Ketua Komisi D DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani, menyampaikan jika pihaknya selalu memberikan masukan-masukan kepada BPBD Kota Malang, berdasarkan kajian dan analisa. Sehingga, diharapkan ketika BPBD turun di lapangan bersama dengan masyarakat, itu memiliki bekal dan keahlian.

“Kami dari Komisi D DPRD Kota Malang bersama BPBD, selalu mengkonsepkan bersama untuk memberikan masukan yang jelas. Sehingga, semua harus berdasarkan kajian dan analisa. Kemarin kami sudah melakukan rapat triwulan pertama dan nanti akan kami lanjutkan di triwulan berikutnya. Kami selalu berupaya supaya BPBD ini punya taring,” jelas Amithya, Selasa (06/06/2023) siang.

Ditambahkannya, relawan yang ada di Kota Malang, itu sangat banyak. Hanya saja, sistem koordinasi dan komunikasi, masih kurang maksimal. Sehingga, itu harus dimasifkan kembali. Karena, dalam menanggulangi bencana tidak bisa dilakukan hanya dengan satu pihak saja.

Baca juga :

“Kami tidak bisa bergerak sendiri dan harus bekerjasama melibatkan satu dengan yang lain. Bersama dengan Pemkot Malang, relawan, lurah, camat, dan juga dari lintas komisi, karena dalam hal ini yang bergerak banyak,” katanya.

Kemudian, saat disinggung mengenai upaya DPRD Kota Malang terhadap masyarakat yang bertempat tinggal di daerah rawan bencana, pihaknya mengatakan jika telah melakukan edukasi, pendekatan dengan berdialog bersama warga serta memberikan pendampingan. “Misalnya mereka mengalami masalah sertifikasi tanah, tentu ini membutuhkan solusi yang tidak instan. Karena rentetannya itu cukup panjang. Jadi pasti Pemkot Malang, dan kami harus punya solusi yang sifatnya jangka panjang. Yang penting adalah edukasi, pendekatan, pendampingan, baru nanti hasil akhirnya seperti apa,” ucapnya.

Lebih lanjut, pihaknya juga mengatakan jika pelan-pelan akan memetakan apa saja yang masih kurang di masyarakat terkait dengan penanganan bencana tersebut. Karena dalam penanganan bencana yang terintegrasi, juga dibutukan peran dari stakeholder.

“Karena kami tidak bisa hanya mengandalkan BPBD saja untuk penanganan bencana, maka saya tekankan itu juga perlu dukungan dari masyarakat,” imbuhnya. (rsy/sit)

“Bila jalan tersebut diserahkan ke Pemprov Jatim, maka kedua pemerintah daerah itu tidak banyak keluarkan anggaran yang dialokasikan untuk pemeliharaan jalan. Apalagi, jalan itu biasa dilintasi kendaraan dan sebagai jalur pemecah macet dari Jalur Pendem,” kata anggota Komisi D DPRD Provinsi Jatim, Khofidah, seusai Self Healing kepada fatayat seluruh Kota Batu, Minggu (26/03/2023) tadi.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Selain masalah anggaran perawatan, ujarnya, jalan itu kini sudah menjadi akses kendaraan yang padat. Sehingga, sudah selayaknya diserahkan ke Provinsi Jatim.

“Di sini jelas, ketika sudah ditangani Pemprov Jatim, maka Kota Batu maupun Kabupaten Malang, sudah tidak banyak mengeluarkan anggaran pemeliharaan jalan lagi. Makanya, saya ngotot memperjuangan jalan itu,” paparnya.

Sekedar diketahui, bahwa panjang jalan dari Karangploso, Kabupaten Malang sampai Desa Giripurno, Kecamatan Bumiaji Kota Batu, ada sekitar 8,7 km. Bahkan, terkait penyerahan ini, Pemkot Batu telah bersurat kepada Gubernur Jatim, pada 15 November 2022 tentang perubahan status jalan kota menjadi jalan Provinsi Jatim. Namun, sampai sekarang surat itu belum direspon. (put/sit)

Dimana, Kota Malang sendiri dinilai kaya akan peninggalan-peninggalan sejarah. Namun, masih belum mendapatkan perhatian. Sehingga menurutnya, perlu untuk didorong agar bisa melakukan inovasi pembaharuan.

“Sangat disayangkan untuk anggarannya. Karena, tidak terlalu banyak. Tapi kemarin, sudah ditambahkan dan kurang lebih Rp 1 miliar, untuk tahun ini. Tapi saya pikir, itu masih kurang, karena menangani budaya sejarah,” jelas Amithya, seusai mengikuti kegiatan Festival Museum Vaganza, di Museum Mpu Purwa, Kota Malang.

Dikatakannya, bahwa dengan adanya gelaran Festival Museum Vaganza tersebut, juga menjadi pemantik. Bagaimana tidak, kegiatan yang berlangsung selama empat hari, itu dapat menjadi suatu promosi tersendiri untuk mengenalkan budaya lokal Kota Malang.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Saya sangat mengapresiasi kegiatan ini. Karena didalamnya, mengundang beberapa stakeholder yang berkaitan dengan museum dan kebudayaan yang ada di dalamnya. Ini sebagai pemantik untuk bisa merangsang teman-teman kita. Terutama yang ada di dalam dunia pendidikan untuk bisa aware lagi dengan dunia sejarah,” katanya.

Lebih lanjut pihaknya menyampaikan, bahwa mengenalkan budaya melalui museum tentu menjadi keasyikan tersendiri. Mengenal sejarah dengan menjelajahi dimensi waktu yang berbeda.

“Saya pikir dengan acara ini merupakan salah satu cara untuk mendongkrak popularitas tersebut. Nanti mungkin kedepannya kami berharap kepada Disdikbud Kota Malang untuk mengadakan inovasi bagaimana caranya menggaet seluruh stakeholder pendidikan di Kota Malang,” imbuh Amithya.

Wanita yang juga merupakan Politisi PDI-Perjuangan tersebut, mengatakan bahwa berbagai program yang menjadi agenda Pemkot Malang tentu tidak hanya bersifat eventual saja, melainkan juga ada esensi dan dampak apa yang diperoleh dari program tersebut. (rsy/sit)

Dalam sambutannya, Bupati Karna mengatakan bahwa momen ini adalah sebagai evaluasi tindak lanjut dari Dishub Provinsi Jatim, dalam melakukan upaya-upaya untuk menindaklanjuti surat dari bupati, yang telah menyerahkan proses pengerjaan Dermaga I di Pelabuhan Jangkar kepada Provinsi Jatim. Termasuk, tindak lanjut dari penyerahan aset jalannya, yaitu mulai dari pertigaan sampai ke Pelabuhan Jangkar.

“Kita berharap, dengan kunjungan dari Komisi D DPRD Provinsi Jatim, ini akan ada tindak lanjut. Sehingga, proses pembangunan pelebaran jalan menuju Pelabuhan Jangkar, sepenuhnya bisa dilaksanakan oleh Pemprov Jatim. Kita juga menyerahkan, Jalan Lingkar Utara ke Pemprov Jatim, agar pembangunannya segera terealisasi. Karena kalau hanya mengandalkan DAK yang nilainya tidak seberapa, maka akhirnya percepatan pembangunan bisa terhambat,” kata Bung Karna-sapaannya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Terkait rute Pelabuhan Jangkar ke Pelabuhan Lembar dan Kupang, tambah Bupati Karna, diharapkan akan mampu meningkatkan investasi di berbagai bidang. “Saya yakin, dengan segera terealisasinya ini, maka akan menjadi awal tumbuh berkembangnya pertumbuhan investasi ekonomi masyarakat,” lanjut Bupati Situbondo.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jatim, M Ashari, mengatakan bahwa kunjungan kerjanya di Kabupaten Situbondo, karena ada beberapa usulan. Diantaranya, adalah akses jalan menuju ke Pelabuhan Jangkar dan Jalan Lingkar Utara (JLU) milik kabupaten, yang dialihkan menjadi status jalan provinsi. Tentunya, ini ada persyaratan yang harus dilengkapi, seperti lebar jalan mencapai 6 meter dan total luas jalan 15 meter.

“Untuk pembebasan lahannya, perlu disupport oleh pemerintah daerah karena di sana masih ada warga yang memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah,” ujarnya. (her/gie)

Sekretaris Komisi D DPRD Kabupaten Jombang, Dora Maharani, menjelaskan bahwa pelaksanaan ini untuk kontrol serta monitoring kinerja semua OPD di leading sektor Komisi D. Dengan langkah ini, diharapkan semua leading sektor bisa menjalankan kinerja dengan baik.

“Dengan adanya komisioning (shearing, red) ini, diharapkan kinerjanya bisa lebih baik lagi dalam mengemban tugas serta bisa memajukan masyarakat Kabupaten Jombang,” ujarnya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang, Senen, dalam kesempatan ini menyampaikan ada beberapa hal yang disampaikan dalam pertemuan itu. Salah satunya, terkait program rencana Dinas Pendidikan Tahun 2023. Mulai dari kegiatan rutin, serta keluhan masyarakat terutama tentang seragam.

“Terkait seragam, ini sudah tidak ada masalah. Anggarannya sudah ada dan tinggal menunggu proses,” terangnya

Terkait beberapa persoalan seperti gedung yang rusak, tambahnya, rencananya ada sebanyak 80 paket untuk pembangunan gedung sekolah yang rusak se-Kabupaten Jombang. “Sebenarnya, pembangunan gedung nanti mulai dari PAUD. Karena, kita juga memiliki PAUD Negeri. Berhubung jumlah SD paling banyak, sehingga akan diprioritaskan untuk SD,” ungkapnya. (azl/sit)

Anggota Komisi D DPRD Tulungagung, Ir Gandi Wardoyo, mengungkapkan saat mulai pengerjaan nanti, atau sekitar Juli hingga September, pengerjaan dengan sistem beton sudah mulai dilakukan. Tentunya, itu juga tidak sampai molor dalam setiap pengerjaan.

“Saya berharap seperti di Sendang, karena ini jalannya adalah pegunungan, maka saya tidak berharap dibuat aspal atau hotmix,” ungkap Ir Gandi Wardoyo, Kamis (23/06/2022) tadi.

Dengan dibuat beton, tambahnya, maka jalan akan mampu bertahan lebih lama dibandingkan jalan aspal. Apalagi, karakteristik atau kontur tanah di kawasan itu, juga berbeda dengan non pegunungan.

“Usulan saya ini, harapannya adalah sekali bangun bisa dinikmati puluhan tahun. Sehingga, tidak sering benah-benah karena jalan yang rusak,” jelasnya.

Pria yang juga Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Tulungagung ini mengungkapkan, jumlah realisasi pengerjaan jalan pasca pandemi cukup signifikan. Sejak Covid-19 reda, penambahan untuk sarana prasarana jalan ini sudah sekitar 50 persen. Sekarang, ini bisa diperkirakan hingga 150 persen.

“Cuma pelaksanaan untuk saat ini, jangan berharap Juni sudah mulai. Mungkin sekitar akhir Juli hingga Agustus, karena mayoritas pekerjaan yang besar-besar semua butuh lelang,” bebernya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Politisi Partai Nasdem ini menambahkan, saat ini mungkin sudah ada yang selesai lelang. Bahkan, ada yang baru perencanaan belum selesai, karena disebabkan perubahan anggaran untuk recofusing. Selain itu, tahun kemarin ada yang sudah tidak layak, ada pertimbangan saat hearing telah tersampaikan ke Dinas Pekerjaan Umum (PU).

Perihal lokasi jalan rusak, Gandi tidak hafal secara detail. Namun, khusus di Kecamatan Sendang, dirinya sedikit banyak mengetahui titik-titiknya. Nilai anggaran perbaikan yang sedikit besar seperti di Desa Kedoyo, Picisan, Nyawangan hingga Desa Ngluntung.

“Ada juga Jembatan Dono, ini kalau nilanya besar ada di 10 titik di Sendang,” bebernya.

Dirinya menambahkan, perihal anggaran total yang di Sendang, diperkirakan itu Rp 12 miliar. Oleh sebab itu, pihaknya mendesak kepada dinas terkait untuk bisa mengoptimalkan rencana kerja (Renja), supaya akses jalan di Kecamatan Sendang bisa baik. Yang mana notabene, banyak wisata yang bisa memudahkan wisatawan.

“Kita berharap Renjanya PU bisa optimal,” ujarnya.

Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata Kabupaten Tulungagung, Aris Wahyudiono SSTP, menambahkan bahwa harapan dari dinas, jika wilayah Sendang nantinya bisa seperti di Kota Batu. Selain suhunya enak, juga ada desa wisata. Seperti di Origreen, Jurang Senggani, Pesantren Argowilis.

“Sarana dan prasarana, ini memang yang paling utama. Karenanya, ini akan dikoordinasikan kembali,” ujarnya. (jaz/sit)

“Kami sangat bersyukur, karena sampai detik ini dapat berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Seperti bantuan kesehatan terhadap warga kurang mampu di Desa Kedung Kembar ini,” kata Wabup Subandi.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Selain itu, ucapan terima kasih kepada stakeholder terkait, seperti jajaran Pemdes, DPRD, Dinkes, Puskesmas dan Polsek Prambon, yang juga andil bersama berikan bantuan tersebut. “Mari kita bersama saling gotong royong memikirkan problem tersebut dan kita cari solusinya. Tidak ada yang sulit, jika ada kemauan,” ungkap Ketua DPC PKB Sidoarjo itu.

Lebih lanjut Subandi berharap, bahwa pihak Puskesmas setempat juga dapat terus memantau situasi dan kondisi pasien yang alami gangguan kesehatan. Sehingga, secara kontinue terus dilakukan pemantauan. (zal/sit)

Sedangkan waktu untuk perhelatan besar Porprov Jatim 2022, kurang dari 3 bulan. Menurut anggota Komisi D DPRD Jember, Gembong Konsul Alam, masih ditemukan venue yang belum siap dan masih perlu pembenahan.

“Dari Sidak yang kita lakukan dua hari, Selasa dan Rabu ini, contoh di gedung serba guna untuk pertandingan Wushu hanya di bawah 50 persen (persiapannya). Padahal timeline kita sangat mepet dan ketat, juga hanya tersedia waktu 3 bulan. Jadi tadi Sidak kami itu, minta agar Dispora (Dinas Pemuda dan Olahraga), mempersiapkan segalanya, terutama venue,” kata Gembong saat dikonfirmasi usai Sidak di DPRD Jember, Rabu (23/02/2022).

Nantinya akan ada 5000 peserta dari 17 Cabor yang akan bertanding di Jember. “Sehingga kita sebagai tuan rumah, tidak boleh membuat malu dan harus siap. Kita contoh saja, Sidak soal venue di GOR Kaliwates Parkit di bawah lapangan itu (juga) masih banyak lubang-lubang dan juga adanya tempat duduk penonton yang harus menggunakan keramik, tidak boleh dari kayu. Itu belum diganti,” ungkapnya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Pihaknya juga sudah koordinasi dengan Dinas PU Cipta Karya dalam persiapan menyambut Porprov tersebut. “Sehingga tadi dalam Sidak, selain dengan Dispora, kita juga koordinasi dengan Dinas PU Cipta Karya. Bahwa 3 bulan ini harus selesai, JSG paling banyak butuh perawatan juga, jadi ini harus diperhatikan H-15 sudah harus ready agar venue ini siap,” sambungnya.

Diakui oleh Gembong, terkait anggaran yang disiapkan memang dirasa kurang. “Tapi bisa disiasati dengan koordinasi antara Provinsi Jatim dan Jember. Jadi ya bagaimanapun harus dioptimalkan Rp 3 miliar itu yang dikelola KONI Jember. Bahkan jika perlu, bisa dilakukan koordinasi dengan pihak swasta. Karena even Porprov ini adalah even kita bersama seluruh masyarakat Jember,” ujarnya.

Kendala soal Plt Kepala Dispora Jember yang mengalami pergantian, kata legislator dari Nasdem ini, juga tidak menjadi masalah. “Harusnya kita siap lah. Acara Porprov ini juga harus bisa kita sukseskan. Soal Mes atlet juga, kita sudah koordinasi dengan sejumlah hotel-hotel milik pemerintah ataupun swasta. Nanti kita tinjau kembali. Soal publikasi itu utama, jadi tadi saya sudah bilang kepada ketua Panpel bahwa ini even seluruh masyarakat Jember, ayo diramaikan,” ujarnya.(ark/rio/gie)

Nur Hasan ketua komisi D DPRD Bangkalan mengatakan, dua sample puskesmas diambil secara acak. Yakni puskesmas Klampis dan puskesmas Galis.

Nur Hasan, Ketua Komisi D DPRD Bangkalan

“Kami memanggil Klampis karena disana ada 3 pasien positif, dan di Galis belum ada. Kami ingin memastikan apakah seluruh wilayah terdistribusi dengan baik atau belum,” ujarnya, Selasa (28/4/2020).

Hasilnya, dari pengambilan sample acak tersebut keduanya telah mendapat distribusi APD dan kelengkapan lain dengan baik. Sehingga, adanya dana yang disiapkan pemkab sebesar Rp 85 milyar ini tak perlu digunakan seluruhnya.

“Karena sudah terdistribusi dengan rata dan stok masih banyak maka kami harap anggaran yang ada tidak digunakan semua,” ucapnya.

Politisi asal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu juga menyarankan agar dana tersebut juga dialokasikan untuk para petugas yang melakukan pengamanan di berbagai posko. Sebab, hingga dua bulan ini, para petugas tidak mendapat insentif atau uang lelah.

“Para petugas yang ada di posko itu selama 24 jam berjaga secara bergantian tapi tidak dapat insentif. Kami rasa, anggaran yang ada bisa digunakan untuk memberi insentif tersebut,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Puskesmas Klampis, Nasaruddin Sholeh membenarkan adanya pendistribusian kelengkapan pencegahan Covid-19 di puskesmas yang ia pimpin. Bahkan, saat ini stok yang dimiliki cukup banyak.

“Sudah kami terima semua, APD, handsanitizer, masker, desinfektan dan lainnya. Alhamdulillah cukup bahkan ketersediaan desinfektan banyak,” ungkapnya.

Berbeda dengan Kapus Klampis, Agus Ansori Kapus Galis enggan memberikan komentar. Ia justru menjauh dan menolak untuk diwawancai. (Isn/nhs/yan)