Keterlambatan tersebut, pun mendapat perhatian serius dari Ketua Komisi IV DPRD Bondowoso, Ady Krisna. “Saya heran, pengeluaran rutin kok bisa terlambat. Untungnya, masih ada anggaran yang tidak terlambat. Yaitu, anggaran untuk listrik dan telepon. Kalau ini terlambat, Bondowoso bisa gelap gulita dan proses administrasi bisa terhambat,” kata Ketua DPD Partai Golkar Bondowoso, Rabu (23/03/2022) tadi.

Harusnya, kata Krisna-sapaannya, Pemkab Bondowoso mencari solusi atas keterlambatan ini. Sehingga, tidak setiap tahun ada keterlambatan pembagian honor perangkat desa dan guru K2.

Ditambahkannya, yang paling tahu persoalan ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani keuangan. Kasihan mereka, kalau honornya tidak bisa diterima on time.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Sebetulnya, tambah Krisna, Komisi IV sudah mengingatkan mitra kerjanya dalam Raker akhir 2021. Yakni, agar tidak terjadi keterlambatan lagi pemberian honor perangkat desa dan guru K2. Namun, saat itu hanya dijawab siap.

“Bukan hanya itu, tapi juga premi BPJS jangan terlambat lagi. Bahkan, saya telepon langsung Kadis PMD, untuk menanyakan progresnya,” papar politisi muda ini.

Krisna menengarai, penyebab keterlambatan tersebut ada tiga faktor. Pertama mengenai kebijakan pimpinan yang tidak tegas, administrasi belum lengkap dan inputnya tidak berjalan lancar. (zen/sit)

Kondisi ini, tidak hanya bisa dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan, semata. Tetapi, harus melibatkan lintas sektoral dalam membackup anggaran dan program, serta melibatkannya dalam perencanaan inklusi disabilitas. Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Bondowoso, H A Soedarsono, saat melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Desa Curahpoh, Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso, untuk meninjau keberadaan penyandang disabilitas, Senin (24/01/2022).

“Alhamdulillah, dari pantauan kami, kegiatan di sini sangat luar biasa. Banyak kegiatan bermanfaat yang dilakukan oleh teman-teman disabilitas dan wajar, jika dilibatkan dalam proses pembangunan,” kata Politisi dari Fraksi PKB Bondowoso ini.

Pensiunan Camat Wonosari ini meminta, kepada Kepala Desa Curahpoh, jika menyelenggarakan Musrenbangdes, juga turut melibatkan penyandang disabilitas. Kegiatan semacam itu, perlu apresiasi dari pemerintah.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Supaya, lanjutnya, bisa mendapatkan fasilitas serta modal usaha untuk memenuhi kebutuhan mereka. Hal seperti ini, perlu dorongan dari pihak pemerintah.

Di tempat sama, Kepala Dinsos dan Pemberdayaan Perempuan, Anisatul Hamidah M.Si, menjelaskan inovasi kegiatan ini berawal dari kegiatan forum ‘Inspirasi Jawa Timur’. “Namanya Musrena Keren (Musyawarah Perempuan dan Anak Disabilitas dan Kelompok Rentan),” kata Anis-sapaanya.

Yang menyelenggarakan adalah Kabupaten Trenggalek dan Bondowoso sudah mereplikasinya. Bukan hanya kegiatannya, kata Anis yang direplikasi, tapi juga semangatnya. Sesuai dengan namanya, kegiatan ini diikuti oleh Perempuan, Anak-anak Disabilitas dan Kelompok Rentan. (zen/sit)

“Banyak kasus dalam penyaluran BPNT dan PKH yang merugikan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sementara yang bersangkutan, tidak tahu bahwa haknya telah dicuri oleh oknum yang seharusnya mendampingi dan melindungi,” kata Krisna-sapaannya.

Baca Juga:

• Evakuasi Jenazah Korban Jatuh di Jurang Gunung Saeng Bondowoso Berhasil
• Rumah Sakit Tipe C Dua Lantai Bakal Berdiri di Bondowoso
• Webinar Literasi Digital di Bondowoso, Kemenkominfo Bahas Dasar Keamanan Akun Media Sosial

Laporan dari KPM, lanjutnya, bermacam-macam. Menjamurnya agen bodong, beras berkwalitas jelek, Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) terblokir, maupun KPM yang tidak pegang kartunya sendiri.

Ditambahkan, kalau sudah ada MoU dengan BNI 46, diharapkan tidak ada keluhan lagi dari KPM tentang agen bodong, beras berkwalitas jelek, Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) terblokir, dan yang lainnya. Selama ini, Dinas Sosial (Dinsos), sebagai penanggung jawab, terkesan tidak berdaya menghadapi oknum pendamping dan agen. Kalau sudah kerjasama dengan BNI 46, Dinsos akan mempunyai daya tawar yang kuat.

“Misalnya BNI 46 tidak menjalankan kesepakatan dengan baik, maka Dinsos bisa mengancam akan pindah Bank sebagai Supporting. Fungsi Dinsos penyalur, fungsi Bank sebagai supporting,” jelasnya. Dikatakannya, perlu diketahui bahwa agen, sebetulnya adalah kepanjangan tangan Dinsos, untuk menyalurkan Bantuan Sosial dalam rangka meringankan beban warga miskin. (sam/sit)

“Ini merupakan kelalaian kita dari sisi perencanaan, penganggaran,” kata Kriesna usai melakukan rapat koordinasi dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) di ruang komisi IV, Senin (21/06).

Baca Juga:

• Evakuasi Jenazah Korban Jatuh di Jurang Gunung Saeng Bondowoso Berhasil
• Rumah Sakit Tipe C Dua Lantai Bakal Berdiri di Bondowoso
• Webinar Literasi Digital di Bondowoso, Kemenkominfo Bahas Dasar Keamanan Akun Media Sosial

Ia mengakui jika pemerintah kurang sigap dalam menghadapi perubahan regulasi. Hingga penggaran iuran BPJS bagi perangkat desa luput dalam APBD awal.

“Yang kedua karena ada perubahan mekanisme yang perlu disesuaikan secara cepat. Ini kan karena aturannya berubah. Dulu pada 2020 jaminan kesehatan untuk peragkat Desa 5 persen masuk ADD. Tahun ini 1 persen di ADD dan 4 persen Pemda. Sedangkan di Pemda ada peralihan dari Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) ke Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD),” ucapnya.

Ady Kriesna berharap tidak ada perubahan aturan lagi. Sehingga tak lagi menyulitkan pemerintah dalam memberikan jaminan kesehatan bagi perangkat desa sejak awal tahun.

“Kita harap hari ini dijadikan pelajaran supaya tidak terulang di tahun-tahun berikutnya, kita tahu semua bahwa SIPD itu memakan energi yang sangat luar biasa. Bukan hanya ini, Bahkan banyak hal lain yang terbengkalai,” katanya.

Meski demikian, pihaknya telah menjamin persoalan tersebut tak lama lagi akan teratasi. Sebab, berdasarkan hasil koordinasi yang juga melibatkan pihak BPJS, telah disepakati akan dicarikan solusi agar secepatnya terbayarkan.

“Termasuk mencari solusi agar uang perangkat yang terlanjur masuk bisa diganti oleh Pemda,” paparnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bondowoso, Haeriyah Yuliati, mengatakan tunggakan terhadap BPJS kesehatan untuk premi perangkat desa mencapai Rp 900 juta. Ini merupakan tunggakan sejak Januari hingga Juni 2021.

Tunggakan tersebut untuk perangkat desa yang ada di 190 desa. Karena, dari total 209 desa yang ada, 19 di antaranya telah melakukan penggantian pembayaran.

Karena memang sebelumnya, diakui Haeriyah, pihaknya telah menyampaikan kepada desa bahwa akan ada keterlambatan pembayaran. Sehingga, dihimbau yang mungkin bisa preminya dibayarkan oleh pemerintah desa dahulu.

“Memang itu namanya sekedar solusi, dalam artian itu imbauan. Bisa jadi ada desa yang melaksanakan, ada yang tidak melaksanakan,” katanya.

Ia melanjutkan terkait adanya perangkat desa yang sakit namun kartunya tak bisa digunakan. Pihaknya, tengah mencari solusi agar nanti pembiayaan yang dikeluarkan dari kantong pribadi diganti oleh pemerintah. “Total alokasi untuk iuran kesehatan sekitar Rp 3 miliar 91 juta sekian,” beber Haeriyah. (dul/ed2)