Komisi II – Memontum

Kolam Renang Tirta Jwalita Telan Tiga Nyawa, Komisi II DPRD Trenggalek Minta Inspektorat Audit Kinerja Disparbud

Memontum 1 — Thu, 08 Jun 2023 14:05:00 +0000

Memontum Trenggalek – Buntut dari kejadian tiga bocah tenggelam di kolam renang Tirta Jwalita hingga meninggal dunia, Komisi II DPRD Kabupaten Trenggalek memanggil Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) dan juga Inspektorat. Dalam kesempatan itu, Komisi II meminta Inspektorat untuk melakukan evaluasi kinerja daripada Disparbud.

Ketua Komisi II DPRD Trenggalek, Mugiyanto, mengatakan bahwa kejadian tiga bocah meninggal dunia akibat tenggelam di kolam renang Tirta Jwalita, diharapkan tidak akan terulang lagi kedepannya. Oleh karenanya, pihaknya meminta Inspektorat untuk melakukan audit kinerja ke Disparbud Trenggalek.

“Hari ini kami memanggil dari Inspektorat dan juga Disparbud untuk membahas kejadian yang terjadi pada Minggu (04/06/2023) lalu. Intinya, kami tidak ingin kejadian itu kembali terjadi. Maka, kami dari DPRD meminta Inspektorat untuk melakukan audit kinerja di seluruh OPD tidak hanya di Disparbud yang berkaitan dengan pengelolaan pariwisata,” ucapnya saat dikonfirmasi, Kamis (08/06/2023) siang.

Dari keterangan yang disampaikan Disparbud, Obeng-sapaan akrabnya, menilai ada indikasi kelalaian pihak petugas pengelola hingga mengakibatkan meninggalnya tiga bocah yang berenang di kolam renang tersebut. “Dalam hal ini, kami meminta Pemerintah Daerah untuk lebih serius dan profesional dalam mengelola semua aset Pemda yang didistribusikan tidak setengah-setengah. Karena keselamatan dan perlindungan konsumen, harus menjadi skala prioritas,” papar Obeng.

Menurutnya, kolam renang Tirta Jwalita dikenal berkelas yang jika dilihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dimana kolam renang Tirta Jwalita menyumbang PAD Sebesar Rp 100 juta pertahun. Namun, jika melihat fasilitas serta pelayanan yang diberikan tentu tidak berbanding lurus.

“Disparbud khususnya dalam memberikan fasilitas dari segi apapun tidak maksimal, pelayanan, peralatan termasuk keselamatan,” imbuhnya.

Baca juga :

Diketahui jika Kabupaten Trenggalek ini memiliki banyak sektor pariwisata. Oleh karena itu, pihaknya menyarankan kepada dinas terkait jangan hanya memburu hasil yang besar namun juga harus melihat sisi keamanan dan kenyamanan.

“Lebih baik kehilangan Rp 100 juta, dari pada kehilangan nyawa, jangan hanya memburu profit tapi justru membawa korban,” tegas Politisi Partai Demokrat ini.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek, Sunyoto, menyampaikan bahwa dirinya akan menerima semua saran dan masukan dari para wakil rakyat. “Untuk itu, soal penerapan Standar Operasional yang layak akan kami tingkatkan,” tuturnya.

Dengan adanya audit di segala aspek oleh inspektorat sesuai permintaan DPRD, tentu akan menjadi bahan untuk melakukan perbaikan-perbaikan di segala sektor pariwisata yang ada di Trenggalek. Sementara terkait kejadian tenggelam, disampaikan bahwa itu karena faktor pengawasan. Mengingat, ada keterbatasan personil yang bertugas di kolam renang tersebut.

“Ke depan pariwisata, akan lebih mengutamakan keselamatan dari pada mengejar pendapatan,” ujar Sunyoto. (mil/sit)

Sikapi Penetapan Dua Tersangka Pupuk Bersubsidi, Komisi II DPRD Sumenep Siap Kawal dan Usut Tuntas

Memontum 1 — Thu, 06 Apr 2023 07:25:00 +0000

Memontum Sumenep – Anggota Komisi II DPRD Sumenep, Zainal Arifin, meminta agar aparat penegak hukum (APH) untuk terus mengusut tuntas jaringan mafia dugaan pupuk bersubsidi sebanyak 18 ton yang berujung penetapan dua orang tersangka berinisial H dan IH. Bahkan, meskipun saat ini berkas perkara telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep, namun tidak menutup kemungkinan ada temuan-temuan lain yang berkaitan dengan kasus tersebut.

Disampaikan Politisi PDI-Perjuangan itu, bahwa pihaknya berkomitmen akan terus memberi keadilan kepada para petani di kabupaten yang berlambang Kuda itu. Termasuk, akan mengawal kasus itu hingga ke ranah Kejari dan pengadilan negeri sekalipun. Karena yang menentukan.

Baca juga :

“Akan saya kejar ke kejaksaan dan pengadilan. Akan saya pastikan dan akan saya kejar sampai habis hingga ke akar-akarnya,” tegasnya.

Sekedar diketahui, bahwa dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka, adalah bekerja sebagai sopir. Atau, bukan orang pertama dari aksi dugaan penyalahgunaan pupuk bersubsidi.

Menyikapi hal itu, Zainal pun enggan berkomentar lebih. Karena, pihaknya belum mengetahui kronologis secara rinci. Karenanya, pihaknya akan melakukan kajian lebih mendalam mengenai kasus yang dinilai sangat merugikan para petani dan mengikuti fakta-fakta di persidangan. (dan/sit)

Komisi II DPRD Trenggalek Tekankan OPD Penghasil Lebih Maksimal Dongkrak PAD

Memontum 1 — Thu, 02 Mar 2023 11:25:00 +0000

Memontum Trenggalek – Panggil sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra penghasilan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Komisi II DPRD Kabupaten Trenggalek menggelar rapat kerja dengan agenda evaluasi pelaksanaan APBD Trenggalek tahun anggaran 2023.

Dikonfirmasi usai rapat, Ketua Komisi II DPRD Trenggalek, Mugiyanto, mengatakan bahwa rapat kali ini merupakan tindak lanjut evaluasi kinerja OPD kemarin. “Rapat bersama OPD ini tindak lanjut dari yang kemarin digelar. Rapat ini dilakukan, dalam rangka mengklarifikasi pendapatan yang direncanakan di tahun 2023. Kita mulai sekarang, karena kita tidak mau di tahun 2023 atau di ujung tahun, target pendapatan meleset dan tidak terpenuhi,” ungkapnya.

Oleh karena itu, tambahnya, untuk mengantisipasi target pendapatan tahun 2023, Komisi II mulai melakukan evaluasi dari bulan ke bulan. Beberapa OPD yang dipanggil kali ini diantaranya, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan serta OPD penghasil yang lain.

“Pada Dinas Komindag, tadi kita menyoroti terkait retribusi pasar. Targetnya masih biasa, belum ada keberanian membuat target yang lebih tinggi,” kata Mugiyanto.

Jika melihat perkembangan dari kondisi pasar sudah dibangun saat ini, Dinas Komindag hanya tinggal mengeksekusi retribusinya saja. Dibangunnya Pasar Pon dengan kondisi yang masih baru, ini membuat Dinas terkait masih enggan menarik retribusi yang tinggi.

“Pasar Pon itu memang belum diserah terimakan sebagai aset pengelolaan oleh Pemerintah Daerah. Jadi belum bisa menarik retribusi yang tinggi. Dan ini tentu mengganggu pendapatan di Dinas Komindag,” imbuhnya.

Baca juga :

Komisi II mengungkapkan, adanya langkah-langkah dan upaya lain demi memenuhi target pendapatan yakni mengefektifkan retribusi pasar-pasar lain. Di Trenggalek, sedikitnya ada sembilan pasar yang sudah dibangun yang bisa dimaksimalkan pendapatnya.

Terkait dengan SPBU, Obeng-sapaan akrabnya, menyebut itu merupakan bagian dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang saat ini dikelola oleh PT. Jwalita Energi Trenggalek (JET). Sejak SPBU dikelola oleh PT JET sejak dua tahun yang lalu, kini telah menunjukkan tren yang positif dalam memberikan kontribusi pendapatan bagi Pemkab Trenggalek.

“Dari target tahun 2022 yang bisa nyetor PAD sekitar Rp170 juta, dia (PT JET, red) menyakinkan di tahun 2023 bisa membuat angka yang lebih tinggi dari tahun kemarin,” ujar Obeng.

Komisi II menyarankan, untuk mendongkrak PAD khususnya BUMD harus dioptimalkan. Dan harus ada terobosan baru untuk mengembangkan BUMD itu sendiri. “Perusahaan daerah harus lebih sering mengelola bisnisnya dan harus bisa membuat terobosan baru, seperti halnya pada PT JET yang ingin mengembangkan usaha lainnya,” tuturnya.

Sedangkan pada PDAM, pihaknya juga menekankan agar bisa menyumbang PAD kepada daerah. Karena, kontribusi itu ada, namun sampai saat ini belum bisa menyumbang PAD. Jadi, PDAM jangan hanya mengelola yang sudah ada. Pihaknya berharap dengan direktur yang baru, tentunya harus punya terobosan atau gagasan yang mampu menambah PAD.

Dirinya mencontohkan, terobosan baru itu seperti membuat air minum kemasan yang bisa menjadi terobosan dari direktur baru.

Terkait PDAU, Obeng belum bisa berkomentar banyak, karena memang selama ini masih yang dikelola hanya pabrik es. Dan memang sempat memiliki sejarah yang kelam. “Alhamdulillah, sudah bisa beroperasi saat ini. Apalagi mampu menyumbang PAD. Jadi, kalau kita melihat sejarah PDAU, dahulu mungkin kita juga prihatin. Oleh karenanya, bagaimana sekarang kita menyelamatkan dan memanfaatkan aset yang sudah ada itu,” papar Obeng. (mil/sit)

Raker Gabungan, Komisi I dan II DPRD Kota Blitar Soroti Pelaksanaan PKH dan BPNT

Memontum 1 — Fri, 24 Feb 2023 14:42:36 +0000

Memontum Blitar – Komisi I dan II DPRD Kota Blitar menggelar rapat kerja (Raker) gabungan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja, Jumat (24/02/2023) tadi. Rapat yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Blitar, diikuti Dinas Sosial Kota Blitar, Camat Sukorejo, Camat Kepanjenkidul dan Camat Sananwetan, serta seluruh kepala kelurahan seKota Blitar.

Rapat gabungan tersebut, membahas sinkronisasi data Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Beras Sejahtera Daerah (Restrada) dan Program Dinas Sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Ketua Komisi II DPRD Kota Blitar, Yohan Tri Waluyo, seusai rapat gabungan mengatakan bahwa ada tiga jenis program bantuan dari pemerintah. Yaitu, khusus untuk warga Kota Blitar, Pemkot menyediakan bantuan Rastrada. Sedangkan bantuan sosial dari Kementerian Sosial RI, meliputi PKH dan BPNT.

“Dari tiga program tersebut, PKH dan BPNT ini memang masih terjadi tumpang tindih. Data ini langsung disetujui Kementerian sosial. Dan sampai saat ini pun, ternyata data fiks 2023 untuk penerima PKH dan BPNT ini belum bisa diakses atau dibuka,” kata Yohan Tri Waluyo.

Yohan menambahkan, namun kalau untuk data Bansos Rastrada tidak ada permasalahan. “Tadi dijabarkan Dinsos, di tahun 2023 ini penerima Rastrada turun sekitar 282. Jadi fiks nya penerima Rastrada di 2023 ini, total ada 9620 penerima. Jadi seluruh kelurahan sudah menerima,” imbuhnya.

Dijelaskannya, dari Kementerian Sosial kaitannya dengan PKH dan BPNT, camat dan lurah selama ini belum memilik data terpadu terkait penerima PKH dan BPNT. “Diakui atau tidak diakui kecamatan dan kelurahan tidak mempunyai data penerima PKH dan BPNT. Jadi kelurahan hanya menerima surat undangan dan hanya menyalurkan saja,” ujarnya.

Baca juga :

Politikus Partai Gerindra ini menyampaikan, untuk memecahkan permaslahan ini, dari Komisi II meminta Dinsos dikala program PKH dan BPNT turun, kelurahan agar diberikan data penerima. “Nanti ke ]depannya penerima PKH dan BPNT ini akan disandingkan dengan Rastrada. Kalau masih ada yang ganda, nanti biar salah satu yang menerima,” jelasnya.

Yohan memastikan, kalau penerima Rastrada, yang jelas RT, RW dan kelurahan merupakan ujung tombak. Namun kaitannya dengan PKH dan BPNT, data langsung turun dari pusat, dan kelurahan hanya menerima undangannya. “Akhirnya yang terjadi tumpang tindih penerima program ini, akan tetap banyak,” ujarnya.

Ketua Komisi II DPRD Kota Blitar ini menyebut, hingga saat ini program PKH dan BPNT dari Kementerian Sosial belum turun. “Jika turun nanti, waktunya juga mepet. Data turun seminggu harus selesai. Kenapa harus secepat itu,” jelasnya.

Terkait kemiskinan di Kota Blitar, Yohan memaparkan, menurut data BPS sekitar 11 persen atau sekitar 16 ribu orang. Namun nyatanya dari program Dinsos yang digulirkan total ada 21 ribu. “Ini artinya masih di atas data BPN. Nah ini akan menjadi PR kita semua, baik DPRD, Dinsos, kecamatan dan kelurahan,” paparnya.

Untuk itu Komisi II dan OPD mitra kerja akan mencoba mensinkronkan data tersebut. “Ke depannya kita utamakan bagi masyarakat yang belum pernah menerima. Inilah yang kita perjuangkan. Yang kedua masyarakat kita ini, ada yang sebenarnya cukup atau kaya ini ternyata masih tidak malu dan menerima bantuan ini,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Blitar, Sad Sasmintarti, mengatakan bahwa data penerima bantuan PKH dan BPNT langsung diberikan dari Kemensos. Sehingga, Dinsos hanya menerima data saja.

“Dengan digelar rapat kerja ini, akan menjadi bahan evaluasi untuk ke depan agar Bansos tepat sasaran dan tidak ada penerima Bansos yang dobel. Pemkot juga akan berkolaborasi dengan camat, lurah dan RT RW dalam pendataan Bansos ini,” kata Sad Sasmintarti. (jar/gie)

Respon Antrean Pembeli di SPBU, Komisi II DPRD Situbondo Akan Panggil Pelaku Usaha

Memontum 1 — Fri, 14 Oct 2022 11:33:30 +0000

Memontum Situbondo – Wakil Ketua Komisi II DPRD Situbondo, Abdul Azis, menyebut dampak kenaikan BBM begitu terasa di masyarakat. Hal itu disampaikannya, saat menanggapi keluhan masyarakat di ruang kerjanya, Jumat (14/10/2022) tadi.

Menanggapi hal itu, pihaknya pun mengimbau kepada SPBU di Situbondo, khususnya agar mengikuti aturan yang sudah ditetapkan Pertamina. Sehingga, masyarakat terlayani secara maksimal dan merata.

Menurutnya, selama ini ada dugaan para pengimbal dapat mengisi kembali BBM Pertalite di SPBU, antara tiga sampai empat kali dalam sehari. Dan sekali pengisian, bisa sampai 30 liter dengan menggunakan sepeda motor kapasitas tangki besar ataupun jerigen.

Mereka, tambahnya, kemudian mengecer kembali bensinnya kepada masyarakat menggunakan botol dengan harga jual lebih mahal. Karenanya, pada pihak yang berkompeten terhadap pengawasan, agar ketertiban dalam hal pembelian di SPBU, sesuai dengan harapan pemerintah. Diskoperindag didampingi APH, agar selalu melaksanakan monitoring.

Baca juga :

“Di SPBU harga BBM pertalite yang awalnya Rp 7.650 sekarang naik Rp 10 ribu perliter. Sedangkan kalau sudah di pengimbal pengecer luar, BBM pertalite bisa naik lagi harganya menjadi sekitar Rp 12 ribu sampai 13 ribu perliternya. Tentunya, dampak kenaikan BBM sangat besar sekali terhadap masyarakat,” ujar Abdul Aziz.

Politisi Fraksi Gerakan Indonesia Sejahtera (GIS) tersebut menambahkan, bahwa dirinya melihat sendiri ada sekitar ratusan orang yang mengantre di salah satu SPBU, sedang menunggu giliran hendak membeli BBM Pertalite. Namun di tengah antrean, Pertalite terkadang sudah habis karena telah melayani pengimbal.

Padahal, tambahnya, ada masyarakat lain, yang juga membutuhkan. Seperti pedagang pentol, roti yang membeli bensin paling banyak 2 liter. Melihat fenomena itu, dirinya meminta Pertamina agar segera melakukan penertiban dan mencabut izin usaha terhadap SPBU yang kedapatan melanggar. Apalagi, aturannya yang berhak melayani pengeceran BBM adalah SPBU dan pertashop.

“Saya juga berpesan kepada seluruh SPBU di Kabupaten Situbondo, hendaknya sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Pertamina, supaya tidak menyimpang. Kemarin sudah ada kebijakan dari Komisi II, bahwa setiap pengimbal dibatasi 50 liter perharinya. Kalau memang terpaksa, kita batasi mungkin setiap pengimbal 30 liter perhari. Insyaallah, rencana bulan ini kami akan panggil pelaku usaha SPBU untuk menerapkan peraturan yang ditetapkan oleh Pertamina,” ungkapnya. (her/gie)

Ketua Komisi II DPRD Kota Bengkulu Hadiri Maulid Nabi di Kelurahan Panorama

Memontum 1 — Sat, 08 Oct 2022 12:50:00 +0000

Memontum Bengkulu – Ketua Komisi II DPRD Kota, Nuzuludin, bersama Badan Musyawarah Adat (BMA) Provinsi Bengkulu, menghadiri gelaran Maulid Nabi Muhammad SAW di salah satu masjid di Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Sabtu (08/10/2022) tadi. Gelaran ini, dihadiri pengurus masjid, masyarakat sekitar dan Remaja Islam Masjid (Risma) dengan menyajikan gelaran salawat bersama dan sharafal anam.

Dalam kesempatan itu, Nuzuludin menyampaikan bahwa Maulid Nabi ini mempertegas keimanan manusia bahwa Nabi Muhammad SAW, adalah suri tauladan bagi seluruh umat muslim. “Di mana, Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, yang diberikan wahyu untuk menyebarkan dan membimbing umat Islam, agar melaksanakan perintah dan menjauhi larangan,” terangnya.

Baca juga :

Senada dengan hal itu, Ketua BMA Provinsi Bengkulu, H S Efendi, menjelaskan bahwa Nabi Muhammad merupakan manusia sekaligus nabi yang paling dimuliakan oleh Allah SWT.

“Jadi, kelahiran Nabi Muhammad itulah yang kita peringati hari ini,” ungkapnya. (bkl/sit/adv)

Disambati Petani Ancaman Gagal Panen Padi, Komisi II DPRD Situbondo Akan Panggil Dinas Pertanian

Memontum 1 — Wed, 13 Jul 2022 12:08:35 +0000

Memontum Situbondo – Petani padi di wilayah Situbondo, keluh kesah ke anggota Komisi II DPRD. Keresahan petani, dipicu akibat hama wereng yang membuat mereka terancam gagal panen.

Anggota Komisi II DPRD Situbondo, Suprapto, menjelaskan bahwa serangan hama wereng ini membuat padi petani rusak dan mengering. Sehingga, petani mengaku tidak bisa panen.

Menanggapi keluhan itu, anggota Fraksi PKB mengatakan bahwa Komisi II sudah sering menyampaikan ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Situbondo, agar melakukan langkah-langkah pencegahan dengan cara penyemprotan massal hama wereng. Hanya saja, usulan atau masukan itu sampai sekarang terkesan tidak ada tindakan preventif penyemprotan insektisida.

“Padahal, ini sudah dianggarkan oleh pemerintah daerah,” ujarnya, Rabu (13/07/2022) tadi.

Karena hal itulah, ungkapnya, kini petani menjerit karena disebabkan hasil pertanian padinya bakal sangat minim sekali akibat terdampak wabah hama wereng. Petani padi, bakal banyak yang rugi. Seperti contohnya, petani di Desa Bugeman, Kecamatan Kendit dan Desa Sumber Kolak, Kecamatan Panarukan.

Baca juga :

“Seharusnya, ketika masa tanam perlu diadakan penyemprotan massal sebagai langkah antisipasi. Sebab, selama ini kalau ada laporan kasus penyakit hama wereng, baru disemprot. Kami akan memanggil Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, untuk meminta klarifikasi. Selanjutnya, mendesak agar turun lapangan terutama melalui PPL yang bertugas pada masing-masing desa agar mendata sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan,” tegas Suprapto.

Kabid Tanaman Pangan Dispertangan Situbondo, Basmala Budi Utamas, saat dikonfirmasi terpisah menjelaskan,l bahwa selama ini pihaknya sudah melakukan langkah-langah pengendalian dan pencegahan hama wereng. Seperti melaksanakan penyuluhan kepada kelompok tani dan penyemprotan massal.

Ditambahkannya, bahwa memang tidak semua lahan pertanian kelompok tani bisa disasar. Itu karena, keterbatasan anggaran dan stok pestisida. Sehingga, harusnya kelompok tani mengimbau kepada petani, agar melakukan penyemprotan swadaya secara serentak.

“Dispertangan Situbondo sudah melakukan penyemprotan masal tanaman padi, ketika ada kasus serangan hama wereng berdasarkan laporan dari PPL dan petugas hama. Kami telah memberikan edukasi kepada kelompok tani, terkait teknik cara penyemprotan yang benar dan takaran dosis harus sesuai supaya tidak berlebihan,” jelas Kabid Tanaman Pangan Dispertangan.

Ketika ditanya soal usulan dari Komisi II DPRD Situbondo, yakni agar dilakukan penyemprotan massal saat masa tanam padi, Basmala mengatakan, pihaknya belum pernah melakukan penyemprotan pada waktu masa tanam sebagai langkah pencegahan. Masukan tersebut, akan menjadi pertimbangan serta kajian untuk dilaporkan ke pimpinan.

“Penyemprotan sebelum masa tanam memang harus dilakukan untuk penanggulangan hama wereng,” ujarnya. (her/gie)

Hilangkan Konotasi Negatif Kontes Ayam Laga, Komisi II DPRD Kota Blitar Hearing bersama KALBI

Memontum 1 — Wed, 06 Jul 2022 11:38:36 +0000

Memontum Blitar – Komisi II DPRD Kota Blitar menggelar hearing bersama Komunitas Ayam Laga Blitar Indonesia (KALBI), Rabu (06/07/2022) tadi. Hearing yang digelar di Ruang Paripurna DPRD Kota Blitar, membahas terkait perizinan kontes ayam laga. Selain itu, juga untuk merubah pandangan masyarakat tentang ayam laga yang konotasinya sama dengan perjudian.

Ketua Komunitas Ayam Laga Blitar Indonesia (KALBI), Kadiono, mengatakan bahwa didirikan KALBI ini bertujuan untuk mewadahi para penghobi ayam laga di Kota Blitar. “Penghobi ayam laga di Kota Blitar, ini luar biasa. Dengan didirikan KALBI ini, kita ingin menghilangkan pandangan masyarakat, bahwa ayam laga itu tidak harus berjudi,” kata Kadiono.

Pria yang akrab disapa Tonyok ini menambahkan, selama ini pandangan masyarakat terhadap ayam laga tersebut identik dengan perjudian. “Kita berusaha untuk menghilangkan pandangan itu. Sehingga, ayam laga bisa diterima di tengah masyarakat, khususnya Kota Blitar,” imbuhnya.

Lebih lanjut Tonyok menyampaikan, dengan didirikan KALBI ini, maka bisa meningkatkan UMKM masyarakat. “Karena banyak sektor yang berkaitan dengan ayam laga tersebut. Seperti petani jagung hingga petani beras merah,” jelasnya.

Selain itu, kata Tonyok, salah satu tujuannya untuk meningkatkan peternakan ayam laga. Karena ayam laga di Blitar, ini sangat dimintai penghobi dari luar kota dan luar pulau.

“Anakan umur 1 bulan, itu harganya bisa mencapai Rp 1 juta. Inipun karena banyak peminatnya, sehingga sampai inden. Dan yang umur enam sampai tujuh bulan, harganya bisa Rp 6 juta hingga Rp 8 juta. Tergantung, besar kecil dan modelnya ayam,” ujarnya.

Baca juga :

Tonyok menambahkan, dengan didirikannya KALBI, maka bisa mewadahai peternak untuk mempromosikan ayamnya. Karena untuk melihat nilainya mahal, maka itu harus diadu terlebih dahulu.

“Ajang seleksinya nanti dilakukan di KALBI. Tujuannya, agar penjualan ayamnya lebih meningkat,” terangnya.

Tonyok berharap, karena KALBI sudah memiliki izin dari Kemenkumham RI, maka dalam pelaksanaan kontes ayam laga tingkat nasional nanti, mendapat dukungan dari pemerintah, khususnya Pemkot Blitar. “Pada Agustus nanti, KALBI akan menggelar kontes ayam laga tingkat nasional. Dan dalam pelaksanaan kontes ini, memang benar-benar murni non judi. Dalam kegiatan ini, setidak-tidaknya kita bisa membantu UMKM masyarakat sekitar. Baik seperti dalam bentuk pedagang, ada yang menyediakan tempat penginapan, tempat parkir dan penjual pakan ayam,” paparnya.

Ketua Komisi II DPRD Kota Blitar, Yohan Tri Waloyo, menambahkan bahwa maksud dan tujuan KALBI didirikan adalah untuk memfasilitasi dan sebagai wadah para penggemar ayam laga. “Tentunya, saat di masyarakat ini masih terjadi pro dan kontra. Image dari ayam laga, ini kebanyakan memang mengarah ke judi. Maka dari itu, nanti akan ada hearing berikutnya. Tentunya, nanti kami mengundang pihak-pihak kepolisian, TNI, para elemen masyarakat, terutama para ulama,” kata Yuhan Tri Waloyo.

Yohan menambahkan, untuk image judi tersebut harus diluruskan. “Memang selama ini imagenya pasti judi. Untuk itu, KALBI ini coba untuk kita fasilitasi. Yang penting jangan sampai ada unsur judinya,” jelasnya.

Yohan menambahkan, bahwa pihaknya akan mendukung KALBI, yang akan menggelar kontes ayam laga tingkat nasional. Yang terpenting, tentunya selama masyarakat menerima, kiai dan ulama akan memahami maksud dan tujuannya.

“Saya rasa, tujuannya memang baik. Apalagi seperti yang disampaikan Pak Kadiono sebagai Ketua KALBI, dari even-even yang dahulu pernah digelar walaupun bukan dari KALBI. Yang jelas, kalau ini bisa berjalan sesuai rencana, maka masyarakat akan mendapat manfaat,” paparnya. (jar/sit)

Evaluasi Belanja Pegawai Tahun 2021, Komisi II DPRD Trenggalek Panggil TAPD

Memontum 1 — Thu, 23 Jun 2022 10:27:48 +0000

Memontum Trenggalek – Komisi II DPRD Trenggalek menggelar rapat kerja dengan memanggil Tim Asistensi Pemerintah Daerah (TAPD) dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra. Pelaksanaan yang berlangsung di Aula Kantor DPRD Trenggalek, membahas soal evaluasi belanja pegawai tahun anggaran 2021.

“Hari ini kita melakukan rapat evaluasi tentang perencanaan dan penganggaran di tahun 2022 bersama OPD mitra Komisi II dan TAPD. Mumpung masih ada waktu, kita lakukan persiapan perubahan anggaran. Misal, ada beberapa persoalan yang saat ini terjadi, itu bisa kita lakukan perencanaan yang lebih awal dan lebih matang,” ungkap Ketua Komisi II DPRD Trenggalek, Mugiyanto, saat dikonfirmasi, Kamis (23/06/2022) siang.

Terkait temuan yang ada di lapangan, Komisi II menilai ada beberapa temuan terkait tidak konsistennya perencanaan di tahun 2021. Hingga, tingginya angka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) tahun berkenaan.

Sebagai dasar temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tambahnya, ada silpa sekitar Rp 224 miliar di tahun 2021. Sedangkan kondisi di lapangan, yang tidak lain adalah kebutuhan masyarakat, utamanya insfratruktur jalan dan jembatan banyak yang sudah rusak.

“Ini sangat ironis sekali tatkala terus menerus terjadi di Trenggalek. Oleh sebab itu, kami hari ini melakukan evaluasi sekaligus mengharapkan kepada TAPD maupun Bappeda untuk merubah skema mengenai sistem management anggaran yang ada di Kabupaten Trenggalek,” imbuhnya.

Baca juga :

Artinya, sambungnya, sistem managemen anggaran nantinya tidak berdasarkan keinginan yang ada di TAPD. Akan tetapi harus sesuai dengan kebutuhan yang muncul. Dan yang sudah disesuaikan dengan RPJMD maupun rencana kerja OPD serta RKPD di masing-masing OPD.

“Jadi tidak sak karepe dewe (semaunya sendiri, red), harus ada landasan dasar yang harus dijaga konsistensinya. Tadi sempat juga di klarifikasi, dan mereka mengakui bahwa plafon anggaran yang diberikan TAPD tidak berdasarkan kebutuhan program kegiatan, tetapi plafon anggaran ditentukan sekian,” terang Mugiyanto.

Jadi, tambahnya, munculnya persoalan Silpa sebesar itu, karena OPD yang tidak begitu membutuhkan justru diberi anggaran lebih. Sebaliknya, saat ada OPD yang membutuhkan tetapi tidak diberi anggaran. Sehingga muncul silpa yang begitu besar, dan ini dikarenakan salah perencanaan.

“Makanya, ini tidak bisa dibiarkan agar tidak terjadi di kemudian hari, jangan sampai ini terus dibiarkan. Untuk itu hari ini kita lakukan klarifikasi dan kita luruskan,” tegasnya.

Masih terang Obeng-sapaan akrabnya, TAPD harus harus betul-betul lebih cermat memberi plafon anggaran di masing masing OPD. Disesuaikan dengan kebutuhan dan tidak berdasarkan keinginan.

Terkait postur APBD, kalau melihat di tahun 2021 dan 2022, tidak jauh beda jadi tetap ada kesalahan perencanaan. Dan lebih ke arah perencanaan yang kurang cermat saja. “Salah satu contohnya, kesalahan pada belanja modal di tahun 2022 yang masih sangat kecil. Pasti saya yakin di tahun 2023, nanti Silpa di tahun 2022 nanti juga tinggi karena melihat dari belanja modal kita yang relatif masih kecil. Ini jangan sampai terus-terusan seperti ini. Kemudian belanja pegawainya juga tinggi, termasuk tambahan penghasilan ASN cukup besar sekitar kurang lebih Rp 96 milyar. Dan di tahun 2021 realisasi hanya Rp 82 milyar, padahal di tahun 2021 plafon Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) itu sekitar Rp 88 milyar dan realisasinya Rp 82 milyar,” jelas Obeng.

Politisi Partai Demokrat ini menambahkan untuk tahun 2022 ini, plafon anggaran di Trenggalek kurang lebih Rp 96 miliar. Namun, pihaknya belum tahu pasti akan terealisasi berapa di akhir tahun nanti. (mil/sit)