Dalam sambutannya, anggota Komisi V DPR RI, Hj Sadarestuwati, menyampaikan bahwa jembatan itu dibangun dengan dana APBN melalui program PISEW sebesar sekitar Rp 600 juta. “Saya berikan apresiasi kepada seluruh stakeholder yang turut membantu dalam proses pembangunan jembatan dari program PISEW, sehingga bisa berjalan dengan baik. Terutama, seperti Kepala Desa Dukuhmojo dan Tanggalrejo,” ujarnya.

Baca juga:

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

Semoga dengan adanya jembatan ini, tambahnya, bisa bermanfaat bagi masyarakat. Khususnya, dalam menunjang perekonomian masyarakat Desa Dukuhmojo dan Desa Tanggalrejo. “Program PISEW sudah sangat banyak di gelontorkan di Kabupaten Jombang. Ada yang berupa jembatan, penahan jalan serta pasar desa. Tahun 2022, ada sebanyak enma program PISEW yang di manfaatkan oleh 12 desa di Kabupaten Jombang,” ungkapnya

Kepala Desa Dukuhmojo juga menyampaikan banyak terima kasih, atas rampungnya pembangunan jembatan. Semoga, jembatan yang di beri nama ‘Treteg Estu’ bisa bermanfaat bagi masyarakat di dua desa. Harapannya, kepada masyarakat di dua desa bisa menjaga bersama sehingga bermanfaat untuk waktu yang lama.

“Selaku wakil dari Desa Dukuhmojo dan Desa Tanggalrejo, saya ucapkan terima kasih. Program PISEW dari Mbak Estu, sangat membantu masyarakat dalam beraktifitas di dua desa,” paparnya. (azl/sit)

Kondisi tersebut, pun menjadi perhatian anggota Komisi V DPR RI. Sehingga, para anggota Komisi V DPR RI yang dipimpin oleh Sigit Sosiantomo, pun melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Long Storage Kalimati Tarik, Senin (21/02/2022).

Kehadiran Sigit Sosiantomo bersama empat anggota dewan lainnya, kontan disambut Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali bersama Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Ir Jarot Widyoko. Dalam Kunker itu, anggota DPR RI tersebut akan mendorong keberlanjutan Long Storage Kalimati, agar segera dapat dimanfaatkan. Pasalnya, keberadaan Long Storage Kalimati, sangat penting dalam menunjang terpenuhinya air baku bagi warga Sidoarjo dan Mojokerto.

Disampaikan Sigit Sosiantomo, Sidoarjo sebagai kabupaten penyangga Kota Surabaya, memiliki kebutuhan air baku yang cukup tinggi. Kabupaten Sidoarjo merupakan wilayah industri. Selain itu, dengan jumlah perumahan yang banyak menjadikan kebutuhan akan air baku sangat tinggi.

“Proyek Long Storage Kalimati ini tidak akan berhenti. Kami juga akan minta teman-teman anggota DPR, agar air baku dari Long Storage, ini bisa tersambung ke PDAM Sidoarjo. Sehingga, masyarakat dapat merasakan manfaatnya,” tambahnya.

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

Dirinya juga mengusulkan, keberadaan Long Storage Kalimati tidak hanya sebagai tempat pengolahan air baku. Namun, keberadaannya dapat dimanfaatkan sebagai sarana rekreasi masyarakat. Seperti halnya dibangun jembatan gantung yang bisa jadi wahana wisata dengan spot menikmati keindahan disekitar Long Storage Kalimati.

“Kalau di kanan-kiri dibuat jogging track dan ditambah jembatan gantung, mungkin cantik juga dan bisa menjadi destinasi wisata masyarakat,” paparnya.

Sementara itu, Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Ir Jarot Widyoko, mengatakan pemanfaatan Long Storage Kalimati menunggu keputusan Gubernur Jawa Timur terkait Sistem Penyediaan Air Minum/SPAM.

Setelah Long Storage Kalimati ditetapkan sebagai SPAM regional, pihaknya akan memenuhi pompa air nya. Pompa tersebut akan melayani debit air bagi Kabupaten Sidoarjo sebesar 1000 liter perdetik dan Kabupaten Mojokerto 500 liter perdetik.

“Sistem Long Storage Kalimati ini, sebenarnya sudah selesai. Namun, yang belum kita kerjakan itu pompa dan rumah pompa. Tinggal menunggu kesepakatan skema Long Storage Kalimati dengan model SPAM regional,” ujarnya. (zal/sit)

Hal tersebut, melatarbelakangi Komisi VII DPR RI bersama Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian RI, melakukan kunjungan kerja (Kunker) untuk mengetahui gambaran secara langsung terkait operasional pabrik gula di PT KTM (Kebun Tebu Mas) di Lamongan.

Diungkapkan Ketua Tim Kunker Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto, pihaknya akan terus mengidentifikasi masalah-masalah baik dari hulu, tengah, maupun hilir terkait persoalan gula. Yang mana, hal tersebut tentu melibatkan banyak pemangku kepentingan. Baik itu pemerintah daerah (bupati dan dinas terkait), kementerian, hingga pelaku usaha langsung. Hal ini, sebagai catatan penting dan gambaran utuh guna pengambilan solusi terkait persoalan gula di Indonesia.

Baca juga:

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

“Ada sebuah tata niaga yang akan kita cek betul siapa berhak mengimpor atau tidak mengimpor raw sugar. Kenapa? Karena ada prasyarat, yang berhak mengimpor adalah pabrik gula yang juga memiliki kebun, itulah aturannya. Tetapi kita tahu hari ini, banyak sekali pabrik yang tidak memiliki kebun, tidak ada upaya untuk membangun kemandirian gula, itulah yang mendapat kesempatan impor lebih besar,” terang Sugeng Suparwoto, Minggu (20/02/2022).

Dari kunjungannya ke PT KTM, ditemukan fakta bahwa pabrik yang berdiri di Lamongan, ini memenuhi segala syarat untuk mendapatkan bahan baku. KTM telah berupaya untuk melakukan kemandirian gula dengan memenuhi bahan baku dalam negeri melalui petani tebu, selain itu juga telah memiliki kebun sebagaimana syarat, yakni kurang lebih 20 persen dari lahan. Sehingga, harusnya berkesempatan berhak mendapatkan bahan baku berupa raw sugar dari jumlah impor yang pertahunnya kurang lebih 3 juta ton.

“Diakui oleh Pak Bupati Lamongan, KTM termasuk penyumbang PAD, pajak. Saya kira pabrik atau industri semacam ini harus kita support dalam hal pemenuhan raw materialnya. Hari ini kita mendapat temuan-temuan, insya Allah nanti akan menjadi bahan kita dalam melakukan rapat dengar pendapat atau rapat kerja dengan Kementerian terkait sehingga ada solusi-solusi,” ucapnya.

Ditambahkannya, upaya penelusuran dan pengecekan ini diharapkan mampu menghasilkan solusi untuk meningkatkan kemandirian akan pemenuhan gula dan menekan angka impor gula.

Selain itu, diungkapkan Dirjen Industri Agro Putu Juli Ardika, bahwa revitalisasi industri gula sangat diperlukan, mengingat kebutuhan gula yang terus meningkat. “Revitalisasi sangat diperlukan. Secara nasional tahun 2016 produksi gula kristal putih itu 2,49 atau 2,5 juta ton GKP (Gula Kristal Putih), 2021 terus turun menjadi 2,35 juta ton GKP, sementara kebutuhan terus meningkat. Tahun 2021-2022 perkiraan kebutuhan 2,8 sampai 3 juta ton, ini masih ada kekurangan sekitar 400-700 GKP per tahun,” ungkapnya.

Turut hadir pada kesempatan yang sama, Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, yang mengungkapkan bahwa hubungan antara Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan PT KTM berjalan dengan baik. Dikatakannya, PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto) Lamongan didominasi oleh sektor pertanian, termasuk di dalamnya agroindustri, sehingga menurutnya support dan dukungan terhadap industri ini harus senantiasa dilakukan.

“PDRB Lamongan didominasi oleh sektor pertanian untuk itu kita terus mendorong agar industri ini juga bersinggungan dan berbasis agroindustri, salah satunya PT KTM ini. Kami senantiasa membantu, mendukung, mensupport. Terkait persoalan yang dihadapi, akhir-akhir ini adalah kesulitan untuk mendapatkan bahan baku, agar kiranya ada solusi terkait hal tersebut,” ungkapnya. (zen/sit)

Syafi juga memberikan opsi untuk percepatan Provinsi Madura, dengan menjadi daerah istimewa, sama seperti DKI, Aceh dan beberapa daerah istimewa lainnya. Atau, kalau itu tidak memungkinkan, opsi terakhir adalah Madura menjadi Kawasan Ekonomi Khusus.
Dalam acara yang sama, Iriani Ismail, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura (FIB) UTM menjelaskan bahwa, Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan hal penting dalam pembangunan. Dalam konteks Madura, SDM kita masih perlu banyak perbaikan. “Indeks Pembagunan Manusia (IPM) di Madura masih tergolong rendah,” ujarnya.

Wakil Pengasuh Ponpes Raudlatut Tholibin Sumenep, KH Ahmad Halimy, menuturkan bahwa sebenarnya isu Provinsi Madura, merupakan isu lama. Kata pria yang akrab disapa Halimy ini, pertanyaannya harus dirubah, yaitu apa manfaat kalau Madura menjadi provinsi?
Bila dengan menjadi provinsi akan membawa kemaslahatan, tidak ada persoalan. Hanya saja, dari beberapa daerah yang lebih dulu menjadi provinsi sendiri, bisa dikatakan 70 persen tidak sukses. ” Makanya itu, harus benar-benar dikaji terlebih dahulu,” paparnya. (adi/ed2)

Dalam kegiatan yang dikonsentrasikan di Balai Tani Desa Banjaragung, Kecamatan Bareng-Jombang, turut hadir Wakil Bupati Jombang, Sumrambah, didampingi Wakil Ketua DPRD Jombang, Doni Anggun, bersama sejumlah Kepala Desa di Kabupaten Jombang.

Anggota DPR-RI, Sadarestuwati, dalam sambutan mengatakan, banyak desa-desa yang mendapatkan program langsung dari pemerintah pusat. Baik bantuan dari Kementerian Desa, Kementerian PUPR, Kementrian Perhubungan dan lain sebagainya.

“Bagaimana pengelolaan anggarannya, itu yang perlu diketahui. Tujuannya, agar Kepala Desa (Kades) di dalam melaksanakan atau membuat perencanaan, tidak salah,” katanya.

Sehingga, tambahnya, di kemudian hari tidak ada Kades, khususnya dari Kabupaten Jombang, harus berurusan dengan hukum. Gara-garanya, ketidak tahunan di dalam pengelolaan anggaran.

“Dari awal, selalu ada kekhawatiran itu. Kalau sampai ada ke tidak mampuan dalam pengelolaan anggaran, sangat amat bahaya. Alangkah baiknya, jika tidak tahu, maka bertanya,” ujar Sadarestuwati.

Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Budi Ari, dalam kesempatan itu menyampaikan, bahwa inti dari pada membangun desa, itu sama dengan membangun masa depan Indonesia. Karena itulah, yang menjadi fokus Pemerintahan Presiden Joko Widodo, seluruhnya diarahkan pada pembangunan desa.

“Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia, angka kemiskinan di kota 3,9% sedangkan di desa 12%. Ini hal yang menyedihkan. Artinya, desa masih memberikan sumbangan dan kontribusi bagi problematika kemiskinan di Indonesia. Makanya banyak orang desa datang ke kota,” ujar Budi Ari.

Karena alasan itulah, tambahnya, dirinya selalu mengatakan kepada Kades di setiap berkunjung ke desa-desa di Indonesia. Selain mengenai penggunaan anggaran, paradigma tentang pembangunan desa adalah bagaimana menjadikan desa sebagai basis produksi nasional. Sehingga, anak-anak muda desa jangan pergi ke kota. Caranya, berikan kesempatan anak-anak muda di desa melalui Bumdes karena akan ada harapan Bumdes akan maju di tangan anak-anak muda yang kreatif dan inovatif. (azl/sit)

Kedatangan Sumail Abdullah meninjau langsung kondisi Pelabuhan Kalbut tersebut disambut oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Panarukan Capt. Miftakhul Hadi, MM, M.Mar dan stafnya. “Kunjungan saya ke Pelabuhan Kalbut ini untuk melihat secara langsung kondisi pelabuhan dan meminta masukan dari masyarakat tentang manfaat yang ada di pelabuhan ini dan atau melihat titik-titik pelabuhan untuk di kembangkan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sumail mengatakan, dari hasil masukan masyarakat ada dua pelabuhan yang harus di kembangkan, yakni Pelabuhan Panarukan dan Pelabuhan Kalbut. “Tujuan pengembangan pelabuhan tersebut agar ada peningkatan nilai-nilai ekonomi bagi masyarakat Kabupaten Situbondo,” jelasnya.

Sumail menegaskan, kunjungan meninjau pelabuhan di daerah pemilihannya itu, selain untuk menyerap aspirasi masyarakat juga langkah peduli terhadap pengembangan pembangunan di wilayah Kabupaten Situbondo. “Sebagai anggota DPR RI, saya punya kewajiban melakukan kontrol dan memberikan masukan terhadap pemerintah pusat terkait rencana pengembangan pelabuhan Panarukan dan Kalbut,” tegasnya.

Ditambahkan Sumail Abdullah, bahwa Pelabuhan Panarukan dan Pelabuhan Kalbut sangat dimungkinkan untuk di kembangkan. Karena banyak kapal-kapal besar Partamina memuat LPG yang transit di Pelabuhan Kalbut, sehingga perlu adanya pengembangan. “Dengan ada rencana pengembangan pelabuhan, saya berharap akan ada efek peningkatan ekonomi bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Semoga usulan kami mendapat respon positif dari pemerintah pusat. Insya Allah pada tanggal 15 Oktober 2020, kami bersama Anggota DPR RI Komisi V lainnya akan kembali melakukan kunjungan di Pelabuhan Kalbut ini,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Panarukan, Capt. Miftakhul Hadi, MM, M.Mar mengucapkan terima kasih atas kunjungan Anggota Komisi V DPR-RI dari Partai Gerindra Ir. H. Sumail Abdullah. “Secara langsung Bapak Sumail sudah melihat kondisi Pelabuhan Kalbut. Saya berharap Pelabuhan Kalbut bisa dikembangkan, karena di Pelabuhan Kalbut ini menyimpan potensi-potensi ekonomi yang harus di gali,” ujarnya. (her/mzm)