Ketua Komisi I DPRD Trenggalek, Alwi Burhanuddin, mengatakan beberapa OPD yang dipanggil diantaranya adalah Bappeda Litbang, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, Satpol PP dan lain-lainnya. “Adapun beberapa OPD yang kita undang hari ini, adalah Bappeda Litbang, Bagian Organisasi dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Satpol PP, BKD, Inspektorat dan Bakeuda,” ungkapnya, Selasa (14/03/2023) tadi.

Alwi menambahkan, jika saat pembahasan di Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2022, ada anggaran yang sangat terbatas. Bahkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa)nya lumayan besar dan diharapkan hal itu tidak terulang di tahun anggaran 2023.

“Kita tahu, bahwa Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K) walaupun on the track Surat Keputusan (SK) nya baru Juni. Sehingga, mereka baru terima gaji di bulan itu juga. Padahal setahu saya, di tahun 2023 sudah dianggarkan gaji untuk P3K selama 12 bulan,” imbuhnya.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Politisi PKS ini sangat menyayangkan, mengenai hal tersebut. Karena, anggarannya sudah ada di Januari, sedangkan SK nya baru bulan Juni. Seharusnya, itu bisa dimanfaatkan untuk yang lain. Mengingat, jumlahnya pun lumayan yakni sekitar Rp 70 miliar.

Ketika disinggung terkait pengisian kekosongan jabatan di Eselon II, Alwi menyebut, tahapannya sudah ada di Panitia Seleksi (Pansel). Dan jika Pansel sudah kerja selama 40 hari, maka sudah ada 3 nominator yang disodorkan ke Bupati. “Setelah 40 hari kerja, maka akan keluar 3 nominator di setiap posisi jabatan OPD yang kosong. Hari ini, juga ada rapat Pansel di Surabaya yang membahas terkait itu,” terang Alwi.

Dirinya menegaskan, jika dari hasil evaluasi rapat kerja dengan OPD mitra, tidak ada masalah yang signifikan dan rata-rata berjalan dengan baik. Bahkan, dari Bagian Bidang Organisasi memberikan informasi terkait OPD yang mendapat apresiasi terkait kepuasan dari masyarakat.

“Kita ingin yang juara itu, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, BKD dan Dinkes.Ternyata, yang juara justru Satpol PPK,” ujarnya.

Untuk Satpol PPK, sambungnya, ada amanat sudah ada tindakan 15 menit sejak kejadian. Mereka membikin pos di tiga kecamatan, yaitu Watulimo, Gandusari dan Panggul. Hanya saja, kekurangan alat pelindung diri. “Tadi kita menyuruh mereka untuk merencanakan dahulu dan nantinya akan dirapatkan dengan TAPD,” papar Alwi. (mil/sit)

“Jadi, agenda rapat hari ini kita mencermati anggaran tahun 2021 yang tidak bisa diserap. Karena, sisa anggaran tahun kemarin tergolong sangat besar,” ungkap Ketua Komisi I DPRD Trenggalek, Alwi Burhanuddin, saat dikonfirmasi, Rabu (13/07/2022) sore.

Dijelaskannya, Komisi I menyoroti adanya total Silpa senilai Rp 224 miliar atas belanja pegawai. Mengingat, dalam rapat paripurna sebelumnya, penyampaian pandangan umum fraksi sebagian besar menyoroti terkait bersarnya silpa pada APBD tahun 2021.

Fakta yang ada, tambah Alwi, pemerintah butuh belanja modal untuk pelaksanaan pembangunan. Terutama, pada insfrakstruktur yang masih sangat minim. Bahkan, banyak insfrastruktur yang rusak namun kondisi ini tidak seimbang dengan adanya silpa yang sangat besar itu.

“Kita masih dalami adanya Silpa sekian besar ini, akibat apa. Karena jika cermat dalam perencanaan, Silpa itu bisa di alokasikan ke kegiatan yang perlu dilaksanakan,” imbuhnya.

Dalam hal ini, Silpa terjadi sebagian besar dipergunakan untuk belanja pegawai. Dari kecurigaan itu, Silpa harus diulas besarannya. Karena, Silpa di belanja pegawai total tercatat sekitar 6 hingga 10 persen. Selain itu, pelaksanaan kegiatan diluar belanja pegawai juga tetap menjadi sorotan.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Misal, adanya anggaran yang tidak terealisasi karena tidak ada dasar untuk memberikan atau menyerap anggaran tersebut. Seperti di Kecamatan Trenggalek, ada program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang kegunaannya ditujukan kepada RT di lingkup kelurahan,” terang Alwi.

Anggaran itu tidak terserap, sambungnya, akibat tidak ada dasar hukum untuk merealisasikan. Padahal, anggaran sudah disediakan.

“Jadi, program ini memang berbeda dengan desa. Kalau desa, anggaran itu bisa diserap dengan mengacu dasar hukum peraturan desa atau lainnya. Sedangkan pada kelurahan acuan dasar hukumnya langsung dari pemerintah kabupaten atau dari bupati,” tuturnya.

Masih terang politisi PKS ini, karena dasar hukum itu tidak ada. Akhirnya alokasi untuk honor RT di tingkat kelurahan tidak terserap. Bahkan anggaran sudah di siapkan, tapi untuk di realisasikan tidak berani karena tidak memiliki dasar hukum.

“Dalam hal ini, kami mempertanyakan perencanaanya bagaimana, karena sudah tahu tidak ada dasar hukum namun tetap di anggarkan dalam APBD,” papar Alwi.

Dalam program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Tahun 2021 dalam APBD, dialokasikan sekitar Rp 3,366 miliar dan terserap Rp 2,726 miliar. Sehingga, menyisakan anggaran sekitar Rp 638 juta.

Anggaran itu, untuk program di Kecamatan Trenggalek pada lima kelurahan. Intinya, anggaran itu tidak terserap karena harus mengikuti peraturan bupati atau lainnya karena langsung di bawah bupati. (mil/sit)

Dikonfirmasi seusai rapat, Ketua Komisi I DPRD Trenggalek, Alwi Burhanuddin, mengatakan bahwa agenda rapat kerjanya kali ini adalah yerkait Banpol. “Hari ini kita melakukan rapat koordinasi dengan Bakesbangpol, terkait bantuan untuk partai politik. Kita tahu, Banpol yang diberikan sudah ada kenaikan dari sebelum-sebelumnya. Jika sebelumnya Rp 2.600 per suara, maka saat ini naik menjadi Rp 3.000. Tapi, kita melihat untuk kebutuhan pendidikan politik juga semakin berkembang dan supaya partai politik bisa menghadirkan kader-kader yang bagus. Maka, pendidikan politik juga perlu ditingkatkan dan ini perlu adanya anggaran yang cukup,” ucapnya, Selasa (24/05/2022) sore.

Dikatakan Alwi, dari hasil rapat koordinasi Komisi I kali ini, ada usulan dari masing-masing partai politik untuk menaikkan dana banpol kedepannya. Dari Rp 3.000 menjadi Rp 4.000 per suara.

“Untuk mekanismenya, nanti pimpinan partai politik tingkat kabupaten akan bersurat ke Bupati melalui Bakesbangpol,” imbuhnya.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Hal ini dirasa perlu, mengingat penyelenggaraan pendidikan politik yang berkualitas, itu memerlukan anggaran yang cukup besar. Bahkan dengan nominal Rp 3 ribu sampai 4ribu per suara, itu dirasa sangat kurang.

“Kemarin, KPK mengusulkan Banpol itu nilainya Rp 100 ribu per suara. Atas dasar apa nominal itu dipatok, agar bisa menyediakan pendidikan politik yang baik,” kata Alwi.

Komisi I berharap, jika usulan nominal Banpol di Trenggalek, bisa terealisasi. Sehingga, bisa menambah kekuatan partai politik untuk menyelenggarakan pendidikan politik. Dan itu dirasa penting.

“Intinya, bukan hanya Komisi I yang mengusulkan nominal Banpol dinaikkan. Tetapi, nanti juga pimpinan Parpol akan mengusulkan. Jadi, kita sama-sama mengusulkan, demi kebaikan semua,” paparnya. (mil/sit)

Dikonfirmasi seusai rapat, Ketua Komisi I DPRD Trenggalek, Alwi Burhanuddin, mengatakan bahwa rapat kerja kali ini untuk memastikan capaian serapan anggaran dari 2 OPD mitra. “Hari ini kita melakukan rapat rutin dengan mengundang Dinas Dukcapil dan inspektorat, yang mana keduanya ini merupakan mitra Komisi I. Kita ingin melihat serapan anggaran di kedua OPD itu,” ungkapnya, Senin (11/04/2022) siang.

Dijelaskan Alwi, sampai April 2022, capaian serapan anggaran baik di Disdukcapil maupun Inspektorat Kabupaten Trenggalek, sudah mencapai 10 persen. Pada tahun 2021, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK). Namun, di tahun 2022 ini, Dinas Dukcapil tidak mendapat DAK.

“Untuk tahun 2021, Dinas Dukcapil mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar kurang lebih Rp 1,2 miliar. Sedangkan di tahun ini tidak ada,” imbuhnya.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Hal ini terjadi, tambahnya, karena ada temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sehingga, Dana Alokasi Khusus belum bisa diturunkan.

Politisi PKS ini menyebut, dengan tidak turunnya DAK pada 2022 di Disdukcapil, tentunya sangat berdampak terhadap anggaran operasionalnya. “Misalnya ribbon pencetak akta kelahiran dan pencetak Kartu Indentitas Anak (KIA) akan menipis dan akan segera habis,” terang Alwi.

Sedangkan kekurangan anggaran operasional pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, akan dianggarkan pada anggaran perubahan atau APBD Perubahan Kabupaten Trenggalek tahun anggaran 2022. “Alternatifnya, mereka harus minta dianggaran APBD perubahan tahun ini. Agar, anggarannya bisa untuk memenuhi kebutuhan operasional yang ada di Dinas Dukcapil,” paparnya. (mil/sit)

“Agenda Komisi I hari ini adalah menerima hearing dari asosiasi BPD, yang tujuannya mereka ini diikutkan sebagai peserta Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan,” ungkap Ketua Komisi I DPRD Trenggalek, saat dikonfirmasi, Senin (21/03/2022) tadi.

Dari informasi yang diterima, sejauh ini yang menjadi bagian dari peserta BPJS kesehatan, hanya kepala desa dan perangkat desa. Jadi, hal ini perlu adanya kajian dasar hukum lebih lanjut untuk keikutsertaan BPD dalam BPJS kesehatan.

Dalam hal ini, Komis I DPRD Trenggalek akan menyampaikan apa yang menjadi keluhan asosiasi BPD kepada pimpinan DPRD. “Nantinya, pimpinan DPRD akan membuat rekomendasi untuk disampaikan ke bupati terkait hal ini,” imbuhnya.

Sementara itu, Bidang Advokasi dan Hukum Abpednas DPC Trenggalek, Khoiri Ridho, mengatakan tujuan kedatangannya ke kantor DPRD. “Jadi hearing kita kali ini menjadi langkah awal kami untuk melihat respon eksekutif, khususnya juga wakil rakyat dalam menyikapi permasalahan yang kita sampaikan,” kata Khoiri.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Dirinya juga menambahkan, tujuan dibentuknya BPD, diantaranya menjalin kerja sama dengan pemerintah desa dalam membangun desa sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kinerja BPD, dirinya mengajukan permohonan peningkatan kesejahteraan anggota BPD. Salah satunya, dengan mengikutsertakan anggota BPD sebagai peserta BPJS.

“Harapannya, untuk bisa ditertibkan petunjuk dari anggota DPRD terkait Peraturan Presiden (Perpres) soal BPJS kesehatan maupun ketenagakerjaan,” jelasnya.

Ditegaskannya, sejauh ini pihak Abpednas tidak mengarah kepada Peraturan Bupati (Perbup) yang ada. Pada dasarnya, BPD meminta agar Perbup yang ada direview dan dievaluasi.

“Tadi, anggota DPRD juga sebatas memberikan rekomendasi saja. Nanti akan kita lihat secara normatif, 15 hari setelah hearing hari ini,” papar Khoiri. (mil/sit)

“Rapat kerja Komisi I DPRD hari ini, kita gelar bersama dengan Kesbangpol dan Satpol PP. Untuk Kesbangpol, kita ada atensi terkait Banpol partai politik. Karena kita melihat, di beberapa daerah bantuan politiknya relatif tinggi, tidak seperti seperti di Trenggalek,” ungkap Ketua Komisi I DPRD Trenggalek, Alwi Burhanuddin, saat dikonfirmasi Kamis (17/03/2022) siang.

Pihaknya meminta, kenaikan anggaran Banpol bukan tanpa alasan. Karena, jika dibandingkan dengan Kota Malang, maka angkanya sangat jauh berbeda. Yaitu, Rp 15 ribu per suara dalam satu tahun.

Baca juga:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Untuk Trenggalek, masih dikisaran Rp 3 ribu persuara selama 5 tahun. Kalau kita melihat di Kota Malang, itu dikisaran Rp 15 ribu per suara. Jadi kita minta penyesuaian,” imbuhnya.

Melihat rendahnya blBanpol di Kabupaten Trenggalek, Alwi menuturkan, dikarenakan memang menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. “Yang kita gunakan Rp 3 ribu, itu mengacu pada perhitungan di tahun 2017. Dari kurun waktu sekian tahun, tentunya sudah banyak perubahan. Jadi, harusnya ada penyesuaian sesuai dengan perhutungan yang terbaru,” terang Alwi.

Disinggung terkait besaran yang ideal, politisi PKS ini menyebut, mungkin di Trenggalek bisa sekitar Rp 10 ribu per suara dalam setahun. Mengingat, hal ini masih masuk tahap awal dan akan dilihat pada Peraturan Bupati (Perbup) nantinya.

Diketahui, anggaran untuk Banpol di Kabupaten Trenggalek senilai Rp 1,2 miliar dibagi semua parpol yang punya kursi di DPRD Trenggalek. “Belum lagi, nilai itu dibagi untuk sembilan parpol dan untuk yang non parlemen tidak mendapatkan,” tegasnya.

Sedangkan untuk Satpol PP, Komisi I DPRD meminta evaluasi di tahun 2021 serta serapan di tahun 2022. Hasilnya, di Satpol PP ada Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) gaji sekitar Rp 500 juta. “Ya itu perlu dialihkan. Mungkin dari sebagian gaji yang menjadi Silpa itu dialihkan untuk yang lainnya. Misalnya, perawatan kendaraan cuma dianggarkan Rp 8 juta. Jadi menurut mereka sangat minim dan kadang-kadang mereka iuran agar tetap bisa beroperasi,” kata Alwi.

Ditanya penyebab banyaknya Silpa di gaji Satpol PP, Alwi menyampaikan alasannya. Yakni, ada lima orang yang pensiun selama tahun 2021. Karena, ketika mereka dikasih anggaran untuk gaji, jadi tidak boleh dipakai untuk operasional.

“Masing-masing OPD kita lihat kira-kira Silpanya berapa. Misal Silpa Rp 50 juta sampai 100 juta, itu masih lumrah. Kalau dari anggaran yang diberikan sekitar Rp 9 miliar, dengan nilai Rp 500 juta itu kurang lebih ada 5 persen. Kurang efisien harusnya masih bisa digunakan untuk masyarakat,” paparnya.

Dirinya juga akan mendukung untuk anggaran gaji operasional untuk di koreksi lebih jauh. Sehingga, tidak akan ada lagi Silpa dengan nilai yang cukup besar. (mil/sit)

“Agenda Komisi I hari ini adalah hearing bersama BBWS dan Tim Pengadaan Tanah Bendungan Bagong. Yang mana, dalam hearing sebelumnya, warga menilai jika harga yang diberikan dirasa belum layak,” ungkap Ketua Komisi I DPRD Trenggalek, Alwi Burhanuddin, saat dikonfirmasi, Sabtu (26/02/2022) siang.

Alwi menegaskan, jika ada beberapa masyarakat yang terdampak PSN Bendungan Bagong, yang mengeluh karena nilai ganti rugi antara satu orang dengan yang lain tidak sama. “Berdasarkan hasil aduan tertulis dari masyarakat, bahwa harga tanah antara tanah satu dengan yang satunya dengan luasan sama di lokasi yang dan berdampingan, keluar harganya tidak sama. Dan itu, bagaimana proses penentuannya seperti apa, masih belum diketahui,” imbuhnya.

Baca juga:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Mengingat, ujarnya, tahapan pengadaan tanah Bendungan Bagong ini sudah berjalan 2 tahun lebih, sedangkan pihaknya baru 2 bulan duduk di kursi Komisi I. Karenanya, permasalahan ini perlu dikaji lebih mendalam.

“Sayakan di Komisi I baru 2 bulan. Sedangkan tahapannya sudah dimulai sejak tahun 2019 sampai 2020. Oleh karena itu, ini masih perlu dilakukan pendalaman,” terang Alwi.

Dalam hal ini, Komisi I DPRD Trenggalek akan memantau lokasi terlebih dahulu, untuk selanjutnya dilakukan fasilitasi antar kedua bela pihak. Tujuannya, agar warga pemilik tanah bisa bertemu dengan tim pengadaan tanah, yang mana nantinya akan ditemukan solusi terbaik.

“Kita hanya menjadi fasilitator antara masyarakat pemilik tanah dengan pembeli, dalam hal ini Tim Pengadaan Tanah Bendungan Bagong dari Kementerian PUPR,” tegasnya.

Diketahui, hearing antara Komisi I dengan Tim Pengadaan Tanah untuk Bendungan Bagong kali ini, merupakan tindak lanjut dari hearing sebelumnya. Jika dalam hearing sebelumnya, warga yang datang ke Kantor DPRD, belum bisa dipertemukan dengan Tim Pengadaan Tanah. Maka, Komisi I menjadwalkan di awal Bulan Maret akan menggelar hearing yang dihadiri oleh warga terdampak beserta pihak-pihak yang berkaitan dengan pembebasan lahan Bendungan Bagong.

“Setelah hearing kemarin, mereka minta hearing lagi di awal Maret dengan agenda yang sama. Karena waktu hearing yang pertama kemarin, beberapa pihak tidak bisa hadir sehingga mereka meminta hearing lagi,” kata Politisi PKS ini.

Namun, sebelum hearing lagi dengan masyarakat di awal Maret mendatang, hari ini Komisi I mulai menguraikan permasalah apa yang kiranya bisa diselesaikan antara kepentingan masyarakat dengan Tim Pengadaan Lahan. “Namun sayangnya tahapan saat ini, sudah sampai pengadilan untuk tahapan penitipan uang ganti rugi. Hasil selanjutnya, kita hanya bisa menunggu saja,” paparnya. (mil/sit)

Ketua Komisi I DPRD Trenggalek, Alwi Burhanuddin, mengatakan bahwa dalam rapat kerja kali ini, dewan melibatkan sejumlah OPD mitra kerjan. Diantaranya, seperti Badan Keuangan Daerah (Bakeuda), Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah (Bappeda Litbang), Asisten 1 dan juga Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek hingga camat.

“Camat yang dihadirkan dari Dapil 3 dan 4. Kami ingin mengetahui sejauh mana pelaksanaan APBD tahun 2022 di kecamatan masing-masing,” kata Alwi, Rabu (23/02/2022) pagi.

Dijelaskan Alwi, serapan anggaran di masing-masing kecamatan, dinilai masih kurang adanya dukungan anggaran. Karenanya, dipandang perlu untuk dilakukan pemanggilan.

“Ada beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan, tapi dukungan anggarannya masih kurang lancar. Sehingga, pihak kecamatan perlu mencari talangan untuk menyelesaikan kegiatan itu,” imbuh Alwi.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Dicontohkannya, seperti kegiatan Musrenbang kecamatan yang sudah dilaksanakan. Namun, anggarannya belum lancar. “Seperti Musrenbang di tingkat kecamatan, ada kewajiban yang harus dilaksanakan. Dan ternyata, dukungan anggarannya belum lancar,” katanya.

Dengan adanya kejadian semacam ini, Komisi I mencoba memberikan masukan agar hal-hal itu bisa diperbaiki untuk kedepannya. Juga, demi kelancaran pencairan anggaran.

Terkait adanya kendala dalam pencairan anggaran, Politisi PKS ini belum bisa menjelaskan secara rinci. Mengingat dalam rapat kali ini, Bakeuda belum bisa hadir.

“Kebetulan tadi Bakeuda tidak hadir. Sehingga, kita tidak bisa memberikan penajaman terkait kendala pencairan anggarannya kenapa. Dan agenda yang sudah terjadwalkan sudah atau belum tersedia anggarannya,” terang Alwi.

Masih menurut Ketua Komisi I, dalam persiapan pelaksanaan APBD tahun 2022 ini, Komisi I menilai perjalanannya cukup lancar. Mengingat, ketersediaan anggaran yang tidak terlalu banyak.

“Persiapan pelaksanaan APBD saya rasa lancar. Karena, kendala ketersediaan anggaran kita yang tidak terlalu banyak, sehingga alokasi anggaran per kecamatan juga tidak terlalu banyak,” paparnya. (mil/sit)

Dikonfirmasi usai rapat, Ketua Komisi I DPRD Trenggalek, Alwi Burhanuddin, mengatakan bahwa agenda kerjanya kali ini adalah koordinasi terkait kepegawaian pemerintah desa. “Hari ini agendanya adalah rapat kerja Komisi I dengan leading sektornya, terkait kepegawaian pemerintah desa,” ungkapnya Rabu (26/01/2022) sore.

Dikatakan Alwi, mengingat di Trenggalek ada 14 kecamatan, pihaknya tidak mungkin langsung mengundang semua camat. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, baru empat camat yang menghadiri undangan Komisi I. 

“Empat kecamatan yang kita panggil hari ini, adalah Kecamatan Kota, Bendungan, Pogalan dan Kecamatan Durenan,” imbuhnya.

Dari hasil rapat kerja kali ini, politisi PKS ini menyebut, jika tahun ini Bupati Trenggalek mempunyai program 100 desa wisata. Di dalam program 100 desa wisata tersebut sebagian bersinggungan dengan perhutani.

“Komisi I melihat, sejauh mana kerjasama dengan perhutani dengan kecamatan maupun desa-desa yang sudah dilaksanakan. Sudah terjalin kerjasama secara legal atau belum,” terang Alwi.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Menurut laporan dari Kecamatan Bendungan, di tahun 2021 kemarin, sudah terjalin kerjasama secara legal dengan pihak perhutani. “Dan itu sudah ada Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara desa dengan pihak perhutani. Namun di tahun 2022, Kecamatan Bendungan akan mengajukan tiga Desa Wisata lagi,” katanya.

Jika di tahun 2021, Kecamatan Bendungan sudah memiliki 3 Desa Wisata. Di tahun 2022, akan ada 3 Desa Wisata baru yakni Mas Kumambang Desa Srabah, Jalu Mapan Desa Suren Lor dan Kwdung Sido Gede Desa Sumurup.

Sementara itu terkait kepegawaian, Alwi menuturkan, masih ada Kepala Dinas yang merangkap jabatan. “Tadi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sudah menyebutkan jika ada 8 jabatan eselon 2 yang kosong dan diisi dengan Plt. BKD juga menyampaikan ke Bupati dan hanya mengikuti apa yang diperintahkan,” papar Alwi.

Masih terang Alwi, kalau tahapannya dimulai sekarang, mungkin 2 bulan lagi kekosongan jabatan itu sudah terisi. “Tentunya kita juga mendorong kepada Bupati, supaya pelayanan kepada masyarakat bisa dilaksanakan sebaik-baiknya. Karena kalau satu orang merangkap jabatan, tentu konsentrasinya tidak bisa penuh. Dan masyarakat juga yang akan dirugikan,” harapnya.

Menurut informasi yang diterima, rapat kerja selanjutnya, Komisi I akan memanggil camat-camat sesuai dengan Daerah Pemilihan (Dapil). Jika hari ini Komisi I memanggil Camat dari Dapil 1, agenda selanjutnya adalah mengundang Dapil 2, 3 dan yang terakhir Dapil 4. (mil/sit)