komisi C – Memontum

DPUPRPKP Bakal Deadline Penyerahan PSU Puri Cempaka Putih 2 Kota Malang

Memontum 1 — Wed, 07 Jun 2023 10:43:47 +0000

Memontum Kota Malang – Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPRPKP) Kota Malang, memastikan bakal memberikan deadline terkait penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dari pengembang ke Pemkot Malang. Rencana itu akan dilakukan, setelah pelaksanaan survei dan langkah-langkah yang sudah diberikan oleh dinas.

Kepala DPUPRPKP Kota Malang, Dandung Djulharjanto, mengatakan jika sesuai dengan regulasi Undang-Undang (UU) dan Perda, dalam penyerahan PSU tersebut tidak harus diserahkan secara keseluruhan. Namun, bisa diserahkan secara bertahap.

“Jadi artinya, dalam penyerahan itu tidak harus menunggu selesai semuanya. Namun, bisa diserahkan secara bertahap atau sebagian. Jadi, seperti fasilitas umum yang sudah siap, bisa diserahkan. Utamanya, terkait dengan jalan,” kata Dandung, Rabu (07/06/2023) tadi.

Untuk tenggat waktu atau deadline kepada pengembangan, dirinya menjelaskan, akan disepakati bersama dengan Komisi C DPRD Kota Malang. Yakni, ketika nantinya sudah melakukan survei lapangan. Rencananya, survei baru akan dilakukan Selasa (13/06/2023) mendatang.

“Nanti akan kita sepakati lagi, ketika kita sudah melakukan survei lapangan. Rencananya, nanti akan ditetapkan oleh Pak Fathol, selaku Ketua Komisi C DPRD Kota Malang,” tambahnya.

Baca juga :

Masih menurut Dandung, salah satu alasan pengembang perumahan tersebut tidak segera menyerahkan PSU, karena khawatir dan takut jika jalan yang ada, akan menjadi jalan umum. Di sisi lain, perumahan tersebut juga masih dilakukan pengembangan.

“Mereka khawatir, kalau pas ada pengembangan, truk-truk tidak bisa lewat karena di portal oleh warga. Itu salah satu kekhawatiran mereka. Karena itu, kami sepakati dari DPUPRPKP menyarankan untuk jalan yang dipakai akses kendaraan material, sementara tidak diserahkan. Tetapi, jalan yang lain diserahkan,” ujarnya.

Lebih lanjut dijelaskan, ketika PSU tersebut diserahkan kepada Pemkot Malang, maka akan dicatat dalam neraca aset Pemkot Malang. Sehingga, nantinya bisa dianggarkan untuk perbaikan dan pemeliharaan.

“Semua nanti yang sudah diserahkan ke Pemkot, nantinya akan dicatat dalam neraca aset Pemkot. Seperti untuk perbaikan jalan, perbaikan gorong-gorong, jembatan dan Penerang Jalan Umum (PJU),” imbuh Dandung.

Sebagaimana diberitakan, akibat tidak kunjung diserahkannya PSU, membuat warga di perumahan tersebut meradang dan mengadukan ke dewan. Itu karena, setiap kali ada kerusakan terkait PSU, harus iuran secara mandiri. Belum lagi, ketika penghuni perumahan mengalami musibah meninggal dunia. (rsy/sit)

Ketua Komisi C DPRD Minta Ada Perbaikan Siteplan dari Perumahan Puri Cempaka Putih 2

Memontum 1 — Mon, 05 Jun 2023 12:08:32 +0000

Memontum Kota Malang – Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Fathol Arifin, melakukan pemanggilan dan pertemuan dengan pihak pengembang dan warga Perumahan Puri Cempaka Putih 2, Kelurahan Bumiayu, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, untuk meluruskan permasalahan terkait penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) yang belum diberikan ke Pemkot Malang. Politisi Fraksi PKB itu, mengaku jika dalam siteplan perumahan tersebut, memang perlu ada perbaikan. Dimana, luasan yang ada di siteplan tersebut tidak semuanya tersertifikasi atas nama PT Multi Graha Kencana Asri.

“Kami meminta mereka merevisi dan memperbaiki siteplan yang ada. Ternyata, masih banyak lahan yang sudah tergambar di siteplan itu dan belum tersertifikat atas nama pengembang. Bahkan, masih milik warga masyarakat. Sehingga, nanti akan diblok yang belum termasuk dalam sertifikat milik pengembang,” kata Fathol, seusai melakukan pertemuan di DPRD Kota Malang, Senin (05/06/2023) tadi.

Karena keresahan warga yang sudah begitu memuncak, Komisi C juga mendorong kepada DPUPRPKP, untuk mendesak pihak pengembang agar segera menyerahkan fasilitas umum tersebut. Walaupun, belum semua yang diserahkan.

Baca juga :

“Sehingga, tadi bersepakat pihak pengembang siap menyerahkan sebagian fasilitas umum itu dengan catatan sudah dalam kondisi baik dan sudah terbangun. Sehingga, tinggal sisanya nanti yang akan menjadi akses jalan kendaraan besar ketika membangun yang ada di wilayah belakang itu,” ucapnya.

Kemudian, pihaknya juga menegaskan dalam hal ini pihak pengembang, yang harus menjadi penangungjawab. Karena, fasilitas umum semuanya, hingga kini masih belum diserahkan kepada Pemkot Malang.

“Sehingga, seluruh pemeliharaan itu menjadi tanggung jawab dari pengembang. Kami berharap, Juni ini sudah ada action untuk segera ada perbaikan yang mau diserahkan ke Pemkot Malang. Walupun, belum 100 persen. Tetapi paling tidak, sudah di atas 70 persen dari perbaikan jalan yang akan diserahkan kepada Pemkot Malang,” tegasnya.

Diakhir, pihaknya menyampaikan jika pada Selasa (13/06/2023) mendatang, pihaknya akan melakukan pengecekan lokasi perumahan. Sehingga, akan dijadikan dasar untuk mengecek perbaikan siteplan. (rsy/sit)

Pendapatan Sektor Retribusi Parkir Tak Maksimal, Komisi C DPRD Kota Batu Minta Kaji Ulang Sistem Pengelolaan

Memontum 1 — Tue, 23 May 2023 06:55:00 +0000

Memontum Kota Batu – Realisasi pendapatan retribusi parkir Pemkot Batu yang jauh dari target, selalu menjadi sorotan. Tidak terkecuali, saat pertemuan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Hal ini, disampaikan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batu, saat dengar pendapat dengan Komisi C DPRD Kota Batu di Ruang Komisi C DPRD Kota Batu, Selasa (23/05/2023) tadi. Disampaikan Kepala Bapenda Kota Batu, Dyah Liestina, bahwa pendapatan retribusi parkir tahun 2023 ini ditargetkan Rp 9,4 miliar. Namun, realisasi sementara atau terhitung sejak Januari 2023 sampai 22 Mei 2023, baru memperoleh Rp 440 juta dan secara prosentase baru terealisasi sebesar 4,6 persen.

“Pendapatan retribusi parkir ini saya harapkan bisa terealisasi memenuhi target untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Karena, setiap kali ada pertemuan, baik dengan KPK maupun BPK, pendapatan dari sektor parkir selalu menjadi sorotan,” terangnya.

Sorotan yang paling utama, tambahnya, adalah di titik tengah kota yaitu Alun-alun Kota Batu. Dimana, dengan kondisi yang selalu disorot oleh KPK maupun BPK, seolah-olah pemerintah daerah tidak serius menangani masalah parkir.

“Kami berharap, dari Bapenda kebetulan menjadi koordinator PAD, untuk peningkatan PAD di sisi retribusi parkir itu merata dalam arti secara prosentase,” tegasnya.

Baca juga :

Sementara itu, Sekretaris Komisi C DPRD Kota Batu, Didik Mahmud, mengatakan bahwa selama ini sudah tampak bila dilihat dari kedatangan kunjungan wisata hingga padatnya parkir di tengah kota, harusnya ada kenaikan pendapatan. Bukan sebaliknya, target belum terealisasi.

“Yang menjadi pertanyaan, bila dilihat padatnya parkir terutama di Alun-alun, itu mengapa realisasi pendapatan retribusi parkir selalu minim. Ini, yang harusnya dievaluasi dan harus dicarikan solusi,” ujarnya.

Untuk itu, tegasnya, DPRD Kota Batu mensuport Pemkot Batu untuk melakukan pengelolaan secara baik guna meningkatkan realisasi pendapatan retribusi parkir. Salah satunya, dengan mensiasati penambahan kantong melalui pembangunan gedung parkir bertingkat. Diharapkan, melalui pengelolaan satu pintu, maka akan bisa optimal.

Namun, urainya, sekali lagi harus dengan catatan kajian dahulu. Dari besaran anggaran yang dialokasikan apakah bisa memberikan keuntungan ketika parkir itu berjalan dan cara seperti apa yang akan dilakukan.

“Yang jelas kita harus mencari solusi dan mencari apa yang sebenarnya menjadi penyebab pendapatan retribusi parkir selalu tidak penuhi target,” paparnya. (put/sit)

Antisipasi Kebocoran Pajak Pasir, Ketua Komisi C DPRD Lumajang Siapkan Pengawasan dan Koordinasi Aktif

Memontum 1 — Sun, 19 Mar 2023 11:55:00 +0000

Memontum Lumajang – Untuk mengantisipasi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor penambangan pasir, beberapa langkah maju akan dilakukan DPRD Lumajang. Salah satunya, seperti yang disampaikan Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Lumajang, H Suwarno, yang akan lebih intens melakukan komunikasi dengan dinas terkait dan Satgas Pertambangan Pasir.

“Untuk menekan angka kebocoran Pajak Galian C, kami akan berkomunikasi dan koordinasi aktif serta continue dengan dinas terkait dan Satgas Pasir,” ungkapnya, kepada Memontum.com, Minggu (19/03/2023) tadi.

Suwarno berharap, melalui langkah itu diharapkan seperti peredaran Surat Keterangan Asal Barang (SKAB), bisa betul-betul diawasi dengan baik. Sehingga, tingkat kebocoran bisa diminimalisir seefektif mungkin.

“Terutama, kita minta untuk SKAB konsepnya harus jelas. Semisal, SKAB itu keluarnya di hulu tambang dan stockpile terpadu saja,” tegasnya.

Baca juga :

Menurut Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini, hal yang selama ini menjadi kendala dalam pencapaian target pajak dari sektor pertambangan pasir, salah satunya adalah kesemrawutan yang terjadi pada peredaran SKAB. “Kalau kita perhatikan sekarang, SKAB itu dikeluarkan secara semrawut tanpa konsep yang matang. Sehingga, potensi bocornya pajak masih sangat besar,” ujarnya.

Dari data yang berhasil dihimpun Memontum.com, target PAD dari sektor pertambangan pasir di Kabupaten Lumajang, sejak tahun 2018 lalu hingga 2022, hasilnya belum pernah memenuhi target yang diharapkan. Seperti yang terjadi pada tahun 2018, dari target PAD Rp 13 miliar lebih, hanya bisa dicapai dengan nilai Rp 9 miliar lebih. Sementara di tahun 2019, dari target Rp 37 miliar hanya tercapai Rp 11 miliar lebih. Pada tahun 2020, dari target Rp 13 miliar ternyata hanya tercapai Rp 7 miliar.

Begitu juga, di tahun 2021, dari target Rp 25 miliar tercapai Rp 10 miliar lebih dan tahun 2022 kemarin yang menargetkan Rp 19 miliar cuma tercapai di angka Rp 15 miliar lebih. (adi/gie)

PPDB SMP Dimulai, Komisi C DPRD Beri Sorotan ke Sarpras SMPN 7 Kota Batu

Memontum 1 — Tue, 14 Mar 2023 15:40:12 +0000

Memontum Kota Batu – Keberadaan sarana dan prasarana (Sarpras) di SMPN 7 Kota Batu, menjadi perhatian Komisi C DPRD Kota Batu. Itu karena, seiring telah dimulainya pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2022-2023 ditingkat sekolah menengah pertama (SMP).

Disampaikan Sekretaris Komisi C DPRD Kota Batu, Didik Machmud, sebenarnya kebutuhan sarpras SMPN 7 Kota Batu, berupa kursi dan mebeler lain sudah dibelikan Dinas Pendidikan lewat E Katalog. Tapi, karena ini pembelian lewat E Katalog, maka dimungkinkan itu baru datang sekitar akhir Maret atau awal April 2023.

“Karena pembeliannya melalui e katalog, maka Sarpras akan menunggu,” terang Didik, saat dihubungi lewat ponselnya, Selasa (14/03/2023) tadi.

Baca juga :

Disamping itu, tambahnya, saat ini di SMPN 7 Kota Batu masih belum memiliki kepala sekolah definitif. Sehingga, sebagai Plt Kepala Sekolah SMPN 7, adalah dari kepala sekolah dari SMPN 3 Kota Batu.

Hal inilah, yang menyebabkan untuk pendaftaran PPDB SMPN 7 Kota Batu melalui jalur non zonasi, sementara harus nebeng di SMPN 3 Kota Batu. Itu karena, belum terpenuhinya Sarpras di sekolah tersebut.

“Dinas Pendidikan sudah menjanjikan, Juni 2023 sudah siap ditempati siswa baru untuk kegiatan belajar mengajar. Untuk itu, kami berharap Sarprasnya bisa segera terpenuhi. Sehingga, bisa dimanfaatkan saat pendaftaran jalur zonasi nanti,” tegas Didik. (put/sit)

Butuh Penanganan Segera, Komisi C DPRD Kota Malang Minta Jembatan Brawijaya dan Jembatan Majapahit Diprioritaskan

Memontum 1 — Wed, 08 Mar 2023 13:04:51 +0000

Memontum Kota Malang – Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Fathol Arifin, meminta Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang, agar segera menyelesaikan pengerjaan dua jembatan di Kota Malang, yang dianggap membutuhkan perbaikan segera. Dua jembatan itu, yakni Jembatan Brawijaya yang berada di Pasar Hewan Splendid, Kota Malang, dan Jembatan Majapahit, Kota Malang.

Kondisi kedua jembatan tersebut, dinilai mengkhawatirkan, sebab penyangga jembatan hampir menggantung. “Sesuai dengan saran dari tim forensik salah satu Universitas Negeri, itu perlu ada penguatan di penyangga jembatan. Dari pada terjadi hal yang tidak kita inginkan, sehingga kita sepakati untuk melakukan pengadaan anggaran,” ucap Fathol, saat ditemui, Rabu (08/03/2023) tadi.

Kemudian, ditambahkannya jika untuk anggaran dua jembatan tersebut menelan biaya total kurang lebih Rp 17 miliar. Untuk saat ini, itu sedang dalam proses Harga Perkiraan Sendiri (HPS), kemudian akan dilempar untuk lelang di Badan Layanan Pengadaan (BLP).

“Nanti per April, diharapkan sudah tereksekusi. Untuk waktu pengerjaannya kurang lebih tiga bulan dan maksimal empat bulan. Itu sesuai hitungan teknis dari pihak DPUPRPKP dan seperti harapan Pak Wali Kota, sebelum lengser sudah selesai semua,” jelasnya.

Baca juga :

Lebih lanjut pihaknya juga berpesan, agar dalam pengerjaan jembatan tersebut nantinya bisa tepat mutu, tepat waktu dan tepat fungsi. Selain itu, kualitas juga harus tetap di nomor satukan. Sebab, proyek besar kualitas akan menjadi sorotan masyarakat.

“Jangan sampai melewati atau tidak sesuai durasi waktu yang ada, kemudian kena sanksi permil dan jadi bagian kompensasi. Semuanya ini harus mateng dalam Detail Engineering Design (DED),” tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris DPUPRPKP Kota Malang, Dahat Sih Bagyono, menuturkan jika kedua jembatan tersebut memang menjadi prioritas pembangunan di tahun 2023 ini. Untuk saat ini, pihaknya juga sedang berproses menyiapkan dokumen lelang untuk masuk ke BLP.

“Kami sedang menunggu dan kerjakan sesuai dengan DED yang ada. Kami sedang berproses untuk menyiapkan dokumen lelangnya untuk masuk ke BLP,” imbuhnya. (rsy/sit)

Sidak SMPN 7, Komisi C DPRD Kota Batu Beri Enam Rekomendasi untuk DPKP hingga 5 Maret

Memontum 1 — Tue, 14 Feb 2023 03:20:00 +0000

Memontum Kota Batu – Komisi C DPRD Kota Batu melaksanakan inspeksi dadakan (Sidak) di SMPN 7 Kota Batu. Hal itu dilakukan, untuk mengetahui progres pelaksanaan SMPN 7 Kota Batu, yang berada di Kelurahan Dadaprejo, Kecamatan Junrejo, dalam penerimaan siswa baru.

Disampaikan Ketua Komisi C DPRD Kota Batu, Khamim Tohari, bahwa kesimpulan dari hasil Sidak yang dilakukan bersama anggota di komisi, yaitu masih belum ada kesiapan menerima siswa baru. Kondisi itu, bisa dilihat dari fisik bangunannya.

“Kami bersama seluruh anggota Komisi C DPRD Kota Batu, melakukan Sidak di SMPN 7 Kota Batu, dimulai pukul 09.00 pagi tadi. Dilihat fisik bangunannya, karena 10 Maret 2023 nanti persiapan penerimaan siswa baru. Kami menyimpulkan, masih belum ada kesiapan,” terang Khamim, saat ditemui di Gedung DPRD Kota Batu, Selasa (14/02/2023) siang.

Oleh sebab itu, ditambahkannya, dari hasil Sidak itu Komisi C memberikan enam rekomendasi hasil temuan kepada Dinas Pemukiman Kawasan Perumahan (DPKP) Kota Batu, untuk segera diperbaiki. “Kami menyampaikan rekomendasi dari hasil temuan ini ke dinas terkait. Mengingat, dari pengakuan rekanan yang kami temui di lokasi ternyata juga masih belum dilakukan serah terima bangunan,” jelas Khamim.

Baca juga :

Rekomendasi tersebut, diuraikannya, antara lain yaitu pertama, untuk drainase induk masih belum ada. Sehingga, perlu perbaikan karena masih dalam masa pemeliharaan selama 6 bulan dan direkomendasikan untuk pembongkaran paving halaman dalam perbaikan drainase tersebut. Kemudian dua, untuk pagar depan agar ada perbaikan juga khususnya terkait penguatnya sehingga tidak goyang. Lalu tiga, untuk tandon bawah tanah agar ada perbaikan karena kontruksi yang kurang baik sehingga air hujan masih bias masuk ke tendon.

Poin keempat, untuk tulisan SMPN 7 agar ada penambahan angka nol di depan angka 7 yang saai ini masih belum ada. Serta lima, SMPN 7 dengan konsep Green School namun tidak ada pengerjaan landscape sama sekali. Terakhir atau keenam, pada tanggal 10 maret 2023, bahwa SMPN 7 sudah melaksanakan proses PPDB. Sehingga, Komisi C mengharapkan perbaikan-perbaikan yang direkomendasikan oleh Komisi C dapat diselesaikan maksimal 5 Maret 2023.

“Kami berharap, agar ada perbaikan-perbaikan terkait finishing ruang kelas dan fasilitas lainnya yang sudah mengalami kerusakan,” tegasnya.

Diketahui, SMPN 7 Kota Batu yang terletak di Kelurahan Dadaprejo, Kecamatan Jurejo, Kota Batu ini diresmikan pada 20 Desember 2022 lalu. Di atas lahan 5.025 meter persegi itu, pembangunan sekolah ini menelan anggaran sebesar Rp 4,3 miliar. (put/sit)

Sikapi Percepatan Kegiatan 2023, Komisi C DPRD Jombang Panggil Tujuh Dinas

Memontum 1 — Thu, 02 Feb 2023 11:26:34 +0000

Memontum Jombang – Komisi C DPRD Jombang menggelar hearing percepatan kegiatan dengan melibatkan sedikitnya tujuh dinas di Pemkab Jombang, Kamis (02/02/2023) tadi. Tujuh dinas yang dipanggil itu, diantaranya Dinas Pekerjanan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Dinas Lingkungan Hidup (LH), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Bagian Hukum hingga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jombang.

Mengawali hearing yang dipimpin anggota Komisi C, Ahmad Tohari, pihaknya mempertanyakan mengenai DID (Dana Insentif Daerah). Itu karena, setiap tahun pemerintah daerah selalu mendapatkan DID.

“DID ini diperuntukkan bagi daerah berprestasi. Salah satu indikator yang menyebabkan tidak dapat DID, antara lain penyerapan anggaran yang tidak tepat waktu. Karenanya, rapat dengan Kepala SKPD, ini kami adakan untuk memberi support, supaya ada percepatan di tahun 2023. Sehingga, jangan sampai seperti tahun 2022, yang penyerapan anggarannya lama,” kata Ahmad Tohari.

Diuraikannya, bahwa penyerapan APBD tahun 2022, sampai 16 Juli baru sebesar 24 persen. Hal tersebut, terlalu sedikit ketika sudah di pertengahan tahun. Seharusnya, APBD pada Juli, itu sudah terserap sebesar 40 persen. Ini yang menyebabkan penyerapannya APBD tidak tepat waktu, sehingga berdampak pada tidak adanya DID.

Baca juga :

“Indikator DID, itu seperti kabupaten layak anak, penanganan stunting yang kurang bagus, kemudian sanitasi lingkungan yang juga kurang bagus penanganan serta inovasi daerah berprestasi,” terangnya.

Merespon sejumlah serapan di tahun 2022, Komisi C pun memberikan pesan kepada seluruh OPD, agar Februari ini harus sudah ada kegiatan identifikasi program. Setelah diindentifikasi dan ketemu titik-titik pengerjaannya, segera dilakukan verifikasi.

“Mari bekerja bersama, saling bahu membahu terutama dalam percepatan realisasi program. Deadlinenya Maret, semua harus selesai sudah ada realisasi,” ujarnya.

Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jombang, Setiawan Afandi, saat dikonfirmasi mengaku siap dengan harapan yang disampaikan Komisi C. Termasuk nantinya, rencana kegiatan DAK integrasi yang besarnya sekitar Rp 26 miliar.

“Sebenarnya kita sudah membuat jadwal. Proses tersebut sudah berjalan dan tinggal actionnya. Kalau normatif, mudah-mudahan bisa terselesaikan sesuai dengan rencana,” ujarnya. (azl/sit)

Komisi C DPRD Minta DPMPTSP dan Diskoperindag Dorong Peningkatan Produksi UMKM Kota Batu

Memontum 1 — Wed, 18 Jan 2023 12:40:00 +0000

Memontum Kota Batu – Komisi C DPRD Kota Batu berharap Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Diskoperindag, untuk mendukung upaya peningkatan pemasaran produksi pelaku usaha UMKM di Kota Batu, terkait mengenai legalitas usaha serta peningkatan menjadi usaha kecil. Hal itu, sebagaimana disampaikan Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Batu, Didik Mahmud.

Dijelaskan, bahwa untuk menunjang keberlangsungan sejumlah UMKM di Kota Batu, perlu adanya sosilisasi masif. Diantaranya, Diskoperindag maupun DPMPTSP, serta pihak desa atau kelurahan, dalam mempromosikan UMKM.

“Saya kira, desa atau kelurahan memiliki data warga yang bergerak di bidang UMKM. Termasuk, DPMPTSP maupun Diskoperindag, juga harus melakukan pendataan secara menyeluruh. Bahwa, UMKM ini harus lebih bisa dipromosikan, sehingga hasilnya adalah terdaftar secara resmi,” terangnya, Rabu (18/01/2023) tadi.

Ditambahkannya, untuk menuju UMKM resmi, tentunya perlu disosialisasikan persyaratannya. Seperti, durasi waktu kepengurusannya atau induk berusaha atas data yang didapat dari desa dan kelurahan.

“Mestinya, setiap desa atau kelurahan memiliki data UMKM. Sehingga, hasil produknya bisa dimasukkan ke hotel maupun tempat wisata. Apalagi, Kota Batu merupakan kota wisata, yang seharusnya menjadi mitra dari UMKM resmi,” ujarnya.

Baca juga :

Selain mengenai data, ungkapnya, di sini tentunya terkait hal yang dibutuhkan. Seperti, pembinaan juga anggaran. Maka, antara Diskoperindag dan DPMPTSP, harus saling membantu.

“Antara DPMPTSP dan Diskoperindag, harus kerja sama saling membantu. Satu sisi daftarnya yang Diskoperindag, karena domainnya UMKM. Di sisi yang lain, DPMPTSP yang punya perizinan. Melalui ini, peningkatan taraf dari UMKM ke usaha kecil, bisa terwujud. Juga, supaya berkembangnya tidak hanya didorong kota, tetapi dari provinsi. Sehingga, bisa ekspor dan bisa dipertanggungjawabkan hasil produksinya,” terang Didik.

Kepala DPMPTSP Kota Batu, Muji Dwi Leksono, mengungkapkan saat ini dinasnya sudah melakukan sosialisasi. Salah satunya, adalah terkait nomor induk berusaha (NIB). “Mengenai nomor induk berusaha, karena pelaku usaha harus memiliki itu, maka Dinas Penanaman Modal dan PTSP akan membantu pendampingan ke UMKM,” ujar dia.

Sedangkan, tambahnya, untuk saat ini, UMKM di Kota Batu yang sudah memiliki induk berusaha, sekitar 4 ribu pelaku usaha. “Kami sudah melakukan layanan bergerak dan memang benar harapan ke depan, peningkatan usaha mikro menjadi domain kami. Dan, usaha kecil menjadi domain Diskoperindag,” paparnya. (put/sit)