Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Restu Novi, mengatakan bahwa Posyandu Lansia memiliki fungsi lebih luas dibanding sekadar pemeriksaan kesehatan rutin. Layanan tersebut, mencakup pemantauan kondisi fisik, kesehatan mata, pendampingan psikologis, hingga terapi bagi lansia yang mengalami gangguan kesehatan tertentu.

“Posyandu itu pengobatan Lansia. Mulai dari pemeriksaan kesehatan, tinggi badan, berat badan, pengecekan mata karena banyak yang terdeteksi katarak, hingga pendampingan psikis bagi Lansia yang mulai mengalami kepikunan,” ujar Restu, Selasa (02/06/2026) tadi.

Dikatakannya, Posyandu Lansia juga memberikan edukasi mengenai pola makan sehat yang sesuai dengan kebutuhan Lansia. Bahkan, di beberapa tempat tersedia layanan terapi untuk membantu Lansia yang mengalami keluhan fisik maupun pemulihan pascastroke.

“Karang Werda kita belum semua desa, kelurahan, maupun kabupaten dan kota memiliki. Makanya, kami ingin menggerakkan seluruh pemerintah daerah untuk mewujudkan itu,” katanya.

Baca juga :

Restu menilai, penguatan layanan bagi Lansia menjadi penting seiring meningkatnya angka harapan hidup di Jawa Timur. Saat ini angka harapan hidup masyarakat Jawa Timur mencapai 75,36 tahun atau meningkat sekitar satu poin dibanding beberapa tahun sebelumnya.

Di sisi lain, jumlah Lansia di Jawa Timur kini mencapai sekitar 15,45 persen dari total penduduk. Kondisi tersebut, menuntut pemerintah untuk memperkuat perlindungan, jaminan sosial dan pemberdayaan bagi kelompok usia lanjut.

“Angka harapan hidup terus meningkat. Karena itu, kita harus memikirkan 15,45 persen Lansia di Jawa Timur yang harus kita berikan perlindungan, jaminan dan juga pemberdayaan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Restu menyebut Kota Malang sebagai salah satu daerah yang dinilai cukup baik dalam memberikan perhatian terhadap pelayanan Lansia. Namun, dirinya menegaskan perluasan layanan Lansia tetap bergantung pada komitmen masing-masing pemerintah daerah.

“Saya rasa tinggal komitmen dari pemerintah kabupaten atau kota masing-masing. Mudah-mudahan dengan adanya Posyandu Lansia di Kota Malang ini menjadi pendorong semangat bagi daerah untuk mengalokasikan kegiatan dan sumber dana bagi lansia,” imbuhnya. (rsy/sit)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan bahwa deklarasi SPMB merupakan bentuk komitmen bersama lintas sektor sebelum tahapan penerimaan murid baru dimulai. Menurutnya, SPMB tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga melibatkan sekolah, orang tua, serta seluruh pemangku kepentingan pendidikan.

“Deklarasi ini menjadi kesepakatan bersama agar pelaksanaan SPMB berjalan sesuai harapan, lancar, aman, objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan dan tanpa diskriminasi,” ujar Wali Kota Wahyu.

Dijelaskannya, evaluasi pelaksanaan penerimaan di tahun sebelumnya, menjadi bahan perbaikan agar potensi kendala dapat diminimalkan sejak awal. Meski begitu, pelaksanaan SPMB tahun lalu dinilai telah berjalan cukup baik.

“Evaluasi tetap kami lakukan. Kendala-kendala yang mungkin muncul akan kita minimalisir. Dengan sistem yang sudah dibangun, peluang pelanggaran bisa ditekan,” tambahnya.

Baca juga :

Sebagai bagian dari pengawasan, Pemkot Malang juga menyiapkan posko pengaduan bagi masyarakat. Posko tersebut dibuka untuk menerima laporan orang tua maupun masyarakat jika menemukan dugaan pelanggaran selama proses SPMB berlangsung.

“Jika ada persoalan, masyarakat bisa langsung melapor ke posko pengaduan. Laporan akan langsung ditindaklanjuti,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang, Suwarjana, menjelaskan bahwa formulasi SPMB tahun ini masih sama dengan tahun sebelumnya, dengan prioritas utama pada jalur domisili. Pelaksanaan pendaftaran jenjang TK dan SD dijadwalkan mulai 8 sampai 10 Juni 2026 dengan jalur domisili, afirmasi dan mutasi untuk jenjang SD.

“Untuk jenjang TK itu hanya ada domisili saja. Kemudian di tanggal 15 sampai 17 Juni itu jalur afirmasi dan mutasi untuk SMP, lalu 22 sampai 24 Juni itu jalur prestasi akademik dan 6 sampai 7 Juli 2026 itu jalur prestasi non-akademik,” jelasnya.

Untuk membantu masyarakat yang belum terbiasa menggunakan sistem digital, Disdikbud membuka posko layanan SPMB di seluruh sekolah negeri. “Kami membuka posko di setiap sekolah negeri agar masyarakat terbantu, terutama yang belum memahami sistem berbasis IT. Operator sekolah akan mendampingi proses pendaftaran,” imbuhnya. (rsy/sit)

Dua penghargaan yang diraih itu, yakni Commitment to the Development Halal Ecosystem & Perspective 2026 serta Commitment to the Development of the Halal Innovation, Collaboration & Public Empowerment 2026 untuk kategori pemerintah kota. Capaian tersebut, menegaskan posisi Kota Malang sebagai salah satu daerah yang konsisten mendorong pengembangan ekosistem halal berbasis kolaborasi lintas sektor.

“Alhamdulillah, Pemkot Malang kembali mendapat apresiasi terkait pengembangan ekosistem halal. Sebelumnya kami juga meraih penghargaan Halal Awards dari Kementerian Perindustrian, dan hari ini mendapat dua penghargaan dari UB,” ujar Wali Kota Wahyu.

Menurutnya, capaian tersebut tidak lepas dari sinergi berbagai pihak, mulai pelaku UMKM, akademisi, komunitas masyarakat, sektor perbankan hingga media yang turut memperkuat ekosistem halal di Kota Malang. Wali Kota Wahyu menegaskan, penguatan ekosistem halal menjadi strategi penting dalam meningkatkan daya saing ekonomi daerah, khususnya sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Baca juga :

Melalui Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag), Pemkot Malang secara aktif melakukan sosialisasi, pendampingan teknis hingga fasilitasi sertifikasi halal secara gratis bagi pelaku usaha. “Kami bekerja sama dengan lembaga penjamin produk halal. Sertifikasinya difasilitasi gratis, terutama bagi UMKM dan pedagang kaki lima agar semakin banyak produk yang memiliki jaminan halal,” jelasnya.

Langkah tersebut, dinilai menjadi fondasi penting dalam memperluas pasar produk lokal sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM Kota Malang. Ke depan, Wali Kota Wahyu menegaskan penguatan ekosistem halal akan terus menjadi prioritas pembangunan ekonomi daerah, khususnya untuk mendorong produk makanan berbasis UMKM agar mampu bersaing di pasar nasional bahkan global.

“Kami ingin produk makanan UMKM Kota Malang memiliki daya saing kuat, tidak hanya di tingkat lokal tetapi juga nasional,” tegasnya.

Sebagai informasi, penghargaan UB Halal Metric diberikan berdasarkan lima indikator penilaian utama, meliputi kebijakan, inovasi, edukasi, ekosistem halal, serta infrastruktur halal. Penilaian mencakup tiga kategori utama, yakni industri, pemerintahan dan perguruan tinggi yang dinilai memiliki komitmen kuat dalam pengembangan ekosistem halal secara berkelanjutan. (rsy/sit)

Dalam momen hangat itu, turut hadir Ketua DPRD Kabupaten Malang, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Muspika hingga Ketua dan Pengurus MKKS SMP Negeri Kabupaten Malang. “Kepala sekolah harus mampu menjadi role model. Ketika pemimpin disiplin, maka guru akan mengikuti. Ketika pemimpin menunjukkan akhlak yang baik, maka siswa pun akan meneladani. Sebaliknya, jika kepribadian pemimpin lemah, akan sulit membangun budaya sekolah yang positif,” kata Wabup Lathifah.

Dalam pelaksanaan halal bihalal itu, Wabup Lathifah menambahkan agar tidak hanya menjadi ajang silaturahmi dan saling bermaaf-maafan. Namun, juga sebagai sarana muhasabah diri serta refleksi dalam menjalankan amanah, khususnya sebagai pemimpin di lingkungan pendidikan.

Baca juga :

“Halal bihalal ini hendaknya kita maknai lebih dalam. Bukan sekadar tradisi, tetapi juga sebagai momentum untuk mengevaluasi diri, sejauh mana telah menjalankan tanggung jawab sebagai kepala sekolah dalam membentuk generasi yang unggul dan berkarakter,” ujarnya.

Disampaikan Wabup Malang, tema ‘Peningkatan Kompetensi Kepribadian dan Kompetensi Sosial Kepala Sekolah untuk Mewujudkan Pendidikan Bermutu Malang Makmur’, ini memiliki makna yang sangat penting dalam pembangunan dunia pendidikan. “Keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kurikulum, sarana prasarana, maupun kemajuan teknologi, tetapi sangat ditentukan oleh kualitas pribadi dan kemampuan sosial seorang kepala sekolah sebagai pemimpin,” tambahnya.

Wabup Lathifah juga menegaskan, bahwa esensi utama pendidikan adalah pembentukan karakter. Sehingga, kepala sekolah harus menjadi garda terdepan dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang berintegritas dan berkarakter.

“Pendidikan sejatinya adalah tentang membentuk karakter. Oleh karena itu, kepala sekolah harus hadir sebagai pemimpin yang mampu memberi teladan dan menginspirasi, demi terwujudnya pendidikan yang bermutu menuju Malang Makmur,” paparnya. (pro/gie)

Hal tersebut, terlihat saat Wakil Bupati (Wabup) Malang, Hj Lathifah Shohib, didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, drg Wiyanto Wijoyo, hadir dalam kegiatan Advokasi Perluasan Implementasi Deteksi Dini Kanker Leher Rahim yang digelar di Ruang Rapat Panji Pulang Jiwo, Kantor Bupati Malang, Kamis (09/04/2026) tadi. Pelaksanaan kegiatan itu, merupakan bagian dari agenda strategis Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan RI, dalam rangka mendukung target eliminasi kanker serviks tahun 2026.

Wabup Lathifah menyampaikan, bahwa kanker leher rahim merupakan salah satu penyakit tidak menular yang menjadi perhatian serius secara global. Penyakit ini, menempati urutan ke empat sebagai penyebab kematian tertinggi pada perempuan di dunia, dengan 604.127 kasus baru dan 341.831 kematian setiap tahunnya.

“Dalam upaya pengendalian kanker leher rahim, diperlukan langkah-langkah strategis yang meliputi promosi dan edukasi, pemberdayaan masyarakat, deteksi dini pada perempuan usia 30 hingga 69 tahun, tatalaksana pengobatan yang tepat, serta rehabilitasi. Fokus utama pengendalian, adalah penemuan kasus sedini mungkin pada kelompok berisiko guna mencegah kasus ditemukan pada stadium lanjut yang penanganannya lebih kompleks,” kata Wabup Lathifah.

Baca juga :

Ditambahkannya, bahwa Kabupaten Malang dengan jumlah penduduk lebih dari 2,7 juta jiwa, memiliki sasaran skrining deteksi dini kanker leher rahim pada perempuan usia 30 hingga 69 tahun sebanyak 726.610 orang. Dengan target cakupan, sebesar 70 persen dalam kurun waktu 3 tahun. Namun demikian, capaian skrining pada periode sebelumnya dari total sasaran 720.403 orang, baru mencapai 41.139 orang atau sekitar 5,71 persen.

Melalui kegiatan ini, tambahnya, Pemerintah Kabupaten Malang berharap dapat mendorong peningkatan kesadaran masyarakat, khususnya perempuan, untuk melakukan deteksi dini secara rutin. Selain itu, diharapkan tercapai target cakupan skrining secara bertahap dan berkelanjutan, terbangunnya sistem pelayanan kesehatan yang responsif, mudah diakses dan berkualitas, serta terwujudnya kolaborasi yang kuat antar pemangku kepentingan.

Dengan langkah tersebut, diharapkan angka kesakitan dan kematian akibat kanker leher rahim di Kabupaten Malang dapat ditekan secara signifikan. “Saya berharap kegiatan ini mampu menghasilkan komitmen nyata, langkah strategis, serta rencana tindak lanjut yang dapat segera diimplementasikan demi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Malang,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, drg Wiyanto Wijoyo, mengatakan bahwa dalam kegiatan ini diperkenalkan metode inovatif self-sampling, yaitu teknik pengambilan sampel secara mandiri oleh perempuan untuk deteksi dini kanker leher rahim. Metode ini dinilai lebih praktis, nyaman dan tetap memiliki tingkat akurasi yang tinggi, sehingga diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam skrining.

“Kami mendukung penuh terhadap implementasi program ini. Dengan kemudahan akses deteksi dini, diharapkan penanganan kanker leher rahim dapat dilakukan lebih cepat dan tepat, sehingga mampu menekan angka kesakitan maupun kematian akibat penyakit tersebut,” ujarnya. (pro/gie)

Gus Fawait-sapaan Bupati Jember, memaparkan bahwa kerangka kebijakan integratif yang menggabungkan perlindungan ketenagakerjaan dengan jaminan akses pendidikan tinggi bagi putra-putri guru ngaji dan ketua pengajian. Secara formal, kebijakan ini berpijak pada upaya peningkatan kesejahteraan yang terukur.

Dijelaskan Bupati Fawait, bahwa Pemkab Jember telah melakukan sinkronisasi data guru ngaji guna memastikan mereka terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan. Langkah ini, merupakan bentuk mitigasi risiko sosial ekonomi.

Apabila peserta mengalami musibah yang mengakibatkan kehilangan sumber nafkah utama, lanjutnya, maka pemerintah melalui mekanisme jaminan sosial akan memberikan santunan yang memadai. Termasuk, keberlanjutan beasiswa bagi ahli waris yang masih berada dalam usia sekolah.

“Integrasi antara BPJS Ketenagakerjaan dan pemberian beasiswa merupakan instrumen kebijakan kami untuk menjamin stabilitas ekonomi keluarga penggerak pendidikan agama. Kami memastikan bahwa aspek pendidikan anak-anak mereka tetap terproteksi secara sistemik hingga tingkat perguruan tinggi,” kata Gus Fawait, saat menyapa unsur Muspika dan tokoh masyarakat Mumbulsari.

Lebih lanjut Bupati Fawait merinci, alokasi anggaran beasiswa tahun anggaran 2026, yang memiliki fokus pada afirmasi ekonomi. Tercatat, ada sebanyak 2.391 individu telah ditetapkan sebagai penerima manfaat dalam kategori ini.

Baca juga :

Struktur bantuan finansial yang diberikan, mencakup subsidi Uang Kuliah Tunggal (UKT) atau SPP senilai Rp 5 juta pertahun akademik, serta tunjangan biaya hidup senilai Rp 6 juta pertahun (dialokasikan Rp 500 ribu per bulan). Sementara total bantuan yang diberikan, ada sebesar Rp 11 juta pertahun dan diharapkan mampu mereduksi beban finansial mahasiswa secara signifikan.

Dalam kesempatan tersebut, Gus Fawait juga mengumumkan perluasan kategori beasiswa yang lebih inklusif. Terdapat penambahan kategori beasiswa bagi para santri serta beasiswa kekhususan untuk putra-putri ketua pengajian.

Kebijakan ini, ujarnya, bersifat terbuka, dimana para calon penerima manfaat dapat menempuh pendidikan di berbagai institusi pendidikan tinggi di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di lembaga pendidikan berbasis pesantren. “Syarat administratif utama adalah status kelulusan pada proses seleksi masuk perguruan tinggi yang bersangkutan,” urainya.

Implementasi program ini, sejalan dengan visi strategis Pemerintah Kabupaten Jember untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Dengan memberikan kepastian pendidikan bagi keluarga guru ngaji, pemerintah daerah berupaya menciptakan mobilitas vertikal melalui jalur pendidikan formal.

Program ini, diharapkan dapat menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan indeks literasi serta kualitas intelektual masyarakat Jember di masa depan. Selain itu, Gus Fawait juga berharap agar seluruh aparatur desa dapat membantu mensosialisasikan program ini agar tepat sasaran dan memberikan dampak optimal.

Dalam program Bunga Desaku di Mumbulsari, pelaksanaan ditutup dengan sesi dialog formal. Di mana, Bupati Fawait mendengarkan aspirasi mengenai teknis pelaksanaan beasiswa di lapangan, guna memastikan transparansi dan akuntabilitas penyaluran bantuan di masa mendatang. (rio/gie/adv)

Dalam penyampaiannya, Bupati Sanusi menyampaikan bahwa penurunan tingkat pengangguran merupakan salah satu prioritas utama pembangunan daerah. Berbagai program telah dilaksanakan secara terintegrasi, mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia hingga perluasan kesempatan kerja.

“Pemerintah Kabupaten Malang terus berkomitmen menghadirkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat, khususnya dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kompetensi tenaga kerja agar mampu bersaing di dunia industri,” kata Bupati Malang.

Bupati Sanusi juga menyampaikan berbagai kegiatan, yang telah dilakukan secara konkret untuk menekan angka pengangguran. Salah satunya, melalui pelaksanaan bursa kerja di SMK yang berhasil menempatkan lebih dari 3 ribu siswa ke dunia kerja.

Lebih lanjut Bupati Sanusi menegaskan, bahwa kolaborasi menjadi kunci utama dalam menekan angka pengangguran. Salah satunya, Pemerintah Kabupaten Malang menjalin kerja sama dengan Universitas Brawijaya dan Universitas Muhammadiyah Malang dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Baca juga :

Penguatan Bursa Kerja Khusus (BKK) di SMK, juga terus dilakukan guna memperluas penempatan tenaga kerja. Selain itu, pembentukan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit menjadi langkah strategis dalam memastikan sinergi antara pemerintah, dunia usaha dan pekerja, sekaligus menjaga hubungan industrial yang harmonis serta iklim investasi yang kondusif.

“Inovasi menjadi ciri khas Kabupaten Malang dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif,” lanjutnya.

Salah satu inovasi unggulan, adalah Program Difajaya yang memberdayakan penyandang disabilitas melalui pelatihan, layanan khusus, serta platform digital setara. Hingga tahun 2025, tercatat sebanyak 196 penyandang disabilitas telah berhasil bekerja di 34 perusahaan mitra.

Selain itu, pelatihan berkelanjutan juga telah diberikan kepada 76 peserta sepanjang tahun 2024 hingga 2025. Program Difajaya tidak hanya berfokus pada pelatihan, tetapi juga menjadi jembatan inklusivitas yang melibatkan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat secara luas.

Bupati Sanusi juga menambahkan, bahwa Kabupaten Malang tidak hanya berfokus pada penurunan angka pengangguran, tetapi juga berupaya membangun masa depan yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. Melalui presentasi ini, diharapkan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Malang dalam menurunkan tingkat pengangguran dapat memperoleh apresiasi sekaligus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan di masa mendatang. Turut hadir dalam pelaksanaan itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang, Budiar Anwar, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Tomie Herawanto, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah, Ricky Meinardhy, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Yudhi Hindharto, serta jajaran Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang. (pro/gie)

Bupati Jember, Muhammad Fawait, dalam sambutannya menekankan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremonial keagamaan, melainkan bentuk manifestasi kehadiran negara di tengah masyarakat. Kehadiran Ketua Baznas Provinsi Jawa Timur, KH Ali Maschan Moesa, semakin mempertegas sinergi lintas instansi yang solid antara pemerintah daerah dan lembaga amil zakat dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem di Jawa Timur.

Dalam orasi kemanusiaannya, Gus Fawait-sapaan Bupati Jember, menyampaikan pesan mendalam mengenai kesetaraan peluang. “Keterbatasan fisik maupun latar belakang sosial tidak boleh menjadi variabel penghambat bagi seseorang untuk meraih puncak kesuksesan,” tegasnya.

Gus Fawait memproyeksikan, bahwa anak-anak luar biasa yang hadir di pendopo hari ini, adalah calon-calon pemimpin masa depan yang akan membawa Indonesia menuju kemajuan. Sektor pendidikan, menjadi poin krusial dalam arahan Bupati Jember.

Baca juga :

Dirinya juga menginstruksikan, agar seluruh anak, termasuk siswa Sekolah Luar Biasa (SLB) dan anak yatim, tidak menghentikan langkah pendidikan mereka hanya di tingkat dasar. “Pendidikan tinggi adalah shortcut atau jalan pintas paling efektif dalam memutus rantai kemiskinan struktural. Untuk mendukung visi tersebut, Pemerintah Kabupaten Jember telah mengalokasikan program beasiswa kuliah inklusif, yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat Jember tanpa diskriminasi,” ujarnya.

Selain pendidikan, aspek kesejahteraan kesehatan juga menjadi sorotan. Pemkab Jember terus memperkuat kebijakan layanan kesehatan gratis yang hanya memerlukan verifikasi kartu identitas (KTP).

“Hal ini diharapkan mampu meringankan beban finansial masyarakat sehingga mereka dapat lebih fokus pada pengembangan kualitas sumber daya manusia di lingkungan keluarga masing-masing,” imbuhnya.

Melalui momentum Ramadan ini, Pemkab Jember berharap semangat kebersamaan ini terus terjaga demi mewujudkan Jember yang lebih mandiri dan berdaya saing. (rio/gie/adv)

Bahkan, komitmen itu ditunjukkan saat Bupati Lumajang, Indah Amperawati, bersama Wakil Bupati, Yudha Adji Kusuma, ketika meninjau langsung pemasangan sambungan listrik gratis di Desa Dorogowok, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang, Jumat (13/03/2026) tadi. Program tersebut, merupakan bagian dari inisiatif Light Up The Dream yang dijalankan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) melalui PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Jember. Program ini, menyalurkan bantuan sambungan listrik gratis kepada masyarakat yang selama ini belum memiliki akses listrik secara mandiri.

Dalam kunjungan itu, bupati yang akrab disapa Bunda Indah, menjelaskan bahwa pemasangan listrik ini berawal dari laporan masyarakat mengenai salah satu rumah yang belum memiliki sambungan listrik. Menindaklanjuti informasi tersebut, pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan PLN agar warga tersebut dapat memperoleh bantuan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan.

“Ketika menerima laporan masih ada rumah yang belum memiliki sambungan listrik, kami langsung berkoordinasi dengan pihak PLN agar dapat dibantu melalui program CSR. Alhamdulillah responsnya sangat cepat. Tidak sampai satu minggu, listrik sudah terpasang dan dapat dimanfaatkan oleh warga,” katanya.

Respons cepat tersebut, menurutnya, menjadi contoh sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan perusahaan negara dalam menghadirkan pelayanan yang langsung dirasakan masyarakat.

Baca juga :

Dirinya pun menyampaikan apresiasi atas kepedulian PLN, yang telah membantu warga Lumajang mendapatkan akses listrik yang layak. “Atas nama Pemerintah Kabupaten Lumajang, kami menyampaikan terima kasih kepada PLN yang telah merespons kebutuhan masyarakat dengan cepat dan memberikan pelayanan terbaik bagi warga kami,” tambahnya.

Bunda Indah menegaskan, bahwa kehadiran listrik tidak hanya penting sebagai sumber penerangan, tetapi juga memiliki dampak luas terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, akses listrik membuka peluang bagi warga untuk melakukan berbagai aktivitas produktif. Diantaranya, mulai dari usaha rumahan, kegiatan ekonomi kecil, hingga mendukung pendidikan anak-anak di rumah.

“Kami berharap listrik ini tidak hanya menjadi penerangan, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif yang mampu meningkatkan perekonomian keluarga,” ungkapnya.

Program Light Up The Dream sendiri menjadi salah satu langkah nyata dalam memperluas akses energi bagi masyarakat yang belum terjangkau listrik secara mandiri. Melalui program ini, PLN berupaya membantu masyarakat kurang mampu memperoleh sambungan listrik secara layak. Sehingga, dapat meningkatkan kualitas hidup mereka.

Bagi Pemerintah Kabupaten Lumajang, kolaborasi seperti ini menjadi bagian penting dalam mempercepat pemerataan pembangunan dan pelayanan dasar bagi masyarakat. Akses energi yang merata diyakini akan memperkuat fondasi pembangunan daerah, sekaligus membuka peluang baru bagi masyarakat untuk berkembang secara ekonomi maupun sosial.

Dengan hadirnya listrik di rumah-rumah warga, harapan baru pun ikut menyala, memberi ruang bagi keluarga untuk menjalani kehidupan yang lebih nyaman, produktif dan sejahtera di masa depan. (kom/adi/gie)