Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, mengatakan bahwa kedatangan Komisi X untuk mengetahui bagaimana perkembangan dan persiapan pembukaan sekolah, pada proses penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Kota Surabaya. “Selain itu, mereka juga ingin mengetahui bagaimana tata kelola penyelenggaraan pendidikan di masa pandemi Covid-19 dan perkembangan pelaksanaan vaksinasi bagi tenaga pendidik,” ujar Armuji, saat ditemui di Ruang Sidang Wali Kota.

Armuji juga menyampaikan, bahwa Pemkot Surabaya juga berupaya menyeimbangkan ketentuan pelaksanaan PTM, berdasarkan SKB 4 Menteri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri). “Terkait PTM, Pemkot Surabaya sangat berhati-hati. Pada pelaksanaan PTM, kami telah berkoordinasi dengan Pakar Epidemiologi dan Pakar Kesehatan Masyarakat. Hasilnya, Pemkot Surabaya  menerapkan 25 persen kapasitas untuk PTM,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Agustina Wilujeng Pramestuti, mengapresiasi langkah Pemkot Surabaya, melalui Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya, yang sangat serius dalam mempersiapkan tahapan-tahapan pada pelaksanaan PTM. “Kota Surabaya sangat luar biasa. Karena kasus Covid-19 turun dengan sangat drastis. Pemerintah dan Dinas Pendidikan juga sangat siap dengan melibatkan masyarakat dalam proses pelaksanaan PTM,” ungkap Agustina

Lebih lanjut Agustina mengatakan, bahwa Kota Surabaya layak menjadi kota percontohan dalam kesiapan tahapan dan pelaksanaan PTM. Sebab, Pemkot Surabaya tengah mempersiapkan diri menuju penerapan pelaksanaan PTM 100 persen.

“Surabaya memiliki cara yang kongkrit dalam menghindari kluster sekolah dengan menggelar tes swab berkala,” ujarnya.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Menurutnya, hal ini membuat Surabaya sangat baik menjadi percontohan untuk pelaksanaan persiapan PTM bagi seluruh kabupaten atau kota di Indonesia.

Kepala Dispendik Surabaya, Supomo, juga memaparkan bahwa pelaksanaan PTM di Kota Surabaya, telah berlangsung untuk tingkat SD dan SMP. Sedangkan pada pelaksanaannya, juga telah meminta izin dari masing-masing wali murid, apakah siswa tersebut di izinkan mengikuti PTM.

“PTM ini bisa berlangsung, jika ada persetujuan dari wali murid. Kami juga melibatkan masyarakat, salah satunya adalah orang tua siswa. Tetapi juga, ada sekolah yang belum menggelar PTM, karena belum mendapat persetujuan dari orang tua,” jelasnya.

Hingga saat ini, Supomo mengaku, sebanyak 651 SD Negeri dan Swasta, serta 317 SMP Negeri dan Swasta, telah menggelar PTM terbatas. “Kami juga melakukan tes swab kepada siswa dan guru secara rutin, hasilnya hingga saat ini tidak ditemukan kluster sekolah di Kota Surabaya,” ungkap dia.

Namun, Supomo juga menerangkan, bahwa pihaknya bersama Pakar Epidemiologi dan Pakar Kesehatan Masyarakat, telah menyepakati penerapan PTM secara 100 persen. Hanya saja, masih ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan.

“Pertimbangannya, kami menunggu usai bulan Desember, yang diperkirakan ada eskalasi dari Covid-19,” terangnya. (ade/sit)

Dalam sambutannya, Bupati Malang menyampaikan terima kasih atas dipilihnya Kabupaten Malang, sebagai sasaran kunjungan kerja dalam kegiatan ini. Dirinya menjelaskan, Kabupaten Malang merupakan daerah penyangga berdekatan dengan Surabaya dan dikenal akan potensi di bidang pariwisata.

Baca Juga:

• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan

“Pemkab Malang menyadari akan potensi tersebut dan kami akan terus berupaya memaksimalkan segala potensi dan sumber daya yang ada. Melalui berbagai program strategis, yang tujuan akhirnya adalah untuk mewujudkan kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ucap Bupati Malang.

Berdasarkan Data Potensi Pariwisata Kabupaten Malang sampai dengan tahun 2020, tercatat ada 188 Daya Tarik Wisata, 22 Desa Wisata, 118 POKDARWIS, 2.190 Kelompok Seni, 26 Candi atau Situs Cagar Budaya, dengan jumlah pemandu wisata yang sudah tersertifikasi sebanyak 125 orang. Beberapa aspek tersebut juga didukung dengan keberadaan infrastruktur penunjang lainnya.

“Potensi wisata di Kabupaten Malang terbilang lengkap dan beragam. Mulai pegunungan, wisata pantai, hutan, coban, religi, wisata budaya dan situs candi atau peninggalan sejarah. Untuk itu kondisi alam yang membentang dan letak geografis juga sangat berpengaruh pada keberagaman potensi yang ada di Kabupaten Malang,” terang Bupati Malang.

Wisata di Kabupaten Malang yang cukup mencuri perhatian adalah Desa Wisata Pujon Kidul. Selain mampu meraih banyak prestasi dan penghargaan dalam berbagai kompetisi di bidang pariwisata, Desa Wisata Pujon Kidul juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan taraf ekonomi masyarakat setempat.

Maka dari itu, Desa Wisata juga mampu memberikan multiplier effect, terbukti dengan berkembangnya usaha-usaha atau UMKM yang berada di sekitar destinasi wisata. “Dari situlah,.UMKM ini dapat tumbuh dan berkembang dengan produk-produk industri kreatif khas masing-masing daerah, yang sangat menarik bagi wisatawan yang sedang berkunjung,” papar Bupati Malang.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi X DPR RI dalam sambutannya, menyampaikan kunjungan kerja spesifik kali ini terkait pengembangan wisata daerah, khususnya desa wisata. Dengan turun langsung ke daerah, pihaknya berharap bisa mendapatkan masukan dan saran untuk optimalisasinya.

“Desa Wisata merupakan salah satu program unggulan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang menjadi mitra dari Komisi X. Untuk itu kami tengah mencari masukan dan saran sebanyak-banyaknya langsung dari para pelaku wisata di daerah tentang apa saja yang perlu dilakukan,” ujarnya.

Desa Wisata Berkelanjutan mengacu pada empat hal yaitu pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan, pemanfaatan ekonomi untuk masyarakat lokal, pelestarian budaya bagi masyarakat dan pengunjung, dan pelestarian lingkungan. Sertifikasi ini juga sebagai bentuk terlaksananya wisata yang berkualitas di tengah kondisi Covid-19 dengan menerapkan 4K. Yaitu Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan. “Kami melakukan pendampingan desa wisata yang sudah ada untuk meningkatkan kapasitas SDM. Hingga nanti harapanya, dari desa tertinggal menjadi desa maju lalu desa wisata mandiri,” katanya. (pro/sit)

Selama di Banyuwangi, mereka mengunjungi salah satu Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Banyuwangi. Dalam kesempatan itu, sekaligus menggelar dialog dengan para pelaku wisata.

Baca Juga:

• Dorong Ide Kreatif Kebijakan Pembangunan Daerah, Pemkab Banyuwangi Gelar Kompetisi Inovasi
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Bupati Banyuwangi Dukung Penuh Pembangunan SPBN untuk Aktivasi Melaut Nelayan
• Dukung Swasembada Pangan, Bupati Banyuwangi Dorong Anak Muda Terjun di Dunia Pertanian

Saat mengunjungi Desa Wisata Kemiren, Ketua Rombongan, Muhammad Nur Purnamasidi, menjelaskan bahwa kunjungan kerja spesifik kali ini terkait pengembangan wisata daerah, khususnya desa wisata.  Dengan turun langsung ke daerah, pihaknya berharap bisa mendapatkan masukan dan saran untuk optimalisasinya.

“Desa Wisata merupakan salah satu program unggulan Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang menjadi mitra dari Komisi X. Untuk itu kami tengah mencari masukan dan saran sebanyak-banyaknya langsung dari para pelaku wisata di daerah tentang apa saja yang perlu dilakukan,” ujar Nur.

Dirinya menambahkan, Banyuwangi telah memiliki desa wisata, yakni Desa Kemiren yang mayoritas dihuni Suku Osing, suku asli di Banyuwangi. Desa ini, kata dia, masih menjaga otensitas lokalnya mulai dari bangunan rumah tradisional hingga tradisi budaya yang tetap terjaga.

“Menurut kami, masyarakat Kemiren memiliki kesadaran untuk mengembangkan desanya menjadi destinasi wisata karena menyuguhkan lokalitasnya. Dan ini dikemas menarik sehingga mampu menarik wisatawan. Tak hanya itu, keramahan warganya dalam menyambut wisatawan juga bagus,” kata M. Nur.

Desa Kemiren adalah Desa Wisata yang  telah mendapatkan sertifikasi Desa Pariwisata Berkelanjutan dari Kemenparekraf dan Lembaga Sertifikasi Produk – Indonesia Sustainable Tourism Council (LS-Pro-ISTC) pada 2020 lalu.

Desa Wisata Berkelanjutan mengacu pada empat hal yaitu pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan, pemanfaatan ekonomi untuk masyarakat lokal, pelestarian budaya bagi masyarakat dan pengunjung, dan pelestarian lingkungan. Sertifikasi ini juga sebagai bentuk terlaksananya wisata yang berkualitas di tengah kondisi Covid-19 dengan menerapkan 4K, yaitu Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan.

“Masukan-masukan dari pelaku wisata ini nantinya akan menjadi bekal kami saat rapat kerja dengan Kemenparekraf. Program apa yang efektif dan terukur untuk pengembangan desa wisata nantinya. Masukan ini nantinya bisa menjadi benchmark bagi pengembangan desa wisata di tingkat nasional,” imbuh politisi Partai Golkar tersebut.

Beberapa hal yang saat ini dilakukan Komisi X untuk mendorong pengembangan desa wisata di antaranya meningkatkan SDM pelaku wisata dan warga desa hingga membangun sistem digital terkait dengan UMKM yang ada di desa tersebut.

“Kami melakukan pendampingan desa wisata yang sudah ada untuk meningkatkan kapasitas SDM. Hingga nanti harapanya dari desa tertinggal menjadi desa maju lalu desa wisata mandiri,” katanya.

Sementara itu Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menyampaikan terima kasih atas kunjungan Komisi X. “Ini sebuah kebanggaan dan kehormatan bagi kami karena secara tidak langsung turut dilibatkan dalam pengembangan desa wisata nasional,” ujar Ipuk.

Ipuk berharap para senator Senayan ini bisa mendukung ekowisata yang selama ini menjadi dasar pengembangan pariwisata di Banyuwangi. Bagi Ipuk, desa wisata adalah relasi dari ekowisata. “Pandemi ini secara tidak langsung membuat kita semua beralih pada wisata alam. Banyuwangi sendiri terus berbenah dan menyiapkan diri untuk menerima wisatawan namun dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat,” papar Ipuk. (kom/ed2)