum dari Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat (BBHAR) PDIP Kota Batu, akhir pekan kemarin (09/10).

Dalam postingan Khamim yang bertulis ‘ya ALLAH LINDUNGILAH MEREKA dr mahasiswa2 bermoral bobrok dan bermental premanisme..yg di duga selalu pakai narkoba’, dirinya mengaku, bahwa itu adalah untuk menanggapi terkait maraknya aksi mahasiswa dan kaum buruh untuk menolak UU Cipta Kerja yang terjadi hampir diseluruh daerah. Hanya saja, gara-gara postingan itu, membuat heboh warga dunia maya yang sedang marak-maraknya pemberitaan terkait bayaknya aksi demo penolakan UU Cipta Kerja diseluruh daerah.

Saat ditemui awak media seusai menghadiri panggilan Polres Batu, Khamim Tohari mengatakan, bahwa dirinya secara tidak sadar dan spontan, menulis kata-kata yang sifatnya ujaran kebencian terhadap mahasiswa yang melakukan aksi demo menolak UU Cipta Kerja di depan kantor DPRD kota Malang.

“Semua ini saya lakukan, hanya sekedar peduli dan simpati kepada aparat yang berjaga saat aksi demo di situ. Saya merasa menyesal atas yang saya posting, setelah durasi 2 menit, akhirnya saya sadar dan langsung menghapus postingan tersebut,” jelas Khamim.

Lebih lanjut Khamim menceritakan, bahwa dirinya hanya mempostingnya sekitar 2 menit dan kemungkinan mereka yang melihat postingan tersebut, melakukan screan shot dan disebarkan lewat group facebook dan twitter hingga viral.

“Dugaan saya dari salah satu dari mereka yang sudah melihat postingan itu, lalu di screan shot dan disebar luaskan sampai ke twitter, serta mengganti video yang saya unggah dengan video lain. Karena saya pribadi, tidak merasa memposting selain di facebook,” ujarnya.

Untuk itu, dirinya menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh mahasiswa seluruh Indonesia dan Malang Raya khususnya, atas postinganya yang melukai banyak pihak tersebut.

“Saya secara pribadi, Khamim Tohari memohon maaf kepada seluruh rekan mahasiswa di Kota Malang dan di seluruh Indonesia. Atas perbuatan saya yang mungkin dianggap mendiskriminasikan mahasiswa. Saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Semua ini terjadi tanpa ada niat ataupun tendensi merendahkan harkat mahasiswa” ucapnya saat didampingi kuasa hukumnya.  (sit)