Komisi II DPRD Bondowoso – Memontum

Komisi II Bondowoso ‘Semprot’ Habis Distributor Pupuk Bersubsidi dalam Raker Libatkan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida

Memontum 1 — Mon, 07 Mar 2022 17:46:31 +0000

Memontum Bondowoso – Klimaks hasil pengawasan pupuk bersubsidi yang dilakukan Komisi II DPRD Bondowoso, memuncak, Senin (07/03/2022) tadi. Distributor pupuk yang turut diundang dalam rapat kerja (Raker) bersama Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) Bondowoso itu, pun menjadi sasaran sejumlah temuan dewan yang berdampak pada kesulitan petani mendapatkan pupuk bantuan pemerintah. Tak ayal, distributor pupuk pun ‘semprot’ habis sejumlah anggota Komisi II.

Anggota Komisi II dari Fraksi Partai Gerindra, Abd Majid, dalam Raker itu sampai-sampai meminta interupsi, untuk mengabsen satu persatu sembilan distributor pupuk yang dihadirkan atau diundang. Dan ternyata, setelah dilakukan pengecekan, secar keseluruhan tidak ada yang diwakilkan.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komisi II DPRD Bondowoso, Andi Hermanto, pun langsung berapi-api menjelaskan temuannya di lapangan ketika melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke sejumlah wilayah kecamatan. Yang intinya, distributor mengambil untung dari pupuk bersubsidi yang diberikan kepada petani.

“Kami tidak mempunyai kepentingan dengan para distributor. Jadi, tidak ada tujuan tertentu dalam hal ini. Kami hanya menginginkan, petani tidak kesulitan dalam mencari pupuk bersubsidi,” kata Andi-sapaannya, Senin (07/03/2022).

Politisi PDI-Perjuangan ini meminta, agar jangan memaksakan produknya pada petani yang tidak membutuhkan. Apalagi, penjualannya dipaksakan pada Kios Pupuk. Realita ini, yang juga menyebabkan harga pupuk bersubsidi dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Baca juga :

Hal yang tidak kalah pedasnya, juga disampaikan Politisi PKB, A Mansur. Dirinya menemukan, ada dugaan indikasi di lapangan bahwa ada oknum distributor yang turut mempermainkan pupuk bersubsidi. Sehingga, yang dirugikan adalah petani.

“Sesuai laporan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, alokasi pupuk bersubsidi di Bondowoso, cukup. Tapi kenapa, di lapangan petani kesulitan untuk mendapatkannya,” kata Mansur, kesal.

Dalam Kunker Komisi II ke lapangan, tambah Mansur, menemukan data, pupuk bersubsidi berlebih hingga ribuan ton. Lalu, kemana pupuk tersebut dijual. Sementara petani sendiri, kesulitan untuk mendapatkannya.

Ditempat yang sama, seorang distributor yaitu H Syamsul Arifin, mengatakan bahwa distributor yang asli Bondowoso hanya tiga orang. Selebihnya, berasal dari luar kota. Ini, yang kemudian menyebabkan carut-marutnya distribusi pupuk bersubsidi.

Hal yang sama, disampaikan Suprapto. Pengalamannya menjadi distributor di Bondowoso, baru sekali ini dimarah anggota dewan. “Selama saya menjadi distributor, baru kali ini Komisi II DPRD, garang. Ini gara-garanya, distributor dari luar yang tidak amanah menjalankan tugasnya,” keluh Prapto-sapaannya. (zen/sit)

Sikapi Temuan Lapangan, Komisi II DPRD Bondowoso Panggil KP3 dan Distributor Pupuk

Memontum 1 — Sun, 06 Mar 2022 13:03:18 +0000

Memontum Bondowoso – Carut marutnya pendistribusian pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten Bondowoso, membuat gerah Komisi II DPRD Bondowoso. Karenanya pada Senin (07/03/2022) besok, Komisi II akan menjadwalkan rapat kerja (Raker) dengan mengundang KP3 dan distributor pupuk di Graha Paripurna DPRD pukul 09.00.

Ada beberapa catatan penting, dalam undangan itu. Komisi II memerintahkan kepada seluruh pimpinan dan anggota KP3, untuk menghadiri undangan tersebut. Termasuk, distributor penyalur pupuk bersubsidi harus hadir dan tidak boleh diwakilkan.

Ketua Komisi II, Andi Hermanto, membenarkan kalau pihaknya mengundang KP3 dan distributor penyalur pupuk bersubsidi. Hal ini sangat penting, karena kedua instutusi ini yang bertanggungjawab atas carut-marutnya pendistribusian pupuk bersubsidi.

“Komisi II mengundang kedua institusi ini (KP3 dan distrbutor pupuk) untuk mempertanggung jawabkan penyaluran pupuk bersubsidi di Bondowoso,” kata Politisi PDI-Perjuangan, kepada Memontum.com, Minggu (06/03/2022).

Baca juga :

Karena setelah Komisi II melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke sejumlah kecamatan, ditemukan banyak dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh distributor pupuk. Dampaknya, ini kemudian merugikan petani.

Ditambahkannya, bahwa disisi lain, KP3 yang mempunyai tanggungjawab atas kelancaran pupuk bersubsidi, sama sekali tidak melakukan pembinaan pada distributor pupuk. Apalagi, sampai memberikan sanksi.

Apapun alasanya, tambahnya, harusnya petani tidak kesulitan mendapatkan haknya mendapatkan pupuk bersubsidi. Sebab, kalau dipaksa membeli pupuk non subsidi, maka costnya terlalu mahal dan kasihan petani. Karena, sudah pasti tidak imbang dengan pendapatannya.

“Ini terkait dengan Ketahanan Pangan Nasional (KPN). Jika pertanian tidak berhasil gara-gara petani dipersulit untuk mendapatkan pupuk bersubsidi, sama artinya dengan merapuhkan KPN,” ujarnya. (zen/gie)

Komisi II DPRD Bondowoso Apresiasi Langkah Tegas Polres dalam Amankan Sopir Pikap

Memontum 1 — Mon, 28 Feb 2022 08:44:20 +0000

Memontum Bondowoso – Ketua Komisi II DPRD Bondowoso, Andi Hermanto, mengapresiasi langkah APH (Aparat Penegak Hukum) yang telah berhasil mengamankan pickap bermuatan pupuk Phonska bersubsidi. Dirinya berharap, dari langkah awal itu, bisa mengungkap lebih jauh siapa-siapa pihak yang berperan di belakangnya.

“Perlu diketahui, sebetulnya pupuk jenis Phonska, kurang diminati oleh petani. Untuk mengurangi beban kerugian, akhirnya kios pupuk menjualnya dengan harga rugi,” kata Andi-sapaannya, Senin (28/02/2022).

Dijelaskannya, hasil temuannya dilapangan, yaitu bahwa distributor pupuk dipaksa membeli produk yang tidak diminati petani tersebut. Ada beberapa, yang diantaranya seperti jenis Phonska, SP36, ZA, Petroganik, Phonska Plus dan Phonska Cas.

Bahkan, lanjutnya, produsen petro melalui distributornya, juga mewajibkan pada setiap kios membeli Phonska Plus sebanyak 1 ton. Tiap kwintal, harganya Rp 1 juta. Berarti, harus membayar Rp 10 juta.

Karena petani enggan memakai pupuk-pupuk jenis itu, akhirnya kios menjual pada pihak lain dengan harga Rp 600 ribu/kwintal atau rugi Rp 400 ribu. Kemudian Petro Cas 3 ton dengan harga Rp 700 ribu/ton. Petroganik 5 ton Rp 4 juta. Kalau ditotal, tiap-tiap kios menanggung beban Rp 10 juta dari jualan Petro. Jika jumlah itu dibagi 10, sama dengan Rp 100 ribu/kw. Apabila kios menjual harga pupuk urea bersubsidi Rp 325 ribu/kw, itu wajar.

“HET pupuk urea bersubsidi Rp 225 ribu/kw ditambah beban dari Petro Rp 100 ribu/kw, total Rp 325 ribu/kw. KP3 harus tahu masalah ini. Karena, kenapa petani wajib membeli phonska plus dan petro cas (kapur dolomet),” keluhnya.

Yang tertera di E-RDKK, ujarnya, adalah urea, NPK, Petroganik, dan SP36, sebagai pupuk berimbang. Yang menjadi korban petani, sebab kios tidak mau rugi. Phonska plus dan petro cas tidak tercantum.

Baca juga :

Ditambahkannya, alasan petani harus membeli phonska plus dan petro cas uji coba. Kalau uji coba, maka tidak boleh dipaksakan. Ini terkesan, produsen hanya mau cari untung, bukan untuk kepentingan petani.

Kalau kita melihat truk berseliweran mengangkut phonska, sebenarnya sangat beralasan. Karena, ada kemungkinan akan dijual di bawah harga beli pada Petro. Karena petani tidak mau membelinya.

“Sistem penjualan pupuk urea dengan phonska, itu berbeda. Kalau urea, distributor menunggu usulan dari kios. Kalau butuh langsung dikirim. Tapi kalau Petro, walau tidak dibutuhkan tetap dipaksakan untuk dibeli,” kata Andi menyampaikan keluhan kios.

Yang dijadikan dasar, lanjutnya, e-RDKK. Padahal itu masih rencana, namun oleh Petro sudah diniali valid. Yang namanya rencana, bisa pas, kurang atau lebih. Jadi, belum valid.

Ditambahkan, ada juga kios yang mengeluhkan, bahwa stok phonska bulan Januari 2022 10 ton dan phonska plus 1 ton masih ada. Tetapi pada awal Februari 2022, didesak untuk membelinya lagi.

CV Margotani Mapan, yang mempunyai wilayah di Jambesari, Grujugan, Binakal, dan Wringin, pun diultimatum keras, yaitu jangan hanya membeli pupuk urea saja. Ini terlihat, ada persaingan bisnis antar produsen. “Kios di Desa Jambewungu Kecamatan Wringin mempunyai wilayah dua desa. Kios ini diwajibkan membeli phonska 30 ton/bulan senilai Rp 60 juta. Berarti tiap desa alokasinya 15 ton,” jelasnya.

Andi menambahkan, di Kecamatan Wringin, alokasi NPK hanya 763 ton. Kalau dibagi 13 desa yang ada di Kecamatan Wringin, berarti tiap desa dapat jatah 4,5 ton. Bandingkan dengan alokasi phonska di atas. (zen/sit)

Komisi II DPRD Tengarai Ada Penyelewengan Pupuk Bersubsidi di Bondowoso

Memontum 1 — Thu, 24 Feb 2022 12:38:36 +0000

Memontum Bondowoso – Kegerahan Komisi II DPRD Bondowoso terhadap sejumlah distributor pupuk nakal, tampaknya sudah memuncak. Ini terbukti, dengan akan mengirimkan sejumlah daftar nama distributor nakal pada KP3 (Kopmisi Pengasawan Pupuk dan Pestisida).

Ketua Komisi II DPRD Bondowoso, Andi Hermanto S Sos, menjelaskan bahwa dari sejumlah kunjungan kerja (Kunker) ke sejumlah kecamatan, dirinya menengarai terjadi penyelewengan besar-besar distribusi pupuk bersubsidi di Bondowoso. “Kami menengarai, ada permainan distribusi pupuk bersubsidi di tingkat distributor. Akibatnya, petani kesulitan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi itu. Padahal, hal ini terkait dengan ketahanan pangan,” kata Andi-sapaan Ketua Komisi II, Kamis (24/02/2022).

Pihaknya pun mengaku, sudah menyiapkan rekomendasi kepada KP3, tentang distributor pupuk yang harus di evaluasi. Karena ternyata, walaupun tidak melanggar aturan, banyak yang dari luar kota.

Ditambahkannya, disamping itu, jumlah distributor pupuk harus di evaluasi. Yang harus menjadi prioritas, adalah distributor pupuk dari wilayah Bondowoso. Karena, yang terjadi di sejumlah kecamatan, malah sebaliknya. Wilayah distributor putra daerah, malah diberikan pada distributor baru oleh produsen.

Baca juga :

Jika KP3 membutuhkan data dugaan penyelewengan distribusi pupuk oleh oknum distributor, lanjutnya, Komisi II DPRD Bondowoso, akan siap memberikan. “Dan Insyaallah, data tersebut valid. Karena, temuan langsung di lapangan,” paparnya.

Kepala Bidang (Kabid) Usaha Perdagangan dan Pengembangan Ekspor Diskoperindag Bondowoso, Tokoh Hariyanto, dikonfirmasi terpisah menjelaskan bahwa kewenangan lembaganya hanya sebatas memberikan rekomendasi terhadap distributor pupuk. “Jika ada distributor baru, Diskoperindag akan memberikan rekomendasi setelah mendapat izin dari produsen atas usulan KP3. Tanpa ada izin dari produsen, rekomendasi tidak bisa dikeluarkan,” jelasnya.

Jika ada distributor nakal, lanjutnya, Diskoperindag tidak bisa mencabut izinnya. Yang berhak mencabut, adalah produsen atas usulan KP3. Di KP3, Diskoperindag hanya sebagai anggota saja. (zen/sit)

Distributor Pupuk Terlalu Banyak Jadi Catatan Temuan Sidak Komisi II DPRD Bondowoso

Memontum 1 — Mon, 14 Feb 2022 15:43:44 +0000

Memontum Bondowoso – Komisi II DPRD Bondowoso belum membuat rekomendasi terkait dengan hasil inspeksi mendadak (Sidak), yang sudah dilakukan. Alasannya, karena Sidak yang dilakukan masih menyisakan empat jadwal lagi yang belum dilakukan. Karenanya, belum melangkah pada proses pembuatan rekomendasi.

Namun demikian, dari rangkaian Inspeksi Mendadak (Sidak) ke sejumlah distributor dan kios pupuk, sedikit demi sedikit penyebab amburadulnya distribusi pupuk bersubsidi di Bondowoso, sudah mulai bisa terinventarisir. “Sidak yang kami lakukan sudah hampir final. Tinggal empat titik lagi. Dari sekian Sidak yang kami lakukan, ada sejumlah temuan di lapangan yang menyebabkan petani kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi walaupun stoknya melimpah,” kata Ketua Komisi II DPRD Bondowoso, Andi Hermanto, Senin (14/02/2022).

Dugaan sementara di lapangan, lanjut Politisi PDI-Perjuangan ini, penyebabnya ada dua faktor. Yang pertama, di Bondowoso terlalu banyak distributor pupuk. Kedua, adanya dua distributor pendatang baru. “Idealnya, kota sekecil Bondowoso cukup tiga hingga empat distributor. Realitanya di Bondowoso, justru ada hingga 12. Yang asli Bondowoso hanya tiga orang, yaitu H Syamsul Arifin, Suprapto dan Fendi. Sembilan distributor lainnya, dari luar kota,” terangnya.

Baca juga :

Memang, tambahnya, siapapun boleh menjadi distributor dan itu berlaku dimanapun. Tapi, secara psikologi kalau asli putera daerah, untuk mempersulit ‘saudara’nya sendiri untuk mendapatkan pupuk bersubsidi, tentu itu akan menjadi beban moral.

“Setidaknya, ada dua temuan dalam pendistribusian pupuk bersubsidi. Yaitu di Kecamatan Pakem dan Tegal Ampel,” terangnya.

Lalu, tambahnya, di Kecamatan Tenggarang, diduga ada kios pupuk yang berani menjual pupuk bersubsidi seharga Rp 320 hingga Rp 350 ribu/kuintal. Sementara kalau membawa KTP, harganya Rp 280 ribu/kw. Bahkan ada yang berani menjual ke luar kota. (zen/sit)

Selain Masalah Distribusi, Komisi II DPRD Bondowoso Temukan Beberapa Desa Tak Miliki Kios Pupuk

Memontum 1 — Sun, 13 Feb 2022 14:28:01 +0000

Memontum Bondowoso – Keberadaan kios pupuk di setiap desa sangat dibutuhkan. Itu karena, untuk mendekatkan pelayanan kepada petani, agar dapat menjangkau pupuk.

Sementara hasil Inspeksi Mendadak (Sidak) Komisi II DPRD Bondowoso, ternyata didapati bukan hanya di Desa Sumberdumpyong, yang tidak ada kios pupuk. Tetapi, masih ada dua desa lagi yang bernasib sama.

Wakil Ketua Komisi II, A Mansur, mengatakan bahwa di Kecamatan Grujugan, ada dua desa yang tidak memiliki kios pupuk. Temuan ini, merupakan hasil Sidak Komisi II DPRD Bondowoso.

“Dua Desa tersebut adalah Wonosari dan Wanisodo. Bahkan, petani di Desa Wonosari, jika membutuhkan pupuk bersubsidi harus membeli ke Desa Dadapan,” kata Mansur, Minggu (13/02/2022).

Walaupun masih satu kecamatan, lanjut Politisi PKB ini, jarak antara Desa Wonosari dengan Desa Dadapan, sangatlah jauh. Harusnya, untuk memudahkan petani mendapat pupuk bersubsidi dan tepat sasaran, di Desa Wonosari harus ada kios pupuk.

Baca juga :

Ditambahkannya, petani Desa Wonosari mengatakan jika untuk membuat kios pupuk, harus ada rekomendasi dari Distributor Pupuk. Untuk mendapatkan rekomendasi, ini sangat sulit.

Alumni PP Sidogiri Pasuruan ini meminta, agar distributor segera membentuk kios pupuk di dua desa tersebut. Maksimal, Juni 2022 kios tersebut sudah harus terbentuk.

“Kalau kios pupuk tidak terbentuk di setiap desa, rentan terjadi penyelewengan. Karena petani tidak bisa melakukan pemantauan setiap saat,” kata Mansur.

Jadi, tambahnya, wajib hukumnya seluruh distributor membentuk kios di setiap desa yang menjadi wilayah kerjanya. (zen/sit)

Urai Permasalahan Kesulitan Pupuk Bersubsidi, Komisi II DPRD Bondowoso Temukan Kejanggalan

Memontum 1 — Fri, 11 Feb 2022 13:03:52 +0000

Memontum Bondowoso – Untuk mencari penyebab langkanya pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten Bondowoso, Komisi II DPRD terus melakukan ‘pencarian’ sumber masalah ke sejumlah wilayah kecamatan. Jumat (11/02/2022) tadi, giliran wilayah Kecamatan Tegal Ampel, yang menjadi jujugan pencarian informasi.

Dalam pertemuan yang digelar di Kelurahan Sekar Putih itu, nampak hadir sejumlah PPL dan Perwakilan Distributor. Sementara dari Pupuk Indonesia (Urea), diwakili CV Kharisma Sejati dan perwakilan Petrokimia CV Agri RK.

Dari hasil diskusi itu, Komisi II DPRD Bondowoso, mencium adanya informasi yang tidak sedap. Menurut keterangan CV Kharisma Sejati, selama ini pupuk surplus. Dan jumlah pupuk yang didistribusikan, tidak sesuai dengan kapasitas kios.

Yang kontroversi, pada tahun 2021, banyak stok yang dikembalikan. Bahkan di Kecamatan Tegal Ampel, ada sisa sebesar 552 ton. Lalu, kenapa petani sangat sulit mencarinya.

Menariknya, ketika Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bondowoso, Andi Hermanto S Sos, menanyakan sisa dari ratusan ton pupuk tersebut, perwakilan distributor menjawabnya, ada di sejumlah kios-kois.

Baca juga :

“Di Kecamatan Tegal Ampel, ini ada tujuh desa dan satu kelurahan. Maka, pada Januari 2022, tiap-tiap kios pupuk, mempunyai rata-rata 70 ton-an,” kata Andi-sapaannya.

Ditambahkannya, secara logika, apa mungkin satu kios pupuk, bisa menampung 70 ton. Seperti, yang disampaikan perwakilan distributor pupuk dari CV Kharisma Sejati.

Oleh karena itu, lanujutnya, Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3), harus melakukan evaluasi terhadap CV Kharisma. Sebab, distributor pupuk ini tidak menjalankan tugas sebagai penyalur.

Hal senada, juga disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPRD Bondowoso, A Mansur SH MH. Politisi dari Fraksi PKB ini sepakat, kalau kasus kelangkaan pupuk bersubsidi ini, perlu dipansuskan. Sebab, walaupun informasi yang disampaikan surplus, realitanya petani kesulitan untuk mendapatkannya. (zen/sit)

Komisi II DPRD Bondowoso Temukan Ratusan Ton Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Wonosari Tidak Terserap

Memontum 1 — Thu, 03 Feb 2022 10:30:00 +0000

Memontum Bondowoso – Komisi II DPRD Bondowoso melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) terkait dengan kelangkaan dan mahalnya pupuk bersubsidi, Kamis (03/02/2022). Sidak dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II, Andi Hermanto S Sos.

Dalam Sidak tersebut, Politisi PDI-Perjuangan ini didampingi sejumlah anggota, seperti Andi Wijaya, Basriyanti, Abdul Majid, Zaki Imron dan Abdul Latif. Kali ini yang menjadi target adalah Kecamatan Wonosari-Bondowoso. Pantauan Memontum.com, sebelum turun ke sasaran, rombongan Komisi II bertemu dengan Sekcam, PPL, pemilik kios dan distributor di Kantor Kecamatan Wonosari. Masing-masing anggota menyampaikan pemikirannya tentang kelangkaan pupuk bersubsidi.

“Saya heran, pada saat petani mengeluhkan kelangkaan pupuk bersubsidi dan kalaupun ada harganya diatas Harga Eceren Tertinggi (HET), ternyata pada tahun 2021, ada ribuan ton pupuk bersubsidi tidak terserap,” keluh Andi.

Baca juga :

Khusus di Kecamatan Wonosari, lanjut politisi yang juga mengaku sebagai petani ini, tahun 2021 digerojok 1.141 ton. Namun, yang terserap hanya 935 ton. Dirinya lalu mempertanyakan kemana sisanya, 206 ton tersebut.

Andi mempertanyakan itu kepada distributor pupuk yang hadir. Dirinya mempertanyakan kalau ada kelebihan sisa pupuk bersubsidi, kenapa tidak dijual pada petani yang membutuhkan. Herannya, ketika Andi mepertanyakan kelebihan stok tersebut, distrbutor mengatakan jatahnya kios. Namun ketika ditanya kios mana, distributor tersebut kebingungan.

“Dengan jawaban distributor tersebut, saya menduga, penyebab kelangkaan pupuk bersubsidi merupakan ulah distributor. Disisi lain, PPL selalu disalahkan dalam kasus ini, kasihan,” jelasnya. Harusnya, dalam penyaluran pupuk bersubsidi, distributor menggandeng PPL. Karena PPL yang mempunyai data yang terangkum dalam E-RDKK. Kenyataannya, PPL tidak tahu kemana pupuk bersubsidi tersebut disalurkan. (zen/gie)

Besok, Komisi II DPRD Bondowoso Jadwalkan Panggil BNI terkait KUR

memontum — Tue, 14 Sep 2021 11:35:17 +0000

Memontum Bondowoso – Komisi II DPRD Bondowoso, besok pagi akan memanggil Manager Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Bondowoso, untuk dimintai keterangan terkait dengan bantuan kredit Kelompok Usaha Rakyat (KUR). Wakil Ketua Komisi II DPRD Bondowoso, A. Mansur, mengatakan kalau pemanggilan tersebut berdasarkan laporan Petani Porang pada DPRD, yang merasa tidak puas dengan manajemen BNI. Karenanya, dipandang perlu untuk kami meminta penjelasan BNI.

“Sebagai wakil rakyat, kami harus menampung dan memfasilitasi yang menjadi keluhan warga Bondowoso. Kebetulan, petani porang ini mengeluh tentang manajemen BNI,” kata Mansur-sapaannya.

Baca Juga:

Dosen Universitas Islam Negeri Jember ini menjelaskan, keluhan petani ini, salah satunya mengenai MoU yang tidak jelas antara petani porang dengan BNI.

Misalnya, apakah bantuan kredit berupa program pemerintah atau kredit komersial BNI.

Ditambahkan, ada juga yang menyampaikan, bahwa pinjaman ini menguntungkan BNI dan merugikan petani. Dari Rp 49,500 juta nilai pinjaman, petani menerima Rp 45 juta. Sementara sisanya Rp 4,5 juta, untuk membayar bunga di muka. Nantinya, juga sekaligus menanyakan bunga pinjaman KUR sebesar 6 persen per tahun.

“Kalau sudah mendapat penjelasan dari BNI, Komisi II akan minta keterangan pada pihak lain yang terkait dengan pinjaman. Kali ini yang diundang BNI dan Dinas Pertanian,” kata Mansur. Disinggung mengenai kemungkinan manajemen BNI akan mengutus stafnya, Mansur mengatakan, pertemuan akan ditunda. Sampai, manajernya siap memenuhi panggilan Komisi II. Mansur berharap, manager BNI menghormati undangan Komisi II dengan hadir dalam forum pertemuan. (sam/sit)