Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar ini menyampaikan, kedatangannya ke perguruan tinggi Unars, untuk memberikan pengetahuan dan wawasan kepada mahasiswa. Dirinya menyampaikan, kalau ingin menjadi bangsa yang jaya dan insan beradab, dimulai dengan pendidikan yang mencerdaskan, mencerahkan dan memberikan tauladan.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Dijelaskan pula, mahasiswa dan dosen harus ada hubungan yang take and give berjalan satu arah untuk sama-sama memajukan Unars. “Perguruan tinggi Unars semakin bagus dan sekarang ada 4000 mahasiswa. Ini di dunia kampus, maka mahasiswa harus mengembangkan pemikiran yang kritis, terbuka, siap dengan argumen, pendapat serta memberikan ruang kepada siapapun,” ujarnya.

Ditempat terpisah, Rektor Unars Situbondo, Karnadi, mengatakan bahwa pihaknya telah membangun sinergitas dengan legislatif. Unars merupakan lembaga pendidikan yang bersifat umum dan mempunyai jurusan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol).

Dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dalam kehidupan politik, Unars membuka peluang bagi semua partai politik melalui para elitnya untuk membangun sinergitas sesuai dengan kadar keilmuannya. “Hari ini kami bersama anggota Komisi XI DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin memberikan mata kuliah umum dan mahasiswa memperoleh sertifikat,” jelasnya. (her/gie)

Memontum Malang – Ekonomi Indonesia di dua kuartal berturut-turut mengalami kontraksi. Pada kuartal II tahun 2020, ekonomi mengalami minus hingga 5,32 persen. Lalu berlanjut pada kuartal III, kembali mengalami minus 3,49 persen dan itu mengalami kenaikan.

Sejumlah hal tersebut, disampaikan anggota Komisi XI DPR RI, Ali Ahmad, disela kunjungan menghadiri Gebyar Inklusi Keuangan (BIK) yang diselenggarakan oleh Orientasi Jasa Keuangan (OJK) Malang, Senin (9/11) tadi. Mengantisipasi kian terpuruknya ekonomi, dirinya meminta pemerintah pusat agar segera melakukan belanjakan program.

“Saya memberikan solusi ini, untuk mengurangi minus di kuartal IV 2020. Harapannya, pada kuartal IV itu nanti sudah menjadi nol persen. Sehingga, pada kuartal pertama bisa kembali lagi dan tidak terjadi krisis ekonomi,” ujar Ali, Senin (9/11).

Ali mengharap, bidang keuangan dan perbankan, juga turut memberi solusi dengan mendesak pemerintah pusat, untuk segera bisa belanja program. Karena, seperti program jaringan pengaman sosial (JPS) terbukti mampu membantu perekonomian.

“Belanja program sudah banyak yang mulai cair dan sudah dibagikan ke masyarakat. Contohnya, seperti BLT UMKM Rp 2,4 juta dan juga bansos dari Kemensos,” ungkapnya.

Ali pun juga menjelaskan, selain mendesak pemerintah pusat, pemerintah daerah pun juga harus punya tanggung jawab untuk mengangkat kontraksi ekonomi di kuartal IV tahun 2020.

“Caranya, nanti bisa memanfaatkan program pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan 2020 untuk program padat karya,” tambahnya.

Program padat karya sendiri, merupakan kegiatan pembangunan proyek yang lebih banyak menggunakan tenaga manusia dibanding tenaga mesin.

“Tujuannya itu, agar ada upah kerja yang diberikan kepada masyarakat dan itu akan mampu menguatkan perekonomian di daerah. Kami pun sudah menyampaikan ke daerah, agar program-program, khususnya untuk akhir tahun fokus langsung pada padat karya,” tutupnya. (riz/sit)