Menurutnya, dari anggaran Rp 502 triliun yang sudah dikucurkan oleh pemerintah, 80 persen dibakar dan digunakan oleh mereka yang mampu. Sehingga, menurutnya pemerintah harus melakukan dua hal.

“Pertama, pemerintah harus melakukan penyesuaian harga, lalu kedua pembatasan. Tapi kalau pembatasan itu nggak mungkin. Karena melihat antrian yang panjang di SPBU, lalu ada tulisan habis malah menimbulkan dampak sosial,” jelas Eddy.

Pihaknya yang membidangi lingkup Energi, Riset, Teknologi dan Lingkungan Hidup, berharap dengan adanya penyesuaian harga ini ada suatu upaya yang dikompensasikan oleh pemerintah melalui pemberian bantuan sosial (Bansos). “Melalui bansos ini pemerintah ada baiknya untuk mengevaluasi dan menambah. Tentu dengan bansos ini juga harus diberikan dengan tepat sasaran,” lanjutnya.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Pihaknya menegaskan, bahwa saat ini dalam pemberian BBM subsidi harus diawasi dengan ketat. Supaya tidak terjadi kebocoran dalam pemberiannya. Sehingga, perlu ada pembenahan dalam payung hukum Pilpres 191 th 2014.

“Ini harus segera dibenahi supaya diketahui siapa saja penerima BBM subsidi dan siapa yang tidak. Kemudian juga siapa yang akan mengawasi dan apa tindakan hukum bagi mereka yang melanggar,” katanya.

Sementara itu, terkait dengan gejolaknya masyarakat di daerah yang melakukan demo, menurutnya wajar saja. Karena itu hak konstitusi, dan sah-sah saja jika dilakukan. Menurutnya, yang saat ini perlu untuk ditindak yakni mereka yang mengonsumsi BBM bersubdi padahal mereka orang mampu.

“Ini perlu ada kritikan tajam pada masyarakat yang mampu tetapi mengisi BBM bersubsidi. Apalagi jika mereka pengusaha pertambangan, dan perkebunan. Itu yang harus dikritisi sangat tajam,” imbuhnya. (rsy/sit)

UMM sendiri, terpilih menjadi salah satu universitas di Indonesia, yang berpartisipasi dalam diskusi RUU EBT. RUU nantinya, adalah salah satu dasar untuk menuju kepastian hukum.

Bupati Malang dalam sambutannya, mengucapkan terima kasih kepada Komisi VII DPR-RI, yang telah mendorong upaya hilirisasi di sektor industri seperti di UMM. Di mana, mampu menggembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).

Baca Juga : Bupati Sanusi Ikuti Penandatanganan PMA dan PMDN Dengan UMKM Secara Virtual

“Di tengah pandemi Covid-19 ini, energi baru dan terbarukan menjadi yang sangat penting. Karena, pembangkitan ekonomi Indonesia, bisa dimulai secara tepat dari investasi EBT,” kata Bupati Malang.

Kunjungan yang dipimpin oleh Ketua Komisi 7 DPR-RI itu, merupakan serangkaian kegiatan ke kampus-kampus di Indonesia, untuk diskusi tentang RUU EBT. “RUU adalah salah satu dasar untuk menuju kepastian hukum. Undang-Undang yang lalu memang ada tetapi tidak menjadi satu kesatuan yang komprehensif jadi masih terpisah-pisah,” papar Sugeng.

Politisi dari Nasdem ini menambahkan, untuk menjadi RUU, DPR tidak bisa memutuskan sendiri. Namun, perlu peran dari beberapa pemangku kepentingan, stake holder, maupun akademisi untuk berbagi saran dan masukan.

“DPR sebagai tugas legislasi mempunyai target. Insya Allah, Oktober tahun ini akan tuntas menjadi Undang-Undang EBT. Untuk hari ini sudah ada draft undang-undangnya yang terdiri dari 59 Pasal 14 bab,” paparnya. (sit)

Memontum Malang – Anggota Komisi VII DPR RI, Ridwan Hisjam, menyambut baik langkah kerjasama BPH Migas dengan PT Pindad (Persero). Anggota komisi yang mempunyai ruang lingkup dalam bidang energi, riset dan teknologi serta lingkungan hidup dan menjadi partner kerja dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), menilai bahwa memang diperlukan langkah-langkah penanganan serius dalam menghentikan kebocoran dana subsidi BBM hingga mencapai 20 persen.

“Dari total dana subsidi sebesar Rp 15 triliun, kebocorannya mencapai 20 persen. Padahal, BBM ini sendiri banyak digunakan masyarakat dan pelaku industri,” ujar Ridwan Hasjim, seusai mengikuti MoU BPH Migas dengan PT Pindad, Senin (16/11) tadi.

Dengan bentuk pengamanan diri yakni dipersenjatai, diharapkan kian efektif dalam minimalisir kebocoran. Termasuk, bisa meminimalisir kemungkinan terburuk yang terjadi saat di lapangan.

“Saya kira ini menjadi pengaman diri dan merupakan tugas dari BPH Migas, karena memang ranahnya,” ungkap politisi dari Partai Golkar ini.

Ridwan menambahkan, di seluruh daerah yang namanya BBM, itu satu harga yang di awali oleh BPH Migas. Tetapi, banyak orang di luar sana yang menginginkan cara yang tidak baik (mafia) dan harus segera dihentikan oleh BPH Migas.

“Memang sudah sewajarnya, para petugas lapangan dari BPH Migas, dipersenjatai dengan lengkap. Karena ini bukan bentuk gaya-gayaan saja. Tetapi untuk keselamatan dan meminimalisir para mafia dalam melakukan aksi,” tambahnya.

Dari pihak Komisi VII DPR RI sendiri, lanjutnya, sangat mendukung inisiatif dari BPH Migas, yang bisa mempersenjatai para petugas lapangannya. Sedangkan untuk PT Pindad (Persero) sendiri, didukung penuh agar sektor industrialnya bisa berkembang pesat pada target tahun 2024 mendatang.

“Ini memang harus disinergikan. Kita mendapatkan dana sebesar Rp 1 triliun, yang berasal dari iuran yang memang semestinya dapat dikelola dengan baik. Seperti pelaksanaan MoU ini,” ujarnya. (riz/sit)

Memontum Malang – Bertempat di PT Pindad (Persero), Kelurahan/Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, BPH Migas (Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi) melakukan penandatanganan nota kesepakatan bersama (MoU) dengan PT Pindad (Persero), Senin (16/11) tadi.

Acara yang dihadiri anggota DPR Komisi VII, Ridwan Hisjam dan Moreno Soeprapto serta Pejabat Eselon 1 PT Pindad (Persero), yaitu GM Munisi, Budhiarto, dalam rangka meningkatkan dan memperkuat pengawasan ketersediaan pendistribusian BBM dan usaha gas bumi melalui pipa serta meningkatkan kualitas peralatan penunjang Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

Kepala BPH Migas, M Fanshurullah Asa, menjelaskan berdasarkan pengalaman di lapangan, bagaimana para oknum yang beberapa kali berhadapan membuat pihaknya harus siap sedia dalam membekali diri.

“Karena pengawasan kami seluruh Indonesia. Apalagi penyidik PNS (PPNS) kita, kalau tidak dibekali sesuatu tidak mungkin bisa bertindak dengan tegas. Maka, kita bekali perlengkapan senjata dan memang sudah sesuai aturan,” kata Fanshurullah.

Sebagaimana, tambahnya, tertuang pada peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017, PPNS yang diberikan kewenangan untuk melakukan kegiatan Penyidikan dan Penyelidikan Pidana Tindak Pidana Minyak dan Gas Bumi. Maka, dapat dibekali persenjataan untuk perlindungan diri serta penegakan hukum di masyarakat.

“Ada 30 PPNS dan kita menyiapkan 10 senjata, untuk alat perlindungan penegakan,” ungkapnya.

Selain itu, paparnya, tak hanya kepentingan dalam senjata. Namun, juga untuk industri hilir migas, PT Pindad (Persero) yang merupkan produsen memberikan dukungan penuh dengan kerjasama MoU ini untuk memberikan kelengkapan senjata dan membantu sektor industrial hilir migas.

“Harapannya ke depan, kita nanti yang terkait dengan hilir migas perlu mengedepankan teknologi yang di produksi oleh PT Pindad sebagai BUMN yang nanti pada tahun 2024 menjadi 100 industri terbesar di dunia,” tambahnya.

Direktur Utama PT Pindad (Persero), Abraham Mose, menyampaikan kalau ini merupakan peluang besar bukan hanya persenjataan saja namun juga disisi industrial produksi yang dimiliki oleh PT Pindad (Persero) sendiri.

“Intinya adalah bagaimana kita bisa lebih fleksibel dan menjaga kualitas produk. Ini point yang penting secara internal harus support dan harus bisa menghasilkan produk yang bermutu agar peluang ini tidak hilang,” tegas Abraham.

Persenjataan nonorganik yang disuplai untuk kebutuhan BPH Migas yakni seperti alat kejut listrik, senjata gas dan juga pengurangan kaliber dari normalnya.

“BPH Migas harus menjaga fasilitas negara ini dan dirinya mau tidak mau harus dilengkapi dengan senjata api. Kuncinya kita memproteksi dan menjaga fasilitas negara,” ujarnya. (riz/sit)