Hadir dalam peninjauan itu, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, Wamen (Wakil Menteri) PANRB, Purwadi Arianto hingga Wamen Bappenas Febrian A Ruddyard. Termasuk, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital, Luhut B Panjaitan, Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, perwakilan dari Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementrian Komdigi, Kementrian Kelautan dan Perikanan. Selain itu, hadir 20 lembaga negara diantaranya Dewan Ekonomi Nasional, Wakil Kepala BSSN. Ada pula perwakilan dari Bank Indonesia, BPKP, LKPP, BPJS Ketenagakerjaan, PLN, hingga Perum Peruri dan lembaga negara lain.

Baca juga :

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, bersama rombongan akan meninjau pelaksanaan pendaftaran di Lingkungan Suko Sumbermanis, Kelurahan Gombengsari, Kecamatan Kalipuro. “Tidak hanya meninjau pelaksanaan digitalisasi Bansos, namun juga akan menggelar rapat koordinasi progres pelaksanaan Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial di Banyuwangi,” kata Bupati Ipuk.

Dirinya mengatakan, dalam rapat akan dibahas sejumlah hal terkait progres digitalisasi Bansos di Banyuwangi. Salah satunya, mendiskusikan hasil uji coba di Banyuwangi sebagai bahan evaluasi untuk pengembangan skala lebih luas dan penerapan secara nasional.

“Agenda rapat antara lain terkait pemanfaatan data yang diperlukan untuk peningkatan ketepatan sasaran dalam penyaluran. Termasuk, rencana replikasi piloting dalam skala yang lebih luas,” tambah Bupati Ipuk. (kom/bwi/sit)

Pendapatan sumbangan, baik berupa uang tunai maupun berupa barang, yang dihimpun oleh komite sekolah diwajibkan untuk transparansi penggunaannya. Sekolah diberikan waktu dua minggu sejak paket kebijakan ini diumumkan, dan Kominfo Trenggalek diminta Bupati Trenggalek untuk menyaring datanya tersebut menjadi satu data konsolider yang nantinya bisa diakses melalui portal resmi Pemkab Trenggalek.

Paket kebijakan ini sendiri berlaku bagi sekolah di bawah kewenangan Pemerintah Kabupaten Trenggalek. Baik SMP sederajat, SD sederajat maupun PAUD, bilamana ada. Meskipun untuk sekolah di bawah kewenangannya, kepala daerah muda ini menyambut baik sekolah-sekolah lain yang ada diluar kewenangannya untuk ikut melakukan hal yang sama.

“Bapak atau ibu seluruh masyarakat Trenggalek, hari ini kami ingin menyampaikan bahwa hari ini kami mengumumkan sepakat dengan paket kebijakan pendidikan. Utamanya, dalam mendukung terselenggaranya pendidikan yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” kata Bupati Arifin, Rabu (03/09/2025) tadi.

Baca juga :

Pada objek-objek perbendaharaan, lanjutnya, yang itu selama ini tidak masuk ke dalam pemeriksaan internal oleh Inspektorat maupun BPK, masyarakat dirasa perlu untuk mengetahuinya. Contohnya, dana yang dihimpun melalui komite sekolah.

“Maka, kami bersepakat untuk melakukan e-Transparansi dana komite kepada publik. Kami telah memanggil dari Dinas Pendidikan kami beri waktu paling lambat dua minggu untuk setiap satuan pendidikan. Khususnya yang ada di dalam lingkup kewenangan Pemerintah Kabupaten Trenggalek. Jadi SMP sederajat, SD sederajat dan juga PAUD, DAK maupun Bansos,” jelasnya.

Melalui langkah ini, ujarnya, diharapkan menjadi budaya baru yang lebih baik. Sehingga, semuanya berjalan dengan baik dan wali murid juga tenang menyekolahkan putra-putrinya dan bisa memantau apa saja fasilitas, apa saja kegiatan yang kemudian bisa dinikmati oleh para peserta didik dana sukarela yang selama ini dihimpun oleh Komite.

“Saya harap nanti satuan-satuan pendidikan bisa segera menindaklanjuti. Dan saya juga berharap, masyarakat juga menyambut ini dengan positif. Jalannya kualitas pendidikan bisa kita kawal bersama-sama,” imbuhnya

Disinggung mengenai dana BOS, Mas Ipin-sapaan akrabnya, menegaskan jika dana BOS sudah ada mekanismenya dan ada pengawasannya. “Kalau dana BOS pemeriksaannya kan sudah ada sedangkan untuk dana komite karena sukarela menjadikan kita tidak bisa masuk. Jadi kita fokus di situ,” ungkap Bupati Arifin. (mil/sit)