Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, Desy Tariustanti, mengatakan bahwa jumlah pasien di semua rumah sakit milik Pemerintah Daerah Situbondo, tercatat sebanyak 86 pasien. Dari jumlah itu, sudah ada yang dinyatakan sembuh dan masih dalam perawatan.

“Untuk data tahun 2023, atau sejak Januari sampai sekarang hanya ada 86 orang yang terkena penyakit DBD. Sedangkan data satu orang yang meninggal kemarin, itu bukan data di tahun 2023. Tetapi, data pada tahun 2022,” kata Desy Tariustanti, seusai memenuhi panggilan Komisi IV DPRD Situbondo.

Lebih rinci Desy Tariustanti menjelaskan, bahwa data pasien DBD sejak awal tahun 2023, adalah seperti di Kecamatan Besuki, ada sebanyak sembilan orang pasien. Lalu, Kecamatan Banyuglugur sebanyak dua orang, Kecamatan Jatibanteng tiga orang pasien, Kecamatan Suboh ada empat orang pasien dan Kecamatan Mlandingan ada sebanyak 19 orang pasien. Sisanya, ada Kecamatan Bungatan sebanyak lima orang pasien, Kecamatan Kendit ada empat orang Kecamatan Panarukan ada tujuh orang pasien.

Kemudian, tambahnya, ada lagi di Kecamatan Situbondo, ada dua orang pasien, Kecamatan Mengaran lima orang pasien, Kecamatan Panji ada sebanyak delapan orang pasien. Kemudian, untuk Kecamatan Kapongan ada empat orang, Kecamatan Arjasa sembilan orang pasien, Kecamatan Jangkar satu orang, Kecamatan Banyuputih satu orang pasien dan Kecamatan Sumbermalang ada tiga orang pasien.

“Sejauh ini, pasien DBD yang paling tinggi ada di wilayah Kecamatan Mlandingan,” jelas Desy Tariustanti.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Tidak hanya itu, Desy Tariustanti juga menjelaskan, bahwa pihaknya sudah menyampaikan upaya pencegahan di semua daerah di Kabupaten Situbondo. Seperti dari melakukan fogging hingga memberi bubuk pembunuh jentik nyamuk. Kemudian, kegiatan tersebut juga dibantu oleh pihak desa dan relawan.

“Penyakit DBD dan tipes hampir sama gejalanya. Sehingga, butuh waktu bagi dokter untuk melakukan observasi untuk memastikan penyakit tersebut demam berdarah dengue atau bukan. Untuk memastikan DBD, harus menunggu hasil laboratorium,” jelas Desy Tariustanti.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Situbondo, H Tolakatin, mengatakan bahwa tujuan Komisi IV DPRD Situbondo memanggil Dinas Kesehatan, adalah untuk menyamakan data dan memastikan apakah langkah pencegahan sudah dilakukan. “Mereka kami panggil untuk memastikan ada upaya pencegahan dan menyamakan persepsi tentang data yang dikeluarkan, supaya tidak berbeda pendapat. Sebab, data jumlah kasus DBD yang diterima bervariasi. Ada yang bilang 88 dan 86 pasien. Sehingga, pihak legislatif meminta pihak Dinkes untuk penyampaikan data,” ujar Politisi Partai Kebangkitan Bangsa Situbondo.

Dirinya menegaskan, agar Dinkes Situbondo tidak simpang siur dalam menyampaikan data BDB kepada masyarakat. Data yang disampaikan ke masyarakat, itu harus jelas dan satu suara. Kondisi tersebut, supaya publik tidak salah dalam menangkap informasi.

“Terkait pencegahan dan termasuk fogging, itu sebenarnya sudah ada anggarannya yakni Rp 480 ribu. Anggaran tersebut, untuk membeli solar dan bensin serta bahan-bahan lain. Jika ada masyarakat terjangkit DBD, maka daerahnya harus dilakukan fogging secara gratis,” tegasnya. (her/sit)

Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H Tolak Atin, mengatakan bahwa memang benar kalau pengajuan tentang pemanfaatan dana PEN ini, persyaratannya eksekutif hanya melakukan pemberitahuan ke legislatif. Hanya saja, terhadap pengelolaan keuangan daerah ini, nantinya tentu harus ada persetujuan dari DPRD Situbondo.

Baca Juga:

• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• DPC PDI-Perjuangan Situbondo Gelar Aksi Berbagi Sembako

Ketika berbicara persetujuan, tambahnya, ini harus dimulai dari awal. Perencanaannya seperti apa, mekanisme pengembaliannya seperti apa, pemanfaatannya untuk apa, harus jelas dan transparan. “Ini semuanya harus jelas dan transparan, karena yang mau digunakan adalah uang rakyat dan bunganya bukan sedikit. Bunga pinjaman itu yakni Rp 75 milyar, dalam lima tahun,” ungkap H Tolak Atin, Selasa (03/08) tadi.

Lebih lanjut H tolak Atin mengatakan, sampai saat ini Bupati Situbondo belum ada pemberitahuan secara konkrit kepada DPRD. Tetapi, hanya memberikan surat pemberitahuan secara tertulis tentang pengajuan pinjaman dana PEN kepada SMI. Namun, dari pemberitahuan surat tersebut, tidak tercantum pemanfaatan dan perencanaan secara detail kepada DPRD.

“Rupanya, DPRD periode sekarang ini oleh Bupati hanya dijadikan stempel atau dijadikan tambal butuh. Kalau butuh digunakan, kalau tidak butuh ditaruh di selorokan. Kalau seperti ini caranya, sudah jelas-jelas DPRD yang sekarang tidak dihargai lagi oleh eksekutif,” ungkapnya.

Menurutnya, sebelum mengajukan pinjaman dana PEN, harusnya dikaji, dibahas dan ada koordinasi yang jelas terlebih dahulu untuk apa saja kegunaannya. Apalagi, dana PEN yang diajukan oleh Pemkab Situbondo tersebut cukup besar yakni Rp 250 milyar. Sehingga, khawatirnya akan membebani masyarakat terlalu berat.

“Kalau memang tidak dibutuhkan, buat apa mengajukan dana PEN. Apalagi, beban bunganya ini dalam lima tahun mencapai sebesar Rp 75 milyar. Kalau dibagi lima, maka APBD kita akan terbebani tiap tahunnya sebesar Rp 15 milyar. Ini cukup berat sekali beban terhadap masyarakat. Padahal, untuk menaikkan Rp 1 milyar, untuk guru ngaji susahnya luar biasa,” ungkap H tolak Atin.

Tetapi untuk pembiayaan bunga pinjaman sebesar Rp 15 milyar dalam satu tahun, sepertinya bupati ini tidak punya beban dan tidak ada masalah. Padahal, dana pinjaman tersebut bebannya kepada masyarakat.

“Kalau misalnya dana PEN ini untuk menutupi defisit, APBD kita tak pernah defisit. Malah Silfa terus dan pengelolaan keuangan APBD kita ini di tahun 2020, Silfa sebesar Rp 211 milyar. Artinya, kalau ini dimanfaatkan untuk penanganan prioritas, sebenarnya bagus. Apalagi, piutang kita masih banyak untuk pemanfaatan aset saja dari pihak luar sampai sekarang banyak yang terbengkalai dan belum tertagih,” terang H Tolak Atin.

Oleh karena itu, lanjut H Tolak Atin, dirinya berharap kepada pihak eksekutif untuk lebih transparan. Jangan sampai, DPRD ini hanya dijadikan stempel dan hanya diambil butuhnya saja. Dirinya telah berkoordinasi dengan pihak rumah sakit casflow sudah tak mumpuni. Artinya, sudah mangab-mangab untuk menangani Covid-19 di Situbondo.

“Nah, kalau masalah ini misalnya bisa di support dengan dana PEN, sebenarnya kan bisa. Tetapi pihak eksekutif, sampai sekarang ini tidak ada koordinasi sama sekali. Artinya, rumah sakit ini tidak kebagian dari dana PEN tersebut,” paparnya.

Kalau misalnya, ujar anggota Komisi IV ini, jika dana PEN ini untuk mendongkrak ekonomi melalui infrastruktur, lalu dimana dampak terhadap ekonominya dan seperti apa presentasinya. Kalau dana PEN ini sudah tahu akan membebani APBD tiap tahunnya sebesar Rp 15 milyar, kenapa bupati tidak menunggu PAK saja. Ini jalan pintas yang tidak relevan sebenarnya dan tujuan akhirnya tidak pernah dipikirkan. “Maka, atas nama pribadi saya dari Fraksi PKB, berharap bagaimana pinjaman dana PEN itu bisa dikaji ulang atau di evaluasi bersama sama dengan DPRD. Urgensinya dimana, pemanfaatannya untuk apa, kalau misalnya dana ini tidak dibutuhkan tidak terlalu darurat untuk apa mengajukan pinjaman PEN,” paparnya. (cw1/ed2)